Perampingan Postur TNI

JKGR-(IDB) : Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, menilai keputusan Presiden SBY memilih Jenderal TNI Moeldoko sudah tepat. Moeldoko dinilai salah satu jenderal yang netral, sehingga pilihan Presiden ini penting di tengah tahun politik yang krusial.

Priyo meminta jika Moeldoko sudah resmi menjadi Panglima TNI, langkah pertama yang harus dia lakukan adalah pengurangan jumlah prajurit TNI, agar tidak membengkak. Jumlah prajurit yang terlalu banyak, tidak sesuai lagi dengan era saat ini. “Kita perlu postur TNI yang efisien,” kata Priyo di Jakarta, Kamis 1 Agustus 2013.

Saat ini saja, kata Priyo, jumlah prajurit sudah hampir 500 ribu, padahal tidak lagi dibutuhkan jumlah prajurit yang membengkak, tapi efektifitas individu. “Pengurangannya jangan dipangkas atau pensiun dini, tetapi pada sistem perekrutan saja,” ujar dia.

Selain pengurangan jumlah personel TNI, kata Priyo, Moeldoko juga harus mengganti peralatan perang yang lebih modern. Sebab, peralatan perang saat ini sudah sangat tertinggal dengan negara lain. “Jadi, ke depan perlu ada pemikiran dramatis untuk menata sistem angkatan bersenjata kita,” ujar dia.

Sempurnakan TNI AL

 
Sementara Anggota Komisi I Bidang Luar Negeri dan Pertahanan, Susaningtyas Kertopati, berharap Jenderal TNI Moeldoko, meski berasal dari Angkatan Darat, harus bisa memahami dan menyempurnakan Angkatan Laut dan Angkatan Udara saat menjadi Panglima TNI.

Untuk Angkatan Laut, saat ini harus menjaga 17.499 pulau yang dimiliki Indonesia, sementara dari jumlah itu, 92 pulau berada di wilayah paling luar dan 12 pulau di antaranya merupakan pulau-pulau strategis yang tersebar di sepanjang perbatasan dengan negara tetangga, serta digunakan sebagai titik batas terluar dari pengukuran batas wilayah NKRI.

“Terkait dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara, kedudukan pulau terluar merupakan beranda Nusantara yang harus terus dipantau dan diawasi,” kata Susaning.

Selain menjaga pulau-pulau itu, TNI AL juga harus bisa menjalankan tugas-tugas militer matra laut. Serta, berupaya melakukan langkah-langkah proaktif lainnya demi meningkatkan ketahanan nasional di wilayah atau kawasan perbatasan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai upaya menjadikan kawasan perbatasan negara sebagai halaman depan.

Untuk itu, pemenuhan alat sistem pertahanan (alutsista) harus teranggarkan dengan baik dan dengan tata cara yang dapat diterima pihak manapun. Hal ini, agar TNI AL mampu menghadapi tantangan perkembangan ancaman keamanan laut dalam bentuk apapun. Saat ini alutsista yang ada belum memadai untuk mengawal Zona Ekonomi Ekslusif dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), terutama dalam atasi penjarahan ikan, logging, dan perompakan.

Sumber : JKGR