Cara Perancis Hadapi Perompak

JAKARTA-(IDB): Pemerintah mengutamakan jalur negosiasi dengan perompak Somalia untuk membebaskan 20 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal (ABK) Kapal MV Sinar Kudus. Apalagi, pemilik kapal, PT Samudera Indonesia Tbk, bersedia membayar tebusan.

Namun banyak pihak yang menyarankan agar pemerintah mengirim pasukan khusus untuk menyerang perompak Somalia. Dalam hal ini, pemerintah bisa belajar dari Prancis maupun Korsel yang mengirimkan pasukan komandonya ke Teluk Aden untuk membebaskan sandera warga negara mereka.

Seperti dikutip dari Newsweek (2009), pengarang buku mengenai perompak 'Dangerous Waters', John S Burnett, kini para perompak Somalia enggan lagi membajak kapal berbendera Prancis maupun Amerika Serikat.

Dalam periode 2008-2009, perompak Somalia membajak tiga kapal pesiar milik warga Prancis. Pemerintah Prancis awalnya mau bernegosiasi, bahkan dalam kasus pertama mereka membayar uang tebusan agar kapal dan krunya dibebaskan. Namun lama-lama pemerintah Prancis gemas juga, hingga akhirnya mereka ambil jalan keras, menyerang para perompak.

Kini di Puntland, kampung perompak di timur Somalia, ada istilah 'Opsi Prancis'. Para perompak, menurut Burnett, sangat menghindari opsi ini karena mereka tahu risikonya. "Mereka tahu pasukan komando Prancis bakal mengejar mereka. Dan mereka tahu kalau pasukan komando Prancis yang mengejar mereka tidak akan selamat," kata Burnett. 

Pascakejadian tiga kapal Prancis itu, kini perompak Somalia menghindari merompak kapal berbendera Prancis. Menurut Burnett, Prancis mengirimkan pesan kuat pada para perompak: Jangan berani-berani merompak warga Prancis! Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, juga memainkan sentimen nasionalisme dalam menghadapi tekanan perompak Somalia. 

Menurut Burnett ada sejumlah strategi dasar dalam menghadapi tuntutan para perompak Somalia. Pertama, tetaplah bernegosiasi dengan para perompak. Biarkan para perompak berbicara apa saja terkait uang tebusan maupun sandera. 

Kedua, sangat penting untuk tidak membiarkan perompak membawa kapal ke daratan. Bila ini terjadi, maka negosiasi akan cukup rumit. Karena sandera sudah disembunyikan di kota, tidak lagi di kapal. Garis pantai adalah titik paling krusial yang harus dihindari bila ingin membebaskan sandera dan menyerang perompak. 

Komandan Guillaume Goutay yang memegang kendali kapal perang Prancis L'Aconit yang menyerang perompak Somalia dua tahun lalu menegaskan perompak juga akan mengulur waktu. Mereka butuh waktu membawa kapal ke pelabuhan, semisal pelabuhan Eyl, di Puntland.

Dalam contoh kasusnya, Goutay membebaskan kapal Tanit yang dibajak 70 mil laut dari daratan. Kapal Prancis bisa mendekat ke Tanit. Mereka bisa melihat pemilik kapal Florent Lemacon, istrinya, dan anaknya yang balita. Ada dua rekan Lemacon. Dan ada lima perompak Somalia bersenjata lengkap. 

"Ingat! Kita sedang berhadapan dengan orang yang tidak mau mendengar," kata Goutay. Negosiasi terus berlangsung. Tapi Tanit terus mendekat ke pelabuhan. Ketika jaraknya tinggal 20 mil laut, Goutay memerintahkan armadanya menyerang sejenak kapal Tanit. Serangan ini merobohkan layar kapal. Sekaligus membuat panik para perompak. Mereka mengancam akan membunuh seluruh penumpang.

Goutay tetap tenang. Prancis kembali bernegosiasi dengan perompak. Namun mempertimbangkan jarang ke pelabuhan yang makin dekat, akhirnya Presiden Sarkozy memerintahkan pasukan komandonya bergerak cepat. Pasukan elit itu menyerang saat subuh dengan sigap. Sejumlah penembak jitu melumpuhkan tiga perompak yang berjaga-jaga. Penumpang lainnya selamat. Tapi dua perompak menyandera Lemacon dalam sebuah kabin. Lemacon tewas tertembak, kemungkinan oleh pasukan Komando Prancis.

Sumber: Republika

Operasi Militer Satu-Satunya Cara Yang Harus di Tempuh Pemerintah

JAKARTA-(IDB):  Penyanderaan Kapal Motor Sinar Kudus milik PT Samudera Indonesia oleh perompak di Perairan Somalia bak buah simalakama bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Bila tuntutan perompak dipenuhi, maka aset dalam kapal dibekukan oleh Amerika Serikat, bila tidak ada tebusan, awak kapal akan semakin menderita.

Sesditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Indra Prayitna mengatakan, dalam Undang-Undang di AS, melarang perusahaan di seluruh dunia untuk membayar tebusan.

Bila hal itu dilakukan, maka AS akan membekukan aset-aset perusahaan tersebut yang ada di AS dan perusahaan di negeri itu dilarang bekerjasama dengan perusahaan yang memberi tebusan kepada para perompak.

KM Sinar Kudus yang membawa nickel dari Pomala ke Rotterdam saat para awaknya disandera oleh para perompak Somalia.

"Kalo kita bayar uang tebusan dari perompak, maka aset dari pemillik kapal bisa dibekukan karena melanggar UU milik AS yang tidak toleransi dengan keberadaan perompak. Ditambah lagi, kalaupun kita bayar, apakah ada jaminan kapal tidak akan dicegat perompak lainnya," kata Indra di Jakarta, Selasa (12/4/2011).

Operasi militer dengan kapal perang menjadi opsi terakhir karena cukup berbahaya, mengingat muatan kapal yang berisi banyak orang sangat beresiko jika terjadi kontak senjata.

"Pemerintah kita tidak bisa gegabah dalam hal ini," jelasnya.

Sumber: Tribun News

Yusron: KRI Frans Kaisiepo Bisa Diarahkan Bebaskan ABK di Somalia

JAKARTA-(IDB): Hampir sebulan kapal Sinar Kudus dalam penguasaan perompak Somalia. Pemerintah didesak menggunakan kekuatan militer untuk membebaskan 20 anak buah kapal (ABK) Indonesia yang ada di kapal itu. Cara yang bisa ditempuh adalah dengan mengerahkan kapal perang KRI Frans Kaisiepo yang sekarang berada di Libanon.

"Ada kapal korvet kita KRI Frans Kaisiepo yang sedang bertugas di Libanon dalam misi UNIFIL (PBB). Kapal ini bisa diputar haluan untuk membebaskan Sinar Kudus di Somalia. Ini korvet bukan kapal odong-odong, bukan korvet kacangan," ujar mantan anggota DPR dari Komisi I, Yusron Ihza Mahendra.

