Lanud Supadio Akan Diperkuat Pesawat Tanpa Awak

UAV IRKUT-10 buatan PT. ATI Indonesia ToT  IRKUT Corp. Rusia

SUNGAI RAYA-(IDB) : Panglima Komando Operasi TNI AU I Marsekal Muda TNI Dede Rusamsi mengatakan untuk memperkuat pertahanan Pangkalan Udara TNI AU Supadio Pontianak, akan ditempatkan pesawat tanpa awak serta kelengkapan alat utama sistem pertahanan lainnya.

"Pesawat jenis itu juga digunakan AB India guna menjaga perbatasannya dengan China dan Pakistan rencananya kita akan menambah satu skuadron berupa pesawat tanpa awak di Pangkalan Udara Supadio Pontianak untuk memperkuat kemampuan pemantauan termasuk daerah perbatasan di Kalimantan Barat," katanya di Sungai Raya, Sabtu.

Skema control dan ground console station IRKUT-10

Menurut dia, untuk mempersiapkan kedatangan pesawat tersebut, saat ini proses pembangunan hanggar sedang dilakukan.

"Karena anggarannya terbatas, maka pembangunannya akan dilakukan secara bertahap. Namun, saat ini sudah mulai dikerjakan," ucapnya.

Dede mengatakan, pesawat tanpa awak mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk mempertahankan kedaulatan NKRI karena dapat dikendalikan dari jarak jauh.

Selain itu, pesawat tersebut juga dapat dipersenjatai serta dilengkapi dengan peralatan pendeteksi untuk kondisi malam dan siang hari.

"Ditargetkan tahun depan satu skuadron pesawat itu sudah bisa dipindahkan ke Lanud Supadio," ucapnya.

Dia juga menambahkan, terkait rencana pembelian Pesawat T-50 Golden Eagle buatan Korea Selatan dan hibah 24 pesawat F-16 dari Amerika, jika terealisasi pesawat-pesawat tersebut akan ditempatkan di Madiun.

Dede menjelaskan, pengadaan pesawat T-50 dimaksudkan sebagai pengganti dari berbagai pesawat latih dan serang ringan. Termasuk T-38 dan F-5B untuk pelatihan dan Cessna A-37B Close Air Support yang dioperasionalkan di Indonesia.

Ia melanjutkan, program itu pada awalnya dimaksudkan untuk mengembangkan pesawat latih secara mandiri yang mampu mencapai kecepatan supersonik guna persiapan pilot bagi pesawat Sukhoi.

Sementara untuk kelengkapan Alutsista lainnya sesuai dengan program pengadaan peralatan tempur Mabes TNI AU akan terus dilakukan hingga 2024 mendatang.

"Untuk Lanud Supadio sendiri, karena statusnya akan ditingkatkan menjadi Bintang 1 atau A, dalam waktu dekat rencana pengadaan Radar di Kalimantan Barat juga akan direalisasikan. Yang jelas kita akan terus memperbaiki sistem persenjataan kita," ucapnya.

Sumber: Antara

Sertijab Danlanud Supadio Pontianak

KUBU RAYA-(IDB) :  Panglima Komando Operasi TNI AU (PANGKOOPSAU) I, Marsekal Muda TNI Dede Rusamsi (tengah), melakukan salam komando dengan Komandan Lanud Supadio yang baru, Kolonel Penerbang Kustono (kiri) dan pejabat lama, Kolonel Penerbang Imran Baidirus, usai serah terima jabatan di apron Lanud Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Sabtu (30/4).

Kolonel Penerbang Kustono menggantikan Kolonel Penerbang Imran Baidirus, yang selanjutnya akan bertugas di Komando Operasi TNI AU (KOOPSAU) I. Tampak sejumlah prajurit Skadron Udara 1 Elang Khatulistiwa berjalan melewati pesawat tempur jenis Hawk 100.

Putra Bungsu, 3 Cucu Gaddafi Tewas Dalam Serangan Udara NATO

TRIPOLI-(IDB) : Pemimpin Libya Muamar Gaddafi selamat dalam serangan udara NATO Sabtu malam, tapi anak laki-laki bungsunya, Saif al-Arab, dan tiga cucunya tewas dalam serangan itu, kata seorang juru bicara pemerintah Libya.

Mussa Ibrahim mengatakan Saif al-Arab adalah warga sipil dan mahasiswa yang belajar di Jerman. Ia berusia 29 tahun.

Pejabat-pejabat Libya membawa para wartawan ke sebuah rumah, yang dihantam oleh sedikitnya tiga rudal. Atap rumah itu runtuh sepenuhnya di beberapa tempat, menyebabkan serangkaian baja beton tergantung di antara potongan-potongan beton.

Sebuah mesin sepakbola-meja berada di luar di taman rumah itu, yang berada di sebuah tempat permukiman kaya di Tripoli, demikian Reuters melaporkan. 

Sumber: Antara

Ribuan Personel TNI Amankan KTT ASEAN 2011

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

JAKARTA-(IDB) : TNI mengerahkan ribuan personilnya untuk mengamankan pelaksanaan KTT ke-18 ASEAN yang akan dilangsungkan pada 4-8 Mei di Jakarta.

Ribuan personel TNI yang tergabung dalam Komando Operasi Pengamanan KTT ke-18 ASEAN itu melakukan gelar kesiapan dipimpin Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono di Silang Monas, Jakarta, Minggu.

Komando Operasi Pengamanan KTT ke-18 ASEAN TNI terdiri atas Satuan Tugas Pengamanan VVIP, Satuan Tugas Pengamanan Wilayah, Satuan Tugas Pengamanan Wilayah Laut, Satuan Tugas Pengamanan Wilayah Udara, Satuan Tugas Pengamanan Operasi Udara, Satuan Tugas Khusus Antiteror, Satgas Intel, Puspen TNI , Komlek TNI dan unsur Polri.

Polri sendiri mengerahkan sekitar 4.500 personelnya dalam pengamanan KTT ASEAN 2011.

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan, jumlah personel yang dikerahkan tetap akan disesuaikan dengan skala kegiatan dan lokasi penyelenggaraan KTT ke-18 ASEAN.

