Amerika : China Contohlah Indonesia
RUSSEL-(IDB) : Pakta atau kesepakatan baru antara Indonesia dan Filipina untuk mengakhiri sengketa maritim secara damai diapresiasi Amerika Serikat (AS).
Pihak Washington pun minta agar China yang bersengketa dengan negara-negara ASEAN atas klaim Laut China Selatan bisa mencontoh apa yang dilakukan Indonensia dan Filipina.
Hal itu disampaikan Daniel Russel, diplomat AS untuk Asia Timur. Menurutnya, Presiden AS, Barack Obama mendorong Beijing untuk menahan perilaku mengintimidasi negara-negara lain dalam sengketa Laut China Selatan dan Laut China Timur.
AS minta China dan negara-negara ASEAN yang bersengketa bisa mengelola konflik dengan baik. ”Kami ingin negara-negara itu, termasuk China, untuk mengelola atau menyelesaikan sengketa klaim secara damai, melalui cara diplomatik,” kata Russel, seperti dikutip Philstar, Jumat (27/6/2014).
”Sebagai contoh, Filipina dan Indonesia baru saja melakukannya terkait (sengketa) batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) mereka,” lanjut Russel.
Russel mengatakan, AS dan China merupakan kekuatan yang seimbang. Namun, persaingan strategis tidak ditandai dengan permusuhan. “Tapi persaingan yang adil dan sehat,” katanya.
Seperti diketahui, Indonesia dan Filipina telah membuat kesepakatan untuk mengakhiri sengketa perbatasan laut di wilayah Laut Sulawesi dan Laut Mindanao. Kesepakatan itu terjadi setelah kedua negara bersengketa soal batas ZEE selama 20 tahun.
Zona ekonomi eksklusif adalah batas wilayah laut sebuah negara sejauh 230 mil (370 kilometer) dari pantai sebuah negara. Di wilayah laut sejauh itulah, negara terkait berhak untuk mengeksploitasi ikan dan gas bawah laut dan minyak yang diatur di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut.(mas)
Indonesia Di Konflik LCS
Benarkah Indonesia tidak ada sangkut paut apa pun dengan konflik Laut China Selatan (LCS)? Persoalan yang muncul dari jawaban Joko Widodo (Jokowi) pada debat capres (22/6), hingga detik ini masih menjadi perdebatan.
Secara spesifik, pro-kontra terbagi menjadi dua, apakah Indonesia tidak menjadi bagian dari konflik tersebut dan apakah harus berdiam diri melihat potensi konflik di wilayah ini. Persoalan ini perlu mendapat perhatian karena bisa menjadi indikator untuk mengukur sejauh mana calon pemimpin Indonesia berkomitmen menjaga kedaulatan NKRI dan memahami politik luar negeri.
Pembukaan UUD 1945 sudah secara tegas mengamanatkan: kepentingan nasional Indonesia adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, keselamatan dan kehormatan bangsa, serta ikut secara aktif dalam usaha perdamaian dunia.
Memaham konflik LCS memang tidak terlepas dari ambisi China membangkitkan kejayaan imperium masa lalu mereka. Kekuatan raksasa baru dunia tersebut mematok apa yang disebut China 9 dash line yang meliputi 90% area LCS.
Dalam konflik ini, seperti disampaikan Menlu Marty Natalegawa, Indonesia tidak punya kepentingan langsung karena memang tidak pernah bergesekan secara fisik dengan China seperti ditunjukkan Filipina untuk memperebutkan Scarborough Shoal dan Spratly Islands atau Vietnam untuk dalam sengketa Spratly Islands dan Paracel Islands.
Kepulauan Indonesia pun tidak ada yang masuk dalam klaim tumpang tindih seperti dialami Malaysia dan Brunei Darussalam di Spratly Islands. Bahkan, Kemenlu China sudah menegaskan bahwa Beijing tidak memiliki perselisihan dengan Jakarta.
Namun, kita tidak bisa menutup fakta ada irisan di wilayah ZEE. Persoalannya, diperut bumi di bawah laut ini tersimpan cadangan gas dan minyak terbesar di dunia. Berdasarkan data, di wilayah ini salah satunya terdapat blok gas dan minyak, Blok Natuna D-Alpha, yang menyimpan 500 juta barel. Total potensi gas bahkan diperkirakan mencapai 222 triliun kaki kubik.
Cadangan ini tidak akan habis dieksplorasi 30 tahun ke depan. Apakah China tidak tertarik dengan kue yang demikian menggiurkan? Apakah klaim LCS sebatas romantisme historis, tidak bermuatan politis dan ekonomis.