KRI Frans Kaisiepo 368

Berikut ini wawancara detikcom dengan alumnus jurusan Hubungan Internasional UI yang juga Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini, Selasa (12/4/2011):

Hampir sebulan 20 ABK Kapal Sinar Kudus dalam penawanan Perompak Somalia. Apakah cara-cara soft power masih relevan?

Menurut saya, diplomasi tidak ada gunanya. Ini tidak akan efektif karena Somalia itu kan dilanda perang saudara. Pemerintah Somalia ini antara ada dan tiada karena sibuk dengan perang saudara. Kalau mau ambil cara diplomasi, diplomasi dengan negara yang porak poranda, tentu mereka tidak akan concern dengan masalah kita. Jadi mau diplomasi sama siapa? Masalah mereka saja tidak kurang besar, bagaimana mungkin peduli dengan masalah kita.

Bagaimana dengan ide mengedepankan jalur keagamaan? Apakah akan efektif?

Ide menggunakan jalur keagamaan, menurut saya, itu tidak akan efektif. Sebab kapal yang dibajak berbendera Indonesia dan sebagian besar awaknya adalah orang Indonesia. Kalau di atas kapal asing ada beberapa warga negara kita, mungkin pendekatan jalur agama bisa. Tapi ini kan isinya semua orang Indonesia.

Kalau dalam perompakan, tidak ada istilah diplomasi. Penyelesaian itu tingal 2, yaitu bayar atau hajar. Tapi menurut saya, perompak itu pantas untuk dihajar. Kalau bayar artinya memenuhi tuntutan perompak, membayar tebusan yang diajukan perompak Somalia itu. Dulu kan mereka minta Rp 20 miliar, yang berarti satu kepala Rp 1 miliar, lalu naik lagi. Ini lalu berlarut. Mereka menekan kita, kalau mau bayar ya bayar. Dari segi hitungan ekonomi kalau mau bayar, ya sebenarnya tidak tekor banget. Nikel yang diangkut itu nilainya sekitar Rp 1,5 triliun.

Kalau saya cenderung tidak memilih opsi itu (bayar). Saya lebih berpikir menggunakan opsi militer untuk membebaskan mereka.

Mengapa?

Tentu keselamatan 20 ABK itu menjadi prioritas. Kalau menggunakan militer juga kita sanggup melakukannya. Selain bisa membebaskan kapal, kita juga akan dapat citra yang akan dipegang.

Ada kapal korvet kita KRI Frans Kaisiepo yang sedang bertugas di Libanon dalam misi UNIFIL (PBB). Kapal ini bisa diputar haluan untuk membebaskan Sinar Kudus di Somalia. Ini korvet bukan kapal odong-odong, bukan korvet kacangan. Kapal ini dilengkapi meriam dan landasan heli, serta bisa untuk perang elektronik.

Kalau mau, pemerintah bisa menginstruksikan kapal ini untuk izin 3 hari dari UNIFIL, sekaligus minta dukungan UNIFIL dan meminta kerjasama untuk mendapat data satelit Amerika. Korvet itu diawaki sekitar 80-100 orang. Kalau dirasa kurang, bisa membawa tambahan pasukan dari sini.

Kita lihat beberapa waktu lalu, belum 2 bulan lalu Malaysia mengerahkan tentara laut Diraja Malaysia untuk bisa menghajar perompak. Korea Selatan juga. India seminggu lalu bahkan bisa meringkus 61 perompak. Kalau Malaysia, Korea Selatan dan India bisa, kenapa kita tidak.

Kita bisa menunjukkan kalau kita ini bukan bangsa kacangan. Apalagi kalau alat-alat yang kita pakai untuk menghajar perompak itu buatan negeri kita sendiri tentu kita menunjukkan pada dunia kalau kita kuat. Yang jelas untuk menyelesaikan kasus ini, pemerintah tidak bisa menunda-nunda.

Pembebasan tawanan oleh perompak kabarnya tidak hanya sekadar pembayaran tebusan. Artinya waktu pembebasan tergantung perompak?

Perompak ini motifnya ekonomi, maunya duit. Dia tidak mau lama-lama menahan juga. Kalau kita mau bayar, bisa menggunakan negosiator yang canggih. Tapi yang ingin saya katakan, dalam urusan ini bukan hanya persoalan Samudera Indonesia selaku pemilik kapal Sinar Kudus tapi juga Kementerian Luar Negeri, lalu juga TNI. TNI itu kan punya fungsi perang dan non perang. Sekarang tunjukkanlah itu. Ini juga terkait masalah perdagangan, kok Menteri Perdagangannya diam saja. Lalu juga Kementerian Perhubungan kok diam saja. Dalam keadaan seperti ini kok kecenderungannya cuek-cuek saja, jangan hanya dilimpahkan ke Samudera Indonesia.

Kekurangan dan kelebihan dari operasi militer?

Dalam suatu kegiatan pasti ada gagal dan berhasil. Perompak itu tahunya hanya tebusannya dibayar sesuai yang mereka tetapkan. Kalau cocok angkanya ya dibayar. Tapi saya kira perlu juga kekuatan militer untuk mengantarkan duit. Jangan-jangan duit dikasih, tapi sandera tidak dibebaskan.

Kalau operasi militer kita lakukan, tentu citra kita di mata internasional akan terangkat. Ke depannya bisa saja, perompak berpikir ulang kalau akan melakukan aksi yang sama. Malaysia saja berhasil membebaskan dan menyelamatkan semua, kita bisa belajar dari Malaysia. Semua hal tentu ada risikonya, tapi membiarkan masalah ini berlarut-larut tentu akan semakin berisiko.

Kalau terlalu lama responsnya, nanti bisa uring-uringan si perompaknya. Kalau sudah begitu, takutnya nanti dia melakukan kekerasan. Harus ada koordinasi cepat, koordinasi dengan kawan lain. TNI kalau disuruh pasti maulah untuk mengerahkan kekuatan militernya. Masalahnya perintahnya nggak ada. Alas hukum untuk melakukan itu nggak ada. Komisi I DPR saya kira bisa mendesak ini. Saya agak heran kok pada diam-diam saja.

Tentu saja sebelum mengerahkan kekuatan militer kita tidak bisa asal serang. Harus dipetakan, lihat data. Karena bagaimana juga ada warga kita di tangan perompak itu.

Mungkin pemerintah khawatir perlu biaya besar untuk mengerahkan pasukan militer di perairan Somalia?

Memang perlu ada kalkulasi ekonomi. Tapi kalau dibandingkan nilai nikel yang diangkut yang senilai Rp 1,5 triliun, saya kira untuk melakukan aksi militer, setengah dari nilai itu juga nggak ada. Bahkan mungkin Rp 100 miliar juga tidak sampai.

Tapi kalau saya lebih suka berpikir, untuk harga diri bangsa jangan disetarakan dengan uang. Ini pride kita. Duit nomor dualah. Bisa menyelamatkan ABK sekaligus mengangkat citra kita kalau kita ambil langkah militer.

Perairan Somalia semakin marak dengan aksi perompakan?

Bicara perompakan, itu kan masalah internasional. Saya kira ini terkait dengan kondisi Somalia sendiri. Somalia kan sedang ada masalah dengan perang saudara. Untuk perang butuh biaya. Jadi mungkin uang yang diperoleh dari perompakan bukan sekadar untuk mengisi perut saja tetapi juga untuk biaya perang mereka.