"Target pengamanannya tentu meliputi para kepala negara dan pemerintahan 10 negara ASEAN, para delegasi, panitia penyelenggara, kelompok tertentu, dan masyarakat umum," katanya.
 

Pasukan Gabungan TNI dan POLRI melakukan gladi bersih apel bersama di Silang MONAS, Jakarta, Sabtu (30/4). Apel gelar Kesiapan Pasukan ini dalam rangka PAM KTT ASEAN Ke-18 2011.

Tak hanya itu, fokus pengamanan juga akan dilakukan terhadap penginapan para kepala negara/pemerintahan dan delegasi 10 negara ASEAN, kendaraan VVIP/VIP, fasilitas KTT ASEAN dan barang-barang delegasi.

Fokus pengamanan juga dilakukan di Istana Merdeka dan Negara, Gedung Sekretariat ASEAN, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Balai Sidang, Hotel, Spouse Program rute jalan yang akan dilewati, areal parkir dan kawasan ASEAN.

"Untuk pengamanan di lingkaran pertama dilakukan TNI, sedangkan di lingkaran kedua dan ketiga dilakukan bersama-sama TNI-Polri. Untuk lainnya dilakukan  oleh Polri," kata Panglima TNI.

Pada kesempatan yang sama Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo mengatakan, siap berkerja sama mengamankan pelaksanaan KTT ke-18 ASEAN.

Panglima TNI dan Kapolri sepakat keberhasilan pelaksanaan KTT ke-18 ASEAN dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia dimata internasional.

"Keberhasilan penyelenggaran ini merupakan kehormatan dan tanggung jawab kita semua," kata Panglima TNI.

Sumber: Antara

ABK "Sinar Kudus" Dalam Proses Pemulangan

MV Sinar Kudus

JAKARTA-(IDB) : Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengungkapkan, kapal MV Sinar Kudus beserta awaknya yang hampir sebulan lebih dibajak perompak Somalia, kini dalam proses pemulangan ke Tanah Air.

"Sedang proses. Semua sedang proses, itu saja yang bisa saya sampaikan," katanya, usai memimpin apel kesiapan pengamanan KTT ke-18 ASEAN di Jakarta, Minggu.

Ketika ditanya lagi mengenai proses pemulangan itu apakah melibatkan aparat TNI yang telah dikerahkan untuk membebaskan kapal milik PT Samudra Indonesia itu, Panglima TNI kembali menegaskan, "Semua sedang dalam proses".

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene mengaku belum mendapat konfirmasi tentang pembebasan kapal MV Sinar Kudus yang disandera perompak Somalia sejak 16 Maret 2011 lalu.

Menurutnya, kesepakatan pembebasan MV Sinar Kudus merupakan kesepakatan antara pemilik kapal dan perompak. "Saya belum dapat konfirmasi berita tersebut," ungkap Michael.

Michael juga belum bisa memberikan penjelasan terkait pembayaran uang tebusan yang disebut sebesar 4,5 juta dolar AS. Kesepakatan soal uang tebusan, katanya, merupakan kesepakatan antara pihak perusahaan dan para pembajak.

"Kami tidak dalam posisi menjelaskan kesepakatan antara pihak perusahaan dan pembajak," katanya.

Seperti dilansir Kantor Berita Reuters, Perompak Somalia membebaskan kapal barang milik Indonesia setelah pemilik kapal membayar uang tebusan, kata sumber kelautan serta pihak perompak pada Sabtu (30/4).

Kapal MV Sinar Kudus dibajak oleh perompak pada 16 Maret yang keberadaannya diperkirakan sejauh 512 kilometer di utara Socotra timur di perairan Somalia dengan jumlah anak buah kapal 31 orang, di mana 20 di antaranya merupakan warga negara Indonesia.

Sumber: Antara

Perompak Somalia Bebaskan 20 ABK Indonesia

MOGADISHU-(IDB) : Perompak Somalia telah membebaskan kapal barang milik Indonesia setelah pemilik kapal membayar uang tebusan, kata sumber kelautan serta pihak perompak pada Sabtu.  

Kapal Sinar Kudus dibajak oleh perompak pada 16 Maret yang keberadaannya diperkirakan sejauh 320 mil di utara Socotra timur di perairan Somalia dengan jumlah anak buah kapal sebanyak 31 orang dimana 20 diantaranya merupakan warga Indonesia.  

Perompak mengatakan bahwa mereka membebaskan kapal tersebut setelah uang tebusan dijatuhkan melalui angkutan udara kepada mereka.  "Kami menerima uang sebesar 4,5 juta dolar AS pada Sabtu dini hari. 

Kami telah meninggalkan kapal dan Sinar Kudus bersiap untuk pergi berlayar," kata seorang perompak yang memberitahu namanya sebagai Geney kepada Reuters dari desa tepi pantai, El Dhanane.  

Mantan pejabat kelautan asal Kenya yang saat ini menjadi editor kelautan, The Somali Report, Andrew Mwangura membenarkan bahwa kapal itu telah dibebaskan dengan menambahkan bahwa mereka belum mulai pergi berlayar, demikian Reuters melaporkan.

Sumber: Antara

Indonesia Tegaskan Dukung Kebijakan Satu China

Wakil Presiden RI Boediono

JAKARTA-(IDB) : Wakil Presiden (Wapres) Boediono menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung kebijakan satu China, yakni ke Republik Rakyat China (RRC) atau Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dalam kebijakan luar negerinya.

"Indonesia senantiasa konsisten dengan kebijakan luar negerinya terhadap RRC. Bahkan, di saat hubungan kedua negara berada pada titik terendah, Indonesia tetap terus konsisten dalam pandangannya akan kebijakan one China policy," kata Wapres dalam santap siang bersama Perdana Menteri (PM) China, Wen Jiabao, di Jakarta, Sabtu.

Wapres mengatakan, Indonesia-China memiliki hubungan yang erat dan panjang sehingga memiliki ikatan tradisional, kultural dan sosial yang mengakar dalam sejarah. Ia mengungkapkan, jejak hubungan Indonesai-China dapat ditelusuri mulai abad-abad pertama masehi.

