TNI AU Optimis Skuadron T50i GE Sesuai Jadwal

MADIUN-(IDB) : TNI Angkatan Udara optimistis pemenuhan pesawat latih tempur T-50i/Golden Eagle akan tepat waktu hingga awal tahun 2014. Dari 16 unit pesawat yang telah dipesan Pemerintah Indonesia dari Korea Aerospace Industries (KAI), Korea Selatan, enam di antaranya telah masuk home base di Lanud Iswahjudi, Madiun. 

"Seperti yang sudah direncanakan bahwa setiap dua minggu sekali KAI akan mengirimkan dua unit Golden Eagle untuk menggenapi pesanan Pemerintah Indonesia yang totalnya berjumlah 16 unit," demikian siaran pers Dinas Penerangan TNI AU (Dispenau) kepada Suara Karya di Jakarta, Minggu (20/10).

Dari enam pesawat yang sudah diterima TNI AU, dua diantaranya tiba di Lanud Iswahjudi, Madiun, Kamis (17/10). Kedua pesawat diterbangkan secara ferry oleh penerbang KAI Kwon Huiman, Lee Dongkyo, Khang Cheol, Shin Donghak.

Perjalanan dari Bandara Sacheon Korea Selatan, Taiwan, Philipina. Lalu masuk ke Indonesia melalui Bandara Sepinggan Balikpapan lalu dilanjutkan ke Lanud Iswahjudi Madiun. Ketibaan dua pesawat itu disambut Komandan Skanud 15, Wing 3 Lanud Iswahjudi Letkol (Pnb) Wastum.

Pembelian 16 unit (satu skuadron) T-50i/Golden Eagle oleh pemerintah Indonesia dari KIA senilai USD 400 juta. Proses pengiriman dimulai sejak September 2013 dan akan berakhir Februari 2014. Pesawat latih tempur T-50 ini menjadi pengganti pesawat latih tempur Hawk MK-53. Pesawat latih ini akan memperkenalkan kepada para penerbang generasi baru pesawat tempur yang modern dan canggih.

Pesawat T-50i dilengkapi dengan sistem avionik canggih seperti Active Electronically Scanned Array (AESA) radar, General Electric F404-102 mesin tunggal turbofan serta Honeywell H-764G embedded global positioning/inertial navigation system dan HG9550 radar altimeter.

Pesawat ini juga termasuk pesawat latih pertama yang memiliki fitur digital triple kontrol fly-by-wire yang maju. 

T-50i juga dilengkapi dengan peluru kendali generasi terbaru, untuk air-to-air, air-to-surface, dan air-to-ship missiles. Desain Golden Eagle sebagian besar berasal dari F-16/Fighting Falcon. Keduanya memiliki banyak kesamaan, penggunaan mesin tunggal, kecepatan, ukuran, biaya, dan berbagai senjata yang dapat diangkut.

Sumber : SuaraKarya

KRI Teluk Lampung Lanjutkan Operasi Pamputer Wilayah Barat

SURABAYA-(IDB) : KRI Teluk Lampung (TLP)-540 yang merupakan salah satu kapal perang TNI Angkatan laut jenis Angkut Tank tipe Frosch (ATF) dari jajaran Komando Lintas laut Militer (Kolinlamil) di bawah pembinaan Satuan Lintas Laut Militer (Satlinlamil) Surabaya dengan Komandan Letkol Laut (P) Marwidji Harahap, melanjutkan operasi Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer) Wilayah Barat. Pulau-pulau tersebut antara lain Pulau Sekatung, Pulau Nipah, Pulau Rondo dan Pulau Berhala.

Usai melaksanakan rotasi Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Pulau-pulau Terluar (Pamputer) di pulau Sekatung dan Pulau Nipah, KRI Teluk Lampung (TLP)-540 hari Minggu (20/10/2013) menuju Sabang dan pulau-pulau terluar lainnya yang berada di wilayah Barat.

