Pidato Kenegaraan Presiden RI 2014 (3)

Presiden SBY : Tidak Semenitpun Saya Tergoda Langgar Sumpah Jabatan

JAKARTA-(IDB) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku memiliki seribu perasaan yang sulit ia lukiskan, saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Kemerdekaan RI Tahun 2014, pada sidang bersama DPR-RI dan DPD RI, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8) pagi.

“Sudah dapat dipastikan, inilah terakhir kalinya saya berpidato di tempat yang terhormat ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Walaupun ini adalah pidato yang ke-10, perasaan saya sebenarnya sama dengan sewaktu pertama kali berdiri disini tahun 2005 : penuh semangat dan tekad, untuk berbuat yang terbaik dan memberikan segalanya kepada bangsa dan Negara,” kata Presiden SBY dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua DPR-RI Marzuki Alie itu.

Presiden SBY yang didampingi Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono mengemukakan, dalam 10 tahun terakhir, ia telah mencoba mendedikasikan seluruh jiwa dan raga untuk Indonesia. Terlepas dari berbagai cobaan, krisis dan tantangan yang dialaminya, menurut SBY, tidak pernah ada satu menitpun ia merasa pesimis terhadap masa depan Indonesia. Dan tidak pernah satu menitpun, ia merasa tergoda untuk melanggar sumpah jabatan dan amanah rakyat kepada saya sebagai Presiden.

“Tanggung jawab saya pada akhirnya bukanlah kepada partai politik, bukanlah kepada parlemen atau pemerintah atau suatu kelompok, namun kepada Republik, kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya, kepada sejarah, dan tentu-nya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,” tegas SBY.

Minta Maaf

SBY mengemukakan, merupakan kehormatan besar bagi dirinya yang merupakan anak orang biasa, anak biasa dari Pacitan, kemudian menjadi tentara, menteri, dan kemudian dipilih sejarah untuk memimpin bangsa Indonesia, menjadi Presiden Indonesia.

“Menjadi Presiden dalam landskap politik dimana semua pemimpin mempunyai mandat sendiri, dalam demokrasi 240 juta, adalah suatu proses belajar yang tidak akan pernah ada habisnya,” kata SBY.

Menurut SBY, tentunya dalam 10 tahun memimpin Indonesia, ia banyak membuat kesalahan dan kekhilafan, dalam melaksanakan tugas. “Dari lubuk hati yang terdalam, saya meminta maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan itu.  Meskipun saya ingin selalu berbuat yang terbaik, tetaplah saya manusia biasa,” kata SBY yang disambut tepuk tangan peserta sidang dan undangan yang hadir dalam sidang bersama DPR RI – DPD RI itu.

Dalam kesempatan itu, SBY berjanji untuk membantu siapapun yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2014 – 2019, jika hal itu dikehendaki. “Ini adalah kewajiban moral saya sebagai mantan Presiden nantinya, dan sebagai warga negara yang ingin terus berbakti kepada negaranya,” terangnya.

Melalui mimbar itu pula, SBY mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih yang nanti akan disahkan oleh Mahkamah Konstitusi.

“Tahun depan, Presiden kita yang baru akan memberikan pidato kenegaraannya di mimbar ini. Saya mengajak segenap bangsa Indonesia, marilah kita bersama-sama mendengarkannya, dan mendukung beliau untuk kebaikan dan kemajuan negeri ini,” seru Kepala Negara.

SBY menegaskan, ia juga mempunyai mimpi dan harapan yang indah, yaitu terbangunnya budaya politik yang luhur, dimana para pemimpin Indonesia saling bahu membahu, saling membantu, dan saling mengingatkan demi masa depan Indonesia. “Saya yakin itulah yang didambakan oleh rakyat Indonesia, dan itulah yang harus kita berikan dengan ikhlas kepada mereka,” pungkasnya.

Penyampaian Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Kemerdekaan RI Tahun 2014 itu dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono dan Ibu Herawati Boediono, mantan Presiden BJ Habibie, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Sidarto Danusubroto, para pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, para duta besar negara sahabat, dan para tauladan dari seluruh tanah air.

Inilah Prestasi Positif Pembangunan Indonesia Dalam Sepuluh Tahun Terakhir

Saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Kemerdekaan RI Tahun 2014, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8) pagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan beberapa perkembangan positif yang dicapai bangsa Indonesia dalam satu dekade terakhir.

Pertama, kata Presiden SBY, kita dapat menjaga stabilitas dan kondisi makro-ekonomi yang relatif baik, walaupun bangsa kita terus diterpa cobaan, apakah itu dalam bentuk bencana alam maupun krisis moneter global utamanya pada tahun 2008.

Kedua, Indonesia terus mencetak pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Pada periode tahun 2009-2013, secara rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,9 persen. “Ini jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, Eropa dan Jepang pada kurun waktu yang sama,” kata Presiden SBY.

Sementara di semester pertama tahun 2014 ini, menurut Presiden SBY, ekonomi kita memang

mengalami perlambatan menjadi sekitar 5,2 persen. Sungguhpun demikian, diantara negara-negara G-20, Indonesia  tetap menempati posisi pertumbuhan tertinggi setelah Tiongkok.