Agar masalah perompakan ini tidak berlarut apa yang bisa dilakukan?

Kalau ini diselesaikan orang per orang kondisinya berat. Sebenarnya ada yang patroli dan mengawasi di sana. Kita bisa kontak dengan mereka. Sebenarnya sudah ada perhatian dunia ke masalah itu. Tapi kita bisa berperan lebih konkret lagi. Saya kira dengan ASEAN bisa kita bentuk semacam badan keselamatan pelayaran yang melakukan patroli dengan dana yang ditanggung bersama.

Patroli ini nantinya dilakukan secara rutin dan bergiliran dari 10 anggota ASEAN. Ini sekaligus juga akan mampu membuat ASEAN lebih dipandang dunia. Diplomasi seperti ini yang kita butuhkan, bukan diplomasi dengan perompak. Masak diplomasi dilakukan dengan perompak.

Apakah perlu pengawalan pada kapal-kapal kargo yang melintas di perairan Somalia?

Saya kira itu cost-nya terlalu tinggi. Menurut saya lebih baik mengefektifkan kerjasama yang sudah ada untuk melakukan semacam coast guard bersama. Dengan melakukan bersama negara lain, maka kita tidak akan capek sendiri. Selain menambah kedekatan hubungan juga ini bisa dijadikan ajang tukar menukar pengalaman.

Sumber: Detik

Keluarga Diharap Pahami Mekanisme Pembebasan

JAKARTA-(IDB): Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Bantuan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Tatang Budhi Utama Razak kembali menegaskan jika pemerintah tengah berupaya semaksimal mungkin membebebaskan 20 anak buah kapal (ABK) Indonesia disandera kelompok bajak laut Somalia.

Untuk itu Tatang meminta keluarga para ABK memahami mekanisme dan prosedur yang ditempuh pemerintah dalam upaya pembebasan tersebut. "Jadi proses pembebasan itu berjalan terus sehingga kita berharap dan meminta pihak keluarga memahami mekanisme yang sedang berjalan," ujar Tatang kepada wartawan di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Selasa (12/4).

Sehingga tegas Tatang, pemerintah tidak bisa mengungkapkan seluruh proses atau upaya diplomasi yang tengah berjalan. Pasalnya hal tersebut bagian dari upaya menyelesaikan kasus tersebut. "Kita tidak bisa mengungkapkan sejauh mana hasil yang telah dicapai karena itu bagian dari mekanisme menuju penyelesaian," katanya.

Di sisi lain imbuh Tatang, pemerintah juga menginginkan agar kasus ini dapat segera dituntaskan.

Sebagaimana diketahui sebelumnya salah satu pihak keluarga ABK mengeluhkan tidak jelasnya kabar upaya pembebasan para ABK yang disandera.

Ke-20 ABK Indonesia kapal MV Sinar Kudus itu disandera para bajak laut usai dibajak di perairan Laut Afrika Timur sejak Rabu (16/3) lalu. Para perompak sendiri telah meningkatkan permintaan uang tebusan menjadi US$3,5 juta dari semula US$2,6 juta.

Sumber: Jurnas

Empat Alternatif Bebaskan WNI di Somalia

JAKARTA-(IDB): Wakil Ketua Komisi I DPR RI atau bidang hankam dan luar negeri dari Fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, mengajukan empat alternatif bagi upaya pembebasan 20 WNI yang ditawan pihak perompak di Somalia.

"Ada empat alternatif yang bisa diambil. Pertama,melakukan negosiasi langsung oleh perusahaan dengan perompak tentang uang tebusan," katanya di Jakarta, Selasa (11/4/2011). Kedua, melalui pemerintah setempat yang berarti melibatkan pihak ketiga.

"Alternatif ketiga, melalui orang ketiga sebagai mediator. Keempat, melalui upaya paksa dengan pengerahan pasukan komando," urai mantan petinggi TNI yang kini banting stir menjadi politisi ini.

Dari empat alternatif tadi, Tubagus Hasanuddin menilai bahwa alternatif kedua sepertinya akan sulit. "Kita ketahui bahwa pemerintah di Somalia sangat tidak efektif, dan kita akan kesulitan memanfaatkan saluran diplomatik dengan Somalia," urainya.

Alternatif ketiga pun menurut Tubagus Hasanuddin akan lebih sulit lagi. "Kita tak punya akses kepada tokoh yang dimaksud. Jadi, alternatif yang ada atau tersedia adalah mengikuti tuntutan perompak dengan membayar uang tebusan yang diminta atau melakukan pembebasan para sandera melalui operasi militer," ucapnya.

Ia mengemukakan, dua alternatif ini mestinya harus diambil pemerintah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. "Yang paling penting adalah selamatkan nyawa para sandera yang kapalnya dibajak itu dengan cepat," tandasnya.

Tubagus Hasanuddin terus terang mengaku sangat kecewa. Dia menganggap proses 

penyelesaian terhadap pembajakan kapal MV Sinar Kudus milik PT Samudra Indonesia yang sudah berjalan 27 hari sangat terlambat. Bahkan, ia menilai pemerintah cenderung pasif.

Sumber: Kompas

Cina: Mengapa AS Harus Mengurusi HAM Negara Lain?

BEIJING-(IDB): Cina menyeru Amerika Serikat untuk berhenti mencampuri urusan internal negara lain dengan menggunakan dalih hak asasi manusia.

 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hong Lei, mendesak Washington untuk lebih fokus pada upaya memperbaiki kondisi hak asasi manusianya sendiri. Dikatakannya, "Kami menyarankan AS untuk mengurusi hak asasi manusianya sendiri dan tidak memposisikan diri sebagai seorang penegak hak asasi manusia". 

Cina menyebut perang yang dipimpin Amerika di Afghanistan dan Irak sebagai contoh eksplisit pelanggaran hak asasi manusia oleh Negeri Paman Sam itu.

"[AS seharusnya] berhenti menggunakan masalah laporan terkait hak asasi manusia untuk mencampuri urusan negara lain," tutur pejabat tinggi Cina itu.

Hong menegaskan bahwa Cina menyambut hangat dialog tentang hak-hak dasar kesetaraan dan asas penghormatan. Namun, ia juga menambahkan bahwa Beijing menentang tegas campur tangan dalam urusan negara lain dan bahwa hal itu mencakup campur tangan AS dalam urusan internal Cina.

Transformasi ini muncul menyusul laporan tahunan Departemen Luar Negeri AS tentang hak asasi manusia, yang menuding Cina telah melanggar hak asasi. Laporan Amerika itu, dinilai banyak pengamat lebih dari sekedar sebuah dokumen politik dalam menentang negara-negara yang tidak memiliki hubungan harmonis dengan Amerika Serikat. Laporan tersebut menuding Beijing telah melanggar kebebasan dan HAM dengan memberlakukan pembatasan atas Facebook serta para pengacara dan wartawan.

Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, Jumat (8/4) mengatakan bahwa catatan HAM Beijing makin memburuk.