Fakta yang ada, Negeri Tirai Bambu itu sudah memasang rig pengeboran di kawasan yang diperebutkan dengan Vietnam dan sempat memicu gesekan. Karena itulah, seusai berkunjung ke Beijing, Agustus tahun lalu, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko secara lantang mengatakan, ”Kami adalah negara yang berdaulat, kami akan melindungi wilayah kami dan melakukan apa pun yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan kami.
”Secara konkret, TNI sudah membangun shelter Sukhoi di Lanud Ranai, Natuna dan sudah mengubah doktrinnya dari defensif-aktif menjadi defensif-ofensif. Sejauh ini, memang belum terlihat kasatmata akan pecah perang. Tapi lihatlah laporan IHS Jane, Asia-Pasifik adalah satu-satunya wilayah dunia yang pengeluaran militernya terus tumbuh sejak 2008.
Tentu saja salah satu hotspot-nya adalah kawasan LCS. Menteri Pertahanan AS Leon Panetta bahkan sudah secara gamblang mengisyaratkan negaranya akan menggeser 60% kekuatan militernya ke Asia-Pasifik mulai 2012 hingga 2020.
Kini pangkalan AS sudah tersebar di Pulau Diego Garcia, Christmas, Cocos, Darwin, Guam, Filipina, dan sangat mungkin terus berputar hingga Malaysia, Singapura, Vietnam, hingga Kepulauan Andaman dan Nicobar. Bukankah posisi kita berada di tengahnya?
Adapun China sudah mendapat lampu hijau membangun pangkalan aju di Timor Leste untuk armada lautnya dan sudah menjajaki medan Samudra Hindia di selatan Jawa. Dengan anggaran militer sangat besar dan terus meningkat rata-rata di atas 11%—pada 2014 ini mencapai sekitar USD131.5 miliar— tidak heran negeri tersebut kini mengebut membuat satu destroyer per tiga bulan hingga terwujud 12 unit DDG kelas 052D dan menambah dua kapal induk lagi dalam enam tahun ke depan.
Langkah ini dilakukan sebagai persiapan operasi tempur jarak jauh dan penguatan logistik. Diperkirakan pada 2020, China menjadi raksasa sesungguhnya. Di sinilah Indonesia harus memainkan perannya mewujudkan politik luar negeri bebas aktif untuk menciptakan perdamaian dunia.
Sebagai negara nonblok, sesepuh ASEAN, dan bemper di selatan LCS, Indonesia adalah satu-satunya negara yang bisa mencegah pecahnya perang yang konon bisa menjadi Perang Dunia III. Dengan demikian, presiden ke depan harus bisa juga menjadi pemimpin di level global.
RUSSEL-(IDB) : Pakta atau kesepakatan baru antara Indonesia dan Filipina untuk mengakhiri sengketa maritim secara damai diapresiasi Amerika Serikat (AS).
Pihak Washington pun minta agar China yang bersengketa dengan negara-negara ASEAN atas klaim Laut China Selatan bisa mencontoh apa yang dilakukan Indonensia dan Filipina.
Hal itu disampaikan Daniel Russel, diplomat AS untuk Asia Timur. Menurutnya, Presiden AS, Barack Obama mendorong Beijing untuk menahan perilaku mengintimidasi negara-negara lain dalam sengketa Laut China Selatan dan Laut China Timur.
AS minta China dan negara-negara ASEAN yang bersengketa bisa mengelola konflik dengan baik. ”Kami ingin negara-negara itu, termasuk China, untuk mengelola atau menyelesaikan sengketa klaim secara damai, melalui cara diplomatik,” kata Russel, seperti dikutip Philstar, Jumat (27/6/2014).
”Sebagai contoh, Filipina dan Indonesia baru saja melakukannya terkait (sengketa) batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) mereka,” lanjut Russel.
Russel mengatakan, AS dan China merupakan kekuatan yang seimbang. Namun, persaingan strategis tidak ditandai dengan permusuhan. “Tapi persaingan yang adil dan sehat,” katanya.
Seperti diketahui, Indonesia dan Filipina telah membuat kesepakatan untuk mengakhiri sengketa perbatasan laut di wilayah Laut Sulawesi dan Laut Mindanao. Kesepakatan itu terjadi setelah kedua negara bersengketa soal batas ZEE selama 20 tahun.
Zona ekonomi eksklusif adalah batas wilayah laut sebuah negara sejauh 230 mil (370 kilometer) dari pantai sebuah negara. Di wilayah laut sejauh itulah, negara terkait berhak untuk mengeksploitasi ikan dan gas bawah laut dan minyak yang diatur di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut.(mas)
Indonesia Di Konflik LCS
Benarkah Indonesia tidak ada sangkut paut apa pun dengan konflik Laut China Selatan (LCS)? Persoalan yang muncul dari jawaban Joko Widodo (Jokowi) pada debat capres (22/6), hingga detik ini masih menjadi perdebatan.