Presiden menegaskan, kemampuan kita untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi sangat penting, mengingat dewasa ini cukup banyak negara-negara emerging ekonomi lainnya yang pertumbuhan ekonominya menurun, bahkan sebagian menurun cukup tajam.

Ketiga, lanjut Presiden SBY, utang negara juga kini telah berada dalam situasi yang jauh lebih aman. Ia menyebutkan, di puncak krisis moneter tahun 1998, rasio utang kita terhadap PDB adalah 85 persen, yang artinya utang Indonesia hampir sama besarnya dengan penghasilan bangsa.

Dengan susah payah, kata Presiden, akhirnya Indonesia berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB kita menjadi sekitar 23 persen. “Sekali lagi, ini bukanlah capaian yang boleh diabaikan. Mari kita bandingkan dengan rasio utang terhadap PDB negara-negara maju yang terus tinggi, Jepang 227,2 persen, Amerika Serikat 101,5 persen, atau Jerman 78,4 persen. Dalam hal ini, rasio utang terhadap PDB Indonesia adalah yang terendah diantara negara-negara G-20,” jelas SBY.

Presiden juga menyebutkan, Indonesia juga telah melunasi utang kita kepada IMF, dan melakukannya 4 tahun lebih awal dari jadwal yang telah disepakati. Presiden mengaku akan selalu mengingat momen, ketika menerima ManagingDirector IMF di kantornya, dan waktu itu, justru Indonesia-lah yang balik memberikan masukan bagaimana cara mereformasi IMF.

“Indonesia tidak lagi menjadi pasien IMF, yang semua kebijakan dan perencanaan ekonominya harus didikte oleh IMF,” tegas Presiden SBY.

Keempat, kita juga telah berhasil mencetak sejumlah prestasi ekonomi. Anggaran pembangunan kini mencapai Rp1.842,5 triliun, tertinggi dalam sejarah Indonesia. Sementara cadangan devisa Indonesia saat ini telah mencapai 110,5 miliar dollar AS, setelah sebelumnya pernah mencapai 124,6 miliar dolar AS yang juga tertinggi dalam sejarah.

Adapun volume perdagangan Indonesia dalam 10 tahun terakhir mencapai sekitar 400 miliar dollar AS, tertinggi dalam sejarah. Nilai investasi baik dari luar negeri maupun dalam negeri dalam 10 tahun terakhir mencapai Rp2.296,6 triliun, juga tertinggi dalam sejarah. Sementara itu, dalam waktu 9 tahun, pendapatan per kapita rakyat Indonesia meningkat hampir tiga setengah kali lipat dari sekitar Rp10,5 juta tahun 2004 menjadi sekitar Rp36,6 juta pada tahun 2013.

“Kita juga patut bersyukur karena faktanya, di tengah gejolak dan krisis ekonomi global yang sering terjadi, tidak banyak bangsa di dunia yang bisa melakukan hal ini,” sebut SBY.

Kelima, lanjut Presiden SBY, Indonesia telah menjadi anggota G-20. Ini menandakan bahwa posisi Indonesia dalam peta ekonomi dunia sudah jauh berubah.  Ia menyebutkan, G-20 di abad ke-21 telah menjadi forum utama untuk melakukan kerja sama ekonomi internasional.  Dalam forum itu, kini Indonesia  berdiri sejajar dan duduk setara dengan negara-negara maju dan ekonomi besar lainnya.

“Pendek kata, Indonesia telah menjadi salah satu pemain inti dalam ekonomi internasional.  Kita tidak punya alasan menjadi bangsa yang rendah diri, yang gemar menyalahkan dunia atas segala per-masalahan yang terjadi.  Kita harus meyakini bahwa Indonesia di abad ke-21 adalah bagian dari solusi dunia,” kata Presiden SBY.

Atas capaian-capaian itu, Presiden SBY mengingatkan, kita tidak boleh berpuas diri dan takabur melihat semua ini. Ia menyebutkan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi bangsa kita masih banyak. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mengubah nasib puluhan juta rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah atau di sekitar garis kemiskinan, ke arah yang lebih sejahtera.

Penyampaian Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Kemerdekaan RI Tahun 2014 itu dihadiri oleh Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono dan Ibu Herawati Boediono, mantan Presiden BJ Habibie, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Sidarto Danusubroto, para pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, para duta besar negara sahabat, dan para tauladan dari seluruh tanah air.

Sumber : Setkab

Pidato Kenegaraan Presiden RI 2014 (2)

JAKARTA-(IDB) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, kalau di masa lalu, politik pernah menjadi panglima, dan kemudian ekonomi menjadi panglima, maka dalam era reformasi, hukumlah yang kita jadikan panglima.

“Ini berarti tidak ada satupun warga negara Indonesia yang berada di luar jangkauan hukum atau di atas hukum. Ini juga berarti tidak ada satupun kelompok masyarakat kita yang berhak main hakim sendiri atau memaksakan pendapatnya pada pihak lain,” kata Presiden SBY saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Kemerdekaan RI Tahun 2014, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8) pagi.

Menurut Presiden, penegakan hukum adalah kunci dari upaya pemberantasan korupsi yang menjadi musuh reformasi dan juga merugikan kepentingan rakyat. Karena itu, kata SBY, kini korupsi telah kita perlakukan sebagai kejahatan luar biasa, yang penanganannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula.