"Kami tetap prihatin tentang laporan yang tercatat sejak Februari, puluhan orang termasuk di antaranya para pengacara kepentingan-publik, penulis, seniman, intelektual, dan aktivis, ditahan dan ditangkap oleh pemerintah Cina secara arbitrer".

Sejumlah negara Asia juga dituduh AS memberlakukan kontrol ketat atas kebebasan sipil dan memberlakukan pembatasan lebih luas atas akses pers dan internet. 

Sumber: Irib

Para Pejabat Israel Pantas Di Tangkap Dan Di Adili Sebagai Penjahat Perang

Avigdor Lieberman

ISRAEL-(IDB): Avigdor Lieberman, Menteri Luar Negeri Zionis Israel menilai gencatan senjata Israel dengan Gerakan Perlawanan Islam Palestina merupakan kesalahan strategi dan menuntut agar Hamas segera dihancurkan.

 

"Benyamin Netanyahu semestinya mengambil sikap sesuai dengan persetujuan koalisinya dan harus menumbangkan Hamas di Gaza," ungkap Lieberman.

Beberapa hari pasca serangannya ke Gaza yang menggugurkan 18 warga Palestina dan melukai sekitar 70 orang, rezim Zionis Israel terpaksa mengirim surat kepada Hamas dan meminta dilakukannya gencatan senjata. Zionis Israel terpaksa meminta gencatan senjata karena takut akan balasan para pejuang Palestina lewat serangan ratusan roket mereka ke arah Palestina pendudukan (Israel).

Lieberman juga menegaskan tidak akan terjadi pembubaran koalisi antara partainya dan partai Benyamin Netanyahu, tapi ia akan berusaha meyakinkan Netanyahu agar menerapkan pandangan partainya.

Hari ini (Senin, 11/4), Kejaksaan Agung Zionis Israel telah mengeluarkan surat tuduhan pencucian uang atas Lieberman dan ini berarti ia harus disingkirkan dari kabinet Israel.

Hari Rabu mendatang (13/4) Partai Israel Rumah Kami, pimpinan Lieberman akan menyelenggarakan pertemuan guna membahas masa depan hubungan partainya dengan Partai Likud dan tingkat komitmen Netanyahu atas kesepakatan kedua partai ini.

Sumber: Irib

PM Thailand: Peninjau Indonesia Tidak Dapat Ditempatkan Di Wilayah Sengketa

BANGKOK-(IDB): Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva pada Ahad mengatakan, peninjau Indonesia tidak dapat ditempatkan di wilayah sengketa dekat candi Preah Vihear, yang diperebutkan antara Thailand Dan Kamboja.

Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong menyampaikan kekecewaaannya pada Sabtu di Jakarta. Pasalnya, pemerintah Bangkok menolak untuk menempatkan peninjau Indonesia di wilayah sengketa dengan mengatakan, bahwa Thailand harus menghargai peran Indonesia dalam perundingan karena pemerintah Indonesia telah mendapat dukungan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Thailand dan Kamboja hingga saat ini belum memiliki pandangan yang sejalan tentang pengiriman peninjau Indonesia ke wilayah sengketa yang menjadi keinginan Indonesia sebagai ketua Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk menjadi penengah atas pertikaian tersebut sementara Thailand menyiapkan penawaran fasilitas sehingga perundingan dapat berlanjut," kata Abhisit.

PM Thailand ini mengatakan, "peninjau asal Indonesia tak bersenjata bisa dikirim" namun perlu perundingan lebih lanjut mengenai wilayah penempatan mereka.

"Sebelumnya kedua negara setuju bahwa 15 peninjau asal Indonesia dapat ditempatkan di Thailand dan 15 lagi ditempatkan di wilayah Kamboja, namun perundingan yang baru diperlukan jika Kamboja menginginkan para peninjau ditempatkan di kawasan sengketa seluas 4,6 kilometer persegi itu dan Indonesia juga harus memperhitungkan masalah tersebut," tambah Abhisit.

Abhisit menyatakan optimismenya bahwa penyelesaian sengketa dapat dituntaskan oleh kedua negara, Abhisit mengatakan bahwa Thailand juga "tulus" dalam menyelesaikan masalah yang berkepanjangan tersebut.

Dikatakannya bahwa perundingan dua hari di Bogor, Indonesia, yang berakhir pada Jumat menyimpulkan Thailand dan Kamboja mengingini pengambilan foto kawasan perbatasan yang dipersengketakan dalam menyelesaikan pertikaian.

Pejabat Kementerian Luar Negeri Thailand saat pertemuan di Bogor mengatakan, kedua pihak menyepakati pengikutsertaan pihak ketiga guna memperoleh foto kawasan tersebut.

Pada awalnya salah satu perusahaan asal Jepang, Australia dan Denmark akan dipilih untuk melakukan pemotretan tersebut sementara kedua pihak akan memutuskan perusahaan mana yang memiliki teknologi yang paling sesuai, kata Kemlu Thailand.

Pertikaian antara tentara Kamboja dan Thailand terjadi di sekitar candi Preah Vihear dan kawasan sekitarnya dengan sengit.

Seperti diketahui, pada 1962, Mahkamah Internasional menetapkan bahwa candi abad ke-11 itu milik Kamboja. Selain itu pada 2008, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya PBB (UNESCO) mengakuinya sebagai situs Warisan Dunia setelah Kamboja mendaftarkan statusnya.

Kamboja mengajukan rencana pengelolaan bagi candi tersebut pada 2010 kepada Dewan Warisan Dunia UNESCO yang telah menangguhkan keputusannya hingga pertemuan mereka di Bahrain dilaksanakan pada Juni 2011.

Sumber: Global

Israel Uji Coba Sistem Rudal Baru

YERUSALEM-(IDB): Israel berhasil menguji coba sistem peluru kendali (rudal) baru yang bertujuan untuk melindungi wilayah Israel dari serangan roket yang berasal dari Jalur Gaza dan Lebanon.

Sistem rudal mutakhir terbaru bernama Kubah Besi berhasil diuji coba di Israel dengan menghancurkan delapan roket di udara.

Menurut Perwira Angkatan Darat Israel yang melakukan uji coba bahwa rudal itu diatur untuk meledakkan delapan roket di udara sebelum mereka jatuh di wilayah Israel.

Pemerintah menegaskan bahwa sistem Kubah Besi telah berhasil melebihi keinginan atas apa yang mereka harapkan, sebagaimana dikutip dari Cihan.

Dikatakannya bahwa melalui proyek ini mereka mendapat kesempatan untuk menghancurkan roket sebelum jatuh di daratan Israel.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu telah mengunjungi skuadron barisan penembak Kubah Besi di Israel selatan. Dia memberi selamat kepada perwira militer setelah keberhasilan uji coba itu.

Diperkirakan bahwa sistem penembakan rudal akan ditempatkan di wilayah selatan Israel.

Radio Israel mengabarkan bahwa tentara akan mengelola skuadron penembakan rudal baru dan mereka menanti dana sebesar 205 juta dolar AS dari Amerika Serikat.