"Di masa lampau, kerajaan-kerajaan di Indonesia telah mengirimkan misi diplomatik ke Tiongkok, sedangkan para biarawan dari Tiongkok menyebarkan ajaran Budha ke Indonesia. Penyebaran Islam di Jawa juga bisa dikatakan berkat ekspedisi tokoh muslim Tiongkok, diantaranya Admiral Zheng He dan juga beberapa anggota Wali Songo yang terkenal, seperti Maulana Malik Ibrahim," katanya.

Zheng He di masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, dikenal pula dengan nama Laksamana Cheng Ho dan memiliki petilasan di Semarang, Jawa Tengah.

Wapres menyatakan, Indonesia merupakan negara pertama yang mengakui dan membuka hubungan diplomatik dengan RRC. Sebaliknya juga, RRC menganggap Indonesia sebagai rekan geopolitik yang strategis.

"Hal ini tercermin dalam dukungan yang kuat dari pihak RRT dalam penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955," kata Wapres.

Wapres mengatakan, hubungan yang erat juga tercermin dari sisi perekonomian. Laju perdagangan Indonesia-China terus meningkat. Kerjasama antar keduanyapun juga diharapakan semakin meningkat.

"Kami berkomitmen untuk secara aktif berusaha meningkatkan kerjasama yang ada ke tingkat yang lebih tinggi, sambil mengembangkan hubungan politik dan people to people yang konstruktif, serta menitikberatkannya pada perkembangan ekonomi," katanya.

Wapres mengharapkan, China dapat meningkatkan investasi langsung ke Indonesia sehingga keduanya dapat tumbuh sejahtera bersama.

Kebijakan satu China merupakan kebijakan yang hanya mengakui RRC atau RRT sebagai negara yang sah, dan tidak mengakui Taiwan sebagai negara.

Sumber: Antara

Kontingen TNI di Titik Panas Lebanon-Israel

KAIRO-(IDB) :Kontingen Garuda Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam misi Pengaja Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ditempatkan di kawasan rawan konflik Lebanon-Israel.

"Kawasan Panorama yang dijaga ketat oleh tentara Indonesia ini tetap menjadi kawasan titik panas alias the hottest spot di sepanjang perbatasan yang memang sangat labil," ujar Komandan Indonesian Battalion (Indobatt), Letkol Infanteri Hendy Antariksa, seperti dikutip siaran pers Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Lebanon yang diterima ANTARA Kairo, Sabtu.

Pernyataan Letkol Hendy itu disampaikan saat kunjungan Duta Besar RI untuk Lebanon, Dimas Samodra Rum, ke markas Kontingen Garuda TNI di Lebanon Selatan pada Rabu (27/4).

Kawasan Panorama berada di bawah kendali operasi Indobatt yang pada Agustus tahun 2010 terjadi pertempuran kecil antara tentara Lebanon dan Israel.

Saat ini terdapat 1.441 tentara Indonesia yang berpartisipasi bersama belasan ribu tentara internasional lainnya dalam misi Penjaga Perdamaian PBB (UNIFIL).

Pasukan TNI tersebut tersebar di beberapa Batalion, Kompi dan Kapal Perang RI Frans Kaisepo serta staf pada kantor UNIFIL.

Peran tentara Indonesia dalam menengahi pertempuran tersebut mendapat perhatian luas dan penghargaan dari Panglima Tertinggi UNIFIL, Mayor Jenderal Alberto Asarta Cuevas.

Dimas serta jajaran staf KBRI Lebanon melakukan kunjungan dan pertemuan langsung dengan para pimpinan dan anggota Kontingen Garuda TNI di kawasan konflik tersebut.

Komandan Kontingen Garuda, Kolonel (Penerbang) Yulianta, beserta para Komandan Satuan Tugas (Satgas) lainnya menyambut kunjungan Duta Besar RI itu dan delegasi.

Suasana meriah yang kental dengan nuansa Indonesia sangat terasa terutama pada saat Tari Badinding yang dibawakan para prajurit Kompi B - Batalion Indonesia (Indobatt) ikut menyambut Dubes RI dan rombongan.

Layaknya seorang ayah yang sedang mengunjungi anak-anaknya, Dubes RI bertatap muka dengan para komandan dan tentara Indonesia yang sedang bertugas seraya membahas berbagai perkembangan dan kendala yang dihadapi.

"Kunjungan kami diharapkan ikut memberikan semangat kepada anak-anak bangsa yang bertugas jauh dari tanah air," ujarnya.

Dimas menjelaskan, salah satu tugas KBRI adalah memfasilitasi dan mempermudah Kontingen Indonesia dalam menjalankan misi bangsa di Lebanon.

Kunjungannya kali ini difokuskan ke beberapa area di Sektor Timur antara lain Kompi A dan B Indobatt, markas Polisi Militer Indonesia di UNIFIL (Indo MP) dan beberapa titik lainnya di sepanjang wilayah perbatasan, termasuk kawasan Panorama.

Di markas Polisi Militer Indonesia (Indo MP) Sempu, Dubes RI dan rombongan menyimak penjelasan salah seorang anggota Kontingen Garuda tentang peralatan yang digunakan dalam bertugas mulai dari alcohol test device, pakaian anti-huru-hara, teropong malam dan siang.

Sebelum meninggalkan markas Indonesian MP, Dubes RI dan para komandan juga didaulat melakukan penanaman pohon di halaman depan kantor.

Di sela-sela kunjungan, Dubes RI juga diterima oleh Komandan Sektor Timur UNIFIL, Brigadir Jenderal Teodoro Banos, dari Spanyol.

Pertemuan dihadiri oleh sejumlah perwira dan pimpinan di Sektor Timur, termasuk Kolonel Laut (E) Joko Edie Supriyanto, asal Indonesia yang saat ini menjabat Wakil Komandan Sektor Timur.

Pertemuan ini membahas kiprah tentara Indonesia di UNIFIL yang dinilai cemerlang dalam merebut hati masyarakat setempat dan di saat yang sama mampu mengedepankan profesionalitas dan prinsip "tidak memihak".