“Berulang kali saya tegaskan, tidak ada yang kebal hukum di negeri ini, dan tidak ada tebang pilih kepada mereka yang melakukan tindak pidana korupsi,” tegas SBY.

Dalam kesempatan itu, Presden SBY menyampaikan, bahwa pada periode 2004 – 2012, ia telah menandatangani 176 izin pemeriksaan bagi kepala daerah dan pejabat yang dicurigai melakukan kasus korupsi dan tindak pidana lainnya, tanpa sedikitpun melihat apa jabatannya, apa  partai politiknya, dan siapa koneksinya.

Selain itu, pada periode 2004 – 2014, terdapat 277 pejabat negara, baik pusat maupun daerah, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, yang ditangani KPK terkait dengan tindak pidana korupsi, tidak termasuk perkara yang ditangani oleh Polri dan Kejaksaan.

Menurut Presiden SBY, di satu sisi, hal ini mencerminkan gejala buruk bahwa korupsi tetap menjadi tantangan utama dalam kehidupan bernegara kita. Namun di lain sisi, hal itu membuktikan bahwa hukum kita mampu menjerat siapapun yang melakukan pelanggaran tanpa pandang bulu.

“Inilah yang membuat saya optimis bahwa upaya pemberantasan korupsi — jika terus dilaksanakan secara konsisten – akan dapat melahirkan  Pemerintahan yang jauh lebih bersih di masa depan,” papar SBY.

Karena itulah, menurut Presiden, Pemerintah terus mendukung dan memberikan ruang gerak yang luas bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi. Presiden juga memberikan apresiasi kepada KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan lembaga peradilan yang telah bekerja bersama-sama melakukan penegakan hukum, walaupun diakui bahwa hal itu tidak selalu mudah dilaksanakan di lapangan

Presiden menyampaikan, bahwa pemerintah juga giat melakukan pemberantasan mafia peradilan. Tahun 2009 sampai 2011, misalnya, pemerintah telah membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, yang bertugas mencegah agar jangan sampai hukum diperjualbelikan layaknya suatu komoditi untuk memperkaya oknum-oknum penegak hukum dan pemerintah, dan untuk pula melindungi pelaku kejahatan.

Selain itu, lanjut SBY, bersama DPR-RI, pemerintah juga telah melahirkan Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2011 yang bertujuan memberi bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu menyewa pengacara untuk menghadapi pengadilan.

Namun Presiden mengaku mendengar adanya sejumlah keluhan mengenai pelaksanaan undang-undang pemberian bantuan hukum itu, dan karenanya ia mengusulkan untuk menambah dana bantuan hukum ini secara signifikan, serta mempermudah proses penarikan dana bagi mereka yang membutuhkannya.

Presiden SBY mengakui, bahwa reformasi hukum memang merupakan tantangan yang paling berat. Karena itu, ia berharap agenda reformasi hukum ini akan terus menjadi prioritas utama dalam kehidupan bernegara Indonesia di masa mendatang.

Penyampaian Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Kemerdekaan RI Tahun 2014 itu dihadiri oleh Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono dan Ibu Herawati Boediono, mantan Presiden BJ Habibie, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Sidarto Danusubroto, para pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, para duta besar negara sahabat, dan para tauladan dari seluruh tanah air. 

Sumber : Setkab

Pidato Kenegaraan Presiden RI 2014 (1)

RAPBN 2015 Berjumlah Rp 2.019,9 Triliun, 7 Kementerian Dapat Anggaran Terbesar. Rp. 95 Triliun dialokasikan untuk pertahanan guna melanjutkan program MEF tahap ke dua.

JAKARTA-(IDB) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR-RI, di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8) siang.

Berbeda dengan Nota Keuangan dan RAPBN tahun-tahun sebelumnya, menurut Presiden SBY, Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2015 disusun oleh pemerintahan yang mengemban amanah saat ini, untuk dilaksanakan oleh pemerintah baru hasil Pemilu tahun 2014. Oleh karena itu, penyusunan anggaran belanja Kementerian Negara dan Lembaga (K/L) dalam RAPBN 2015 masih bersifat baseline, yang substansi utamanya hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya berharap, langkah ini dapat memberikan ruang gerak yang luas bagi pemerintah baru, untuk melaksanakan program-program kerja yang direncanakan,” kata Presiden SBY dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI Pramono Anung Wibowo itu.

Setelah tanggal 20 Oktober mendatang, Presiden SBY meyakini, pemerintah baru akan memiliki ruang dan waktu yang cukup untuk memperbaiki anggaran dan memasukkan berbagai program yang akan dilaksanakan 5 tahun mendatang.

Berkekuatan Rp. 2.019,9 Triliun 

Menurut Presiden SBY menyampaikan, ada sejumlah asumsi dasar ekonomi makroyang menjadi landasan bagi penyusunan arah program kerja dan kebijakan di tahun 2015 mendatang, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 diharapkan mencapai 5,6 persen.
2. Asumsi inflasi pada tahun 2015 dijaga pada kisaran 4,4 persen. 
3. Nilai tukar Rupiah dalam tahun 2015 diperkirakan akan terjaga dan bergerak relatif stabil pada kisaran Rp11.900 per dolar Amerika Serikat.
4. Bberkaitan dengan asumsi suku bunga. Dengan mempertimbangkan agar Surat Utang Negara tetap memiliki daya tarik yang tinggi bagi investor dan juga memperhitungkan risiko peningkatan suku bunga di Amerika Serikat, maka rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, diasumsikan pada tingkat 6,2 persen.
5. Asumsi rata-rata harga minyak mentah Indone-sia diperkirakan sebesar 105 dollar AS per barel.
6. Lifting minyak mentah diperkirakan dapat meningkat secara bertahap mencapai sekitar 845 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1.248 ribu barel setara minyak per hari.

