“Dana untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dianggarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertahanan dalam RAPBN 2012 memang tidak terlalu besar. Tapi yang terpenting ada “blue print” dan ada pertanggungjawabannya,” kata Tjahjo di sela-sela peringatan HUT ke-66 RI di Lapangan Kantor DPP PDIP di Lenteng Agung, Rabu.
Dalam pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2012 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di DPR RI, Selasa, disebutkan bahwa alokasi anggaran untuk Kemhan sebesar Rp64,4 triliun.
Menurut dia, Indonesia merupakan negara yang besar, sehingga perlu didukung oleh sistem pertahanan yang kuat.
“Kalau ingin pertumbuhan ekonominya baik, maka harus didukung oleh sistem pertahanan yang baik. Yang terpenting bisa dipertaggungjawabkan dan mampu meningkatkan industri pertahanan dalam negeri serta selalu siap siaga,” kata Tjahjo.
Ia memperkirakan dana yang diputuskan oleh pemerintah itu dalam rangka blue print (Minimum Esensial Force/MEF) atau kekuatan pokok minimum pada 2024 nanti.
“Saat ini kita sudah punya armada yang cukup, sudah punya kapal selam. Sistem pertahanan ini harus kuat,” ucap Sekjen DPP PDIP itu.
Sumber: KabarPolitik
Pengadaan Kapal Selam TNI AL Harus Dipercepat
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, saat ini sejumlah negera tetangga Indonesia, terus meningkatkan kemampuan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Khususnya alutsista kapal selam, untuk mengawasi dan mengontrol negara satu dan lainnya lewat laut.
Malaysia misalnya mulai tahun depan akan segera menambah kapal selamnya, termasuk Australia. Sementera Singapura telah terlebih dahulu melakukan hal itu. Bahkan ada indikasi Singapura akan menambah jumlah kapal selamnya.
”Oleh karena itu, suka tidak suka dan mau tidak mau, Indonesia juga perlu mempercepat pengadaan kapal selamanya untuk menambah dari yang telah dimiliki. Ini untuk mengimbangi kekuatan negara tetangga. Jika tidak, kekuatan laut Indonesia yang lemah saat ini, akan semakin lemah dan mudah diintervensi negara lain,” ujar Tjahjo kepadapada Jurnalparlemen.com, Rabu (17/8).
Menurut Tjahjo, saat ini kebutuhan tambahan dua kapal selam bagi Indonesia telah mendesak. Komisi I akan terus mendorong pembahasan guna pengadaan kapal selam tersebut, terlepas dalam kondisi baru atau bekas. Namun yang penting memiliki spesifikasi yang standar.
”Masalah pertahanan laut negara ini tidak bisa main-main lagi. Terlebih kenyataanya negara tetangga kita saat ini sangat agresif dalam peningkatan alutsista-nya di luat. Pertanyaannya kan kemudian hal itu untuk apa dan ditujukan untuk siapa. Jelas ya untuk mengawasi Indonesia kan. Karenanya Indonesia harus mengimbangi hal itu,” kata Ketua Fraksi PDIP ini.
Lebih lanjut Tjahjo mengatakan, pengadaan dua kapal selam itu nantinya harus ditempatkan di Indonesia bagian utara dan selatan. Ke selatan di arahkan di Australia dan ke arah utara diarahkan ke Singapura dan Malaysia. Karena dua wilayah perairan itu memang lemah dalam pertahanan di kawasan laut Indonesia.
”Kawasan perairan Indonesia bagian utara dan selatan memang masih lemah hingga saat ini. Sementara kekuatan negara asing terus bertambah," ujarnya.
Menurut Tjahjo, Indonesia memang tetap perlu waspada dengan negara tetangga, yaitu Papua Nugini, Australia, Singapura dan Malaysia. Karena mereka adalah ’musuh’ yang paling dekat dengan Indonesia. Karena setiap saat dan setiap waktu mereka terus mengawasi kekuatan pertahanan Indonesia dan terus berusaha meningkatkan alutsista-nya.