Menurut sejumlah pakar, sistem tersebut dalam jarak 4 hingga 80 kilometer diperkirakan bisa menghancurkan roket di udara yang ditembakkan oleh para pejuang.

Israel akan memasang 20 sistem penembakan rudal Kubah Besi di sepanjang perbatasan dengan Gaza dan Lebanon.

Sumber: Antara

DK-PBB Keluarkan Resolusi Soal Perompakan di Somalia

NEW YORK-(IDB): Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK- PBB) pada Senin mengeluarkan sebuah resolusi yang berisi keputusan untuk segera mempertimbangkan pembentukan pengadilan khusus di Somalia maupun kawasan Afrika Timur guna mengadili para perompak yang beroperasi di perairan Somalia.

Resolusi 1976 (2011) itu disahkan secara aklamasi oleh seluruh 15 anggota DK-PBB dalam sidang yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York.

Melalui resolusi tersebut, Dewan Keamanan meminta negara dan pihak-pihak yang terkena dampak perompakan --terutama masyarakat pelayaran internasional-- untuk membantu terciptanya proses peradilan dan penahanan terhadap perompak, yaitu dengan membentuk dana perwalian.

Dewan juga menekankan pentingnya masyarakat internasional menjalankan reaksi secara menyeluruh dalam mengatasi masalah perompakan serta penyebab utama terjadinya perompakan.

Sejalan dengan itu, DK-PBB mengimbau negara-negara untuk bekerja sama mengatasi masalah penyendaraan, mendorong negara-negara dan organisasi kawasan untuk membantu Somalia memperkuat kemampuan penjaga perairan mereka, serta mendesak semua negara memperlakukan aksi perompakan sebagai tindakan kriminal melalui hukum nasional di negara masing-masing.

Selain itu, Dewan Keamanan juga menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah untuk melakukan investigasi serta menuntut siapapun yang mendanai, merencanakan, mengorganisir atau secara tidak sah menerima keuntungan dari aksi-aksi serangan yang dilakukan para perompak di perairan Somalia.

Menurut isi resolusi, DK-PBB melihat ketidakstabilan yang terus berlangsung di Somalia merupakan salah satu penyebab utama terjadinya perompakan dan perampokan bersenjata yang di perairan Somalia.

Sementara itu dalam resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan sebelumnya, Dewan Keamanan PBB memberikan wewenang kepada negara-negara dan organisasi-organisasi kawasan untuk memasuki perairan wilayah Somalia serta menggunakan "langkah-langkah apapun yang diperlukan" untuk memerangi perompakan.

Langkah-langkah yang dimaksud antara lain dengan mengerahkan kapal dan pesawat militer, juga merampas serta membuang perahu, kapal, persenjataan dan peralatan-peralatan apapun yang digunakan para perompak untuk menjalankan aksi serangannya.

Somalia adalah salah satu negara yang berada di Tanduk Afrika, yaitu semenanjung di Afrika Timur yang juga meliputi Ethiopia, Eritrea dan Djibouti.

Somalia sejak 1991 tidak memiliki pemerintahan pusat yang berfungsi semestinya dan selama berpuluh-puluh tahun terpecah karena konflik dan perseteruan antar-faksi.

Sumber: Antara

Israel Penjahat Perang Yang Sebenarnya

Perdana Menteri Israel, Netanyahu

YERUSSALEM-(IDB): Armada kapal bantuan yang akan berusaha menerobos blokade Gaza "harus dihentikan", kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kepada sekelompok utusan Eropa, Senin.

Dalam pernyataan pada acara makan siang bersama para ketua misi Uni Eropa di Yerusalem, Netanyahu mengatakan, penghentian armada kapal tujuan Gaza merupakan "kepentingan bersama" bagi Israel dan Eropa.

"Kami mengetahui ada upaya provokasi pada Mei, mungkin awal Juni, bagi armada kapal lain, bukan armada perdamaian namun provokasi, sebuah provokasi yang disengaja dalam upaya menyulut wilayah Timur Tengah ini," kata Netanyahu, seperti dilaporkan AFP.

"Saya rasa merupakan kepentingan bersama anda dan kami, dan saya rasa sesuatu yang harus... anda sampaikan kepada pemerintah anda, bahwa armada kapal ini harus dihentikan," lanjut pemimpin Israel tersebut.

Para aktivis dari 25 negara berencana berlayar dengan 15 kapal ke Gaza pada Mei untuk menandai peringatan tahun pertama penyerbuan terhadap armada kapal bantuan tujuan Gaza oleh pasukan komando Israel.

Sebelumnya bulan ini, Netanyahu mendesak Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon menghentikan kapal-kapal yang berusaha menerobos blokade Gaza.

Ia mengatakan, penyelenggara armada kapal itu mencakup unsur-unsur muslim garis keras yang bertujuan menciptakan provokasi dan menimbulkan kekacauan besar.

Israel memblokade Jalur Gaza pada Juni 2006 setelah gerilyawan menangkap Gilad Shalit dalam serangan lintas-batas mematikan dari wilayah itu, dan hingga kini prajurit Israel itu masih ditahan di wilayah tersebut.

Israel menjadi sorotan dunia setelah serangan mematikan terhadap armada kapal bantuan tujuan Gaza pada Mei 2010.

Laporan yang dikeluarkan Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 22 September menyebutkan, ada "bukti jelas untuk mendukung penuntutan" terhadap Israel karena pembunuhan dan penyiksaan yang disengaja dalam serangan Mei yang menewaskan sembilan aktivis Turki itu.

Israel menolak laporan itu dengan menyebutnya sebagai bias dan mendukung satu pihak dan menekankan bahwa mereka bertindak sesuai dengan hukum internasional.

Pasukan komando Israel menyerbu kapal-kapal dalam armada bantuan yang menuju Jalur Gaza pada 31 Mei 2010. Sembilan aktivis Turki pro-Palestina tewas dalam serangan di kapal Turki, Mavi Marmara, yang memimpin armada kapal bantuan itu menuju Gaza.

Israel berkilah bahwa penumpang-penumpang kapal itu menyerang pasukan, namun penyelenggara armada kapal itu menyatakan bahwa pasukan Israel mulai melepaskan tembakan begitu mereka mendarat.

Hubungan Israel-Turki terperosok ke tingkat terendah sejak kedua negara itu mencapai kemitraan strategis pada 1990-an akibat insiden tersebut.

Turki memanggil duta besarnya dari Tel Aviv dan membatalkan tiga rencana latihan militer setelah penyerbuan itu. Turki juga dua kali menolak permohonan pesawat militer Israel menggunakan wilayah udaranya.

Setelah serangan itu, Mesir, yang mencapai perdamaian dengan Israel pada 1979, membuka perbatasan Rafah-nya untuk mengizinkan konvoi bantuan memasuki wilayah Gaza -- kalangan luas melihatnya sebagai upaya untuk menangkal kecaman-kecaman atas peranan Mesir dalam blokade itu.

Kairo, yang berkoordinasi dengan Israel, hanya mengizinkan penyeberangan terbatas di perbatasannya sejak Hamas menguasai Gaza pada 2007.