Tujuh K/L

Presiden SBY menyampaikan, secara garis besar postur RAPBN 2015 adalah: total pendapatan negara Rp1.762,3 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.370,8 triliun, PNBP  Rp388,0 triliun dan penerimaan hibah Rp3,4 triliun. Sementara itu, total belanja negara mencapai sebesar Rp2.019,9 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat  Rp1.379,9 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp640,0 triliun.

“Dengan demikian, defisit anggaran dalam RAPBN 2015 adalah Rp257,6 triliun atau 2,32 persen terhadap PDB, turun dari defisit APBNP 2014 sebesar 2,4 persen terhadap PDB,” kata SBY.

Menurut Presiden, terdapat tujuh Kementerian Negara dan Lembaga (K/L) yang akan mendapat alokasi anggaran yang cukup besar di atas Rp40 triliun pada RAPBN 2015 itu, yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Perhubungan.

Alokasi anggaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp67,2 triliun serta Kementerian Agama sebesar Rp50,5 triliun, kata Presiden, akan diprioritaskan untuk meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan. “Strategi tersebut ditujukan untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia, sekali-gus memanfaatkan potensi demografi Indonesia yang produktif,” ujarnya.

Adapun alokasi anggaran pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp47,4 triliun, menurut Presiden, diprioritaskan untuk peningkatan akses dan kualitas kesehatan, antara lain berupa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas di daerah perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar, sehingga memenuhi standar pelayanan Kesehatan Primer sebanyak 70 puskesmas; pemberian bantuan operasional kesehatan sebanyak 9.715 puskesmas; penyaluran anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terkait BPJS kesehatan; serta peningkatan persentase jumlah bayi usia 0-11 bulan yang memperoleh imunisasi dasar lengkap sebesar 91 persen.

Di bidang pertahanan, dialokasikan dana untuk anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp95,0 triliun. Alokasi dana ini antara lain digunakan untuk melanjutkan pemenuhan kekuatan dasar yang diperlukan (Minimum Essential Forces/MEF), meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan melalui peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri, baik produksi alutsista maupun pemeliharaannya.

Di samping pertahanan negara, alokasi anggaran untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjadi prioritas yaitu sebesar Rp47,2 triliun. “Alokasi anggaran Polri yang terus meningkat, diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri,” terang Presiden SBY seraya menyebutkan,  Pemerintah juga memandang perlu untuk mempertahankan rasio polisi dengan jumlah penduduk sebesar 1 berbanding 582, yang dilaksanakan dengan menambah jumlah personil Polri.

Dua kementerian yang sangat berperan di bidang pemba-ngunan infrastruktur adalah Kementerian Pekerjaan Umum, yang dialokasikan dana sebesar Rp74,2 triliun dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp44,6 triliun.

Presiden menyebutkan, dengan adanya pengembangan infrastruktur sebagai faktor utama, diharapkan biaya logistik akan menurun dari 25,2 persen terhadap PDB pada tahun 2013 menjadi 23,6 persen dari PDB pada tahun 2015.

Di samping konektivitas nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, juga mengemban tugas pembangunan infrastruktur irigasi dan waduk dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air bersih serta pembangunan sarana dan prasarana pengaman pantai sepanjang sekitar 22 kilometer.

Sementara itu, pada tahun 2015 mendatang, melalui Kementerian Perhubungan direncanakan akan dibangun 5 bandar udara baru dan mengembangkan serta merehabilitasi 51 bandar udara.

Selain tujuh Kementerian Negara dan Lembaga  yang mendapat alokasi anggaran yang dominan, terdapat sejumlah Kementerian Negara dan Lembaga yang memperoleh pagu alokasi anggaran di atas Rp10,0 triliun, termasuk Kementerian Pertanian sebesar Rp15,8 triliun yang direncanakan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian.

Adapun anggaran belanja subsidi dalam RAPBN 2015, menurut Presiden SBY, dialokasikan sebesar  Rp433,5 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk subsidi energi sebesar Rp363,5 triliun, dan subsidi non-energi sebesar Rp70,0 triliun.

Masih Terjadi ‘Kongkalikong’ Anggaran, Presiden Minta BPK Perkuat Pengawasan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, perencanaan anggaran dan pembangunan menghadapi beberapa tantangan. Untuk itu, Presiden berharap agar lembaga-lembaga pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, seperti BPK, BPKP, dan aparat pengawasan internal pemerintah, terus mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran negara, agar lebih efisien dan efektif, baik di pusat maupun di daerah.

Saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR-RI, di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8) siang, Presiden SBY mengemukakan, tantangan perencanaan anggaran dan pembangunan yang dihadapi pemerintah, di antaranya adalah pengkaplingan anggaran belanja untuk bidang-bidang tertentu.

