Kapal Selam Kilo Ketiga Vietnam, Siap Kirim

MOSCOW-(IDB) : Kapal selam diesel-listrik ketiga, Kilo Project 636, yang dibangun di St Petersburg Admiralty Shipyards Rusia, untuk Angkatan Laut Vietnam akan diserahkan pada akhir 2014 di Pangkalan Angkatan Laut Vietnam di Cam Ranh Bay, ujar Interfax-Militer News Agency, mengutip seorang sumber dari industri galangan kapal Rusia.

“Saat ini, seri ekspor kapal selam ketiga sudah dirilis ke laut, untuk praktik pelatihan anak buah kapal. Latihan ini, tahap kedua dari bagian latihan laut. Pelatihan pertama telah sukses diselesaikan pada 1 hingga 20 Juli 2014 di wilayah pulau Hogland. Selama tahap pertama pelatihan, kapal selam disimpan terendam selama 57 jam”, ujar pihak produsen kapal.

Menurut dia, kapal akan kembali ke pabrik 20 Agustus dan setelah 10 hari kemudian akan dilepas lagi ke laut. “Pada bulan November, kapal selam akan ditransfer ke pelanggan,” ujarnya.

Adapun kapal selam keempat baru-baru ini masuk ke pabrik untuk ujicoba laut. Sementara kapal selam kelima dan keenam masih dalam rencana pembangunan. “Peluncuran kapal seri keenam dijadwalkan September tahun depan,”- ujar produsen kapal.

Seri pertama dan kedua dari kapal selam Vietnam HQ-182 “Hanoi” dan HQ-183 “Ho Chi Minh” telah menjadi bagian dari Brigade Pasukan kapal selam 189, Angkatan Laut Brigade, pada April 2013. Pengiriman ke Kamran dilakukan oleh LASH Belanda. Kontrak Vietnam untuk pasokan enam kapal selam Kilo 636 ditandatangani pada tahun 2009 saat kunjungan Perdana Menteri Nguyen Tan Dung ke Moskow. Selain pembangunan kapal selam kontrak juga meliputi pelatihan awak Vietnam, serta penyediaan peralatan yang diperlukan dan peralatan teknis.

Sumber : JKGR

Kasad Dan Kapolri Terima Wing Penerbang Kehormatan

JAKARTA-(IDB) : Kepala Staf Angkatan Darat Jendral TNI Gatot Normantyo dan Kapolri Jendral Polisi Sutarman menerima Wing Penerbang Kehormatan dari TNI Angkatan Udara yang disematkan oleh Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia setelah mencoba terbang bersama Kasau dengan menggunakan pesawat tempur Sukhoi di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu, (13/8).

Atas jasa-jasanya dalam meningkatkan kerjasama yang baik, Kedua Jendral tersebut menerima dan berhak memakai Wing Penerbang Kehormatan pada dada sebelah kanan.

Saat mencoba terbang, Kasad didamping Letkol Pnb Vinsentius dari Skadron Udara 11 dengan pesawat nomor lambung TS 3008, Kasau didampingi Komandan Skadron Udara 11  Letkol Pnb Tamboto dengan pesawat nomor lambung TS 3007 dan Kopolri  didampingi Mayor Pnb Davit Ali dari Skadron Udara 11 dengan pesawat nomor lambung TS 3011, melakukan terbang selama satu jam di Pelabuan Ratu area, Jawa Barat.

Dalam mencoba pesawat Sukhoi Kasad dan Kapolri maupun Kasau yang mantan penerbang pesawat A4 Skay Hawk tersebut melakukan manufer formasi dan dasar – dasar pertempuran udara.

Hadir pada acara tersebut, Wakasau Marsdya TNI Bagus Puruhito, Irjenau, para Asisten Kasau, para Asisten Kasad para Asisten Kapolri, Pangkoopsau II, Dankodikau, para Kadis, Komandan Lanud Iswahjudi Madiun, Komandan Lanud Halim Perdanakusuma dan pejabat TNI Polri lainnya.

Sementara keberadaan pesawat-pesawat tempur TNI Angkatan Udara di Lanud Halim Perdanakusuma tersebut, dalam rangka memeriahkan peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-69, tanggal 17 Agustus 2014 di Istana Negara yang akan datang dan TNI Angkatan Udara mengerahkan 35  pesawat tempur untuk terbang formasi dan fly pass.

Pesawat tersebut terdiri dari 7 Pesawat Sukhoi dari Skadron Udara 11 Makassar, 8 Pesawat F-16 dan 12 Pesawat T 50i dari Skadron Udara 3 dan 15 Madiun serta 8 Hawk 100/200 dari Skadron Udara 12 Pekanbaru.

Dari sejumlah pesawat tempur tersebut, sebanyak 32 pesawat tempur TNI AU akan melakukan terbang dengan membentuk dua formasi arrow  dan melaksanakan fly pass pada upacara peringatan HUT RI ke-69 di Istana Negara pada 17 Agustus 2014 mendatang, dan formasi flight  pertama terdiri dari  10 pesawat T-50 Golden Eagle dan 6 pesawat Hawk 100/200 dan formasi flight kedua terdiri dari 8 pesawat F-16 termasuk pesawat F-16 C/D 52ID yang baru dan 8 pesawat Sukhoi SU-27/30.

