JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro meresmikan Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (PPKP) sebagai perpanjangan tangan pelaksanaan tugas Kementerian Pertahanan di daerah-daerah. Peresmian PPKP dilaksanakan di Aula Bhineka Tunggal Ika Kantor Kemhan, Jakarta, Rabu (18/7).
Menhan mengatakan pembentukan Desk PPKP merupakan salah satu upaya pemerintah mengelola pertahanan negara agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan di daerah tetap berjalan sesuai tugas dan fungsinya.
"Penyelenggaraan pertahanan negara jadi salah satu fungsi pemerintahan yang disiapkan sejak dini dan dilakukan secara nasional untuk menjamin terdukungnya kepentingan nasional," kata Purnomo. Menurut UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, penyelenggaraan pertahanan negara disusun melalui pemberdayaan segenap sumber daya nasional untuk ditransformasikan menjadi kekuatan pertahanan negara.
Sejalan dengan semangat reformasi, TNI mengadopsi paradigma baru. "Yaitu TNI harus bebas atau steril dari politik praktis, profesional, kuat dan modern, tunduk pada hukum dan hak asasi manusia," kata Purnomo. Sebagai kepanjangan tangan, PPKP Daerah berdiri di hampir seluuruh provinsi.
Selain peresmian mulai beroperasi Desk PPKP, Menhan juga menyerahkan lampu hemat energi tenaga matahari yang akan didistribusikan kepada Pos Pengamanan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT dan Pos Pengamanan Terbatas (Pamtas) Darat yang berada di sepanjang perbatasan darat maupun laut Indonesia.
Pada kesempatan itu, Menhan Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Pembuatan Penjernih Air di Daerah Perbatasan.
Menhan mengatakan pembentukan Desk PPKP merupakan salah satu upaya pemerintah mengelola pertahanan negara agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan di daerah tetap berjalan sesuai tugas dan fungsinya.
"Penyelenggaraan pertahanan negara jadi salah satu fungsi pemerintahan yang disiapkan sejak dini dan dilakukan secara nasional untuk menjamin terdukungnya kepentingan nasional," kata Purnomo. Menurut UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, penyelenggaraan pertahanan negara disusun melalui pemberdayaan segenap sumber daya nasional untuk ditransformasikan menjadi kekuatan pertahanan negara.
Sejalan dengan semangat reformasi, TNI mengadopsi paradigma baru. "Yaitu TNI harus bebas atau steril dari politik praktis, profesional, kuat dan modern, tunduk pada hukum dan hak asasi manusia," kata Purnomo. Sebagai kepanjangan tangan, PPKP Daerah berdiri di hampir seluuruh provinsi.
Selain peresmian mulai beroperasi Desk PPKP, Menhan juga menyerahkan lampu hemat energi tenaga matahari yang akan didistribusikan kepada Pos Pengamanan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT dan Pos Pengamanan Terbatas (Pamtas) Darat yang berada di sepanjang perbatasan darat maupun laut Indonesia.
Pada kesempatan itu, Menhan Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Pembuatan Penjernih Air di Daerah Perbatasan.
Sumber : Jurnas
saran kami sebagai patriot bangsa yang berfalsafah pada leluhur kami yakni Pemimpin besar revolusi Presiden Soekarno, Jendral Besar Soedirman, dan Panglima Palagan Surabaya Bung Tomo, serta Mahapatih Gajah Mada bahwa komitmen terhadap "SUMPAH AMUKTI PALAPA" HARUS TETAP DIJALANKAN AGAR AUSTRALIA TIDAK BERANDAL DAN PREMAN SEPERTI TAHUN 1945 DENGAN MEMBANTU INGGRIS MEMBOMBARDIR SURABAYA. MAKA KAMI PUTUSKAN SEBAGAI PENGEMBAN AMANAT DARI LELUHUR KAMI BAHWA "SUMPAH AMUKTI PALAPA" AKAN TETAP DILAKSANAKAN SECARA MURNI DAN KONSEKUEN HINGGA AUSTRALIA KEMBALI KEPANGKUAN IBU PERTIWI "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BalasHapusAUSTRALIA ADALAH BAGIAN INTEGRAL DARI NUSANTARA !!!
coba aja serbu australia....
BalasHapus