Di bawah tekanan-tekanan yang meningkat, Israel kemudian meluncurkan penyelidikan bersama dua pengamat internasional atas serangan itu. Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon mendorong penyelidikan terpisah PBB dengan keikutsertaan Israel dan Turki.

Israel juga mengendurkan blokade terhadap Gaza dengan mengizinkan sebagian besar barang sipil masuk ke wilayah pesisir tersebut.

Jalur Gaza, kawasan pesisir yang padat penduduk, diblokade oleh Israel dan Mesir setelah Hamas berkuasa hampir tiga tahun lalu.

Kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza pada Juni tahun 2007 setelah mengalahkan pasukan Fatah yang setia pada Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam pertempuran mematikan selama beberapa hari.

Sejak itu wilayah pesisir miskin tersebut dibloklade oleh Israel. Palestina pun menjadi dua wilayah kesatuan terpisah -- Jalur Gaza yang dikuasai Hamas dan Tepi Barat yang berada di bawah pemerintahan Abbas.

Uni Eropa, Israel dan AS memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris.

Sumber: Antara

Warga Tolak Rencana Uji Coba Senjata Berat Baru TNI

Meriam Howitzer 155mm/52, FH-2000

SEMARANG-(IDB): Warga Desa Setrojenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, menolak rencana uji coba persenjataan baru milik jajaran Kodam IV/Diponegoro pada hari ini karena khawatir lahan yang telah ditanami berbagai tanaman pertanian tersebut menjadi rusak.

Kepala Penerangan Kodam IV/Diponegoro Letnan Kolonel Infanteri Zaenal yang dihubungi melalui telepon, dari Semarang, Senin malam, mengatakan pertemuan antara pihak terkait dengan para warga yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Kebumen masih berlangsung.

"Pertemuan dengan puluhan warga setempat dihadiri Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Langgeng Sulistyono, Kapolda Jateng Irjen Pol Edward Aritonang dan difasilitasi Bupati Kebumen Buyar Winarso masih berlangsung hingga Senin (11/4) malam," ujarnya.

Ia mengatakan, pertemuan sejumlah pihak terkait para warga tersebut untuk mencari titik temu dalam permasalahan tersebut dan menghindari tindakan anarkis yang kemungkinan dilakukan pihak-pihak tertentu.

Menurut dia, rencana uji coba persenjataan baru jenis artileri medan jarak jauh di kawasan yang dikenal dengan nama Urut Sewu ini direncanakan hanya berlangsung Senin (11/4).

"Senjata berat yang akan diuji coba tersebut biasa digunakan untuk pertempuran jarak jauh," ujarnya.

Ia mengungkapkan, lokasi uji coba senjata sebenarnya milik Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat dan telah digunakan sejak tahun 1949.

"Lokasi tersebut digunakan oleh masyarakat setempat untuk bercocok tanam dan TNI AD tidak melakukan pelarangan terkait hal tersebut," katanya.

Terkait dengan hasil pertemuan, Zaenal berjanji akan memberitahu lebih lanjut.

Sumber: Antara

4 Lanal Siap Untuk Di Resmikan

JAKARTA-(IDB): Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Laut (Asrena Kasal) Laksamana Muda TNI Among Margono, Senin (11/4) menerima presentasi kesiapan peresmian 4 Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) baru di Lanal Melonguane, Lanal Morotai, Lanal Saumlaki, dan Lanal Simeulue.

Bertempat di Ruang Rapat Asrena Kasal, Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur, presentasi diberikan oleh Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) I Belawan Laksamana Pertama (Laksma) TNI Amri Husaini, Danlantamal VIII Manado Laksma TNI Sugianto, serta Danlantamal IX Ambon Laksma TNI Rahadjo D. Prihanggono.

Sebelumnya pada Senin (4/4) Komisi I Deprov Sulut pernah mengadakan kunjungan kerja ke Lantamal VIII dimana wadan Lantamal VIII Kolonel Marinir Harhar Sucharyana pernah menyampaikan bahwa TNI AL tengah membangun satu Pangkalan TNI AL baru, yaitu Lanal Melonguane yang berkedudukan di Melonguane Kab. Kepulauan Talaud.

Wadanlantamal VIII menjelaskan bahwa pembangunan Lanal Melonguane merupakan keharusan dan kajian tentang pengamanan perbatasan RI dengan Filipina. “Penambahan Lanal ini merupakan bagian dari upaya antisipasi dan deteksi dini terhadap pelbagai tindak kejahatan.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Para Wakil Asisten Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan Angkatan Laut (Kadisfaslanal), serta para pejabat teras Mabesal terkait Lainnya.

Sumber: Poskota

Indobatt Gelar Pengobatan Massal di Lebanon

LEBANON-(IDB): Perubahan cuaca dari musim dingin ke musim semi yang terjadi di Lebanon akhir-akhir ini berdampak kurang baik terhadap kesehatan, terutama anak-anak dan orang tua.  

Menyikapi hal tersebut, seksi Cimic (Civilian Military Coordination) Satgas Batalyon Mekanis Konga XXIII-E/Unifil (Indobatt) menggelar program pengobatan massal di wilayah sekitar area operasi Markas Indobatt, Minggu (10/4/2011).

Melalui koordinasi yang dilakukan sebelumnya oleh Danki Charlie Kapten Mar Budi W. dan Pasi Cimic Lettu Mar Arismoko dengan salah satu Mayor (Kepala Pemerintahan) desa binaan Indobatt, yaitu Mayor Desa Dier Siriene, Mr. Wafik Kareem, maka terselenggaralah kegiatan pengobatan massal di desa tersebut.

Pengobatan massal berlangsung selama dua jam dimulai dari pukul 10.00 hingga 12.00 LT (Local Time), bertempat di kantor Municipality (kantor pemerintahan desa) Dier Siriene yang merupakan area tanggung jawab Kompi Charlie.  Pelaksanaan pengobatan dipimpin oleh Lettu Kes dr. Aziz dengan dibantu tiga perawat kesehatan, baik dari Rumah Sakit Markas Batalyon (Husada) maupun dari Kompi Charlie.  Menurut Lettu Kes dr. Aziz, pasien yang datang rata-rata adalah orang tua dan anak-anak dengan keluhan menderita sakit batuk, pilek disertai demam atau meriang.

Masyarakat sangat antusias menyambut kegiatan ini dan banyak diantara mereka yang memanfaatkan pengobatan massal yang tidak dipungut biaya alias gratis tersebut. Menurut tanggapan Mayor Dier Siriene, warganya sangat mendukung kegiatan itu karena sangat membantu masyarakat yang kurang mampu membiayai ongkos pengobatan yang rata-rata mahal dan berharap pengobatan seperti ini tetap berlangsung di kemudian hari.

Hadir pada kegiatan tersebut, Wadan Indobatt, Letkol Mar Harnoko didampingi Kasi Cimic Mayor Arh Sukma Yudha, Danki Charlie Kapten Mar Budi Wijani serta Pasi Cimic Kompi Charlie Lettu Mar Arismoko.

