Angkatan Laut AS Ciptakan Senjata Laser

Senjata laser yang ditembakkan dari kapal perang AS.

VIVA-(IDB):  Angkatan laut Amerika Serikat tengah berupaya memperbarui armada mereka dengan senjata laser. Dalam pengujian, sebuah senjata laser masa depan yang dipasang di kapal penjelajah berhasil meledakkan sebuah perahu motor di perairan samudera Pasifik.

Uji coba ini merupakan yang pertama dilakukan di tengah laut dan menggunakan senjata yang menjadi tonggak bersejarah bagi angkatan laut negeri itu.

“Kami berhasil menciptakan efek menghancurkan pada target yang bergerak dengan kecepatan tinggi,” kata Nevin Carr, Chief of Naval Research, seperti dikutip dari Foxnews, 13 April 2011.

Uji coba itu dilakukan di lepas pantai California, menggunakan senjata laser yang dipasang di geladak kapal uji coba pertahanan angkatan laut, USS Paul Foster. Laser ditembakkan dari jarak jauh ke sebuah perahu motor kecil dan menimbulkan api yang kemudian berkobar. Namun sejumlah detail seperti kepastian jarak tembak, dirahasiakan.

“Kami menembakkan laser dalam hitungan mil, bukan sekadar yard,” ucap Carr.

Sebagai informasi, angkatan laut, angkatan darat dan angkatan bersenjata lainnya telah bekerjasama untuk membuat sebuah senjata laser yang disebut ‘directed energy’ dalam bentuk sejumlah jajaran senjata baru.

Senjata-senjata itu terdiri dari meriam yang dipasang di tank sampai ke senapan yang dipasang di pesawat atau balon tak berawak. Uji coba yang dilakukan tersebut merupakan uji coba pertama senjata laser ditembakkan di laut dan bukti bahwa senapan laser bukanlah sekadar mimpi belaka.

“Ini merupakan kali pertama sebuah sinar laser di level daya tinggi dipasang di kapal perang, dan menggunakan daya dari kapal itu untuk mengalahkan target dalam jarak tertentu di lingkungan kelautan,” kata Peter Morrison, Program Officer for the Office of Naval Research.

“Angkatan laut saat ini bergerak cepat ke arah directed energy,” ucapnya.

Sumber: Vivanews

Indonesia Positif Membeli Pesawat Latih T-50 Korsel

T-50 Golden Eagle

JAKARTA-(IDB): Pemerintah Indonesia akan membeli pesawat jet latih T-50 Golden Eagle buatan Korea Selatan sebanyak satu skuadron untuk menggantikan jet latih Hawk Mk-53 milik TNI AU yang sudah usang.

"Jumlahnya, kalau dengan batas anggaran itu, satu skuadron," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro kepada pers di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu.

Hal tersebut disampaikan usai dirinya mengikuti rapat Keketuaan Indonesia dalam Forum ASEAN di Kantor Wapres yang dipimpin oleh Wakil Presiden Boediono dan diikuti antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menlu Marty Natalegawa, Menkeu Agus Martowardojo, Mendag Mari Elka Pangestu, Menkominfo Tifatul Sembiring, serta Menbudpar Jero Wacik.

Dikatakan Purnomo, sampai saat ini kontrak pembelian jet latih tersebut belum ditandatangani tapi proses penawaran sudah dilakukan sejak tahun 2010.

"Itu kontraknya belum dibuat. Tetapi memang itu salah satu pertimbangan kita untuk memperkuat skuadron kita," kata Purnomo.

Presiden Korea Aerospace Industries (KAI) Kim Hong Kyun mengumumkan bahwa telah mendapatkan status dari Menteri Pertahanan Indonesia sekalipun meski negosiasi harga dan rincian pembelian belum tuntas.

Pesawat T-50 bisa juga dipakai untuk serangan udara ringan, selain untuk latihan. Korsel berencana membuat T-50 yang lebih dominan untuk versi tempur.

Rencana pembelian pesawat ini sempat tercoreng aksi agen rahasia Korsel yang mencoba membobol dokumen milik delegasi Indonesia, Februari 2011 silam. Meski demikian, kerja sama pertahanan Korsel dan Indonesia sepertinya tidak terpengaruh.

Pada 2008, Korsel membeli 4 pesawat transpor Indonesia senilai US$ 90 juta atau Rp 774 miliar untuk fungsi patroli laut.

Sumber: Antara

KKP Tidak Gentar Dengan Provokasi Tentara Malaysia

Satu di antara helikopter tempur milik Tentara Laut Diraja Malaysia

JAKARTA-(IDB): Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak akan gentar dalam menghadapi berbagai hambatan provokasi dari sejumlah pihak dalam mengawasi laut di kawasan perairan Indonesia.

"Segala hambatan tersebut tidak akan membuat kami surut ke belakang. Justru kami akan terus meningkatkan kegiatan pengawasan," kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian dan Kelautan Perikanan (KKP), Syahrin Abdurrahman, di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan, selama ini banyak nelayan Indonesia yang ditangkap oleh aparat Malaysia saat beroperasi di sekitar perairan Selat Malaka dengan tuduhan telah memasuki dan menangkap ikan di wilayah Malaysia tanpa izin.

Padahal, lanjutnya, para nelayan Indonesia tersebut umumnya menyatakan bahwa mereka masih berada di wilayah Indonesia pada saat ditangkap.

Karenanya, ujar dia, para nelayan yang biasa beroperasi di sekitar Selata Malaka sangat mengharapkan kehadiran petuigas Indonesia untuk melindungi mereka.

"Tujuan kami semata-mata melindungi nelayan Indonesia dan secara tidak langsung mensosialisasikan kepada para nelayan tentang batas wilayah ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)," kata Syahrin.

Sebagaimana diberitakan, Kapal Pengawas Hiu 001 milik Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP berhasil menangkap dua kapal asal Malaysia yang masing-masing memiliki awak buah kapal (ABK) sebanyak lima orang berkewarganegaraan Thailand pada Kamis (7/4) siang pekan lalu.

Kapal yang ditangkap antara lain KM. KF 5325 GT. 75,80 ditangkap pada posisi 04 derajat 35`02" U/099 derajat 24`01" T dengan nahkoda berinisial KLA.

Sedangkan kapal lainnya adalah KM. KF 5195 GT.63,80 ditangkap pada posisi 04 derajat 40`50" U/099 derajat 25`00" T dengan nahkoda berinisial NHOI.

Keduanya ditangkap karena tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah RI, serta penggunaan alat tangkap terlarang Trawl.

Dengan demikian, keduanya melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Jo pasal 92 Jo pasal 93 ayat (2) Jo pasal 86 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Berdasarkan keterangan resmi kronologis yang dikeluarkan KKP, dalam upaya penangkapan tersebut, aparat Indonesia sempat dikejar dan diprovokasi oleh tiga buah helikopter yaitu 2 (dua) buah Helikopter Maritime Malaysia dan 1 (satu) buah Helikopter tempur Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) dengan persenjataan lengkap.