Untuk memenuhi amanat penyelenggaraan negara sesuai UUD 1945, Presiden berharap pihak eksekutif dan legislatif tidak lagi membuat regulasi yang melakukan pengkaplingan alokasi anggaran untuk bidang-bidang tertentu, kecuali yang sudah diamanatkan di UUD 1945, seperti  dana pendidikan 20 persen dari dana APBN dan APBD.

“Langkah yang mungkin dapat dilakukan terkait pengkaplingan tersebut adalah harmonisasi peraturan perundangan, terutama yang terkait dengan aturan penganggaran. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi terbatasnya ruang gerak fiskal dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan,” kata SBY dalam Rapat Paripurna DPR-RI yang dipimpin Wakil Ketuanya Pramono Anung Wibowo itu.

Presiden juga menyampaikan, bahwa kebijakan penganggaran juga menghadapi per-soalan political acceptance atau penerimaan dan dukungan secara politik, terhadap kebijakan yang sensitif dan kurang populer seperti pengalihan subsidi BBM dan listrik kepada subsidi untuk penduduk miskin.

Ia menyebutkan, belanja subsidi misalnya, dalam sepuluh tahun terakhir ini, pemerintah terus berupaya untuk membuat subsidi menjadi lebih tepat sasaran dan tak melebihi kepantasan dengan menaikkan harga BBM bersubsidi dan Tarif Dasar Listrik beberapa kali.

“Pemerintah mengalihkan sebagian alokasi subsidi BBM dan listrik tersebut kepada subsidi untuk rakyat miskin dan layanan kesehatan. Tahun 2013 lalu pemerintah kembali menaikkan harga BBM bersubsidi dan tahun 2014 ini pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik,” papar SBY.

Namun Presiden menyadari bahwa kebijakan tersebut tidak populer. Ia juga merasakan perlawanan politik yang tidak kecil, terhadap kebijakan ini. Ke depan, lanjut Presiden, diperlukan kesepahaman bersama dari pemerintah dan legislatif, untuk melakukan langkah dan upaya bersama agar subsidi kita benar-benar tepat sasaran, dan jumlahnya tidak melebihi kepatutannya. “Langkah bersama seperti itu sangat penting bagi kesinambungan pembiayaan pembangunan di masa mendatang,” paparnya.

Presiden SBY juga menyebutkan, kebijakan penganggaran juga menghadapi tantangan dalam keterbatasan ruang fiskal. Proporsi belanja negara yang dialokasikan untuk belanja wajib masih relatif tinggi. Untuk itulah, kata SBY, perlu upaya untuk memberikan ruang gerak yang lebih leluasa agar Pemerintah dapat melakukan intervensi dalam mengatasi tantangan pembangunan.

“Prioritas anggaran selayaknya mengedepankan belanja produktif untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan mengurangi pendanaan bagi program yang kurang tepat sasaran,” jelas Presiden.

Presiden yang didampingi Wakil Presiden Boediono berharap agar lembaga-lembaga pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, seperti BPK, BPKP, dan aparat pengawasan internal pemerintah, untuk terus mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran negara, agar lebih efisien dan efektif, baik di pusat maupun di daerah.

Presiden meminta agar semua lembaga audit dan lembaga pengawasan, termasuk BPK dan KPK, secara proaktif bisa melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan anggaran, termasuk korupsi. Ia menyebutkan, dari tahun ke tahun masih dijumpai “kongkalikong” antara oknum pemerintah dan parlemen, pusat dan daerah,  dalam penggunaan anggaran yang merugikan negara.

Sumber : Setkab

Indonesia Confirms Acquisition Of Four Klewang-Class Stealth Patrol Ships

JANE'S-(IDB) : The chief of the Indonesian Navy (Tentera Nasional Indonesia - Angkatan Laut, or TNI-AL) has confirmed that the Klewang-class stealth patrol ship programme has resumed and that the service will operate a class of at least four vessels.

Admiral Marsetio, chief of staff of the TNI-AL, confirmed the plans in an interview with IHS Jane's at the Indonesian Armed Forces headquarters in Cilangkap, East Jakarta, on 14 August.

The stealth trimaran programme was suspended after first-of-class KRI Klewang was gutted by fire and damaged beyond repair at a naval port in Banyuwangi, East Java, weeks after its official launch on 31 August 2012. The vessel was still undergoing sea trials. There were no casualties in that incident but Indonesia's defence ministry suspended the programme indefinitely pending further investigations into the cause of the fire.

The Indonesian government has not released the results of the investigation into the fire but IHS Jane's understands that a new hull material, described by Saab as a "nanocomposite compound" that is stronger and stealthier, was chosen partly to mitigate the effects of similar calamities in the future.

Besides the four confirmed boats, Adm Marsetio also indicated that the navy might consider more vessels in the near future if options presented by the shipbuilders are attractive enough. "We could be looking at a class of between 6 to 20 vessels by 2024", he said. "The final number will depend on factors such as acquisition costs and offset conditions presented by shipbuilders, but for now we are looking at a class of four ships."

Peter Carlqvist, head of Saab Indonesia, confirmed to IHS Jane's on 15 August the number of vessels to be built but indicated that a contract has only been established for one ship. "We are hopeful that the contract for the other three ships will materialise very soon", said Carlqvist, who added that Saab is now the prime contractor for the programme and has received full financing from the Swedish government to fulfil the order for the four vessels. However the current vessel being built is produced in collaboration with Indonesian shipbuilder PT Lundin at its facility in Banyuwangi, East Java.