Secara spesifik, pro-kontra terbagi menjadi dua, apakah Indonesia tidak menjadi bagian dari konflik tersebut dan apakah harus berdiam diri melihat potensi konflik di wilayah ini. Persoalan ini perlu mendapat perhatian karena bisa menjadi indikator untuk mengukur sejauh mana calon pemimpin Indonesia berkomitmen menjaga kedaulatan NKRI dan memahami politik luar negeri.
Pembukaan UUD 1945 sudah secara tegas mengamanatkan: kepentingan nasional Indonesia adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, keselamatan dan kehormatan bangsa, serta ikut secara aktif dalam usaha perdamaian dunia.
Memaham konflik LCS memang tidak terlepas dari ambisi China membangkitkan kejayaan imperium masa lalu mereka. Kekuatan raksasa baru dunia tersebut mematok apa yang disebut China 9 dash line yang meliputi 90% area LCS.
Dalam konflik ini, seperti disampaikan Menlu Marty Natalegawa, Indonesia tidak punya kepentingan langsung karena memang tidak pernah bergesekan secara fisik dengan China seperti ditunjukkan Filipina untuk memperebutkan Scarborough Shoal dan Spratly Islands atau Vietnam untuk dalam sengketa Spratly Islands dan Paracel Islands.
Kepulauan Indonesia pun tidak ada yang masuk dalam klaim tumpang tindih seperti dialami Malaysia dan Brunei Darussalam di Spratly Islands. Bahkan, Kemenlu China sudah menegaskan bahwa Beijing tidak memiliki perselisihan dengan Jakarta.
Namun, kita tidak bisa menutup fakta ada irisan di wilayah ZEE. Persoalannya, diperut bumi di bawah laut ini tersimpan cadangan gas dan minyak terbesar di dunia. Berdasarkan data, di wilayah ini salah satunya terdapat blok gas dan minyak, Blok Natuna D-Alpha, yang menyimpan 500 juta barel. Total potensi gas bahkan diperkirakan mencapai 222 triliun kaki kubik.
Cadangan ini tidak akan habis dieksplorasi 30 tahun ke depan. Apakah China tidak tertarik dengan kue yang demikian menggiurkan? Apakah klaim LCS sebatas romantisme historis, tidak bermuatan politis dan ekonomis.
Fakta yang ada, Negeri Tirai Bambu itu sudah memasang rig pengeboran di kawasan yang diperebutkan dengan Vietnam dan sempat memicu gesekan. Karena itulah, seusai berkunjung ke Beijing, Agustus tahun lalu, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko secara lantang mengatakan, ”Kami adalah negara yang berdaulat, kami akan melindungi wilayah kami dan melakukan apa pun yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan kami.
”Secara konkret, TNI sudah membangun shelter Sukhoi di Lanud Ranai, Natuna dan sudah mengubah doktrinnya dari defensif-aktif menjadi defensif-ofensif. Sejauh ini, memang belum terlihat kasatmata akan pecah perang. Tapi lihatlah laporan IHS Jane, Asia-Pasifik adalah satu-satunya wilayah dunia yang pengeluaran militernya terus tumbuh sejak 2008.
Tentu saja salah satu hotspot-nya adalah kawasan LCS. Menteri Pertahanan AS Leon Panetta bahkan sudah secara gamblang mengisyaratkan negaranya akan menggeser 60% kekuatan militernya ke Asia-Pasifik mulai 2012 hingga 2020.
Kini pangkalan AS sudah tersebar di Pulau Diego Garcia, Christmas, Cocos, Darwin, Guam, Filipina, dan sangat mungkin terus berputar hingga Malaysia, Singapura, Vietnam, hingga Kepulauan Andaman dan Nicobar. Bukankah posisi kita berada di tengahnya?
Adapun China sudah mendapat lampu hijau membangun pangkalan aju di Timor Leste untuk armada lautnya dan sudah menjajaki medan Samudra Hindia di selatan Jawa. Dengan anggaran militer sangat besar dan terus meningkat rata-rata di atas 11%—pada 2014 ini mencapai sekitar USD131.5 miliar— tidak heran negeri tersebut kini mengebut membuat satu destroyer per tiga bulan hingga terwujud 12 unit DDG kelas 052D dan menambah dua kapal induk lagi dalam enam tahun ke depan.