Ketiga helikopter terus membayangi dan menghadang KP.HIU 001 beserta dua kapal Malaysia yang tertangkap.

Helikopter tersebut berusaha menghentikan dan terus memprovokasi agar kapal tangkapan dilepaskan dan dikembalikan ke Malaysia, serta melakukan manuver berbahaya dengan senjata siap tembak di atas KP.HIU 001.

Dalam proses penghadangan tersebut, KP.HIU 001 berusaha untuk menghubungi dan berkomunikasi kepada semua unsur terkait via radio dan telepon satelit seperti PSDKP, BAKORKAMLA, KRI TARIHU-829, DANSATGAS OPS GURITA untuk meminta bantuan pengamanan dari kemungkinan terjadinya insiden yang tidak diinginkan.

Akhirnya, pada posisi 04`20"45 U - 99`10"50 T, setelah 1 jam membuntuti, ketiga helikopter meninggalkan kapal pengawas beserta hasil tangkapannya.

Sumber: Antara

DPR : Tegakkan Hukum Terhadap Pelanggar Batas Perairan

PADANG-(IDB): Anggota Komisi I DPR RI, Hidayat Nur Wahid mengatakan, pemerintah Indonesia harus bertindak tegas memberikan sanksi hukum terhadap pelanggar wilayah perbatasan baik darat maupun laut.

Ditemui usai dialog Komisi I DPR dengan mitranya di Padang, Sumatera Barat, Selasa, ia mengatakan, pelanggaran batas wilayah kerap terjadi diantara Indonesia dan Malaysia.

Karena itu, lanjut mantan Ketua MPR itu, perlu komitmen kuat dari kedua pemerintahan dilandasi saling menghargai kedaulatan masing-masing negara.

Tak hanya itu, diperlukan sosialisasi rutin oleh kedua pihak tentang mana saja wilayah RI dan Malaysia yang saling berbatasan, dan tidak boleh ada pelanggaran.

"Supaya tidak terus berulang, makanya apa yang telah disepakati kepala negara dan para menteri kedua negara, perlu dikomunikasikan dilapangan, sehingga bisa mengurangi permasalahan di perbatasan," katanya.

Perbatasan di kawasan perairan juga tidak begitu jelas, sehingga pendekatan dalam penyelesaiannya harus melihat Indonesia-Malaysia sebagai negara seperumpun.

"Makanya penegakan hukumnya bukan karena balas dendam, bukan mencari masalah tetapi karena memang ada yang dilangkar," katanya dan menambahkan, diperlukan penanganan yang lebih bermartabat.

Menurut Hidayat, jika memang dua kapal nelayan Malaysia sudah masuk ke wilayah NKRI di kawasan perairan Karimun, maka suatu yang wajar Indonesia menegakan kedaulatan negara dan memproses sesuai dengan ketentuan hukum di yang berlaku di negeri ini.

Menyinggung pihak Malaysia menyayangkan kejadian itu, Hidayat mengatakan, tentu perlu dilihat dulu, apakah karena tindakan nelayannya tau karena ditangkap dua kapa tersebut.

Jika, benar terbukti bersalah dan melampaui garis perbatasan di perairan itu, semestinya pihak Malaysia mendukung penekan hukum oleh aparat Indonesia.

Namun demikian, aparat penegak hukum di perbatasan Karimun harus mampu membuktikan benar tidaknya aktivitas dua kapal nelayan asal Malaysia tersebut.

Selain itu, tak kalah pentingnya aparat keamanan tetap memperlakukan nelayan Malaysia yang diamankan kapalnya dengan manusiawi dan menghormati hak-hak mereka sebagai sama-sama negara Asean, apalagi Indonesia sekarang sebagai presiden dengan Asia.

"Kalau ada upaya penyelesaian secara elegan, tentu penegakan hukum tetap penting, jika hanya karena bertetangga dan perkawanan, jelas kasus-kasus serupa akan terus berulang dimasa mendatang," katanya.

Sumber: Antara

11 Negara Bahasa Masalah Perbatasan Laut Di Indonesia

KUPANG-(IDB): Sebanyak 11 negara akan bertemu di Jakarta pada Mei 2011 untuk membahas berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan laut antarnegara.

"Saat ini memang banyak terjadi permasalahan di laut antarnegara. Kami sedang mempersiapkan pertemuan di Jakarta dengan menghadirkan 11 negara," kata Kepala Bidang Penyiapan Kebijakan Operasi Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia, Sutriono di Kupang, Selasa.

Negara-negara yang diundang dalam pertemuan itu antara lain, Australia, Timor Leste, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, India dan Sri Lanka, katanya menjawab pertanyaan seputar peran Bakorkamla dalam menyikapi berbagai permasalahan di wilayah perairan antarnegara yang terjadi selama ini.

Di Nusa Tenggara Timur, misalnya, banyak nelayan tradisional yang ditangkap aparat keamanan Australia dengan tuduhan melanggar batas wilayah perairan Australia.

Padahal, para nelayan tradisional ini mungkin saja tidak mengetahui bahwa wilayah penangkapan biota laut sudah memasuki wilayah perairan negara tetangga itu.

"Nelayan ini tidak memiliki peralatan yang cangih. Mereka mungkin tidak mengetahui kalau sudah berada di wilayah perairan negara lain, tetapi juga masih ditangkap. Kasus-kasus seperti inilah yang juga akan dibicarakan," paparnya.

Dia memahami bahwa apa yang dilakukan pemerintah Australia adalah bagian dari kebijakan negara untuk memproteksi orang asing masuk ke negara itu, tetapi bagaimana jalan keluarnya agar para nelayan ini tidak dikorbankan.

Paling tidak, ada kontak person di setiap negara sehingga kalau ada permasalahan batas perairan antarnegara bisa dikomunikasikan dan mencari jalan keluar penyelesaian, kata Sutriono.

"Artinya dalam pertemuan nanti, kita sudah punya kontak person dengan Australia, Timor Leste, Malaysia, Filipina dan negara-negara peserta pertemuan lainnya sehingga setiap ada persoalan perbatasan langsung dikomunikasikan," ujarnya.

Sumber: Antara

Pemerintah Indonesia Harus Tegas Terhadap Malaysia

JAKARTA-(IDB): Pakar Hukum Kelautan Hasyim Djalal mengatakan, perdebatan batas wilayah kelautan antara Indonesia dan Malaysia tidak akan pernah usai. Pasalnya, Malaysia masih memiliki kepentingan tertentu untuk tetap memperebutkan wilayah kelautan.