The 63 m Klewang-class features a wave-piercing trimaran design that allows the vessel to cut through waves and incorporates stealth features such as reduced acoustic, infrared, and magnetic signatures. The patrol craft is propelled by four MJP 550 water jets and can reach cruise and sprint speeds of 16 kt and 35 kt respectively.

The boats will be armed with four RBS15 Mk3 surface-to-surface missiles with active radar homing of up to 200 km and feature Saab's new Sea Giraffe 1X 3D compact radar, which will be mounted higher on the vessel's mast to increase coverage. The vessel's weapons and radar will be managed via Saab's 9LV Mk4 series combat management system (CMS), which incorporates the company's CEROS 200 air defence fire-control director.

Carlqvist also provided design updates, which include the integration of a Bofors 40 Mk4 (BAE Systems 40 mm Mk4) naval gun under a stealth cupola and a Saab electronic support measure (ESM) system that can intercept and identify the positions of mobile phone signals and radio calls.

"These will be very useful in counter piracy and illegal fishing missions where phone signals can be used as a target locator", said Carlqvist.

When asked of his opinion on the TNI-AL's consideration of operating up to 20 such vessels, Carlqvist said that the figure seems reasonable given that the Indonesian Navy has plans to increase its fleet by up to 200 ships by 2024. "Some of these might include the Klewang-class given its suitability for the archipelagic nature of Indonesia's maritime territories", he said.

The first Klewang-class vessel is expected to enter service by 2016.

Sumber : Jane's

Nasib Tank Leopard Di Era Jokowi

Andi juga belum bisa berkomentar soal kemungkinan menghentikan MBT tersebut. Kendati demikian, dia mengatakan terbuka kemungkinan program pengadaan tank Leopard direvisi pemerintahan Jokowi-JK.

JAKARTA-(IDB) : Deputi Tim Transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, mengatakan, pihaknya akan mengkaji soal keberadaan main battle tank (MBT) Leopard dalam postur pertahanan Indonesia. Andi menyebut pihaknya belum mengambil keputusan apa pun terhadap tank itu.

"Harus dilihat dulu kontraknya seperti apa, kesiapan infrastruktur pertahanan, terutama Angkatan Darat, seperti apa," kata Andi di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Jumat (15/8/2014).

Mantan Dosen Universitas Indonesia itu mengaku belum tahu kontrak pengadaan MBT yang didatangkan dari Jerman tersebut. Dia hanya mengetahui bahwa pada awal Oktober, sekitar 25 unit tank tersebut akan datang dari total 120 unit.

"Harus dilihat konsekuensi-konsekuensi dari pengadaan tersebut, termasuk anggaran kedatangan tank Leopard," kata Andi.

Andi juga belum bisa berkomentar soal kemungkinan menghentikan MBT tersebut. Kendati demikian, dia mengatakan terbuka kemungkinan program pengadaan tank Leopard direvisi pemerintahan Jokowi-JK.

"Kalau Pak Jokowi meminta itu direvisi dari program pengadaan tank Leopard, kita cari opsi-opsinya," kata Andi.

Sebelumnya, Jokowi mengangkat isu soal pembelian tank Leopard dalam debat capres pada Minggu (22/6/2014) malam. Jokowi mengaku tidak setuju dengan pengadaan tank itu karena berat tank bisa merusak jalan dan jembatan.

"Tank Leopard terlalu berat, 62 ton. Lewat jalan rusak semua, apalagi jembatan kita tidak kuat menahan beban 62 ton," ujar Jokowi.

Sumber : Kompas

Tim Transisi Jokowi-JK Rapat Bahas Drone

JAKARTA-(IDB) : Tim transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla menggelar rapat soal pertahanan, Jumat (15/8/2014), di Kantor Transisi, Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat. Salah satu hal yang dibahas adalah soal pembelian pesawat tanpa awak atau drone.

Jenderal TNI (Purn) Fahrul Rozi, yang memimpin pembahasan pertahanan tersebut, kepada wartawan di Kantor Transisi menyebutkan, sesuai visi-misi Jokowi-JK, Indonesia membutuhkan drone tidak hanya untuk pertahanan.

"(Drone) juga bisa mendeteksi illegal fishing (penangkapan ikan secara ilegal), bisa mendeteksi hot spot (titik api) kalau terjadi kebakaran, illegal logging (pembalakan liar)," katanya.

Mantan Wakil Panglima TNI itu mengatakan, karena fungsinya tidak hanya sekedar untuk pertahanan, pengendaliannya pun tidak harus dari pihak TNI Angkatan Udara (AU). Soal siapa yang akan diberi tanggung jawab atas drone tersebut, tim masih membahasnya.

"Kalau administrasi dan pembinaan di TNI AU bisa, tapi penggunaannya bisa macam-macam instansi. Kodal (Komando dan Pengendalian) masih kita diskusikan tadi," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto menambahkan, dari kajian tim transisi, Indonesia setidaknya butuh 28 unit drone, yang beroperasi 24 jam penuh. Harga satu unitnya, menurut Andi, bisa berkisar antara 7-10 juta dollar AS.

"Jika diubah jadi combat drone, angkanya bisa naik," ujar dia.