Sumber: Seruu

Korut Perketat Pengamanan di Perbatasan China

SEOUL-(IDB): Korea Utara telah memperketat pengamanan di sepanjang perbatasan dengan China sebagai bagian dari upaya untuk menekan peningkatan aliran pengungsi, menurut stasiun radio Seoul yang disiarkan di Korea Utara, Senin (11/4).

Open Radio untuk Korea Utara mengatakan bahwa negara komunis itu pekan lalu mulai memasang kawat yang memunculkan nyala api ke udara bila terpicu. Perangkat itu memudahkan patroli perbatasan menangkap mereka yang mencoba melarikan diri dari kampung halamannya yang miskin, mengutip seorang sumber di kota Hoeryong yang terletak di timur laut perbatasan.

"Pemerintah berencana untuk memasang perangkat itu di sepanjang perbatasan yang paling sering digunakan untuk penyeberangan dan penyelundupan oleh warga Korea Utara," kata seorang narasumber.

China, sekutu utama Korea Utara, telah dilaporkan memperkuat pagar dan patroli di sepanjang perbatasan dalam upaya untuk menjaga pengungsi keluar. Pagar setinggi empat meter yang atasnya dipasang kawat berduri dibangun di sepanjang Sungai Yalu sekitar kota China, Dandong, yang menghadap ke kota Sinuiju di bagian barat laut Korea Utara, menurut laporan kantor berita Yonhap bulan lalu.

Lebih dari 20.000 warga Korea Utara telah tiba di Korea Selatan sejak akhir perang 1950-1953, sebagian besar dalam beberapa tahun terakhir. Hampir semua pelintas batas itu pertama ke China, yang memulangkan mereka dengan alasan sebagai pengungsi ekonomi meskipun kritik dari kelompok hak asasi manusia.

Banyak mencoba untuk bepergian ke negara ketiga dimana mereka berharap dapat menuju ke Korea Selatan.

Sumber: Media Indonesia

Pemerintah Akui Siapkan Opsi Khusus

Illustration

JAKARTA-(IDB): Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan membenarkan pemerintah telah menyiapkan opsi khusus untuk membebaskan 22 awak kapal Sinar Kudus yang dibajak perompak di Somalia. Namun, Djoko enggan mau menyebutkan apa yang disebut dengan opsi khusus tersebut, termasuk soal kabar yang menyebutkan sudah ada pengiriman Pasukan Marinir di teluk Aden, perairan Somalia.

"Tadi kan saya bilang ada opsi lain. Tidak bisa kami buka. Karena, kami memikirkan keselamatan mereka. Untuk bertindak, kami harus berhati-hati,” kata Djoko di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Ia menegaskan pemerintah lebih mengutamakan keselamatan 22 anak buah kapal (ABK). Karena itu, pemerintah lebih memilih mengedepankan opsi diplomasi.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam empat kali rapat terbatas. "Penekanan Presiden negosiasi yang baik yang pandai dan cermat sehingga bisa dikelola dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Menurut Djoko, diplomasi ini memang tidak mudah mengingat yang sedang dihadapi adalah mafia yang sangat terorganisasi. Serta memiliki mood environment yang mudah berubah-ubah. Itu terlihat dari naik-turunnya uang tebusan yang diajukan oleh para pembajak.

"Kami deal dengan sindikat, mafia. Orang yang sangat terorganisisi, Faktor mood environment yang kita tidak tahu. Komunikasi melalui radio dan email terus kami jalankan melalui pemilik kapal. Dinamika naik, turun, naik, turun dari US$9 juta turun ke US$2 juta, kemudian US$6 juta, turun lagi US$3,5 juta," katanya.

Ia menambahkan pemerintah dan pemilik kapal masih mempertimbangkan sejumlah faktor sebelum akhirnya menyepakati keinginan para pembajak. Yang pertama adalah besarnya uang tebusan. Meskipun kapal Sinar Kudus telah dilindungi asuransi termasuk klausul pembajakan, nilai yang masuk akal tetap harus dikedepankan.

"Nilainya yang kami sepakati bersama yang masuk akal. Itu yang kami coba komunikasikan dengan mereka. Kami melihat pengalaman-pengalaman maskapai lain yang pernah mengalami hal serupa. Kedua, mekanisme pemulangan awak dan kapalnya seperti apa jika kami akhirnya bersedia memberikan uang. Ketiga, siapa contact person-nya," katanya.

"Ini butuh waktu ada yang berbulan bulan. Bahkan bisa bertahun-tahun. Akan tetapi, pemilik kapal akan terus meyakinkan kepada keluarga awak kapal bahwa situasi awak kapal senantiasa baik. Saya memahami perasaan keluarga. Namun, jangan sampai kami malah menjerumuskan ke dalam situasi yang justru buruk karena ketidaksabaran," tegasnya.

Sumber: Media Indonesia

TNI AU Gelar Reuni Lintas Generasi

JAKARTA-(IDB): Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Imam Sufaat menghadiri acara “Halim Homecoming Festival” yakni reuni keluarga besar TNI Angkatan Udara. Reuni ini dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Angkatan Udara ke-65 dan untuk menjalin tali silaturahmi antara mantan dan warga Halim Perdanakusuma.

KSAU Marsekal TNI Imam Sufaat, mengatakan Halim Home Coming Festival merupakan implementasi hubungan yang harmonis antar sesama warga dan mantan warga Halim Perdanakusuma. “Ini menunjukkan kebersamaan sebagai keluarga besar TNI Angkatan Udara lintas generasi,” katanya pada acara Halim Homecoming Festival di lapangan Trikora Halim Perdanakusuma, Minggu (10/4) seperti dilansir dalam siaran pers Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara yang diterima Jurnal Nasional, Senin (11/4).

Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat membanggakan dan perlu dilestarikan keberadaannya, karena dari berbagai generasi dapat saling berinteraksi sehingga hubungan sesama keluarga besar TNI Angkatan Udara yang sudah terjalin baik selama ini dapat terpelihara dan semakin erat lagi.

KSAU mengharapkan Halim Homecoming Festival dapat memberikan dampak positif bagi hubungan kemasyarakatan di Halim Perdanakusuma, dan rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan serta kepedulian diantara sesama anggota.

Hadir dalam acara tersebut mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Sutria Tubagus, Marsekal TNI (Purn) Herman Prayitno, Wakil Kasau Marsekal Madya TNI Sukirno KS serta para pejabat TNI Angkatan Udara. Kegiatan Halim Homecoming Festival meliputi jalan sehat, panggung hiburan, bazar dan sebagainya.

Sumber: Jurnas

Hendropriyono: Pasukan Komando Bisa Dilibatkan

JAKARTA-(IDB): Pasukan Komando yang dimiliki Indonesia sangat siap untuk membebaskan 20 orang Anak Buah Kapal (ABK) Sinar Kudus berbendera Indonesia yang disandera perompak di Somalia. “Kalau sudah tinggal keputusan harus dibebaskan dengan cara seperti dulu, saya kita pasukan-pasukan komando kita sudah lebih dari siap untuk itu,” kata mantan Kepala BIN, Jenderal (Purn) AM Hendropriyono di DPR RI, Senin, (11/4).