"Dari tahun 1962, perundingan tentang batas wilayah kelautan telah dilakunan. Lalu dilanjutkan pada tahun 1982. Hingga sekarang, ketentuan batas tersebut belum juga tersepakati dan memang tidak akan pernah usai," kata Hasyim di Jakarta, Selasa (12/4).

Menurutnya, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Kelautan tentang batas-batas wilayah teritorialnya. Indonesia harus tetap melaksanakan Undang-Undang kelautan tersebut.

"Bila ada yang melanggar undang-undang segera ditindak. Pasalnya, bila menunggu perundingan batas wilayah tidak akan pernah berakhir, karena Malaysia tetap memiliki maksud mengambil kekayaan alam Indonesia," tekannya.

Sumber: Media Indonesia

Malaysia Bantah Helikopter Masuki Perairan Indonesia

MEDAN-(IDB):  Malaysia membantah helikopternya memasuki wilayah perairan Indonesia ketika akan membebaskan dua kapal nelayan yang ditangkap petugas Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Indonesia.

Diraja Malaysia melalui Konsulat Jenderal (Konjen) Malaysia di Medan, Norlin Othman, mengatakan dua helikopter jenis AW139 dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (PMM) dan dua helicopter jenis Super Lynk dan Fennec milik Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) hanya mengikuti hingga batas perairan di Selat Malaka, Malaysia, pada koordinat 0447,0 Utara dan 9932,0 Timur.

"Setelah memasuki perairan Indonesia, pesawat Diraja Malaysia tidak lagi mengikuti kapal patroli Indonesia," kata Norlin.

Seperti diberitakan sebelumnya, petugas Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Indonesia menangkap dua kapal Malaysia dengan nomor lambung KF5195 dan KF5325 beserta 10 ABK nya.

Dalam operasi ini, Kapten Kapal 001, Nursalin, mengatakan sempat melihat senjata di helikopter tersebut sudah disiagakan dan mengarah ke mereka.

Meski begitu petugas tetap mengiring kedua kapal Malaysia itu ke Pelabuhan Belawan, Sumut.

Sumber: Media Indonesia

PONTIANAK-(IDB): TNI berencana memperkuat alat komunikasi di pos perbatasan sepanjang Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia, untuk mendukung optimalisasi pengawasan di kawasan tersebut.

"Kemampuan alat komunikasi yang akan diprioritaskan di perbatasan karena sekarang masih terbatas," kata Komandan Korem 121/ABW Kolonel (Inf) Toto Rinanto , di Pontianak, Selasa.

Menurut dia, peningkatan kemampuan alat komunikasi itu akan mempermudah koordinasi dan pelaporan dari pos yang ada di perbatasan.

Ia mengakui, selama ini sistem komunikasi yang ada sudah berjalan dengan baik. "Tetapi perlu dioptimalisasikan kembali dengan memanfaatkan kemajuan teknologi," ucapnya.

Toto Rinanto beberapa waktu lalu telah melakukan kunjungan ke daerah perbatasan bersama Panglima Kodam XII/Tanjungpura.

Namun, lanjut dia, sebelum melakukan penggantian akan dikaji peralatan komunikasi yang paling pas untuk kawasan perbatasan.

Selain itu, tahun ini akan ditambah satu batalyon pasukan untuk memperkuat pengamanan di perbatasan Kalbar dan Sarawak.

"Tetapi realisasinya juga melihat kesiapan di lapangan," kata dia.

Saat ini terdapat 32 pos pengamanan di perbatasan Kalbar - Sarawak yang memanjang 966 kilometer. Sepanjang 200 kilometer di antaranya masuk dalam kawasan taman nasional, sehingga tidak terdapat pos pengamanan dari TNI.

Ia menambahkan, penambahan pasukan akan berdampak pada jumlah pos penjagaan di perbatasan.

"Kesiapan di lapangan, misalnya, pembebasan lahan, siapa yang membangun pos tersebut karena ditentukan Mabes TNI," ujarnya.

Penambahan lokasi juga dengan melihat jarak antarpos di perbatasan.

Saat ini jarak terdekat antarpos di perbatasan yakni 16 kilometer. Jumlah personel di tiap pos bervariasi, antara 10 orang hingga 15 orang.

Sumber: Kemhan

AD Filipina Upgrade 12 Tank Scorpion

MANILA- (IDB): Tentara Filipina akan meng-upgrade 12 dari tank Scorpion yang sudah tua, untuk mendukung program tersebut pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar  P200 juta.

Juru bicara militer Kolonel Antonio Parlade mengatakan pekan lalu telah dibentuk team pelaksana  sebagai pendukung untuk proyek tersebut, setelah mendapatkan lampu hijau dari  Departemen Pertahanan Nasional.

Pembentukan team militer berencana untuk upgrade tank, yang  di anggarkan dengan Angkatan Darat Divisi Armor Light beberapa tahun yang lalu, tapi program tersebut di tunda oleh pemerintah karena dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.

"Team  dibentuk pekan lalu ketika sebuah pertemuan untuk mendiskusikan proyek upgrade," kata Parlade dari Tim Manajemen Proyek. "The DND [Departemen Pertahanan Nasional] memberikan lampu hijau (untuk melanjutkan dengan proyek tersebut)."

Parlade mengatakan beberapa pendukung mengusulkan untuk memasang mesin diesel baru dalam ke 12 tank operasional dan 6 tank Scorpions yang stand by.

"Jadi itu akan 18 (tank upgrade) untuk anggaran yang sama," katanya.

 Dia menambahkan bahwa mesin tank  yang ada sekarang berbahan bakar  bensin , perlu di-upgrade. "Agar tank-tank tersebut mempunyai daya operasional  yang maksimal," katanya.

"Hal ini penting, terutama dalam operasi, di Mindanao Tengah," kata Parlade.

Militer meningkatkan kemampuan dengan membeli persenjataan dan peralatan serta peningkatan beberapa aset dalam memerangi ancaman keamanan dalam negeri.

Selain tank Scorpion, Angkatan Darat Light Armor Divisi memelihara sejumlah kendaraan lain seperti kendaraan lapis baja pertempuran infanteri, pembawa personel lapis baja, V-150S, dan Simbas.

Sebuah tank Scorpion, yang memiliki kecepatan maksimum 72 kilometer per jam dan berat 7.875 kilogram, dilengkapi dengan meriam utama dan senapan mesin 7,62 mm.

Sumber: Antara

BMG Bangun Radar di Perbatasan Malaysia-Pilipina-Indonesia

BALIKPAPAN-(IDB):Badan Meteorologi dan Geofisika Balikpapan, Kalimantan Timur akan membangun radar cuaca di wilayah perbatasan Indfonesia-Malaysia. Peralatan seharga Rp 15 miliar ini mampu mencakup seluruh wilayah perbatasan di Kalimantan dalam radius 200 – 250 kilometer. "Lokasinya di Tarakan, di Bandara Juata," kata Kepala BMG Balikpapan, Sugiman, Selasa (12/4).