”Terutama Australia, negara tersebut telah nyata memiliki kepentingan besar untuk terus mengontrol Indonesia, baik lewat militernya maupun dengan cara lainnya. Ingat lepasnya Provinsi Timur-Timor, yang kini menjadi Negara Timor Leste, adalah nyata tidak lepas dari campur tangan Australia. Itu nyata dan riil. Sejarah pun telah bercerita hal itu lewat kesaksian mantan Presiden HB Habibie selama ini. Termasuk kondisi keamanan Papua yang terus bergejolak hingga saat ini, tidak lepas dari kepentingan Austrlia. Ini riil. Makanya kita tetap perlu waspada dan tidak lengah. Termasuk pemerintah tidak perlu terpengaruh manisnya diplomasi Australia selama ini, karena mereka bersikap dualisme untuk beberapa persoalan dengan Indonesia. Tidak konsisten,” paparnya sengit.
Dalam pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2012 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di DPR RI, sebelumnya, disebutkan bahwa alokasi anggaran untuk Kemhan sebesar Rp 64,4 triliun. Dana tersebut termasuk untuk pembelian alutsista.
Pengadaan Kapal Selam TNI AL Harus Dipercepat
Malaysia misalnya mulai tahun depan akan segera menambah kapal selamnya, termasuk Australia. Sementera Singapura telah terlebih dahulu melakukan hal itu. Bahkan ada indikasi Singapura akan menambah jumlah kapal selamnya.
”Oleh karena itu, suka tidak suka dan mau tidak mau, Indonesia juga perlu mempercepat pengadaan kapal selamanya untuk menambah dari yang telah dimiliki. Ini untuk mengimbangi kekuatan negara tetangga. Jika tidak, kekuatan laut Indonesia yang lemah saat ini, akan semakin lemah dan mudah diintervensi negara lain,” ujar Tjahjo kepadapada Jurnalparlemen.com, Rabu (17/8).
Menurut Tjahjo, saat ini kebutuhan tambahan dua kapal selam bagi Indonesia telah mendesak. Komisi I akan terus mendorong pembahasan guna pengadaan kapal selam tersebut, terlepas dalam kondisi baru atau bekas. Namun yang penting memiliki spesifikasi yang standar.
”Masalah pertahanan laut negara ini tidak bisa main-main lagi. Terlebih kenyataanya negara tetangga kita saat ini sangat agresif dalam peningkatan alutsista-nya di luat. Pertanyaannya kan kemudian hal itu untuk apa dan ditujukan untuk siapa. Jelas ya untuk mengawasi Indonesia kan. Karenanya Indonesia harus mengimbangi hal itu,” kata Ketua Fraksi PDIP ini.
Lebih lanjut Tjahjo mengatakan, pengadaan dua kapal selam itu nantinya harus ditempatkan di Indonesia bagian utara dan selatan. Ke selatan di arahkan di Australia dan ke arah utara diarahkan ke Singapura dan Malaysia. Karena dua wilayah perairan itu memang lemah dalam pertahanan di kawasan laut Indonesia.
”Kawasan perairan Indonesia bagian utara dan selatan memang masih lemah hingga saat ini. Sementara kekuatan negara asing terus bertambah," ujarnya.
Menurut Tjahjo, Indonesia memang tetap perlu waspada dengan negara tetangga, yaitu Papua Nugini, Australia, Singapura dan Malaysia. Karena mereka adalah ’musuh’ yang paling dekat dengan Indonesia. Karena setiap saat dan setiap waktu mereka terus mengawasi kekuatan pertahanan Indonesia dan terus berusaha meningkatkan alutsista-nya.
”Terutama Australia, negara tersebut telah nyata memiliki kepentingan besar untuk terus mengontrol Indonesia, baik lewat militernya maupun dengan cara lainnya. Ingat lepasnya Provinsi Timur-Timor, yang kini menjadi Negara Timor Leste, adalah nyata tidak lepas dari campur tangan Australia. Itu nyata dan riil. Sejarah pun telah bercerita hal itu lewat kesaksian mantan Presiden HB Habibie selama ini. Termasuk kondisi keamanan Papua yang terus bergejolak hingga saat ini, tidak lepas dari kepentingan Austrlia. Ini riil. Makanya kita tetap perlu waspada dan tidak lengah. Termasuk pemerintah tidak perlu terpengaruh manisnya diplomasi Australia selama ini, karena mereka bersikap dualisme untuk beberapa persoalan dengan Indonesia. Tidak konsisten,” paparnya sengit.
Dalam pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2012 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di DPR RI, sebelumnya, disebutkan bahwa alokasi anggaran untuk Kemhan sebesar Rp 64,4 triliun. Dana tersebut termasuk untuk pembelian alutsista.
Sumber: Jurnamen
0 komentar:
Posting Komentar