Kepada Komandan Sektor Timur, Dubes RI menyampaikan dukungan Indonesia terhadap pelaksanaan misi perdamaian PBB di Lebanon.

"Kami mengerti peran strategis pasukan PBB dalam menciptakan perdamaian dan memberikan keuntungan sosial-ekonomi yang signifikan kepada masyarakat setempat. Karenanya, kami menganggap pelaksanaan tugas tersebut perlu didukung oleh semua pihak," ujar Dimas kepada Jenderal Banos.

Dubes RI dan rombongan juga menyempatkan diri berziarah ke makam Sheikh Abbas, sebuah makam yang setengah bagiannya berada di wilayah yang diklaim Israel (sebelah utara garis batas Lebanon - Israel), dan setengah lainnya masuk ke wilayah Lebanon (sebelah selatan perbatasan).

Sumber: Antara

Pembahasan RUU Intelijen Hampir Tuntas

Nurhayati Ali Assegaf

MALANG-(IDB) : Anggota Komisi I DPR RI, Dr Nurhayati Ali Assegaf, mengatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen di DPR sudah hampir tuntas, bahkan mendekati final.

"RUU Intelijen yang merupakan inisiatif dewan ini sudah kami serahkan kepada pemerintah, dan pemerintah juga sudah mengembalikannya kepada kami, sehingga sinkronisasinya sudah tuntas," kata politisi Partai Demokrat (PD) itu yang ditemui di Malang, Sabtu malam.

Anggota parlemen dari daerah pemilihan (dapil) V Malang Raya tersebut berharap RUU Intelijen itu segera disahkan menjadi undang- undang (UU), karena keberadaannya sangat penting bagi negara, karena  intelijen sebagai ujung tombak keamanan nasional.

Ia menilai, selama ini kinerja intelijen masih lemah dan keberadaan intelijen tidak hanya ada di Badan Intelijen Negara (BIN), sehingga cara kerjanya harus diatur UU, agar tidak selalu lempar tanggung jawab.

Selama ini, menurut Nurhayati, ketika ada "kebobolan" terkait keamanan negara dan kenyamanan masyarakat, tidak ada yang bertanggung jawab di garis depan. Semua, menurut dia, saling lempar tanggung jawab sehingga penanganannya tidak cepat selesai.

Mengenai tidak kunjung tuntasnya pembahasan RUU Intelijen, Nurhayati mengatakan, karena masyarakat tidak memberikan dukungan akibat ketidakpahaman mereka akan pentingnya keberadaan RUU itu.

"Negeri ini perlu aturan dan sistem keintelijenan yang memadai, dan beri kesempatan DPR untuk bekerja serta menyelesaikannya. Masyarakat pun harus memberikan dukungan, agar RUU ini cepat tuntas dan segera disahkan menjadi UU," katanya.

Sebelum mengajukan RUU Intelijen kepada pemerintah, kata dia pihaknya juga sudah minta masukan dari berbagai lembaga, intansi militer, bahkan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Mengenai adanya ketakutan masyarakat terhadap intelijen yang seolah-olah terus mengawasi gerak-geriknya, Nurhayati mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir, apalagi sampai merasa ketakutan.

"Kenapa harus takut dan apa yang ditakuti? Selama masyarakat tidak melakukan tindakan yang menyalahi aturan dan hukum negara, maka seharusnya tidak takut dengan intelijen. Intelijen ini juga sebagai ujung tombak bagi keamanan nasional," katanya menambahkan.

Sumber: Antara

Penarikan Militer AS dari Afghanistan Sandiwara Obama

LA-(IDB) : Koran Los Angeles Times menulis, pernyataan Presiden Amerika Serika, Barack Obama terkait penarikan pasukan negara ini dari Afghanistan bulan Juli tahun adalah palsu dan sekedar sandiwara. Koran ini menambahkan, langkah ini didorong oleh masalah politik dalam negeri Amerika.

 

Menurut laporan IRNA, John Bolton, mantan wakil AS di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sebuah artikelnya yang dimuat Los Angeles Times menulis, Obama harus secepatnya mengambil keputusan penting, berapa dan unit mana yang akan ditarik dari Afghanistan musim panas tahun ini.

Ia menekankan, pernyataan Obama ini bukan demi kepentingan AS di Afghanistan, namun lebih didorong oleh kepentingan politiknya di dalam negeri. Di bagian lain artikelnya, Bolton menulis, di saat Obama mengumbar janjinya pada tahun 2009 bahwa pasukan AS akan ditarik dari Afghanistan dan ia pun menginstruksikan penambahan jumlah militer Amerika di Kabul maka sejatinya langkah Obama ini terkesan ceroboh dan hanya membahayakan bagi dirinya.

Meski rencana penarikan pasukan AS dari Afghanistan hanya sekedar sandiwara, namun jalan yang ditempuh Obama menunjukkan bahwa ia tetap komitmen dengan rencananya hingga hancurnya Taliban dan al-Qaeda atau mencari jalan tengah guna menjahui pertikaian lebih parah, ungkap Bolton. Sikap Obama ini menjadi pesan bagi sahabat dan musuh AS di seluruh dunia.

Bolton menandaskan, realitanya kondisi keamanan di Afghanistan masih teka-teki meski AS mengklaim bahwa Afghanistan saat ini relatif aman. Namun demikian berbagai laporan menunjukkan kondisi keamanan di Afghanistan sangat memprihatinkan. 

Sumber: Irib

Pengesahan RUU Intelijen Diminta Ditunda

Illustration

MAKASAR-(IDB) : Mahasiswa Islam yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa - GEMA Pembebasan mendesak pemerintah menunda pengesahan Rancangan Undang-undang Intelijen yang dianggap masih banyak mengandung pasal yang multitafsir.

Pengurus Wilayah DPD Gema Pembebasan Sulsel, Arief Shidiq Pahany saat melakukan aksi unjuk rasa di Makassar, Jumat, mengatakan banyak frasa yang sangat berbahaya dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Intelijen itu yang perlu diluruskan karena aturannya berpotensi mengembalikan bangsa ini ke masa orde baru dulu.