Sugiman mengatakan, pihaknya sudah membangun peralatan radar cuaca serupa di Bandara Sepinggan Balikpapan. Radar berfungsi untuk meramalkan kondisi cuaca, dunia penerbangan, dan keperluan operasi militer TNI. "Fungsi utamanya untuk menunjang dunia penerbangan dan pertahanan keamanan Indonesia," kata dia.
Pemilihan lokasi Tarakan, kata Sugiman disengaja mengingat letaknya yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Pilipina. Sepanjang wilayah perbatasan Indonesia belum termonitor peralatan radar dengan jangkauan jauh. Kantor BMG sudah berencana membangun 51 stasiun radar cuaca di sejumlah titik lokasi di Indonesia. Pembangunan stasiun radar cuaca di Tarakan diharapkan terealisasi pada 2013 mendatang. 

Sumber: Tempo

Kapal Malaysia Tetap Diproses

JAKARATA-(IDB): Pemerintah Indonesia menerima surat protes yang dilayangkan Pemerintah Malaysia terkait penangkapan dua kapal ikan ilegal asal Malaysia. Akan tetapi, dua kapal ikan Malaysia itu diduga kuat masuk ke zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad di Jakarta, Selasa (12/4), mengungkapkan, pemerintah menerima surat teguran keras dari Pemerintah Malaysia yang dilayangkan kepada Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia.

Surat Pemerintah Malaysia itu, antara lain, berisi protes terhadap sikap Pemerintah Indonesia yang menangkap dua kapal ikan Malaysia itu serta penangkapan dinilai berlangsung di perairan teritorial Malaysia.

Seperti diberitakan, aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Koordinasi Keamanan Laut menangkap kapal ikan ilegal asal Malaysia pada 7 April sekitar pukul 11.00 di wilayah pengelolaan perikanan perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di Selat Malaka. Kedua kapal itu masing-masing beranggotakan empat anak buah kapal berkewarganegaraan Thailand.

Menurut Fadel, Pemerintah Indonesia tetap mengacu pada dugaan pelanggaran yang dilakukan dua kapal ikan Malaysia. Dugaan pelanggaran itu, yakni tidak mempunyai surat izin usaha perikanan dan surat izin penangkapan ikan dari Pemerintah Indonesia serta menggunakan alat tangkap terlarang berupa pukat harimau.

”Saya sampaikan, pemerintah keberatan dengan cara mereka yang masuk ke wilayah perairan Indonesia berkali-kali. Tetapi, saya meminta persoalan dua negara ini diselesaikan baik-baik,” ujar Fadel.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Syahrin Abdurrahman menegaskan, kapal ikan Malaysia KF 5325 berbobot mati 75,8 ton dengan nakhoda Kla diduga kuat memasuki perairan ZEE Indonesia sejauh 3,8 mil laut (6,84 kilometer). Kapal kedua, yaitu KF 5195, berbobot mati 63,8 ton dengan nakhoda kapal Nhoi diduga kuat masuk sejauh 8 mil laut.

Pengamat hukum laut internasional, Hasyim Djalal, mengemukakan, batas perairan Indonesia-Malaysia terkait zona ekonomi eksklusif selama puluhan tahun masih menjadi kendala. Hal itu, antara lain, dipicu oleh sulitnya Malaysia untuk berunding.

”Batas perairan yang tidak jelas antarnegara akan terus menimbulkan konflik,” ujarnya. Ia menambahkan, selama belum ada batas yang jelas, maka pengawasan dan penegakan hukum perlu ditingkatkan.

Sumber: Kompas

Menumpas Perompak, TNI Mampu Lakukan Operasi Khusus

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono

JAKARTA-(IDB):  Pasukan TNI mempunyai kemampuan mumpuni untuk melakukan operasi khusus. Termasuk untuk menumpas pembajak kapal sinar kudus di perairan Somalia.

 

Hal itu dikatakan Panglima TNI, Agus Suhartono. "Kita punya kemampuan untuk operasi, untuk menumpas pembajak pun bisa," katanya di kantor Presiden, Selasa (12/4). Namun demikian, ia enggan mengungkap bahwa operasi khusus merupakan opsi selain tindakan diplomatis yang telah diumumkan pemerintah sebelumnya.

Panglima mengungkapkan bahwa pemerintah sudah mengambil langkah-langkah. Hingga kini, menurut dia, masih diutamakan diplomasi karena keselamatan anak buah kapal menjadi hal yang utama. Maka, hal itu yang terus dilakukan. "Jika berhasil, Alhamdulillah

Agus mengaku bahwa ada opsi lain yang memang telah disiapkan oleh pemerintah. Namun, hal itu tak bisa dibuka. "Opsi itu tetap ada di samping opsi yang terungkap," kata dia. Lagipula, menurut dia, pihaknya optimis bahwa negosiasi akan berhasil.

Sumber: Republika

Somalia Buka Peluang untuk Militer Indonesia

JAKARTA-(IDB): Duta Besar Somalia Mohamud Olow Barow menyatakan negaranya terbuka untuk intervensi militer Indonesia demi penyelamatan anak buah kapal MV Sinar Kudus. "Mereka harap pemerintah tegas, kalau perlu aksi militer, pemerintah Somalia akan bahu membahu," ujar Wakil Sekretaris Jenderal 

Dewan Pimpinan Pusat Bidang Hubungan Internasional, Partai Golkar Happy Bone Zulkarnaen dalam keterangan kepada pers di Wisma Bakrie I, Selasa 12 April 2011 Sore tadi Mohamud mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie, Happy Bone serta Ketua Bidang Kerjasama Luar Negeri Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Iris Indira Murti. Pertemuan petang tadi sebenarnya tak sebatas membahas aksi perompak Somalia.
Menanggapi penyanderaan dua puluh awak kapal MV Sinar Kudus, Mohamud justru mempersilahkan militer Indonesia masuk melalui jalur laut dan udara. Bahkan, kalau Indonesia butuh kerjasama atau bantuan  militer Somalia, pihaknya bersedia. "Mereka tidak merasa diintervensi, tidak ada upaya untuk melangkahi kebijakan pemerintah Somalia," papar Happy.
Mohamud justru mencontohkan apa yang sudah dilakukan pemerintah India, Korea Selatan dan Malaysia terhadap perompak, sebagai langkah kemajuan. "Negara-negara itu tidak mau nego, sehingga perompak kalah," ujar Happy
Happy menuturkan, Somalia justru menyarankan pemerintah tidak kompromi dengan permintaan perompak. Jadi uang tebusan yang diminta perompak, jangan dibayarkan oleh pemerintah, melainkan jadi tanggung jawab perusahaan yakni PT Samudera Indonesia. Sebab jika pemerintah sudah turun tangan, posisi perompak menjadi semakin kuat.
Penyelamatan 20 awak kapal kini dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Pemerintah hingga saat ini mash memilih opsi negosiasi ketimbang penaklukan perompak dengan militer.