Langkah ini dilakukan sebagai persiapan operasi tempur jarak jauh dan penguatan logistik. Diperkirakan pada 2020, China menjadi raksasa sesungguhnya. Di sinilah Indonesia harus memainkan perannya mewujudkan politik luar negeri bebas aktif untuk menciptakan perdamaian dunia.
Sebagai negara nonblok, sesepuh ASEAN, dan bemper di selatan LCS, Indonesia adalah satu-satunya negara yang bisa mencegah pecahnya perang yang konon bisa menjadi Perang Dunia III. Dengan demikian, presiden ke depan harus bisa juga menjadi pemimpin di level global.
Sumber : Sindo
"...Sebagai negara nonblok, sesepuh ASEAN, dan bemper di selatan LCS..."
BalasHapusBempernya siapa? Australi?? NKRI BUKAN bempernya bangsa lain! Kok bisa sih punya pikiran kita ini bemper? Kok mau kita jadi bemper? Kita yang kena tabrak tapi bangsa lain selamat duduk nyaman di dalam mobil ber-AC, pake sabuk pengaman, dan pake airbag.
Haduuhhh... otak jongos selalu begitu. Melayani dan melindungi orang bule.
Tolong buat admin kata2 "Bemper" di atas bisa d revisi atau mungkin dihilangkan karena sedikit melukai para pembaca sekaligus warga negara Indonesia yang mungkin tdk rela dengan disamakanny negara ini dengan bemper bagi negara lain,terima kasih sebelumny.
BalasHapusInilah kalau tulisan asal kupas..mohon admin merevisi kata BEMPER ..kalau terdepan sebagai penjaga perdamain boleh.
BalasHapusIndonesia Sebagai negara nonblok, sesepuh ASEAN, dan bukan bemper di selatan LCS tetapi penghubung /penetral sebaiknya Punya kekuatan yang sama dengan yang berseteru. Indonesia tidak akan bisa sebagai penetral kalau kekuatanya dibawah yang berseteru karena tidak bisa memaksa dan sifatnya hanya mengajak dan memfasilitasi. Bisa jadi Indonesia akan jadi sasaran kedua kekuatan yang sedang berseteru. Untuk itu Indonesia tetap harus memperkuat diri dengan senjata Nuklir walau belum tentu digunakan agar tidak menjadi landasan pasukan yang sedang berseteru. Kalau Indonesia lemah akan sangat disepelekan. Lihat Ukraina. dengan mudahnya dua kekuatan besar memecah belah negaranya.
BalasHapusDaripada anak tulisan 'bemper' yang masih bisa direvisi admin, lihatlah point utama permasalahan yang sampai membuat Panglima Moeldoko mengeluarkan pernyataan keras tsb. Maka kita jadi tahu bahwa RRC hanya menunggu waktu saja untuk terus mengekspansi LCS hingga mengancam ZEE RI di kep. Natuna.
BalasHapusIni tidak mudah direvisi.
Kita hendaknya aktif menjaga prdamaian dunia seperti dlm UUD45. karena suatu negara yg aktif memelihara prdamaian akan mnjadi penyelamat dan berkah buat negara lain. Dlm hub.LCS ini hendaknya kita bisa menjadi pemersatu negara yg berkonflik. Jokowi kemukakan debat kmrin krn Indonesia tdk ada kans untuk rebutan wilayah dg China. Tapi Jika ada ya dibuat ramai saja. Hehe. Jadi indonesia bukan untuk bemper tapi tameng bagi mereka yg berseteru.
BalasHapusIndonesia seharusnya memiliki peran yg besar atas konflik LCS . Karena di samping indonesia negara yg besar sebagai penyeimbang kekuatan china. Indonesia sedang mengembangkan industri pertahanan. Jadi sangat mendukung untuk menjual alat pertahanan indonesia..
HapusTolong deh indonesia buat satelit senjata. Yg memakai teknologi laser seperti era Star Warsnya ronald reagen. Kita harus berpikir jauh ke depan. Karena senjata laser ini tidak mungkin ditangkis atau dihindarkan. Dg kcepatan sinar mana mungkin ditangkis. Hayo berpikirlah ke depan. Jgn berkutat pd senjata konfensional saja. Basi
BalasHapusHahaha..
HapusKebanyakan nonton film sinetron laga indosiar lu bro...
Itu maksudnya bempernya asean bro, coz kita kan negara terbesar dalam hal ekonomi dan militer di asean saat ini.
BalasHapusAlvin junior, Itu maksud nya buat bemper asean mas bro. Bukan untuk bule australia.. karena indonesia adalah terbesar di asean. Jadi indonesia di wajibkan menjadi penyeimbang kekuatan tiongkok..
BalasHapus