Sumber : TNI AU

Puluhan Pesawat TNI AU Latihan Dua Kali Sehari Di Atas Jakarta

JAKARTA-(IDB) : Puluhan pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara berlatih di udara Jakarta untuk mempersiapkan penampilan saat peringatan detik-detik proklamasi HUT ke-69 RI di Istana Negara, Minggu (17/8/2014).

Sesuai perintah Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), TNI AU akan menampilkan dua formasi arrow melaksanakan fly pass di atas peserta upacara peringatan HUT RI ke-69 di Istana Negara. Kedua formasi besar terdiri dari flight pertama terdiri dari 10 pesawat T-50 Golden Eagle dan 6 pesawat Hawk 100/200 serta flight kedua terdiri dari 8 pesawat F-16 termasuk pesawat F-16 C/D 52ID yang baru dan 8 pesawat Sukhoi SU-27/30.

Sesuai informasi di website TNI AU, ada 35 pesawat tempur yang dikerahkan untuk mempersiapkan terbang formasi (fly pass) di atas Istana Negara itu. Ke-35 pesawat yang disiapkan masing-masing 7 Pesawat Sukhoi dari Makassar, 8 Pesawat F-16 dan 12 Pesawat T 50i dari Madiun, dan 8 Hawk 100/200 dari Pekanbaru. Seluruhnya telah diparkir di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma untuk berlatih terbang formasi di udara Jakarta.

Sejak Minggu (10/8/2014) hingga enam hari, seluruh penerbang pesawat tempur akan mengadakan latihan dua kali sehari untuk mencapai penampilan terbaiknya dan pada tanggal 15 Agustus 2014 akan latihan di atas Istana Negara sebagai gladi bersih. Fly Pass pesawat tempur TNI AU ini diharapkan menumbuhkan kebanggaan para generasi muda untuk meningkatkan semangat juang dan lebih mencintai dirgantara.

Sumber : Kompas

Uji Terbang Jet Tempur Siluman Jepang

TOKYO-(IDB) : Sejumlah perusahaan besar Jepang merencanakan uji terbang tahun depan untuk jet tempur siluman pertama buatan dalam negeri, uangkap sebuah laporan Selasa 12/08/2014. 

Konsorsium -yang dipimpin oleh Mitsubishi Heavy Industries- sedang mengembangkan sebuah jet yang memiliki teknologi mirip dengan buatan AS jet tempur siluman F-35, yang prototipe-nya diuji coba pada bulan Januari, ujar surat kabar Mainichi Shimbun

Sekitar 39,2 miliar Yen (384 juta USD) telah diinvestasikan dalam proyek tersebut, ungkap laporan itu, yang tidak mengutip sumbernya. 

Dalam penerbangan awal nanti, jet tempur siluman ini akan menjalani sekitar dua tahun pengujian di Kementerian pertahanan dan Tokyo akan memutuskan apakah akan membeli pesawat ini di awal 2019, tambahnya. Berita ini belum bisa dikonfirmasi ke sumber resmi Jepang.

Berikut videonya :

Sumber : JKGR

Latihan Tri Matra Eka Bhakti Kunjungi Lanud Adi

YOGYAKARTA-(IDB) : Komandan Pangkalan TNI AU Adisutjipto, yang diwakili oleh Letkol Nav Hery menerima 122 Siswa Pa PK TNI 2014 yang terdiri dari 96 siswa pria dan 26 siswa wanita dari tiga Matra Darat, Laut dan Udara yang tergabung dalam acara latihan Tri Matra Eka Bhakti di Shelter KT-1 Wong Bee Wingdikterbang Lanud Adisutjipto, Rabu (13/8). 

Kunjungan Siswa Pa Pk TNI ke Lanud Adisutjipto ini merupakan bagian dari latihan Tri Matra Eka Bhakti. Rombongan yang berjumlah 177 orang ini dipimpin oleh Kolonel Inf Slamet Riyadi, Komandan Sekolah Pa Pk TNI. Selain mengunjungi Lanud Adisutjipto mereka juga mengunjungi satuan-satuan operasional TNI di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yoyakarta. 

Kolonel Inf Slamet Riyadi menyampaikan maksud dan tujuan dari latihan Tri Matra Eka Bhakti ini adalah untuk meningkatkan semangat dan jiwa integrasi yang tinggi serta wawasan dan pengetahuan kematraan di lingkungan TNI, serta memantapkan sikap dan perilaku sebagai prajurit Sapta Marga. Adapun tujuan kunjungan Latihan ini di Lanud Adisutjipto adalah untuk mendapat wawasan dan pengetahuan yang luas tentang penerbangan secara langsung Sekolah Penerbang TNI AU dan Alusista yang dioperasionalkan. 

Para Siswa Pa Pk TNI selain mendapat wejangan dan pengarahan, juga mendapat penjelasan mengenai Sekolah Penerbang TNI AU di Skadik 104 Para Siswa Pa Pk juga berkesempatan menyaksikan untuk mengunjungi Wingdik terbang dan statick show KT-1B, T-34 Charlie, AS-202 Bravo. Grob G120TP-A serta bertemu langsung dengan para siswa Sekbang serta Instruktur Penerbang. 