Sumber: Tempo

Uji Coba Senjata Ditunda

Meriam Howitzer 155mm/52, FH-2000

SEMARANG-(IDB):Pelaksanaan uji coba persenjataan yang akan dibeli Kodam IV/Diponegoro di kawasan Urut Sewu, Desa Sentrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan.

"Penundaan tersebut kami lakukan karena belum tercapai kesepakatan dengan perwakilan warga setempat dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," kata Kepala Penerangan Kodam IV/Diponegoro, Letnan Kolonel Infanteri Zaenal, yang dihubungi melalui telepon, di Semarang, Selasa.

Terkait dengan penundaan pelaksanaan uji coba persenjataan di tanah milik Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat, seluruh pasukan yang terlibat dengan kegiatan tersebut, termasuk persenjataan telah ditarik dari lokasi dan dikembalikan ke kesatuan masing-masing.

Menurut dia, belum tercapainya kesepakatan dalam dialog yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Kebumen tersebut karena warga setempat menganggap lahan untuk uji coba persenjataan merupakan tanah leluhur yang sudah turun temurun.

"Dalam waktu dekat, kami akan kembali melakukan dialog dengan warga desa setempat, khususnya penduduk asli di lahan yang menjadi sengketa dengan tujuan untuk mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak," katanya.

Ia mengatakan, pelaksanaan uji coba senjata jenis artileri medan jarak jauh yang ditunda tersebut untuk mengetahui sejuah mana kemampuan persenjataan yang akan dibeli Kodam IV/Diponegoro dalam penambahan kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista).

Sebelumnya, sejumlah pihak terkait dalam permasalahan uji coba persenjataan itu telah mengadakan pertemuan dengan sejumlah perwakilan warga setempat yang difasilitasi Bupati Kebumen, Buyar Winarso, namun belum mencapai kesepakatan.

Pertemuan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Kebumen pada Senin (11/4) malam tersebut antara lain dihadiri Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Langgeng Sulistyono, dan Kapolda Jateng, Irjen Pol Edward Aritonang.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, pada 1997 di kawasan Urut Sewu yang membentang dari Sungai Wawar hingga Sungai Luk Ulo sepanjang 22,5 kilometer dan menjadi lokasi uji coba persenjataan TNI AD pernah menyebabkan lima anak tewas terkena ledakan mortir aktif yang tidak sengaja ditemukan salah seorang anak di sekitar pantai.

Di lokasi yang sama pada 1998, dua petani yang sedang bekerja juga cedera akibat terkena pecahan mortir saat TNI AD melakukan latihan.

Sumber: Antara

Siswa Penerbang Latihan Terbang Malam

YOGYAKARTA-(IDB): Pangkalan Udara Adisutjipto, Marsekal Pertama TNI Hadiyan Sumintaatmadja membuka Latihan Terbang Malam bagi siswa Sekolah Penerbang Angkatan ke-82 di Masjid Al Huda Wing Dik Terbang Lanud Adisutjipto, Yogyakarta, Senin (11/4), kemarin.

Menurut Komandan Sekolah Pendidikan 102, Letkol Pnb. Ramot C Sinaga, Latihan Terbang Malam Sekolah Penerbang Angkatan ke-82 diikuti 27 siswa. Pelaksanaan latihan dijadwalkan akan digelar selama 10 hari mulai tanggal 11 hingga tanggal 21 April mendatang.

“Selama Latihan Terbang Malam, para siswa akan menggunakan pesawat T-34C-1/Charlie,” seperti dilansir dalam siaran pers Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara yang diterima Jurnal Nasional, Selasa (12/4).

Lebih lanjut, Letkol Pnb Ramot C Sinaga menjelaskan Latihan Terbang Malam merupakan salah satu bagian dari serangkaian tahapan pendidikan yang wajib ditempuh oleh siswa di Sekolah Penerbang. “Siswa harus dapat melaksanakan dengan baik dan dinyatakan lulus,” ujarnya.

Sementara itu, Komandan Pangkalan Udara Adisutjipto mengatakan berhasil dan tidaknya siswa dalam mengikuti Latihan Terbang Malam akan menentukan langkah siswa selanjutnya. Oleh sebab itu, dia meminta setiap siswa agar selalu mentaati petunjuk dan prosedur yang berlaku serta mematuhi perintah dari instruktur.

Komandan Lanud juga mengingatkan pentingnya faktor Keselamatan Terbang dan Kerja. Hal ini penting demi keberhasilan tugas dan kegiatan dapat berlangsung dengan aman dan selamat. Oleh karena itu, kata dia, masing-masing pihak harus memahami, menghayati dan selalu membekali diri akan makna lambangnya.

Acara pembukaan Latihan Terbang Malam bagi siswa Sekolah Penerbang Angkatan ke-82 itu selain dihadiri oleh Komandan Lanud Adisutjipto, juga dihadiri Kepala Dinas Logistik Kolonel Tek Susanto, Kepala Dinas Personel Kolonel Pnb Haris Haryanto, sejumlah pejabat Lanud Adisutjipto, Para Instruktur, Siswa Sekbang A-82 serta personel pendukung latihan.

Sumber: Jurnas

Pangkolinlamil: Optimalkan Peranan Angkutan Laut Militer

JAKARTA-(IDB): Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) menggelar Latihan Pratugas Unsur KRI jajaran Kolinlamil. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kesiagaan prajurit dan kesiapan Alutsista dalam mewujudkan dan mengoptimalkan peranan angkutan laut militer dan bantuan angkutan laut.

Demikian penegasan Panglima Kolinlamil, Laksamana Muda TNI Didit Herdiawan pada Upacara Pembukaan Latihan Pratugas Kolinlamil Tahun 2011 yang dibacakan Kepala Staf Kolinlamil, Laksamana Pertama TNI I.N.G.N. Ary Atmadja di Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa, (12/4).

Pangkolinlamil menjelaskan, sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 10 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI, Kolinlamil merupakan bagian integral dari TNI AL melaksanakan peran, tugas dan fungsi sebagai komando pelaksana utama pembinaan dan operasional yang bertugas menyelenggarakan operasi angkutan laut TNI baik dalam rangka Operasi Militer Perang maupun Operasi Militer Selain Perang.

“Dalam rangka kesiapan operasional untuk melaksanakan angkutan laut militer meliputi personel, alat peralatan dan perbekalan yang bersifat taktis, strategis dan administrasi diperlukan adanya pembinaan kemampuan dalam rangka penggunaan kekuatan,” katan Pangkolinlamil seperti dilansir dalam siaran pers Kadispen Kolinlamil, Letkol Laut Agus Cahyono yang diterima Jurnal Nasional, Selasa (12/4).