Saat ditanya apakah anggaran yang disusun pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2015 sinergi dengan visi Jokowi-JK, Andi mengaku belum bisa menilai. Dia mengatakan, tim transisi masih harus mengkaji lebih detail anggaran yang disusun SBY.

Sumber : Tribunnews

Pelatihan Cawak KCR

JAKARTA-(IDB) : Komando Latihan Komando Armada RI Kawasan Barat (Kolat Koarmabar) mengadakan pelatihan Calon Pengawak (Cawak) Kapal Cepat Rudal (KCR) yang diikuti 140 orang dan 9 orang Base Maintenance Team (BMT), di Markas Komando (Mako) Kolatarmabar, Jalan Gunung Sahari Raya No. 67 Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2014).

Pelatihan Cawak Kapal Cepat Rudal (KCR) dibuka Komandan Kolatarmabar (Dankolatarmabar) Kolonel Laut (P) Gregorius Agung WD., dalam suatu upacara yang dilaksanakan di Gedung Nanggala, Mako Koarmabar.

Dankolatarmabar dalam sambutannya antara lain mengatakan, pelatihan ini diadakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan ABK serta untuk meningkatkan profesionalisme para peserta baik secara individu maupun kelompok. Sasaran pelatihan ini adalah tersedianya SDM yang handal dan berkualitas, agar mampu menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin rumit, berat dan kompleks. 

Lebih lanjut Dankolatarmabar menyatakan, saat ini meningkatkan profesionalisme prajurit bukan lagi menjadi tuntutan tetapi sudah menjadi suatu keharusan. Untuk mengahadapi tantangan tugas ke depan diperlukan kesiapan satuan yang didukung oleh prajurit yang berkualitas melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, sehingga pembinaan satuan dapat terlaksana secara benar, ideal dan baik.

Di samping itu Dankolatarmabar mengharapkan kepada peserta pelatihan agar setelah pelatihan ini dapat menambah kemampuan penguasaan di bidang tugasnya masing-masing. Dengan harapan hal ini akan tetap menjaga kondisi kesiapan dan kesiagaan operasional secara optimal dalam rangka menghadapi tugas ke depan yang semakin kompleks.

Mengakhiri amanatnya Dankolatarmabar memberikan beberapa penekanan antara lain, agar para peserta pelatihan segera menyesuaikan diri dengan lingkungan. Patuhi dan taati peraturan agar proses belajar dapat berjalan tertib dan lancer. Tanamkan tekad, semangat dan motivasi yang tinggi untuk belajar dan berlatih. Jalin kebersamaan, kekompakan dan keakraban antar sesama peserta, instruktur maupun pelatih serta memanfaatkan waktu pendidikan seoptimal mungkin untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan karakter.

Sumber : TNI AL

Johnston Says AWD Programme In 'Deep, Deep Trouble'

CANBERRA-(IDB) : Australia's AUD8.5 billion (USD8.25 billion) Air Warfare Destroyer (AWD) project, the country's largest current defence programme, is in "deep, deep trouble", according to Defence Minister David Johnston.

In remarks reported in The Australian newspaper on 15 August and confirmed to IHS Jane's by the minister's office, Johnston also called the programme "a disgraceful mess".

"The AWD will be one or two years late if we are lucky and several hundred millions over budget," the minister said. "People are not wanting to be frank about how bad this project is."

The AWD project was placed on the government's Projects of Concern (PoC) list on 4 June after an independent review headed by former US Navy Secretary Don Winter. The review identified inadequate government oversight and also questioned the management abilities of the AWD Alliance, which groups government-owned shipbuilder ASC, the Defence Materiel Organisation (DMO), and systems integrator Raytheon.

An earlier Australian National Audit Office (ANAO) report said that the over-budget cost of the project, established in 2007, was likely to be significantly higher than the AUD302 million forecast late in 2013.

The Australian article referred to additional costs estimated at AUD150 million, but this was not confirmed by the minister's office and the AWD Alliance could not be contacted.

The government said on 4 June that emergency measures would include the urgent insertion into ASC of an experienced shipbuilding management team, and IHS Jane's understands this will come from BAE Systems. The minister's office said an announcement could be expected "quite soon".

Under the current schedule, the first of the three 7,000-tonne Hobart-class AWDs will not be delivered to the Royal Australian Navy (RAN) until March 2016, the second in September 2017, and the third in March 2019.

It was not immediately clear whether Johnston was referring to new delays, or to the fact that the current delivery dates represent delays of 15, 18 and 21 months respectively on the original schedule, which was re-baselined in September 2012.

Sumber : Jane's

TNI Bangun Super Camp untuk Kantor Perwakilan PBB Di Afrika

AFRIKA-(IDB) : Pasukan Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di Afrika membangun sebuah kamp yang sangat luas yang disebut super camp di Bandar Udara Mpoko Bangui, Afrika. Super camp seluas tiga hektare itu akan digunakan, di antaranya, sebagai kantor perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Republik Afrika Tengah.

Pembangunan yang dilakukan Satuan Tugas Kompi Zeni TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXVII-A itu diperkirakan memakan waktu hingga empat bulan. Selain untuk kantor perwakilan PBB, super camp itu juga akan berfungsi sebagai kantor pusat United Nations Multi-Dimensional Integrated Stabilization Mission in Central African Republic dan Indonesian Engineering Company.