Sebelum mengunjungi Lanud Adisutjipto, Rombongan Siswa Pa Pk TNI, juga telah mengujungi Lanumad Ahmad Yani Semarang, Lanal Semarang dan Batalyon Linud 400 Raider. 

Sumber : TNI AU

Rusia Dan Mesir Galang Kerja Sama Militer

MOSCOW-(IDB) : Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji akan secepatnya mengirim peralatan perang dan mengajak Mesir bergabung dalam pasar bebas blok Timur.

Kantor berita AFP mengabarkan Selasa (12/8/2014), kedatangan Presiden Mesir Abdel Fatah al-Sisi disambut meriah saat mendarat di Lapangan Udara Sochi. Televisi Rusia menyiarkan gambar deretan tank dan senjata militer berjajar menyambut kedatangan pemimpin Mesir itu. ‘’Kita tengah meningkatkan kerjasama militer dan teknologi,’’ kata Putin kepada al-Sisi saat menjamu tamunya di rumah peristirahatan di Laut Hitam.

Sebaliknya al-Sisi berterima kasih pada Putin, satu-satunya pemimpin negara asing di luar negara Arab yang mengundangnya. ‘’Seluruh rakyat Mesir menyaksikan kunjungan saya ini dan berharap agar kerjasama kedua negara bisa ditingkatkan,’’ kata al-Sisi seperti dikutip kantor berita Rusia, IRNA. Sejumah pejabat tinggi militer Rusia dikabarkan berkunjung ke Kairo, November lalu, guna membahas rencana peralatan militer Rusia.

Harian bisnis Vedemosti yang terbit di Moskow memberitakan, usai pertemuan itu, Kairo dan Moskow sama-sama meneken kontrak pembelian pesawat tempur Mig-29 dan helikopter tempur Rusia, serta sistem pertahanan pantai. Rusia dan Kairo juga hampir menanda tangani kontrak pembelian sistem peluru kendali canggih dan pesawat tempur bernilai $ 3 milyar, yang dibiayai Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. ‘’Mesir sangat tertarik pada sistem pertahanan kami,’’ kata Igor Korotchenko dari Pusat Analisa Perdagangan Senjata di Moskow.

Sementara itu Rusia juga mengajak Mesir ikut dalam zona perdagangan bebas antara Mesir dengan Belarus dan Kazakhstan yang diprakarsai Rusia. Media lokal Mesir tak memberitakan bagaimana tanggapan al-Sisi dengan ajakan itu. Tapi, Pemimpin Mesir tersebut dikabarkan menyambut baik peranan Rusia dalam proyek ‘Terusan Suez’ baru yang akan dikembangkan Mesir.

Sumber : Inilah

TNI AU Siap Ganti Rugi Lahan yang Rusak Akibat Pesawat Jatuh

SUKOHARJO-(IDB) : Pemindahan pesawat TNI AU yang jatuh di Dukuh Jogodayoh, Sukoharjo, diharapkan hari ini selesai. Tim yang melakukan pemindahan merupakan gabungan dari TNI AU Adi Soemarmo, Solo dan Adisucipto, Yogyakarta.

Pemindahan pesawat yang jatuh di lahan persawahan menggunakan alat bantu di antaranya balok kayu, crane, alat untuk operasional pesawat dibantu dengan puluhan pasukan yang membantu.

Sedangkan Tim evakuasi dipimpin langsung oleh Komandan Lanud Adi Sutjipto, Marsekal Pertama TNI Agus Munandar mulai bekerja sejak pukul 08.00 WIB.

Menurut Marsekal Pertama TNI Agus Munandar menyebutkan, tim yang bekerja saat ini untuk melepas bagian pesawat adalah Skadron Teknik (Skatek) 043. Tim sudah melepas bagian mesin dan siap diangkut ke Yogyakarta.

“Butuh waktu lumayan lama dan puluhan pasukan yang membantu. Sebab yang paling sulit dan lama adalah melepas bagian mesin,” jelasnya di lokasi Rabu (13/8/2014).

Beberapa bagian dari pesawat latih TNI jenis AS 2022 Bravo buatan Swiss 1980 sudah mulai diangkat ke truk dan siap dibawa ke Lanud Adi Sucipto Yogjakarta untuk penyidikan lebih lanjut.

Di tempat yang sama, Komandan Lanud Adi Soemarmo, Kolonel Penerbang Agus Radar Sucahyo, menyebutkan jika pihaknya akan bertanggung jawab penuh atas insiden jatuhnya pesawat milik TNI AU, termasuk mengganti rugi persawahan milik warga Dukuh Jogodayoh yang rusak akibat kecelakaan tersebut.

“Seluruh kerusakan dan kerugian pemilik sawah akan kita ganti semuanya,” pungkasnya.

Sumber : Okezone

WikiLeaks Dan Latar Belakang Australia Menyensor Skandal Suap Pencetakan Uang Polimer

RI-(IDB) : Dalam beberapa hari terakhir, media di Indonesia baik elektronik maupun media arus utama ramai memberitakan berita internet yang di rilis oleh WikiLeaks tentang sensor yang dikeluarkan secara resmi  oleh pemerintah Australia lewat pengadilan tentang perintah pencegahan  untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia.