Dalam latihan pratugas ini, kata Pangkolinlamil, perlu mewujudkan tiga sasaran yang dapat dicapai. Pertama, terwujudnya kemampuan, kesiapsiagaan dan profesionalisme personel dan pengawak unsur-unsur KRI satgas Kolinlamil. Kedua adalah terwujudnya pengetahuan, pemahaman, ketrampilan para peserta latihan dalam melaksanakan angkutan laut militer. Ketiga, terbentuk dan terjalin nya koordinasi dan kerja sama antar anggota satgas yang terkait dalam pelaksanaan tugas operasi.

Kepada para peserta latihan, Pangkolinlamil menekankan agar tetap mengutamakan keselamatan /zero accident dan patuhi segala peraturan yang berlaku sesuai dengan SOP.

Asisten Operasi Pangkolinlamil Kolonel Laut (P), Kris Sri Hod Irian T dalam laporan kesiapan Latihan Pratugas 2011 mengatakan bahwa materi latihan yang dilaksanakan antara lain meliputi pembekalan profesional prajurit, latihan tempur, latihan bantuan dan pengamanan tempur, latihan bantuan administrasi dan logistik, dan latihan bantuan khusus.

Waktu pelaksanaan latihan berlangsung sampai dengan 3 Mei 2011 yang terbagi meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengakhiran.

Latihan tersebut melibatkan sekitar 1712 pesonel antara lain terdiri dari staf perancang latihan, pelatih dan pendukung serta pelaku. Sedangkan alutsista yang dilibatkan sejumlah 10 KRI unsur jajaran Kolinlamil; dan dari Korps Marinir melibatkan 4 tank amfibi, 2 panser amfibi Marinir dan sejumlah pasukan marinir serta melibatkan 2 unit pesawat Helly BO dan Bell.

Dalam upacara pembukaan tersebut dilaksanakan penyematan tanda peserta latihan kepada Komandan Satgas Latpratugas TA 2011 Kolonel Laut (P) Irwan Achmadi yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Satuan Lintas Laut Militer (Satlinlamil) Surabaya, perwira penilai dan perwira pelaku dari pasukan Marinir.

Sumber: Jurnas

Panglima TNI: Utamakan Diplomasi

JAKARTA-(IDB): Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan pemerintah sudah mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan anak buah kapal (ABK) Warga Negara Indonesia yang disandera para pembajak di Somalia.

“Kita utamakan diplomasi karena keselamatan anak buah kapal menjadi hal yang utama. Itu yang terus dilakukan. Itu dilakukan terus dengan pemilik kapal dan pemerintah sama-sama bernegosiasi,” kata Panglima TNI di Kantor Presiden, Selasa (12/4).

“Jika berhasil, Alhamdulillah segera bisa kita selesaikan,” ujarnya.

Menurutnya, Indonesia sudah menyiapkan opsi lain tapi sekali lagi tidak bisa menyampaikan kepada forum. “Ada hal-hal yang harus kita ketahui sendiri, tapi opsi itu tetap ada, di samping opsi yang terungkap,” katanya.

Saat ditanya apakah opsi itu berkaitan dengan operasi khusus, menurut Panglima TNI, hal itu tidak bisa dijelaskan. Terkait pertanyaan apakah Indonesia mempunya kemampuan untuk operasi, Panglima TNI menjawab, “Oh jelas punya. Untuk menumpas pembajak, bisa kita.”

Panglima TNI optimistis upaya negosiasi dengan pembajak akan berhasil untuk menyelamatkan 20 WNI yang ada di dalam kapal tersebut. “Insya Allah negosiasi berhasil,” katanya.

Sumber: Jurnas

Latihan Pratugas Libatkan 10 Kapal Perang & 4 Tank 2 Pesawat

JAKARTA-(IDB): Latihan Pratugas Unsur KRI jajaran Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) meningkatkan profesionalisme dan ketanggapsegeraan prajurit dan kesiapan alutsista dalam mewujudkan dan mengoptimalkan peranan angkutan laut militer dan bantuan angkutan laut, demikian penegasan Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Didit Herdiawan, MPA., MBA. pada upacara pembukaan Latpratugas Kolinlamil TA 2011 yang dibacakan 

Kaskolinlamil Laksma TNI I.N.G.N. Ary Atmadja, S.E. di Mako Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta, Selasa. (12/4).

Pangkolinlamil Laksda TNI Herdiawan, MPA., MBA. dalam kesempatan tersebut mengatakan sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 10 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI, Kolinlamil merupakan bagian integral dari TNI AL melaksanakan peran, tugas dan fungsi sebagai komando pelaksana utama pembinaan dan operasional yang bertugas menyelenggarakan operasi angkutan laut TNI, dalam rangka OMP dan OMSP (Operasi Militer Selain Perang).

Lebih lanjut dikatakan dalam rangka kesiapan operasional untuk melaksanakan angkutan laut militer meliputi personel, alat peralatan dan perbekalan yang bersifat taktis, strategis dan administrasi diperlukan adanya pembinaan kemampuan dalam rangka penggunaan kekuatan, tambahnya.

 

Dalam latihan pratugas ini kata Pangkolinlamil, perlu mewujudkan tiga sasaran yang dapat dicapai, pertama terwujudnya kemampuan, kesiapsiagaan dan profesionalisme personel dan pengawak unsur-unsur KRI satgas Kolinlamil; kedua terwujudnya pengetahuan, pemahaman, ketrampilan para peserta latihan dalam melaksanakan angkutan laut militer; ketiga terbentuk dan terjalin nya koordinasi dan kerjasama antar anggota satgas yang terkait dalam pelaksanaan tugas operasi.

Kepada para peserta latihan, Pangkolinlamil menekankan agar tetap mengutamakan keselamatan /zero accident dan patuhi segala peraturan yang berlaku sesuai dengan S.O.P.

Asisten Operasi Pangkolinlamil Kolonel Laut (P) Kris Sri Hod Irian T., S.Pi. dalam laporan kesiapan Latihan Pratugas 2011 mengatakan bahwa materi latihan yang dilaksanakan antara lain meliputi pembekalan profesional prajurit, latihan tempur, latihan bantuan dan pengamanan tempur, latihan bantuan administrasi dan logistik, dan latihan bantuan khusus.

Waktu pelaksanaan latihan berlangsung sampai dengan 3 Mei 2011 yang terbagi meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengakhiran.

Latihan tersebut melibatkan sekitar 1.712 pesonel antara lain terdiri dari staf perancang

 

  

latihan, pelatih dan pendukung serta pelaku. Sedangkan alutsista yang dilibatkan sejumlah 10 KRI unsur jajaran Kolinlamil; dan dari Korps Marinir melibatkan 4 tank amfibi, 2 panser amfibi Marinir dan sejumlah pasukan marinir serta melibatkan 2 unit pesawat Helly BO dan Bell .