"Seperti yang disampaikan Al Araf (Direktur Program Imparsial), terdapat 25 pasal yang bermasalah dalam RUU itu sehingga perlu dipertimbangkan lagi proses pengesahannya," ucap dia.

Dia menilai, isu bom yang berkembang saat ini sangat memungkinkan aturan intelijen ini untuk mengalihkan berbagai permasalahan kasus korupsi, penyanderaan kapal MV Sinar Kudus, kasus Bank Century dan beberapa kasus-kasus fundamental lainnya.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sebelumnya mengatakan undang-undang tentang intelijen yang rancangannya tengah dibahas bersama DPR dimaksudkan untuk memperjelas dan mempertegas kewenangan Badan Intelijen Negara dalam menjalankan tugasnya.

"Jika UU tentang Intelijen nantinya diberlakukan maka tindakan intelijen akan lebih terukur dan terkoordinasi sehingga tidak terjadi pelanggaran hak azasi manusia (HAM)," kata Patrialis Akbar usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI dengan agenda pembahasan RUU tentang Intelijen di Gedung DPR RI di Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Rapat kerja yang dihadiri Kepala BIN, Jenderal Polisi (Purn) Sutanto juga mengatur soal tindakan intelijen dan berbagai macam kewenangannya yang ada batasannya.

Adanya batasan kewenangan tersebut guna menghilangkan kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dan bisa melanggar HAM.

Jika RUU tentang Intelijen ini nantinya telah diberlakukan sebagai undang-undang, kelembagaan BIN akan melakukan koordinasi dengan kepolisian, sehingga aparat penegak hukum bisa cepat mendeteksi secara dini seluruh persoalan bangsa sekaligus memberi perlindungan HAM. 

Sumber: Antara

Jet Tempur NATO Pun Tak Beri Ampun Gedung Televisi Libya

IRIB-(IDB) : Jet-jet tempur Pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) hari Sabtu (30/4) membombardir sekitar gedung televisi nasional Libya di Tripoli saat jaringan televisi nasional menyiarkan pesan Presiden Muammar Gaddafi.  

Menurut laporan IRNA, kontributor Reuters seraya melaporkan berita ini menulis, saat televisi nasional Libya menyiarkan pesan diktator Gaddafi yang memakan waktu cukup panjang terlihat sejumlah kerusakan teknis karena ledakan yang diakibatkan serangan udara NATO di sekitar gedung.

Berbagai laporan menyebutkan, NATO dalam serangannya Sabtu pagi berusaha menarget tempat kediaman Gaddafi. Pekan lalu jet tempur NATO juga menembak sejumlah bangunan di sekitar Istana Kepresidenan di Tripoli. Dalam serangan tersebut dua bangunan dilaporkan rusak berat.

Di sisi lain, NATO membantah berita bahwa pihaknya berusaha menarget Gaddafi. NATO mengklaim tidak berniat melukai Presiden Libya. Sementara itu, dalam pesannya kemarin Gaddafi kembali menegaskan tidak bersedia meninggalkan negaranya dan menyatakan kesiapannya melakukan gencatan senjata bersyarat. Ia menandaskan akan melakukan gencatan senjata jika seluruh pihak melakukan hal serupa. Gaddafi menegaskan dirinya menolak untuk melakukan gencatan senjata sepihak.

Sumber: Irib

Awas! AS Hidupkan Kembali Pangkalan Militernya di Filipina

Kunjungan akhir dua senator AS ke bekas lokasi pangkalan militer Amerika di Luzon Tengah, Filipina ternyata mengundang banyak spekulasi. Sejumlah koran terbitan Manila bahkan mengaitkan kunjungan tersebut dengan desas-desus soal rencana untuk menghidupkan ulang pangkalan tersebut. Kalau saja, rencana itu benar-benar terealisasi bisa dipastikan gelombang sentimen anti-AS di Filipina akan bangkit kembali.

MANILA-(IDB) : Pasca terjadinya bencana tsunami dan kebocoran radiasi nuklir yang meluluhlantakkan Jepang, AS tertarik untuk melirik kembali pangkalan militernya di Filipina. Pasalnya, akibat bencana tersebut proses pembangunan pangkalan militer AS di Guam menjadi tersendat-sendat. 

 

Ambisi negara-negara adidaya untuk membangun pangkalan militer di berbagai belahan dunia merupakan salah satu ciri utama era Perang Dingin. Di masa itu, Uni Soviet gencar membangun sejumlah pangkalan militer di negara-negara sekutunya dengan dalih untuk membendung ekspansi imperialisme global yang dimotori AS. Tak mau kalah, Washington pun menerapkan langkah serupa dengan alasan untuk menangkal pengaruh komunisme. 

Sejenak mundur ke belakang, Filipina dulu memang sempat menjadi negeri jajahan AS, setelah sebelumnya dijajah oleh Spanyol lebih dari tiga abad. Namun begitu, meski Filipina telah lepas dari cengkraman penjajahan AS pada tahun 1946, pengaruh Washington masih saja bercokol di negeri kepulauan tersebut. Pengaruh tersebut bahkan semakin kuat terutama di era para penguasa diktator, seperti Ferdinand Marcos. 

Sebagai ganti atas kemerdekaan yang diberikan AS kepada Filipina, Manila harus merelakan wilayahnya untuk dijadikan sebagai pangkalan militer AS di Asia Tenggara. Perjanjian itu disepakati kedua belah pihak pada tahun 1946. Segera setelah itu, AS membangun dua pangkalan militernya sekaligus yang terbesar di luar negeri. Pertama, pangkalan angkatan udara Clarck di kawasan hutan Cubi Point dan lainnya, pangkalan angkatan laut AS di Teluk Subic. Namun akibat penentangan luas rakyat terhadap kehadiran militer AS, akhirnya pada 16 September 1991, Senat Filipina memutuskan untuk menutup pangkalan AS. 