Pada tanggal 19 Juni, perintah sensor Australia pada kasus ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Australia di Melbourne, Victoria untuk "Mencegah kerusakan hubungan internasional Australia yang mungkin disebabkan oleh publikasi dari bahan yang dapat merusak reputasi individu tertentu yang bukan subyek  dalam proses ini."

Sensor (larangan)  luas juga secara khusus melarang publikasi  termasuk di berbagai media sosial bagi mereka yang tinggal di Australia. The Age menulis bahwa "siapa pun yang tweet link ke laporan WikiLeaks, posting di Facebook,  dengan cara apapun secara online juga bisa menghadapi tuduhan."

Menurut dokumen WikiLeaks tanggal 29 Juli 2014, ada kasus dugaan korupsi multi juta dolar yang secara eksplisit melibatkan beberapa tokoh di Indonesia, Malaysia dan Vietnam, termasuk  kepala atau mantan pejabat negara dan keuangan. Secara khusus disebutkan dalam perintah pengadilan, Perdana Menteri Malaysia Najib Abdul Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri, Presiden Vietnam Truong Tan Sang, dan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung.

Kasus yang dimaksud adalah dugaan korupsi proyek pencetakan uang kertas yang melibatkan dua perusahaan Australia. Dua perusahaan itu adalah Reserve Bank of Australia (RBA) dan Note Printing Australia.

"Perintah super untuk memerintahkan keamanan nasional (Australia) untuk mencegah pelaporan tentang kasus ini, oleh siapa saja. (Tujuannya) untuk mencegah kerusakan hubungan internasional Australia,” tulis WikiLeaks, Rabu (30/7/2014). "Konsep 'keamanan nasional' tidak dimaksudkan untuk melayani sebagai frase selimut untuk menutupi tuduhan korupsi serius yang melibatkan pejabat pemerintah, di Australia atau di tempat lain. Hal ini demi kepentingan publik bagi pers untuk dapat melaporkan kasus ini, yang menyangkut anak perusahaan bank sentral Australia.," demikian ungkap pendiri WikiLeaks Julian Asange.

Whistle blower yang satu ini telah tinggal di kedutaan Ekuador di London selama dua tahun terakhir untuk menghindari ekstradisi ke Swedia atas tuduhan pelecehan seksual.  Polisi London mengancam apabila dia keluar kedutaan Ekuador itu akan langsung ditangkap.

Menanggapi pemberitaan soal isu WikiLeaks yang kini telah tersebar di beberapa media baik Indonesia maupun negara-negara lain, Presiden SBY mengatakan, merasa perlu mengklarifikasi informasi yang dikeluarkan oleh WikiLeaks dan diberitakan ulang Sindonews. Dia menilai, informasi itu telah mencemarkan nama baiknya dan Megawati.

"Karena yang jelas pemberitaan WikiLeaks dan Sindonews.com itu saya nilai mencemarkan merugikan nama baik Ibu Megawati dan saya sendiri. Juga menimbulkan spekulasi kecurigaan, bisa-bisa fitnah nanti terhadap baik Ibu Mega maupun saya," kata SBY dalam jumpa pers di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Kamis (31/7/2014).

SBY juga  meminta pemerintah Australia tak mengeluarkan kebijakan yang justru menimbulkan kecurigaan publik. Dikatakannya, "Jangan justru pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan dan statement yang kemudian malah menimbulkan kecurigaan ataupun tuduhan terhadap pihak-pihak di luar Australia, contohnya disebut mantan Presiden Megawati dan saya sendiri, ataupun siapapun," tegasnya.

SBY mengaku mengikuti penegakan hukum di Australia soal dugaan korupsi proyek pencetakan uang kertas yang melibatkan dua perusahaan di sana."Atas penjelasan yang telah disampaikan ke saya itu, proses penegakan hukum yang sedang berlangsung di Australia, saya justru berharap, saya meminta kepada pemerintah dan otoritas Australia untuk membuka seterang mungkin penegakan hukum itu, jangan ditutup-tutupi," ucapnya.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara menjelaskan, Indonesia pernah mencetak uang di Australia pada 1999,  menegaskan kebenaran pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengakui Indonesia pernah mencetak uang di Australia."Fakta yang disampaikan Pak SBY ya itu fakta memang, tahun 1999 ada pencetakan di Australia," kata Mirza Adityaswara saat konperensi pers dengan SBY Kamis (31/7/2014).

Dijelaskan lebih lanjut oleh Mirza, "Masih ingat Y2K (Year 2 Kilo) enggak? Nah, itu dulu Y2K (Millenium Bug) itu orang enggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi ya dalam rangka mengantisipasi lonjakan permintaan terhadap uang, kemudian Bank Indonesia pada saat itu melakukan pencetakan di luar negeri," katanya. Tetapi, dia enggan menjelaskan saat ditanya mengapa Australia dipilih sebagai tempat untuk mencetak uang. Menurutnya, kewenangan pencetakan uang itu ada pada BI. Hal demikian tidak perlu berkoordinasi dengan pemerintah. "Karena memang tahun itu sebelum berlaku undang-undang mata uang. Undang-undang mata uang berlaku 2011," ucapnya.