Dalam upacara pembukaan tersebut dilaksanakan penyematan tanda peserta latihan kepada Komandan Satgas Latpratugas TA 2011 Kolonel Laut (P) Irwan Achmadi yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Satuan Lintas Laut Militer (Satlinlamil) Surabaya, perwira penilai dan perwira pelaku dari pasukan Marinir.

Sumber: Poskota

Indonesia Akan Beli Puluhan Helikopter Dan Pesawat Kepresidenan

Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro

JAKARTA-(IDB):Indonesia berencana membeli puluhan helikopter buatan Eurocopter dan 16 unit pesawat latih dari Korsel dalam sebuah wawancara dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro kepada Reuter.

Indonesia perlu memperkuat alutsista mereka dengan membeli pesawat tempur ringan dan helikopter untuk menangani ancaman yang menggangu kepentingan nasional, Ujarnya.

"Kami butuh helikopter angkut dan helikopter tersebut beli dari Eurocopter". Kata Menhan, Ia juga menambahkan sedang melakukan negosiasi untuk membeli puluhan helikopter tersebut, tepi tidak memberikan keterangan lebih lanjut tentang spesifikasi helikopter tersebut.


Dia juga mengatakan tujuan Indonesia membeli helikopter agar kita bisa lakukan "joint production" atau produksi bersama di Indonesia.

Eurocopter adalah produsen terbesar helikopter sipil di dunia, yang dimiliki oleh EADS.

Yusgiantoro menambahkan bahwa Indonesia juga telah memutuskan untuk membeli pesawat Boeing untuk pesawat kepresidenan.

Sumber: Reuters

KAI Negosiasi Harga Pesawat Latih T-50 Dengan Indonesia

Pesawat Latih T-50 Milik Korsel.

SEOUL-(IDB): Indonesia telah memilih produsen pesawat asal Korsel sebagai pemenang pengadaan pesawat latih untuk Indonesia, kata pejabat pada hari selasa. Hal ini membuka peluang pihak Korsel untuk menjual pesawat latihnya di Asia Tenggara.

Pada hari selasa sore, Indonesia telah menginformasikan dari Departemen Pertahanan kepada pihak Korea Aerospace Industries (KAI) bahwa pihak KAI sebagai pemenang tender pengadaan pesawat latih untuk Indonesia.

"Kami telah sepakat memegang komitmen untuk mencapai nota kesepakatan selama sembilan bulan", Katanya.

Hal ini merupakan keputusan akhir, jika benar maka akan menandai keberhasilan pertama kali pihak Korsel menjual pesawat latih T-50 diluar Korsel.

Sebagai pemenang tender pihak KAI memegang kontrol dalam menegosiasikan untuk pengadaan proyek selanjutnya di Indonesia.

"Setelah ditunjuk sebagai pemenang tender, kami akan melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia dalam waktu dekat, seperti melakukan negosiasi harga untuk pesawat latih T-50", Kata pejabat tersebut.

Korsel pertama kali meluncurkan pesawat latih T-50 pada tahun 2005 setelah KAI melakukan pengembangan pesawat latih supersonik dengan perusahaan Lockheed Martin AS, Hal ini menempatkan posisi Korsel ke 12 sebagai produsen pesawat supersonik.

Pihak Korsel sendiri telah mencoba untuk mengekspor pesawat latih Indonesia untuk mengganti pesawat latih Hawk MK-53 yang akan dinonaktifkan pada tahun ini.

Korsel sendiri akan mengekspor sebanyak 16 unit T-50 senilai $ 400 juta dollar.

Media di Indonesia telah memberitakan sebelumnya bahwa TNI AU akan membeli 16 unit T-50.

Bulan lalu, Kasau Imam Syafaat melakukan perjalanan selama tiga hari ke Korsel untuk melihat pabrik pesawat latih T-50.

Sumber: Yonhapnews

Pemerintah Terus Negosiasi Pembebasan Sandera

JAKARTA-(IDB): Pemerintah Indonesia terus mengupayakan proses negosiasi untuk membebaskan 22 WNI awak kapal "Sinar Kudus" yang disandera di perairan Somalia bersama-sama dengan PT Samudera Indonesia sebagai pemilik kapal yang berkomunikasi dengan pimpinan pembajak.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto dalam keterangan pers di kantor Presiden Jakarta, Senin sore, mengatakan, pemerintah sejak mendapat informasi pertama mengenai adanya insiden pembajakan langsung menyiapkan sejumlah langkah sebagai upaya pembebasan sandera dengan mengutamakan keselamatan WNI yang disandera.

"Sejak adanya laporan terjadinya pembajakan tersebut, pemerintah sudah kelola dan tangani dengan baik, sejak ada kejadian, Presiden pimpin rapat dengan undang menteri terkait yaitu Menko Polhukam, menlu, kepala BIN dan kepolisian," kata Djoko.

Kesimpulan rapat yang dipimpin oleh Presiden itu, menurut Djoko, pemerintah terus berkomunikasi dengan pemilik kapal dan terus memantau kondisi awak kapal yang disandera untuk memastikan kesehatan dan keselamatan mereka.

"Saat ini terakhir kami lakukan komunikasi dua hari lalu, dengan pemilik kapal, pematangan proses negosiasi, pemilik kapal berjanji akan penuhi tuntutan pembajak namun perlu kejelasan dan negosiasi tentang kontak person siapa dan proses delivery serta jaminan keselamatan kapal dan awaknya nanti," kata Djoko.

Ia mengakui perundingan tidak bisa dibatasi oleh waktu atau tenggat waktu tertentu karena dinamika proses negosiasi dengan berbagai faktor yang mempengaruhi termasuk kondisi psikologi para pembajak itu sendiri.

"Sejak awal kami sudah lihat dinamika semula tuntutannya 9 juta dolar AS kemudian 2,5 juta dolar AS, naik menjadi 6 juta dolar AS dan akhirnya turun menjadi 3,5 juta dolar AS. Dinamika ini terus berjalan, komunikasi jalan terus hingga nanti diperoleh kesepakatan itu opsi pertama sejak hari pertama hingga kemarin malam," tuturnya.

Pengalaman
Pemerintah juga menjalin komunikasi dengan maskapai pelayaran internasional yang pernah mengalami pembajakan kapal serupa di perairan Somalia untuk mengetahui kebiasaan atau apa yang terjadi selama proses penyanderaan terjadi.

"Kami juga koordinasi dengan maskapai kapal yang pernah dibajak,  berdasarkan pengalaman apa yang dirasakan. Awak asal Indonesia yang pernah mengalami itu dihadirkan di depan keluarga dan diceritakan apa yang dialami. Pada umumnya diperlakukan baik karena pembajak ingin awak kapal sehat karena ini daya tawar, pertemuan terus dilakukan agar ada komunikasi," katanya.

