JAKARTA-(IDB) : Safari Ramadan rapat kabinet hari ini berlangsung di Markas Besar TNI. Hal yang menjadi bahasan adalah soal pertahanan negara termasuk pengadaan alat utama sistem persenjataan TNI.
"Agenda pembahasan program strategis di bidang pertahanan dan pengadaan alutsista TNI," kata Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, Kamis (9/8/2012).
Menurut jadwal, rapat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, dimulai pada pukul 13.30 WIB dan diikuti petinggi TNI AU, AD, AL. Berbeda dengan sebelumnya, usai rapat akan dilanjutkan dengan sesi berbuka puasa bersama dengan jajaran TNI.
Presiden SBY semenjak periode pertama pemerintahannya, terus menggiatkan peningkatan postur dan kemampuan TNI-Polri. Baik dengan perbaikan pendapatan, menata sistem kepangkatan, reformasi internal dan peremajaan alutsista.
Untuk membiayai itu semua, maka anggaran pertahanan RI di dalam APBN dari tahun ke tahan adalah salah satu yang terbesar. Maklum saja sejak bergulirnya reformasi, faktor pertahanan seolah bukan prioritas sehingga peralatan yang TNI miliki sampai jauh tertinggal dibanding angkatan bersenjata di negara tetangga.
"Indonesia tidak ingin memacu perlombaan senjata di kawasan, tapi memenuhi kebutuhan buat mempertahankan kedaulatan bangsa," kata Presiden SBY pada peringatan HUT TNI tahun lalu.
Kebijakan RI untuk pengadaan alutsista mengutamakan produk industri strategis dalam negeri. Hanya untuk alutsista yang belum dapat dibuat dari dalam negeri, maka akan dibeli dari luar negeri.
Pengadaan dari luar negeri ini juga sebisanya melibatkan industri strategi dalam negeri agar terjadi alih teknologi. Di samping itu tidak diikuti aneka persyaratan politik seperti masa lalu.
Di dalam pengadaan alutsista dari luar negeri, ada isu yang sempat jadi polemik. Di antaranya adalah hibah pesawat tempur F-16 dari AS, pesawat angkut Hercules C-130 dari Australia dan rencana pembelian kapal perang sergap dari Brunei serta tank berat Leopard dari Jerman.
Sesuai dengan agendanya, rapat juga dihadiri para menteri yang ada kaitan dengan pertahanan dan pengadaan alutsista. Seperti dari jajaran Polhukam, Mendikbud M. Nuh, Kepala Bappenas Armida dan Menteri BUMN Dahlan Iskan.
"Agenda pembahasan program strategis di bidang pertahanan dan pengadaan alutsista TNI," kata Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, Kamis (9/8/2012).
Menurut jadwal, rapat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, dimulai pada pukul 13.30 WIB dan diikuti petinggi TNI AU, AD, AL. Berbeda dengan sebelumnya, usai rapat akan dilanjutkan dengan sesi berbuka puasa bersama dengan jajaran TNI.
Presiden SBY semenjak periode pertama pemerintahannya, terus menggiatkan peningkatan postur dan kemampuan TNI-Polri. Baik dengan perbaikan pendapatan, menata sistem kepangkatan, reformasi internal dan peremajaan alutsista.
Untuk membiayai itu semua, maka anggaran pertahanan RI di dalam APBN dari tahun ke tahan adalah salah satu yang terbesar. Maklum saja sejak bergulirnya reformasi, faktor pertahanan seolah bukan prioritas sehingga peralatan yang TNI miliki sampai jauh tertinggal dibanding angkatan bersenjata di negara tetangga.
"Indonesia tidak ingin memacu perlombaan senjata di kawasan, tapi memenuhi kebutuhan buat mempertahankan kedaulatan bangsa," kata Presiden SBY pada peringatan HUT TNI tahun lalu.
Kebijakan RI untuk pengadaan alutsista mengutamakan produk industri strategis dalam negeri. Hanya untuk alutsista yang belum dapat dibuat dari dalam negeri, maka akan dibeli dari luar negeri.
Pengadaan dari luar negeri ini juga sebisanya melibatkan industri strategi dalam negeri agar terjadi alih teknologi. Di samping itu tidak diikuti aneka persyaratan politik seperti masa lalu.
Di dalam pengadaan alutsista dari luar negeri, ada isu yang sempat jadi polemik. Di antaranya adalah hibah pesawat tempur F-16 dari AS, pesawat angkut Hercules C-130 dari Australia dan rencana pembelian kapal perang sergap dari Brunei serta tank berat Leopard dari Jerman.
Sesuai dengan agendanya, rapat juga dihadiri para menteri yang ada kaitan dengan pertahanan dan pengadaan alutsista. Seperti dari jajaran Polhukam, Mendikbud M. Nuh, Kepala Bappenas Armida dan Menteri BUMN Dahlan Iskan.
Sumber : Detik
0 komentar:
Posting Komentar