"Itu pencetakan uang memang berkoordinasi dengan pemerintah. Nah mulai 17 Agustus 2014, uang itu namanya uang NKRI, yang ada tanda tangan Menkeu (Menteri Keuangan). Tapi kalau 1999 kita bicara kewenangan full Bank Indonesia," ungkapnya.

Tjahjo Kumolo, politikus senior di partai Megawati, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengatakan,  "Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa Megawati bukanlah presiden Indonesia pada saat itu. Dia tidak tahu apa-apa mengenai pencetakan uang kertas," katanya dalam sebuah pernyataan.

Menanggapi kekesalan Presiden SBY dan Megawati, Pemerintah Australia, melalui kedutaan besarnya di Jakarta, Indonesia, merilis sebuah pernyataan pada hari Kamis (31/7/2014), yang menjelaskan bahwa Presiden SBY dan Megawati bukanlah subjek dari proses Securency. Press release berbunyi,  "The [Australian] Government considers that the suppression orders remain the best means for protecting the senior political figures from the risk of unwarranted innuendo. This is a long-running, complicated case which names a large number of individuals. The naming of such figures in the orders does not imply wrongdoing on their part."

It added that the Australian government "takes the breach of the suppression orders extremely seriously and we are referring it to the police."

Di Indonesia, Securency dikabarkan menawarkan dua pejabat Bank Indonesia uang pelicin sebesar $1,3 juta "komisi" masing-masing untuk memenangkan kontrak. Pada tahun 1999 The Sydney Morning Herald melaporkan bahwa Securency memenangkan kontrak senilai 50 juta untuk mencetak uang pecahan kertas Rp100. 000,-  untuk Bank Indonesia tahun itu. (Jakarta Post).

Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan bahwa KPK harus mempersiapkan diri jika pemerintah Australia memberikan informasi tentang kasus dugaan  korupsi multinasional yang melibatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pendahulunya, Megawati Soekarnoputri.  "Dugaan korupsi jutaan dolar di dalam pencetakan uang kertas Indonesia menghancurkan hati saya. Namun, KPK hanya memiliki satu pilihan, dan itu adalah untuk mempersiapkan diri jika pemerintah Australia memutuskan untuk memberikan informasi," katanya kepada kompas.com, Jumat (1/8/2014).

Menurut Bambang, pernyataan pemerintah Australia sebagai respons atas pernyatan Presiden SBY cukup melegakan. "Namun, KPK tetap bertanya dengan hati-hati, apakah ada pihak lain yang diduga terlibat," ujarnya.

Analisis

Kasus atau skandal pencetakan uang di Australia ini sebenarnya merupakan kasus lama yang terus diproses di pengadilan Australia.  Tuduhan penyuapan pertama kali muncul pada tahun 2009, yang mendorong Polisi Federal Australia dan Malaysia Anti Corruption Comission (MACC) untuk memulai penyelidikan secara  terpisah.

Pada tahun 2010, MACC menahan tiga orang terkait dengan pencetakan ringgit  polimer Malaysia, menyusul laporan bahwa Securency telah menawarkan suap kepada pejabat Malaysia. Ketiga orang, termasuk pengusaha, didakwa telah menerima suap sebesar RM (ringgit Malaysia) 11.3 juta untuk mengamankan kontrak dari Bank Negara Malaysia dan memastikan bahwa pemerintah memilih bahan polimer.

Mantan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi tahun 2011 membantah tuduhan bahwa kedua perusahaan Australia tersebut mencoba menyuapnya untuk kontrak pencetakan mata uang Malaysia senilai RM100 juta selama masa jabatannya. Upaya ini diyakini terkait dengan kesepakatan untuk memasok uang jenis polimer  yang mulai beredar pada  30 Juli 2014.

FCPA Profesor Australia menyebutkan, Menurut surat kabar The Age, dari sejak akhir tahun 1990-an, Securency International Pty Ltd (Securency) dan Note Printing Australia Pty Ltd (NPA), dua anak perusahaan Bank Sentral Australia, Reserve Bank of Australia (RBA) berusaha meyakinkan berbagai pemerintah asing untuk menawarkan kontrak pencetakan uang kertas  plastik polimer unik yang ditawarkan oleh Securency. Sayangnya, upaya itu tampaknya telah dikaitkan dengan tuduhan substantif suap dan pembayaran ilegal dibuat untuk pejabat publik untuk mendapatkan kontrak tersebut.

Pada tanggal 1 Juli 2011, jaksa Australia, Direktur Penuntut Umum Commonwealth (CDPP) mulai pertama  penuntutan kasus  penyuapan luar negeri Australia terhadap Securency, NPA dan berbagai eksekutifnya Seperti diberitakan di media Australia, Securency dan NPA  selama bertahun-tahun, terlibat dalam penyuapan luas dan melakukan  korupsi pejabat publik asing di berbagai negara Asia dan lainnya untuk mengamankan kontrak pencetakan uang kertas baik secara langsung atau melalui perantara yang menerima komisi besar pembayaran dengan memberi suap kepada pejabat publik asing. Tuduhan suap  terhadap kegiatan pemasaran  di Indonesia, Malaysia, Vietnam, Nepal dan negara-negara lain yang tidak disebutkan.

