Pemerintah China Soal Natuna

Kepulauan Natuna, Indonesia

JAKARTA-(IDB) : Wakil Duta Besar Tiongkok untuk RI, Liu Hongyang, menegaskan kembali, bahwa antara Indonesia dan negaranya tidak ada masalah sengketa Pulau Natuna. Pulau yang terletak dekat Riau itu, ujar Liu, memang milik Indonesia.

Demikian ungkap Liu yang ditemui di Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), pada Kamis, 26 Juni 2014. Menurut Liu, hal tersebut telah dijelaskan oleh Pemerintah Tiongkok kepada Indonesia.

“Telah ada kesepakatan antara Menteri Luar Negeri Ali Alatas dengan Menlu Qian Qichen bahwa Natuna memang milik Indonesia. Sementara RI mendukung kedaulatan di Pulau Nansha,” kata dia.

Penjelasan, imbuh Liu, bahkan telah disampaikan secara rinci ke Pemerintah RI.

Tiongkok mengklaim 90 persen wilayah perbatasan Laut Tiongkok Selatan seluas 3,6 juta kilometer persegi. Klaim Tiongkok itu dikenal dengan batas sembilan garis putus-putus (nine dash lines).

Nine dotted line of China

Laman china.org.cn, melansir klaim itu didasari peta kuno armada Laut Tiongkok pada abad kedua sebelum masehi. Isinya mengklaim Tiongkok sebagai penemu Kepulauan Nansha (Spratly).

Peta dikeluarkan Kementrian pendidikan sekolah dasar RRC pada tahun 1938

Walau Indonesia tidak masuk ke dalam kategori negara pengklaim dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan, klaim teritori itu tumpang tindih setidaknya dengan sebagian wilayah perairan timur laut Kepulauan Natuna, Provinsi Riau. Di perairan tersebut, setidaknya ada tiga blok eksplorasi minyak dan gas bumi milik Indonesia.

Menurut pakar hukum laut internasional, Hasjim Djalal, Indonesia telah dua kali berupaya menanyakan hal tersebut kepada Tiongkok secara resmi. Pertama, tahun 1994 silam dengan mengirim utusan diplomatik resmi. Namun, saat itu tidak ada jawaban.

Upaya kedua, dilakukan tahun 1995, ketika Menlu Ali Alatas berkunjung ke Beijing. Saat itu pertanyaan Ali dijawab Menlu Qian, bahwa Tiongkok tidak punya masalah dengan Indonesia.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pun telah mengajukan keberatan soal nine dash lines tersebut ke PBB tahun 2010 silam.

Keluarkan Peta Baru TNI Waspada , Tiongkok Ancam Caplok Natuna

Kepulauan Natuna, Indonesia

Munculnya peta terbaru Republik Rakyat Tiongkok dengan garis putus-putus melintasi wilayah Natuna membuat TNI waspada meski tidak bereaksi keras. Mabes TNI menyatakan telah meminta klarifikasi kepada kedutaan Tiongkok karena hal tersebut berkaitan dengan persoalan perbatasan dan sengketa laut Tiongkok Selatan.

Kapuspen TNI Mayjen Mochamad Fuad Basya menjelaskan, Panglima TNI telah bertemu dengan Kuasa Usaha Kedubes Tiongkok untuk membicarakan persoalan garis putus-putus kesepuluh di peta negara tersebut.

Hasilnya, Tiongkok memang mengakui jika mereka memperbaharui peta. Pembaruan itu tampak dari makin luasnya cakupan garis putus-putus yang direncanakan se bagai wilayah baru Tiongkok. Garis tersebut melintasi wilayah ke pulauan Natuna.

”Namun, Kuasa Usaha Tiongkok menyatakan jika mereka tidak punya klaim terhadap wilayah Indonesia,” terang Fuad kemarin.

Pihak Tiongkok menjelaskan jika peta tersebut merupakan peta sementara dan bukan sebagai klaim wilayah. Kalaupun nanti ada permasalahan di kemudian hari, maka yang akan bertindak kali pertama adalah Kementerian Luar Negeri.

Sampai saat ini, lanjutnya, tidak ada permasalahan perbatasan antara Tiongkok dengan Indonesia meski peta terbaru menunjukkan jika Tiongkok ingin mendominasi Laut Tiongkok Selatan. ”Sampai saat ini tidak ada kapal-kapal Tiongkok yang mendekat ke Natuna,” lanjutnya.

Batas antara Tiongkok dengan Indonesia juga masih cukup jauh. Meski begitu, Mabes TNI sudah menyiapkan segala kemung kinan jika Tiongkok memperluas cakupan wilayahnya di Laut Tiongkok Selatan.

Seluruh lanal di sekitar kawasan Natuna dalam kondisi aktif. Namun, TNI hanya akan bereaksi jika ada keputusan pemerintah. Selebihnya, TNI tetap mengawasi perbatasan Indonesia di Natuna dengan patroli-patroli laut. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan jika pihaknya sedang memperkuat armada di kawasan Natuna.

”Kalau persoalan Laut Tiong kok Selatan meluas, yang paling potensial terkena imbas itu kepulauan Natuna,” ujarnya saat menjelaskan perkem bangan rencana pembangunan Lanal Tanjung Datu baru-baru ini.

Sumber : Vivanews