Seiring dengan terpilihnya Arroyo sebagai presiden Filipina, hubungan Manila dan Washington pun mulai meningkat kembali, terutama di bidang kerjasama militer pasca Serangan 11 September 2001. Kali ini, isu pemberantasan terorisme yang getol dikampanyekan AS juga menjadi perekat kerjasama bilateral kedua negara. Sebagai persiapan untuk menghidupkan kembali pangkalan militernya, AS mengirim sekitar seribu tentaranya ke Filipina. 

Meski pemerintah kedua negara secara resmi membantah spekulasi soal rencana menghidupkan ulang pangkalan militer AS di Teluk Subic, namun yang jelas rakyat Filipina sudah kenal betul dengan gelagat AS. Tak heran jika kunjungan Senator Daniel Inouye dan Thad Cochran ke bekas pangkalan militer AS itu mendapat reaksi yang begitu luas dari kalangan rakyat dan politisi Filipina. 

Sumber: Irib

Awas Untuk Negara Barat ! Taliban Bangkit Kembali

IRIB-(IDB) : Milisi Taliban dalam sebuah statemennya menyatakan akan memulai operasi besar-besaran anti pasukan asing, pasukan keamanan dan petinggi Afghanistan.

 

IRNA mengutip televisi Aljazeera melaporkan, statemen Taliban tersebut dirilis Sabtu (30/4) dan sehari setelah prediksi para perwira tinggi Amerika Serikat (AS). Menurut laporan ini, dalam statemen Taliban disebutkan bahwa operasi mereka kali ini memakai sandi Badr.

Statemen ini ditujukan kepada pasukan asing, petinggi pemerintahan Hamid Karzai beserta presiden Afghanistan, anggota kabinet serta perusahaan asing dan lokal yang bekerjasama dengan NATO. Dengan tegas Taliban menyebut mereka sebagai target dalam operasi kali ini. Selain itu, Taliban memperingatkan warga untuk menjahui tempat-tempat umum karena kemungkinan lokasi seperti ini akan menjadi target mereka dalam operasi Badr.

Dengan transparan Taliban menentukan sasaran mereka seperti markas militer, pangkalan udara, konvoi peralatan logistik pasukan asing di seluruh wilayah Afghanistan.

Di sisi lain para perwira tinggi militer AS dan diplomat Barat baru-baru ini menyatakan memiliki bukti kuat yang menunjukkan gerakan baru Taliban dan rencana milisi ini untuk menggelar operasi baru di Afghanistan dengan dukungan kelompok Haqqani yang berafiliasi dengan al-Qaeda.

Sementara itu, laporan Departemen Pertahanan AS (Pentagon) hari Jum'at berusaha mengesankan bahwa kondisi Afghanistan kian membaik dan pasukan asing di bawah kepemimpinan Amerika berhasil mencapai kemajuan berarti di Kabul selama ini. 

Sumber: Irib

Sanksi Anti-Iran Gagal, Amerika Gigit Jari

ANKARA-(IDB) : Ankara menolak desakan Washington untuk membatasi transaksi Bank Mellat Iran di Turki, dan menentang sanksi sepihak AS dan Uni Eropa terhadap bank Iran.

Sebagaimana dilaporkan Press TV Jumat (29/4), menanggapi permintaan Washington, 

Ankara menyatakan bahwa Bank Mellat tidak terdaftar di antara bank-bank Iran dikenai sanksi PBB dan Turki tidak memiliki komitmen terhadap sanksi sepihak lain yang dikenakan oleh AS dan Uni Eropa. 

Turki juga menegaskan bahwa Iran adalah penyedia gas alam ke Turki dan mengingat keadaan yang ada, tidak mungkin bagi Ankara untuk memutuskan hubungan ekonomi dengan Tehran. 

Sebelumnya, David Cohen, deputi menteri keuangan AS urusan pemberantasan terorisme dalam konferensi pers di sela-sela lawatannya ke Ankara, (Rabu, 28/4) menegaskan bahwa pihaknya telah meminta pemerintah Turki untuk menghindari perluasan hubungan perdagangan dengan Iran. Cohen juga mendesak kalangan perbankan Turki untuk mendukung upaya AS mengucilkan perbankan Iran. 

Pasca penerapan resolusi anti-Iran Dewan Keamanan PBB, AS dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi unilateral tambahan pada Republik Islam terkait tudingan program nuklir sipil Tehran.

Bagi Tehran sanksi justru semakin meningkatkan neraca perdagangan dengan negara lain, dan membuat ekonomi Iran lebih tangguh dalam menghadapi embargo tersebut.

Neraca perdagangan antara Iran dan Turki dilaporkan meningkat lebih dari 70 persen, melebihi $ 2,144 miliar dalam dua bulan pertama tahun 2011. Perdagangan Turki-Iran melonjak 10 kali lipat mencapai $10 miliar pada tahun lalu dibandingkan tahun 2.000.

Tahun lalu, Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Ankara berusaha meningkatkan volume perdagangan dengan Iran selama lima tahun ke depan menjadi tiga kali lipat dari kondisi saat ini.

Erdogan menambahkan bahwa Tehran dan Ankara sedang menyiapkan kontrak "perjanjian perdagangan preferensial" yang akan menggenjot neraca perdagangan menjadi $30 miliar pada periode mendatang.

Sumber: Irib

Nasib Konvensi Senjata Kimia

NEW YORK-(IDB)  : Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-moon baru-baru ini (Jumat,29/4) mengeluarkan sebuah pernyataan bertepatan dengan hari peringatan tahunan korban senjata kimia. 

Tanggal 29 April setiap tahun dikenal sebagai hari PBB memperingati korban senjata kimia. Konvensi Senjata Kimia disetujui pada 29 April 1997 dan bertujuan untuk menghancurkan seluruh kategori senjata pemusnah massal dengan melarang pengembangan, produksi, akuisisi, penyimpanan, retensi, transfer atau penggunaan senjata kimia oleh negara.

 

Menurut keterangan Ban Ki-moon, kini 188 negara dunia telah bergabung dengan konvensi itu dan lebih dari 65 persen senjata kimia yang sudah diketahui keberadaannya, telah dimusnahkan. Sementara itu, Dirjen Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), Ahmet Uzumcu dalam sambutannya mengatakan, masyarakat internasional harus belajar dari hasil tragis menggunakan senjata kimia dan mencoba untuk mencegah terulangnya tragedi tersebut.