Pada tanggal 1 Juli, Kepolisian Federal Australia memulai penuntutan terhadap Securency International ("Securency"), Note Printing Australia Ltd ("NPA") dan sejumlah eksekutif senior dari perusahaan-perusahaan untuk pelanggaran pidana mengenai suap dari berbagai pejabat publik asing sidang pengadilan Victoria pada 13 Agustus 2012 dan dijadwalkan berjalan selama antara 2 sampai 3 bulan.

Pada tanggal 20 Agustus 2012, David Ellery mantan CFO Securency dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Agung Victoria 6 bulan penjara, seluruhnya ditangguhkan selama 2 tahun anak perusahaan bank sentral Australia, Reserve Bank of Australia, terlibat dalam perilaku yang berpotensi ilegal untuk mengamankan kontrak pencetakan uang kertas polimer menguntungkan.

Jadi apa yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir? Singkatnya, kesadaran yang jauh lebih terfokus risiko bahwa korupsi asing membawa ke perusahaan dan kewajiban individu dan dorongan legislatif untuk meningkatkan kekuatan investigasi dan hukuman untuk mencegah perilaku bandel.

Komandan Polisi Federal, Chris McDevitt dikutip oleh The Age yang mengatakan bahwa kasus ini harus mengirim "pesan yang sangat jelas kepada perusahaan Australia" tentang menghindari penyuapan luar negeri. Securency dan NPA masing-masing telah didakwa dengan pelanggaran pidana.

Para pejabat yang dituntut adalah, CEO (Myles Curtis), CFO (Mitchell Anderson) dan Eksekutif Penjualan (Ron Marchant) dari Securency bersama dengan CEO (John Leckenby), CFO (Peter Hutchinson) dan Eksekutif Penjualan (Barry Brady) dari NPA dan masing-masing telah didakwa dengan pelanggaran penyuapan . Penyuapanan diduga terjadi antara tahun 1999 dan 2005 dan terlibat pembayaran sebesar hampir $ 10 juta. Pelaksanaan kegiatan tersebut terjadi  di Malaysia, Indonesia dan Vietnam mengenai pembayaran uang kepada konsultan atau orang lain dicirikan sebagai pejabat publik dalam keadaan yang mengakibatkan pemberian kontrak kepada Securency dan NPA untuk mencetak uang kertas polimer mata uang asing. (FCPA).

Secara khusus, di Malaysia, Securency dan NPA mendapatkan kontrak untuk mencetak uang kertas polimer 5 ringgit melalui jasa broker senjata dan Organisasi Nasional Melayu Amerika  dan mantan asisten gubernur bank sentral Melayu yang didakwa tersangkut penyuapan oleh otoritas Malaysia . Di Indonesia, Securency dan NPA mendapatkan kontrak untuk mencetak 500 juta lembar rupiah uang kertas polimer Rp100.000 melalui jasa konsultan, Radius Christanto yang menerima hampir US $ 4,9 juta sebagai komisi. (FCPA).

Di Vietnam, Securency mendapatkan kontrak untuk mencetak semua mata uang Vietnam pada uang kertas polimer, melalui jasa seorang agen lokal Anh Ngoc Luong (dikatakan seorang kolonel, agen mata-mata  Vietnam) dan perusahaannya CFTD (direktur keluarga Partai Komunis). Di Nigeria, penyelidikan sedang berlangsung mengenai hingga $ 20 juta, yang mungkin telah dibayarkan kepada perantara untuk mengamankan kontrak. Penelitian lebih lanjut sedang berlangsung di Eropa, Inggris dan di Amerika Serikat yang melibatkan perilaku yang diidentifikasi dan berpotensi, melakukan di negara lain (Robert Wyld, Johnson & Winter Slattery. Wyld, FCPA Profesor, 4 Agustus 2011).

Menurut artikel di Sydney Morning Herald, "Cadangan Bank terguncang setelah Polisi Federal dan badan-badan penegak hukum di luar negeri diungkap, terkoordinasi mengungkap bukti korupsi dan suap yang melibatkan perusahaan uang kertas Securency." Suap diduga telah terjadi di beberapa negara, termasuk Vietnam, Nigeria, Malaysia dan Indonesia.

Bagi Australia, ada suatu hal yang sangat dijaga, yaitu keinginan besar dalam menjaga citra sebagai negara bersih, demokratis dan anti korupsi. Apabila ditinjau dari organisasi anti korupsi, dari nilai dan ranking pemberantasan korupsi, Australia menurut lembaga Tranparency International  pada tahun 2013 menduduki ranking 9 dari 177 negara, dengan nilai CPI (Corruption Perception Index 81). Pada Tahun 2012, nilai CPI Australia 85, ini berarti Australia mulai tersentuh dengan kasus korupsi, yang jelas diantaranya skandal pencetakan uang masa lalu mulai berdampak. Kasus suap yang diadili merupakan pukulan besar bagi Australia.

Skor index diukur dari 177 negara dan teritori pada skala dari 0 (sangat korup) sampai 100 (sangat bersih). Terlihat CPI Australia turun 4 point dalam satu tahun. Untuk Indonesia, nilai CPI adalah 32, ranking 114 dari 177 negara. Pada tahun 2012 skor CPI Indonesia tetap 32 (tidak maju dan tidak mundur dalam satu tahun).