Hanya saja, untuk sampai pada keputusan tersebut terlebih dahulu harus melalui mekanisme tertentu. Menurut Hendropriyono, pemerintah terlebih dahulu harus melakukan suatu kajian terhadap keberadaan para perampok tersebut. “Upaya yang harus dilakukan saya kira adalah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang kekuatan, kelemahan, dan lain-lain dari penyandera,” lanjutnya.

Selain itu, Hendropriyono juga mengatakan, perlu dibahas tentang kebijakan politik dan strategi yang dilaksanakan oleh negara ini. Hal itu dirasa perlu jika peristiwa-peristiwa seperti yang satu ini kembali terulang pada masa mendatang. “Dan kedua, juga kita bahas tentang kebijakan politik kemudian juga strategi. Itu yang perlu dibahas. Saya kira kalau itu, ditemukan suatu Common Understanding diantara para penyelenggara negara maka langkah-langkah yang paling bagus akan diketemukan,” kata Hendro.

Sumber: Jurnas

Rakyat Libya Mulai Pertanyakan Aksi NATO

IDB: Rakyat revolusioner Libya mengatakan bahwa Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mengingkari janjinya mendukung mereka.

 

Seperti dilaporkan Koran The Guardian cetakan Inggris, slogan-slogan yang diteriakkan rakyat di Benghazi merefleksikan perubahan drastis di negara ini. Rakyat ingin mengetahui aktivitas sejati NATO di negara mereka.

Para pengamat menilai kegagalan serangan udara NATO yang diklaim untuk mengubah hasil perang membuat kepercayaan kubu anti Gaddafi terhadap Barat menurun drastis. Menurut sumber ini, sejumlah pihak meyakini Barat berusaha membagi Libya demi menguasai minyak di negara ini. 

Saat ini pasukan pro Gaddafi sudah bergerak ke arah timur. Adapun bentrokan di Ajdabiya sedikitnya menewaskan delapan orang. Sementara itu, NATO kini kesulitan menarget pasukan pro Gaddafi karena pasukan ini mengubah strateginya. Pasukan pro Gaddafi kini tidak menggunakan tank atau pesawat tempur, tapi membentuk kelompok kecil sehingga NATO kesulitan menghancurkan mereka. 

Sumber: Irib

Negara yang Paling Boros Belanja Militer

IDB: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) mengatakan pengeluaran militer di dunia meningkat mencapai rekor tinggi sebesar $ 1,6 triliun pada 2010.

Tink-tank Swedia ini, Senin (11/4) mengungkapkan bahwa pengeluaran militer global meningkat 1,3 persen pada tahun lalu. 

Reuters melaporkan, lembaga ini juga mengumumkan bahwa tiga kekuatan besar dunia yaitu Amerika Serikat, Cina dan Inggris, merupakan negara yang paling besar anggaran belanja militernya. 

Amerika Serikat, dengan operasi militer mewah di Afghanistan dan Irak, meningkatkan investasi senjata sebesar 2,8 persen menjadi $ 698 miliar, kemudian disusul Cina, Inggris, Perancis dan Rusia.

Kepala Institut Pengeluaran Proyek Militer, Sam Perlo-Freeman, mengatakan, "Amerika Serikat telah meningkatkan pengeluaran militer sebesar 81 persen sejak tahun 2001. Pengeluaran militer AS pada tahun 2010 merupakan beban ekonomi terbesar bagi negara ini. "

China juga meningkatkan pengeluaran militer dengan 3,8 persen pada 2010 menjadi $ 119 miliar.

SIPRI mengatakan angka tersebut termasuk gaji, biaya untuk operasi, pembelian senjata dan peralatan serta penelitian dan pengembangan

Sumber: Irib

China Luncurkan Kapal Perang Baru

Sumber: China Defense

Menhan: Industri Pertahanan ASEAN Perlu Spesialisasi

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

JAKARTA-(IDB): Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro berpendapat bahwa untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai wilayah yang memiliki posisi tawar kuat dalam percaturan global, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan, menuntut keberadaan industri pertahanan yang terspesialisasi diantara negara anggotanya.

Demikian disampaikan menteri pertahanan di Jakarta, Senin, saat menerima panitia penyelenggara seminar mengenai industri pertahanan yang terdiri dari pimpinan redaksi kantor berita Antara dan harian sore Sinar Harapan.

Panitia yang hadir Wakil Pemimpin Umum Sinar Harapan Daud Sinjal, Pemimpin Redaksi kantor berita ANTARA Saiful Hadi, Pemimpin Redaksi Sinar Harapan Kris Kaban, wartawan senior Kristanto dan Benny S Butarbutar.

"Tujuan pembentukan masyarakat ASEAN tahun 2015 yang memiliki kapasitas ekonomi yang kuat tidak akan pernah tercapai jika persyaratan mutlak akan suatu kemandirian ekonomi kawasan, yaitu situasi keamanan yang kondusif tidak tercapai," katanya.

Untuk itu, kata Purnomo, seluruh potensi kekuatan masing-masing negara perlu diteliti dengan benar, termasuk industri pertahanannya agar sinergi yang dibutuhkan bisa benar-benar direalisasikan. masing-masing negara sudah saatnya memiliki keunggulan khusus dalam industri pertahanan seperti yang dimiliki Uni Eropa.

"Pembangunan industri pertahanan di negara-negara anggota ASEAN bisa dengan cepat terwujud jika masing-masing negara berbenah dam bisa fokus pada kekuatan yang paling unggul dan paling dominan yang dimiliki satu negara. Setelah itu akan muncul peta kekuatan pertahanan ASEAN," kata mantan menteri energi dan sumber daya manusia tersebut.

Dengan mensinergikan kekuatan dari masing-masing industri pertahanannya, maka kawasan ASEAN akan lebih cepat dalam mewujudkan kekuatan keamanan kawasan yang secara otomatis menjadi pilar penopang pertumbuhan kawasan baik sekaligus meningkatkan posisi daya saingnya di regional maupun global.

Semenara itu, Daud Sinjal mengatakan, posisi Indonesia sebagai ketua ASEAN pada tahun ini perlu membuktikan diri memiliki peran kuat di ASEAN. Oleh karananya perlu membangun kesadaran publik akan potensi kekuatan kawasan ASEAN.

"Seminar industri pertahanan merupakan salah satu cara, mengingat kemajuan suatu kawasan mutlak memerlukan kerjasama keamanan guna menopang kekuatan ekonomi ASEAN. Kesadaran akan potensi besar yang dimilki ASEAN perlu diketahui secara luas sehingga menggugah kesadaran publik," katanya.

Masyarakat ASEAN 2015 merupakan implementasi dari piagam ASEAN yang bertujuan masing-masing negara anggota ASEAN akan lebih kuat kapasitas ekonominya dalam menghadapi dinamikan globalisasi. Tentu saja masing-masing negara perlu bekerjasama meningkatkan daya saing, kapasitas dan kekuatannya untuk bisa menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan rakyat ASEAN.

Seminar diharapkan berlangsung pada bulan Mei bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional dan juga pertemuan para menteri pertahanan ASEAN di Jakarta.

Sumber: Antara