Meski demikian, bukti-bukti menunjukkan bahwa konvensi itu belum diterapkan di beberapa negara. Berdasarkan Konvensi Senjata Kimia, batas akhir pemusnahan jenis senjata itu pada tanggal 29 April 2012. Namun, kredibilitas kesepakatan itu telah rusak karena sikap Amerika Serikat dan Rusia serta beberapa negara yang tidak mematuhi aturan tersebut.

AS dan Rusia dalam sidang Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) secara resmi menyatakan kemustahilan memusnahkan seluruh senjata kimianya hingga April 2012. Kendati masyarakat internasional menuntut pemusnahan senjata berbahaya itu, tapi realisasi tuntutan kemanusiaan, moralitas dan internasional ini semakin diabaikan oleh sekelompok kecil, yang membangun keamanannya dengan mengancam keamanan seluruh penduduk bumi.

Pada dasarnya, pelanggar utama konvensi larangan penyebaran senjata pembunuh massal adalah kekuatan-kekuatan yang mengabaikan perjanjian internasional dengan mengembangkan dan menggunakan senjata tersebut. Sementara, Republik Islam Iran sebagai salah satu korban terbesar senjata kimia, berkali-kali menuntut penghancuran penuh senjata pemusnah massal.

Rezim Saddam Hussein dalam perang yang dipaksakan atas Iran, menggunakan senjata kimia hadiah dari Barat dan lebih dari 350 kali menghujani berbagai titik perbatasan dan kota-kota perbatasan Iran. Akibatnya, 100 ribu warga Iran menjadi korban senjata kimia. Menurut sejumlah dokumen, sedikitnya 15 negara Barat telah membantu melengkapi Saddam dengan senjata kimia pada masa perang Irak-Iran.

Oleh karena itu, bangsa Iran sangat memahami bahaya produksi dan penyimpanan jenis senjata tersebut. Mereka juga siap mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melawan seluruh jenis senjata pembunuh massal. Seraya menegaskan tuntutan global atas pemusnahan barang berbahaya itu, Iran pada April 2010 telah menggelar pertemuan internasional perlucutan senjata di Tehran. Tahun ini juga akan kembali menggelar konferensi yang sama di ibukota Iran.

Sumber: Irib

Taliban Umumkan Serangan Baru “Operasi Badr”

IRIB-(IDB) : Taliban Afghanistan menyatakan akan segera melancarkan gelombang serangan baru dan memperingatkan bahwa target serangan tersebut bermacam-macam. 

 

Reuters (30/4) melaporkan, Taliban dalam pernyataannya menyebutkan "Serangan akan difokuskan terhadap pusat-pusat militer, tempat-tempat pertemuan, pangkalan udara, konvoi amunisi dan logistik militer asing di seluruh penjuru Afghanistan. 

Taliban menyebut operasi barunya itu dengan nama "Operasi Badr" yang juga akan mencakup serangan terhadap para pejabat tinggi Afghanistan termasuk Presiden Hamid Karzai dan menhan, anggota parlemen, walikota, serta pemilik perusahaan lokal yang bekerjasama dengan pihak asing. 

Taliban memperingatkan warga Afghanistan untuk menjauh dari tempat-tempat konsentrasi, konvoi dan "pusat-pusat musuh" agar tidak menjadi mangsa serangan.

Dalam hal ini panglima pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) bahwa pihaknya telah mengupayakan antisipasi kekerasan yang telah dilakukan selama sepekan namun tidak berhasil.

Sebelumnya pada 15 April lalu, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, memperingatkan peningkatan kekerasan dan serangan dari milisi Taliban. Para analis menilai pernyataan Clinton itu dalam rangka menjustifikasi perpanjangan kehadiran pasukan asing di Afghanistan. Berdasarkan jadwal, pasukan Amerika Serikat akan ditarik mundur pada bulan Juli mendatang.

Kehadiran 150.000 pasukan asing di Afghanistan ternyata justru tidak membantu mewujudkan keamanan dan stabilitas di negeri itu. Bahkan angka serangan teror dan kekerasan di Afghanistan telah mencapai rekornya pada tahun 2010.

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) dalam laporannya beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa dengan penambahan 30.000 personil militer AS ke Afghanistan keamanan di negeri itu tetap rapuh.

Dibandingkan pada 2009, Washington telah meningkatkan jumlah pasukannya tiga kali lipat. Obama telah berjanji memulai penarikan pasukan pada bulan Juli namun kemudian menegaskan bahwa kehadiran pasukan AS akan dipertahankan hingga tahun 2014.

Sumber: Irib

NATO Serang Televisi Libya Saat Gaddafi Berpidato

LIBYA-(IDB) : Para pejabat Libya mengkonfirmasikan serangan udara pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) terhadap sebuah stasiun televisi dekat Kantor Media Massa Nasional Libya. Kantor berita Fars melaporkan, pesawat tempur NATO pagi hari ini (30/4) menghancurkan sebuah stasiun televisi nasional Libya di saat diktator Muammar Gaddafi tengah berpidato. 

Para pejabat Libya menyatakan bahwa serangan udara NATO kali ini memperkuat dugaan bahwa pasukan koalisi Barat memang hendak meneror Gaddafi. 

Di sisi lain, diktator Libya, dalam pidatonya yang berlangsung selama satu setengah jam bersumpah tidak akan meletakkan jabatannya. 

Lebih lanjut Gaddafi meminta negara-negara anggota NATO yang berpartisipasi dalam serangan ke Libya, untuk mengakhiri krisis dengan berunding serta menghentikan serangan udaranya. 

Sumber: Irib

Kesepakatan Final Hamas-Fatah Makin Dekat

RAMALLAH-(IDB) : Pemimpin Otorita Ramallah, Mahmoud Abbas, dan Ketua Biro Politik Hamas, Khaled Meshal, Rabu pekan ini akan menandatangani kesepakatan damai di markas Liga Arab di Kairo, Mesir. 