Nah, dari analisis tersebut diatas apa yang bisa disimpulkan?. Wikileaks menyampaikan menjumpai hambatan sebagai whistle blower karena kasus suap uang kertas di sensor dengan ancaman pidana apabila ada yang berani mengungkapkan di Australia. Bagi Australia, kasus suap ternyata membawa dampak sangat kuat, hingga mampu mengguncang cadangan bank sentralnya.

Ternyata dari penyelidikan Polisi Federal dan Jaksa Australia, sudah sejak tahun 1999 Securency dan NPA melakukan aksi suap jutaan dolar di luar negeri  dalam  bisnisnya. Suap tidak hanya terjadi di beberapa negara yang disebutkan oleh Wikileaks, tetapi ternyata jauh lebih luas dan bahkan menyentuh beberapa negara besar. Oleh karena itu agar masalah tidak semakin membesar dalam era keterbukaan serta demi menjaga stabilitasnya, terutama politik, pemerintah Australia memberlakukan sensor berita melalui kekuatan pengadilan.

Sensor serupa pernah diberlakukan oleh pemerintah Australia pada Tahun 1995, dimana kasus melibatkan kerjasama intelijen antara Amerika Serikat dengan Australia yang menyadap dan memata-matai  Kedutaan Besar China di Canbera. Australia khawatir apabila kasus penyadapan dibuka oleh media, dampaknya akan sangat besar, yaitu berupa kemarahan China sebagai salah satu negara besar dan kuat. Terbukti kini China merupakan ancaman bagi AS dan Australia di kawasan Laut China Selatan. Dampaknya adalah keamanan nasional terhadap Australia..

Jadi alasan keamanan nasional akan terganggu dengan kasus suap ada benarnya juga bagi Australia, dampak sistemik suap dan korupsi akan sangat berbahaya bagi negara itu yang sangat bangga sebagai negara terbersih ke-sembilan dengan skor CPI 81. Apabila media membuka skandal suap secara keseluruhan, maka dampaknya akan terasa bagi pemerintahnya. Pemerintah sangat khawatir dengan dampak politis, citra di dalam dan di luar negeri bisa rusak.

Oleh karena itu, kita sulit untuk meminta dan mengharap Australia akan membuka kasus suap pencetakan uang kertas polimer itu. Kedutaan Besar Australia di Jakarta telah memberikan pressrelease bahwa Presiden SBY dan Ibu Mega bukanlah subyek dari proses Securency. Dari penjelasan Deputy Bank Indonesia Mirza, juga jelas bahwa pencetakan uang pada tahun 1999 masih kuasa penuh Direktur Bank Indonesia. Karena itu semuanya menjadi jelas kini. Nama Presiden SBY dan Megawati hanya dipakai Australia sebagai penguat alasan dengan mengatas namakan keamanan nasionalnya dalam menjaga hubungan internasionalnya.  Itulah akal Australia sebagai pembenaran belaka.

Malaysia pada tahun 2010 telah melakukan penyelidikan terkait kasus ini, tiga orang telah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia. Saat itu Indonesia belum melakukan langkah pengusutan. Nah, kini KPK nampaknya tidak perlu menunggu informasi lebih jauh tentang kasus suap dari Australia, sudah jelas mereka menyensor dengan kekuatan hukum yang keras, jadi tidak mungkin Australia akan memberikan informasi sekecil apapun kepada Indonesia. Untuk menyelamatkan muka pemimpin bangsa Indonesia, KPK harus cepat bergerak, sekaligus membuktikan apakah pimpinan nasional kita bersih. Inilah yang diharapkan Presiden SBY.

Berhadapan dengan Australia memang harus tabah dan cerdik, karena mereka banyak akalnya. Seperti kasus penyadapan, sudah jelas ada bukti mereka menyadap, dituntut hingga kapanpun untuk meminta maaf tetap saja mereka menolak, dijawabnya hanya dengan alasan menjaga kerahasiaan intelijen. Kini kasus suap jelas  lebih berat pastinya, karena sudah mereka kunci dengan langkah hukum  Mahkamah Agung Australia di Melbourne. WikiLeaks saja yang kerjanya blusukan dan banyak sukses mencuri data di internet mengeluh dengan langkah Australia itu.

Jadi kita akan sia-sia mengharap informasi keterbukaan dari mereka, walaupun kita mampu menekan Australia, ada yang jauh lebih besar bagi Australia untuk bertahan, yaitu kepentingan nasionalnya. Kira-kira begitu.

Sumber : RamalanIntelijen

Diikuti 35 Negara, TNI Dan GPOI USA Gelar Latihan Bersama

JAKARTA-(IDB) : Panglima TNI Jenderal TNI Dr Moeldoko bersama General Vincent K Brooks selaku Commanding General of USARPAC (United States Army Pacific) akan membuka latihan bersama Senior Training Seminar (STS), Staff Training Event (STE) dan Field Training Event (FTE), 19 Agustus nanti di Pusat Misi Pemelihara Perdamaian (PMPP) TNI Sentul Bogor, Jawa Barat.

Latihan bersama tersebut menurut Direktur Latihan Global Peace Operation Initiative (GPOI) Capstone Exercise Garuda Canti Dharma 2014, Brigjen TNI AM Putranto, terselenggara atas kerjasama TNI dengan GPOI USA.

