JAKARTA-(IDB) : Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto mengatakan
Indonesia harus memprioritaskan pembangunan alat utama sistem
persenjataan (alutsista) agar disegani negara lain.
"Indonesia memiliki potensi untuk membangun alutsista, paling tidak memenuhi standar minimal essential force, asalkan ada kemauan politik yang kuat," kata Endriartono di hadapan sekitar seratus mahasiswa peserta Program Pembinaan Sumber Daya Manusia Strategis (PPSDMS) di Depok, Jawa Barat, Kamis (15/11).
Endriartono menjadi pembicara utama pada pelatihan PPSDMS yang diikuti mahasiswa perguruan tinggi negeri dari Jakarta, Depok dan Bogor atas undangan pimpinan lembaga tersebut.
Ia menjelaskan, Indonesia adalah negara besar dengan penduduk sekitar 243 juta jiwa, memiliki sekitar 17.000 pulau besar dan kecil dari Sabang sampai Merauke serta wilayah laut terpanjang di dunia. "Namun Indonesia sering dilecehkan oleh negara-negara lain, termasuk oleh negara tetangga," katanya.
Endriartono yang menduduki jabatan sebagai Panglima TNI pada 2002-2006 ini menjelaskan, ketika terjadi Tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004, ia memerintahkan untuk mengerahkan tank Scorpion milik TNI ke lokasi bencana.
Menurut dia, pengerahan tank Scorpion produksi Inggris ke lokasi bencana untuk memberikan bantuan kepada korban hidup yang terisolasi. "Namun hal ini dilarang Inggris dengan alasan melanggar kontrak kerja sama," katanya.
Endriartono kemudian memerintahkan PT Pindad untuk memproduksi panser yang bisa dioperasikan di lokasi bencana. Dia memberikan tenggat waktu hanya tiga bulan. "Dalam kondisi terdesak PT Pindad mampu merealisasikannya, meskipun hasilnya masih seadanya. Panser tersebut dibuat dengan bahan baku antara lain dari sasis produksi Jepang," katanya.
Endriartono menilai, jika hanya dalam waktu tiga bulan PT Pindad mampu memproduksi panser meskipun masih sekadarnya, maka jika diberi waktu lebih lama tentu bisa memproduksi panser yang lebih baik. Ia kemudian memerintahkan lagi PT Pindad untuk memproduksi panser yang baik tanpa batasan waktu.
"Hasilnya PT Pindad mampu memproduksi panser Anna, yang kemudian diminati oleh sejumlah negara," katanya.
Bahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengakui panser Anoa produksi PT Pindad memenuhi persyaratan untuk operasional PBB. Endriartono menambahkan, demikian juga untuk senjata serbu, semula PT Pindad memproduksi senjata jenis SP1 yang digunakan ketika perang melawan Fretilin di Timor-Timur.
"Setelah diketahui banyak kelemahan, PT Pindad memperbaikinya dengan memproduksi senjata jenis SS1 dan kemudian SS2, yang memiliki tingkat akurasi sangat tinggi," katanya.
Endriartono menegaskan, dari pengalaman-pengalaman tersebut, sesungguhnya mampu memproduksi alutsista secara mandiri, paling tidak untuk memenuhi standar minimal "essensial force". Jika Indonesia memprioritaskan pembangunan alutsista, menurut dia, maka disegani negara lain.
"Indonesia memiliki potensi untuk membangun alutsista, paling tidak memenuhi standar minimal essential force, asalkan ada kemauan politik yang kuat," kata Endriartono di hadapan sekitar seratus mahasiswa peserta Program Pembinaan Sumber Daya Manusia Strategis (PPSDMS) di Depok, Jawa Barat, Kamis (15/11).
Endriartono menjadi pembicara utama pada pelatihan PPSDMS yang diikuti mahasiswa perguruan tinggi negeri dari Jakarta, Depok dan Bogor atas undangan pimpinan lembaga tersebut.
Ia menjelaskan, Indonesia adalah negara besar dengan penduduk sekitar 243 juta jiwa, memiliki sekitar 17.000 pulau besar dan kecil dari Sabang sampai Merauke serta wilayah laut terpanjang di dunia. "Namun Indonesia sering dilecehkan oleh negara-negara lain, termasuk oleh negara tetangga," katanya.
Endriartono yang menduduki jabatan sebagai Panglima TNI pada 2002-2006 ini menjelaskan, ketika terjadi Tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004, ia memerintahkan untuk mengerahkan tank Scorpion milik TNI ke lokasi bencana.
Menurut dia, pengerahan tank Scorpion produksi Inggris ke lokasi bencana untuk memberikan bantuan kepada korban hidup yang terisolasi. "Namun hal ini dilarang Inggris dengan alasan melanggar kontrak kerja sama," katanya.
Endriartono kemudian memerintahkan PT Pindad untuk memproduksi panser yang bisa dioperasikan di lokasi bencana. Dia memberikan tenggat waktu hanya tiga bulan. "Dalam kondisi terdesak PT Pindad mampu merealisasikannya, meskipun hasilnya masih seadanya. Panser tersebut dibuat dengan bahan baku antara lain dari sasis produksi Jepang," katanya.