Komandan Satgas Konga XXXVII-A, Letnan Kolonel Czi Alfius Navirinda K, menjelaskan bahwa pada awal pekerjaannya terdapat sedikit hambatan. Muncul protes dan demonstrasi dari masyarakat setempat karena pada lahan tanah tersebut terdapat kebun, ladang dan kawasan industri, perumahan, pembuatan batu bata, dan lain-lain.

Tapi, katanya, kendala itu dapat diatasi melalui pendekatan dan komunikasi kepada masyarakat oleh Satgas. “Akhirnya didapat kesepakatan pada tanah yang ada tanaman penduduk, mereka masih dapat menggunakan lahan itu sampai panen tiba sekitar satu bulan lagi,” katanya dalam rilis pers yang dikirimkan kepada VIVAnews, Jumat, 15 Agustus 2014.

Setelah kesepakatan itu, menurut Alfius, tercipta suasana persahabatan antara pasukan Konga dengan masyarakat. Sebab pasukan Indonesia dapat mencairkan suasana dengan saling bercengkerama dengan warga, yang datang untuk melihat alat berat zeni Indonesia membuka lahan.

Misi multidimensional di Republik Afrika Tengah dilakukan oleh PBB sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB pada 10 April 2014 untuk Republik Afrika Tengah yang dilanda konflik sejak 2013. Konflik itu merenggut ratusan nyawa dan lebih satu juta warga mengungsi ke negara tetangga seperti Kamerun dan Kong.

Sumber : Vivanews

TNI Minta Pemerintah Perhatikan Warga Perbatasan Papua

MERAUKE-(IDB) : Komandan Korem 174/Anim Ti Waninggap Merauke Brigjen TNI Supartodi meminta pemerintah daerah yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini untuk memperhatikan pembangunan masyarakat di wilayahnya.

Berbicara kepada Antara di Timika, Jumat, Brigjen Supartodi mengatakan tiga bulan lalu prajurit TNI dari Batalyon Infanteri 715 menemukan sebuah kampung di wilayah perbatasan Kabupaten Boven Digoel dengan PNG.

Kampung bernama Keakiu itu dihuni oleh 22 kepala keluarga dengan jumlah warga sebanyak 102 jiwa.

Kondisi hidup masyarakatnya masih sangat memprihatinkan dengan pakaian seadanya dari dedaunan dan kulit pepohonan, tidak bisa baca tulis dan menggantungkan hidup dari berkebun dan hasil buruan.

“Saya berharap pemerintah daerah setempat dapat memberikan perhatian yang layak kepada mereka baik di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian karena mereka juga warga negara Indonesia,” ujar Danrem Merauke.

Dari penelusuran yang dilakukan prajurit TNI yang bertugas di wilayah perbatasan Indonesia-PNG, warga Kampung Keakiu itu pada awal integrasi Papua kembali ke pangkuan NKRI, menyeberang ke wilayah PNG, tak jauh dari patok perbatasan.

Mereka baru kembali menempati kampung asalnya pada 2000-an. Namun selama waktu itu, keberadaan mereka sama sekali tidak diketahui oleh aparat pemerintah setempat.

Kampung terdekat dari Keakiu yaitu Kampung Waropo dengan waktu tempuh perjalanan kaki sekitar delapan hari melintasi medan berawa yang sangat berat dan membahayakan.

“Anggota saya dari Batalyon 715 menuju ke kampung itu dengan waktu perjalanan delapan hari menyeberang rawa-rawa dan membawa sekitar 20 lembar Bendera Merah Putih untuk dikibarkan di sana. Anggota saya bermalam tiga hari di Keakiu untuk memberi pembinaan kepada masyarakat,” tutur Brigjen Supartodi.

Komunikasi antara prajurit TNI dengan warga Keakiu menggunakan bahasa isyarat karena warga belum memahami bahasa Indonesia. Sebagian warga bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris Fiji dengan akses yang kurang jelas.

Ia mengatakan, pemerintah daerah Kabupaten Boven Digoel selama ini bukannya tidak mau memberikan perhatian kepada warga Kampung Keakiu tersebut.

“Bukan tidak diperhatikan oleh pemerintah, tapi karena memang belum tahu keberadaan mereka. Setelah kami mengetahui keberadaan kampung itu lalu kami menginformasikan ke pemda setempat agar ada perhatian selanjutnya,” ujar Danrem.

Menyambut HUT RI ke 69 tahun ini, Danrem Merauke berharap pemerintah daerah di Tanah Papua benar-benar serius membangun rakyat Papua agar mereka juga ikut merasakan alam kemerdekaan saat ini sebagaimana yang dirasakan saudara-saudaranya di bagian lainnya dari wilayah NKRI.

Jika pemerintah daerah di Tanah Papua betul-betul serius membangun masyarakat sehingga terjadi peningkatan akselerasi pembangunan diikuti dengan peningkatan derajat kesejahteraan setiap keluarga, Danrem Merauke sangat optimis bahwa warga Papua akan meninggalkan paham ingin memisahkan diri dari NKRI.

“Kami memang sangat berharap pemimpin-pemimpin kita di Papua betul-betul mengabdikan hidup mereka untuk membangun masyarakat,” harapnya.

Sumber : Republika