"Latihan digelar mulai tanggal 17 Agustus sampai dengan 1 September 2014 di PMPP TNI Sentul Bogor, melibatkan 486 peserta dari 35 negara. Panglima TNI akan membuka secara resmi tanggal 19 Agustus bersama General Vincent K Brooks," kata AM Putranto, saat memberikan pengarahan kepada personil jajaran TNI yang tergabung dalam kepanitian GPOI 2014, di Auditorium PMPP TNI Sentul Bogor, Rabu (13/8).

Lebih lanjut Komandan PMPP TNI menjelaskan, latihan akan dibagi dalam tiga tahap: Pertama, tanggal 19 hingga 21 Agustus 2014 Senior Training Seminar (STS), melibatkan 28 peserta dari 17 negara yaitu yakni Bangladesh, Filipina, Indonesia, Inggris, Jepang, Jerman, Jordania,  Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mongolia, Nepal, Perancis, Srilanka, Thailand, Vietnam, dan dari United Nations.

"Latihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang aspek-aspek multidimensi dari kemungkinan operasi perdamaian yang kompleks, membahas tantangan-tantangan utama dalam misi-misi perdamaian guna meningkatkan kemampuan kontingen dalam setiap misi, dan memberikan saran serta tindakan nyata untuk mengatasi kendala-kendala dalam latihan guna meningkatkan kemampuan kontingen dalam kesiapan operasional," ujar AM Putranto.

Kedua lanjutnya, tanggal 17 Agustus sampai 1 September 2014 Staff Training Event (STE), melibatkan 96 peserta dari 30 negara yakni Australia, Afrika Selatan, Bangladesh, Brazil, Brunei Darussalam, Equador, Filipina, Guatemala/Peru, India, Indonesia, Jepang, Jordania, Kamboja, Korea Selatan, Malaysia, Malawi, Mongolia, Nepal, Pakistan, Perancis, Rwanda, Senegal, Singapura, Spanyol, Srilanka, Tanzania, Thailand, Uganda, Ukraina, dan Vietnam.

"Tujuannya untuk melatih para perwira staf yang disiapkan untuk penugasan pada misi pemeliharaan perdamaian PBB, meningkatkan intensitas latihan pratugas bagi personel yang diarahkan dalam penugasan sebagai perwira staf di markas misi PBB, meningkatkan kesiapan dan kemampuan personel dalam melaksanakan koordinasi pada operasi perdamaian multidimensi di  markas-markas PBB, dan mengembangkan kemampuan staf markas," ujarnya.

Ketiga, tanggal 19 Agustus hingga 1 September 2014 Field Training Event (FTE), melibatkan 360 peserta dari 9 negara yaitu Amerika Serikat, Bangladesh, Filipina, Indonesia, Jepang, Kamboja, Mongolia, Nepal, dan Tanzania. "Latihan ini untuk membina hubungan yang baik antara TNI dan USPACOM, meningkatnya kemampuan capacity building PMPP TNI untuk menjalankan peranan sebagai Regional PKO, meningkatnya kemampuan dan kesiapan personel TNI dan negara-negara lain yang terlibat dalam latihan untuk melaksanakan  tugas sebagai Troop Contributing Countries (TCC) dalam suatu misi PBB, dan meningkatnya interoperability personel TNI dan USPACOM dalam pelaksanaan tugas pokok Operasi Pemelihara Perdamaian (OPP)," pungkasnya.

Sumber : JPNN

Solo Siap Gelar Kejuaraan Parasut Militer Dunia

SOLO-(IDB) : Tidak lama lagi sorotan mata militer dunia akan tertuju ke tanah air. Pasalnya, Indonesia akan segera menggelar World Parachute Military Championship (WPMC) 2014 yang ke-38.
 
Kejuaraan parasut yang tentu dikhususkan bagi para anggota militer ini dijadwalkan berlangsung tanggal 17-28 September mendatang di Stadion Manahan, Solo.
 
Menurut Andri Mulatno, selaku perwakilan Komite Olahraga Militer Indonesia (KOMI), kejuaraan ini akan mempertandingkan 12 nomor olahraga parasut, dan diikuti oleh ratusan prajurit dari seluruh penjuru dunia.
 
"Kami sudah mengundang sekitar 130 negara, termasuk negara besar seperti Amerika Serikat. Sampai saat ini responnya cukup baik karena sudah ada 42 negara yang mengonfirmasi kehadirannya," ujar Andri saat ditemui Metrotvnews.com, Rabu (13/8/2014).
 
Adapun lanjut Andri, terpilihnya kota Solo sebagai tempat dilangsungkannya event tidak lain karena kualitas Stadion Manahan itu sendiri, dan yang terpenting arus lalu lintas udara di Kota Solo aman digunakan.
 
"Sebelumnya kami juga sudah survey di Yogyakarta, tapi lalu lintas udara disana sibuk. Kebetulan kalau di Solo tidak sesibuk Yogya dan Stadionnya pun memenuhi syarat," papar Andri.
 
Selain penampilan dari para anggota militer di seluruh dunia, pihak panitia pelaksana juga sudah menyiapkan beberapa kebudayaan lokal untuk mengenalkan identitas asli Indonesia. Diantaranya kirab budaya, bazaar tradisional, dan berbagai Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menjadi ciri khas kota Solo.

Sumber : Metrotvnews