Endriartono menilai, jika hanya dalam waktu tiga bulan PT Pindad mampu memproduksi panser meskipun masih sekadarnya, maka jika diberi waktu lebih lama tentu bisa memproduksi panser yang lebih baik. Ia kemudian memerintahkan lagi PT Pindad untuk memproduksi panser yang baik tanpa batasan waktu.
"Hasilnya PT Pindad mampu memproduksi panser Anna, yang kemudian diminati oleh sejumlah negara," katanya.
Bahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengakui panser Anoa produksi PT Pindad memenuhi persyaratan untuk operasional PBB. Endriartono menambahkan, demikian juga untuk senjata serbu, semula PT Pindad memproduksi senjata jenis SP1 yang digunakan ketika perang melawan Fretilin di Timor-Timur.
"Setelah diketahui banyak kelemahan, PT Pindad memperbaikinya dengan memproduksi senjata jenis SS1 dan kemudian SS2, yang memiliki tingkat akurasi sangat tinggi," katanya.
Endriartono menegaskan, dari pengalaman-pengalaman tersebut, sesungguhnya mampu memproduksi alutsista secara mandiri, paling tidak untuk memenuhi standar minimal "essensial force". Jika Indonesia memprioritaskan pembangunan alutsista, menurut dia, maka disegani negara lain.
Sumber : Metrotvnews
Lebih dari 100 ribu warga Amerika Serikat mengirim petisi ke Gedung Putih meminta negara bagian tempat tinggal mereka memisahkan diri dari AS.
BalasHapusMereka menyampaikan petisi itu ke situs internet 'We the People' yang dikelola Gedung Putih setelah terpilihnya kembali Presiden Barack Obama dalam pemilihan Selasa 6 November pekan lalu.
Totalnya tercatat 20 petisi yang masuk dan salah satunya adalah dari negara bagian Texas, yang ditandatangani oleh 25.000 warga. Jumlah penandatangan itu mencapai batas ambang yang menurut Gedung Putih akan mendapat tanggapan.
Sebagian besar dari 20 negara yang mengajukan petisi itu memilih calon dari Partai Republik, Mitt Romney, dalam pemilihan presiden tersebut.
Hasil pemilihan di Negara Bagian Texas, misalnya, memilih Romney dengan selisih 15% dibanding dengan suara untuk Obama.
Banyak yang mengutip preambul Pernyataan Kemerdekaan Amerika dari Inggris, yang menurut pendiri negara sebagai hak mereka untuk menghentikan keterkaitan politik dan membentuk negara baru.
Namun petisi dari Negara Bagian Texas juga mengeluhkan terjadinya pelanggaran terang-terangan atas hak-hak warga Amerika Serikat.
Petisi itu menyebut Otoritas Keamanan Transportasi dengan menuduh para stafnya melakukan pemeriksaan yang mengganggu di bandara-bandara.
Konstitusi Amerika Serikat tidak mencakup ketentuan bagi negara bagian untuk memisahkan diri dan hingga kini Gedung Putih belum memberikan tanggapan.
Upaya pemisahan negara bagian pada pertengahan tahun 1800-an memicu perang saudara di Amerika Serikat.
MARI KITA GENCARKAN RENCANA AKBAR AKSI SEPARATISME WARGA AMERIKA SERIKAT INI SEBAGAI AKSI BALASAN TERHADAP APA YANG TELAH MEREKA PERBUAT ATAS BERGOLAKNYA ACEH PADA WUJUD GERAKAN GAM, REPUBLIK MALUKU SELATAN, ORGANISASI PAPUA MERDEKA, DAN LEPASNYA TIMOR LESTE DARI PANGKUAN NKRI. MARI KITA TINGKATKAN DAN DUKUNG AKSI SEPARATISME WARGA AMERIKA SERIKAT INI !!!!!!!!!
BalasHapusBlog payah....topiknya apa commentnya apa...nggak nyambung....gmn ni admin?
BalasHapusMakanya hargai creatifitas para peneliti kita jgn sudah di ambil org baru koar2 sebuah alat yang di kembangkan ya ga lantas langsung bgs lah,oleh sebb itu cintai produk dlm negri trutma yg sdh bsa d buat d kita suatu produk ada cacat atau kekurangan ya sebuah PT taunya ya dari user lah selaku pengguna makanya ada yg di sebut versi supaya pembuat bsa mengkoreksi.Berdikari berdiri di ata kaki sendiri itu kata bung karno,dan itu yg d sbt ngara mrdeka,bebas lepas tdk didikte ataw d bwh tkanan adikuasa.negara mereka besar dan berkembang ya karna mereka menghargai hasil2 creatifitas warga negaranya
BalasHapusndak usah banyak koment....beli...kita butuh bukti...bukan omongan tok pak menteri
BalasHapus