 

Sebelumnya, Ketua Delegasi Perunding Fatah dalam perundingan damai dengan Hamas, Izzam al-Ahmad mengatakan, kesepakatan itu akan ditandatangani oleh Mahmoud Abbas dan Khaled Meshal, serta disaksikan oleh para delegasi dari seluruh kelompok Palestina.

Sejumlah pejabat Palestina menyatakan bahwa Mesir juga mengundang berbagai kelompok Palestina termasuk Gerakan Jihad Islam, Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina, Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina, dan Partai al-Shaab, untuk hadir pada acara penandatanganan kesepakatan damai tersebut di Kairo.

Pertemuan di markas Liga Arab itu akan berlangsung selama tiga hari dimulai pada 2 Mei 2011 dan berakhir pada Rabu (4/5) dengan penandatanganan kesepakatan damai bersejarah antara Fatah dan Hamas. 

Diperkirakan, pasca penandatanganan kesepakatan damai itu, sebuah komisi dari Mesir akan dikirim ke Jalur Gaza guna membantu implementasi kesepakatan dua kelompok besar Palestina itu. 

Di lain pihak, Perdana Menteri Palestina, kemarin (29/4) dalam shalat Jumat, berharap Mahmoud Abbas tidak membiarkan Amerika Serikat dan Israel merusak kesepakatan damai Palestina.

Kesepakatan damai antara Fatah dan Hamas di Mesir (27/4) merupakan mimpi buruk bagi para pejabat Israel dan Amerika Serikat yang selama ini berusaha memecah belah gerakan muqawama Palestina. Kesepakatan tersebut akan mengakhiri seluruh konflik internal Fatah-Hamas dan akan membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan independen Palestina.

Sumber: Irib

Tank, Panser Dan Preman Dikerahkan di Bahrain

BAHRAIN-(IDB) : Aparat Barhain yang didukung pasukan Arab Saudi mengerahkan tank dan kendaraan lapis baja di Diraz, setelah menyerang demonstrasi damai di desa Karzakan.

 

Para saksi mata menyatakan bahwa pasukan Bahrain-Saudi itu menembakkan peluru tajam dan gas air mata ke arah demonstran anti-rezim sementara helikopter tempur juga terbang di atas pengunjuk rasa di Karzakan kemarin (Jumat, 29/4). Belum ada laporan mengenai korban dan penangkapan dalam insiden tersebut.

Pada hari yang sama, pasukan Bahrain mengepung desa Diraz dengan tank dan kendaraan militer berat. Sementara itu, para preman bayaran rezim juga menyerang desa Dair dengan bantuan polisi.

Meski telah diberlakukan darurat militer dan aksi brutal terhadap protes anti-rezim, namun ratusan warga tetap turun ke jalan di berbagai kota Bahrain pasca shalat Jumat, menuntut mengakhiri pembubaran dinasti al Khalifah. Mereka juga mengutuk aksi brutal rezim Manama terhadap parademonstran.

Para demonstran yang ditahan tidak diadili di pengadilan sipil. Pengadilan militer Bahrain (28/4) bahkan telah menjatuhkan vonis mati bagi empat demonstran anti-pemerintah. Langkah itu dinilai bertujuan menakut-nakuti warga agar tidak melanjutkan demonstrasi.

Putusan tersebut juga menuai protes masyarakat internasional termasuk Uni Eropa dan Gerakan Muqawama Islam Lebanon (Hizbullah). Kebijakan pemerintah Bahrain itu dinilai sangat menyedihkan.

Hizbullah dalam statemennya (29/4) menyatakan, vonis yang dirilis pengadilan bikinan pemerintah al-Khalifa sekedar langkah politik dan bukannya proses hukum sejati.

"Fakta menunjukkan bahwa vonis itu bersifat politis dan bukan yudisial. Namun upaya rezim (Bahrain) itu tidak akan berhasil menyembunyikan kebenaran dari apa yang diderita oleh rakyat Bahrain. Mereka tertindas karena menuntut hak-hak sah mereka," tegas HIzbullah.

Puluhan pengunjuk rasa tewas dan sejumlah lainnya cedera sejak perlawanan anti-rezim al-Khalifah dimulai pada pertengahan Februari lalu.

Banyak wartawan, blogger, dokter, pengacara dan aktivis oposisi yang ditahan sebagai bagian dari aksi luas penumpasan protes di Bahrain. 

Para pengunjuk rasa bertekad terus melanjutkan demonstrasi sampai tuntutan mereka untuk meraih kebebasan, monarki konstitusional serta suara proporsional dalam pemerintahan terpenuhi.

Sumber: Irib

Rusia Jual Tupolev 240SM Ke Iran, Boikot AS Tidak Digubris

Tupolev 240SM

MOSKOW-(IDB) : Pemerintah Rusia menyatakan akan menjual 15 hingga 20 armada Tupolev 240SM kepada Republik Islam Iran, dan tidak mengindahkan embargo dan boikot sepihak yang diprakarsai Amerika Serikat. 

 Mehr (26/4) mengutip laporan Ros Business Consulting menyebutkan bahwa perusahaan Red Wings mengkonsfirmasikan bahwa Iran termasuk di antara pembeli pesawat komersial Tupolev itu.

Wakil Ketua United Aircraft Corporation, Alexander Tulyakov mengatakan bahwa pihaknya tengah berunding dengan para pembeli asing. Perusahaan-perusahaan Iran juga di antara daftar pembeli dan tengah dibahas penjualan 15 hingga 20 unit Tupolev 240SM kepada Iran. 

Ros Business Consulting menambahkan, lima unit pesawat jenis itu berdasarkan kontrak tahun 2009 antara Iranair Tour dan perusahaan leasing Ilyushin Finance akan dikirim ke Iran. Namun perusahaan Pratt & Whitney sebagai pemegang saham terbesar di United Aircraft Corporation menyatakan bahwa pejualan pesawat komersial Tupolev 240SM dengan motor jet PS 290A kepada Iran, termasuk dalam boikot yang telah ditentukan Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan Amerika juga ikut andil dalam pembuatan motor jet itu.

Sumber: Irib