Mengenai adanya opsi lain untuk membebaskan sandera, Djoko mengatakan hal itu tidak bisa dijelaskan secara rinci namun pemerintah sudah menyiapkan berbagai opsi untuk menyelamatkan awak kapal. "Prioritas kita penyelamatan awak kapal, yang kita utamakan sekarang negosiasi agar kita pada titik di mana kita sepakat, itu yang dilakukan maskapai pelayaran China, Malaysia, selain opsi itu ada yang kita kerjakan sekarang ini, kita utamakan keselamatan, keberhasilan kita lihat, dengan opsi yang sekarang kita tempuh, itu lebih visible dan  aman akan kita tepuh, ini perlu komunikasi dan waktu," katanya.

Djoko menyadari kekhawatiran keluarga WNI yang disandera adalah hal yang wajar, maka pemerintah, menurut Djoko, selalu mengusahakan upaya yang terbaik bagi penyelamatan warga negaranya.
Saat ini posisi kapal "Sinar Kudus", menurut Djoko berada di perairan Somalia berjarak setengah mil dari garis pantai wilayah itu.

Sumber: Analisa

Presiden: Tak Semua Opsi Dijelaskan ke Publik

JAKARTA-(IDB): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, insiden pembajakan kapal berbendera Indonesia dan penyanderaan 20 anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia merupakan kasus yang tidak biasa karena menyangkut keselamatan WNI di luar negeri.

Presiden pun menyatakan telah ikut menangani dan memberikan instruksi-instruksi untuk menangani masalah itu.

“Semua cara kita pertimbangkan. Semua opsi kita pertimbangkan dan opsi-opsi itu sekarang pun telah kita persiapkan. Memang tidak semua opsi bisa kami jelaskan ke publik karena menyangkut keselamatan saudara-saudara kita yang disandera, menyangkut keselamatan saudara-saudara kita yang bisa saja mengemban tugas tertentu untuk pembebasan kapal dan saudara-saudara kita yang disandera itu,” kata Presiden SBY saat sambutan pengantarnya dalam Sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/4).

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur dengan gamblang bahwa ada informasi publik yang dikecualikan. Esensinya adalah ada sejumlah informasi publik yang bisa tidak dibuka ke arena publik antara lain manakala berkaitan dengan operasi pertahanan dan keamanan atau operasi penegakan hukum termasuk menghadapi kejahatan transnasional.

“Tapi intinya ada keperluan untuk tidak serta merta membuka semua itu ke arena publik sampai pada saatnya nanti,” kata SBY.

Sebagai akuntabilitas pemerintah, kata SBY, utamanya lembaga-lembaga yang mengemban tugas itu akan menjelaskan kepada publik tentu pada saat yang tepat. Oleh karena itu, Presiden meminta pengertian dari masyarakat luas, terutama insan pers untuk memberi kesempatan dan mendukung upaya pemerintah untuk mengemban tugas tersebut agar berhasil.

Presiden mengingatkan, banyak kejadian di negara-negara lain gagal karena rencana operasi khusus mereka dibuka kepada masyarakat.

Sumber: Jurnas

Pemerintah Inginkan Langkah Terbaik Tuntaskan Penyanderaan

Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa

JAKARTA-(IDB): Pemerintah Indonesia menginginkan langkah terbaik untuk membebaskan warga negara yang disandera oleh perompak asal Somalia sejak 16 Maret lalu di perairan Somalia dengan mempersiapkan sejumlah opsi dan terus memantau perkembangan proses negosiasi.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa kepada wartawan di Kantor Presiden di Jakarta Selasa sebelum sidang kabinet.

"Sekali lagi, pemerintah memilik kewajiban untnk memastikan pembebasan segera para wargra negara kita ini, oleh karena itu berbagai opsi dan kebijakan siap digerakkan," kata Marty.

Ia menjelaskan, sejak awal terjadinya pembajakan kapal Sinar Kudus dan penyanderaan awaknya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah termasuk berkomunikasi dengan pemilik kapal yaitu PT Samudera Indonesia.

"Berbagai opsi dibahas, ada komunikasi antara pihak pemilik kapal dan pembajak. Senantiasa pemilik kapal menginformasikan komunikasi pada pemerintah. Kita mengharapkan tentu masalah ini dapat diselesaikan sesegera mungkin," katanya.

Menlu menjelaskan masalah yang terjadi dalam proses negosiasi itu antara lain terkait komunikasi. Meski demikian Marty mengatakan pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik.

Dalam sidang kabinet yang berlangsung Selasa (12/4), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua pihak untuk bersabar dan mendukung pemerintah dalam proses pembebasan WNI yang disandera itu.

Kepala Negara mengatakan ada sejumlah opsi yang tengah disiapkan pemerintah, namun tidak semua opsi bisa dijelaskan kepada publik karena menyangkut keselamatan sandera itu sendiri.

"Saya minta pengertian saudara untuk benar-benar memberi kesempatan dan memberikan dukungan," kata Presiden.

Sumber: Antara

Beri Kesempatan Pemerintah Tuntaskan Penyanderaan

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono

JAKARTA-(IDB): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta masyarakat untuk mendukung dan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menuntaskan penyanderaan WNI oleh perombak Somalia dengan segala opsi yang ada.

"Semua cara kita pertimbangkan, semua opsi kita pertimbangkan dan opsi itu sekarang kita persiapkan. Tidak semua opsi bisa kita jelaskan ke publik karena menyangkut keselamatan saudara kita yang disandera dan juga menyangkut keselamatan saudara kita yang mengemban tugas tertentu," kata Presiden saat memimpin sidang kabinet di Kantor Presiden di Jakarta, Selasa siang.

Kepala Negara mengatakan sejak awal adanya laporan tentang penyanderaan 20 WNI yang menjadi anak buah kapal "Sinar Kudus" milik PT Samudera Indonesia, pemerintah RI langsung menyiapkan langkah untuk upaya pembebasan.

"Saya minta pengertian untuk benar-benar memberi kesempatan dan memberikan dukungan," kata Presiden.

Kepala Negara mengatakan sesuai dengan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pada pasal 17 intinya menjelaskan ada sejumlah informasi publik yang tidak dapat disampaikan kepada masyarakat dengan pertimbangan keamanan dan pertahanan nasional.

Presiden mengatakan pada saatnya, informasi tersebut akan disampaikan sebagai bagian dari akuntabilitas pemerintah pada masyarakat.

Saat ini, kata Presiden, selain Kapal Sinar Kudus, ada 26 kapal asing lainnya yang disandera di perairan Somalia oleh perompak asal negara tersebut.

"Saat ini, ada 27 kapal yang masih disandera pembajak Somalia, kalau ini saja sejak Maret lalu ada 41 kapal yang disandera, 27 kapal masih dalam penyanderaan, dari 16 negara. Jumlah anak buah kapal yang disandera sejumlah 583 orang, ada 20 orang WNI," kata Presiden.

Sumber: Antara