Di Pulau-pulau tersebut KRI Teluk Lampung (TLP)-540 akan melaksanakan rotasi pasukan TNI yang tergabung dalam Satgas Pamputer yang berbatasan dengan negara tetangga di Wilayah Indonesia bagian Barat. Rotasi pasukan itu meliputi debarkasi Satgas Pamputer menggantikan Satgas lama yang sudah purna tugas, setelah sekitar enam bulan menjaga dan mengamankan pulau tersebut, serta peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan dalam mendukung penugasan.

KRI Teluk Lampung (TLP)-540 dalam rangka melaksanakan pergeseran pasukan (serpas) TNI, mengangkut Pasukan Brigif 3 Mar, Kodam IM, Kodam 1/BB yang tergabung dalam satuan tugas Pamputer dalam rangka rotasi pasukan untuk menggantikan pasukan yang terterlebih dahulu melaksanakan pengamanan pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga di Wilayah Indonesia bagian Barat.

Sementara itu menurut Komandan KRI Teluk Lampung (TLP)-540 Letkol Laut (P) Marwidji Harahap, sebelumnya di Pulau Sekatung KRI Teluk Lampung (TLP)-540 melaksanakan debarkasi satu regu prajurit marinir, dan di Pulau Nipah melaksanakan debarkasi dua pleton terdiri dari prajurit marinir dan prajurit TNI AD.

Sumber : TNI AL

Komisi I Dukung Tambahan Anggaran Kemenhan Dan TNI

Banyak program membuat Kementerian Pertahanan dan TNI butuh dana besar. Sayang biaya beli senjata masih bisa dibilang relatif kecil.

JAKARTA-(IDB) : Komisi I DPR RI telah mendapat penjelasan dari pihak Kemenhan dan TNI untuk rencana kegiatan dan program kerja pada 2014. Setelah melalui pembahasan mendalam ditambah persetujuan Banggar, Komisi I  memberikan dukungan anggaran kepada dua lembaga tersebut.

"Kamis (17/10) lalu, dalam rapat dengan Menhan dan Panglima TNI sudah mendapat penjelasan apa saja yang akan dilakukan pada 2014. DPR memberikan dukungan anggaran sebesar Rp 83,427 triliun," ujar Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDI-P Tubagus Hasanuddin pada JurnalParlemen, akhir pekan lalu.

Hasanuddin menjelaskan, semula Kemenhan dan TNI dalam TA 2014 mendapat alokasi pagu indikatif sebesar Rp 80,497 triliun. Kemudian, melalui surat keputusan Menteri Keuangan Nomor 258/KMK.02/2013, Kemenhan dan TNI mendapat pagu anggaran TA 2014 sebesar 81,927 triliun, atau mendapat tambahan anggaran Rp 81,429 trilun. Tambahan anggaran itu untuk alokasi kenaikan gaji pokok PNS dan TNI sebesar 6 persen, juga untuk pemberian gaji bulan ketiga belas sebesar Rp 1.125 trilin.

Tambahan anggaran lainnya untuk mendukung kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasional Kemenhan dan TNI (non BPJS) sebesar Rp 303,77 miliar. Pemerintah dan DPR lantas membahas lagi anggaran tersebut lebih detail.

Selanjutnya berdasarkan  Surat Keputusan Menkeu Nomor 266/KMK.02/2013 pada tanggal 23 Juli 2013, tentang perubahan atas keputusan Menkeu Nomor 258/KMK.02/2013 tentang penetapan pagu anggaran Kementerian /Lembaga, anggaran Kemenhan dan TNI TA 2014 menjadi sebesar Rp 83,427 triliun, atau mendapat tambahan lagi sebesar Rp 1.500 triliun.

Tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk percepatan minimum essential force (MEF). Yakni, "Untuk initial payment tahap 2 helikopter serang TNI AD dan pemeliharaan alutsista TNI AU," ujar Hasanuddin.

Dari anggaran Kemenhan dan TNI pada 2014 sebesar Rp 83,427 triliun itu akan dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Termasuk untuk pembiayaan 10 kegiatan program di Kemenhan, seperti dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas dan teknis lainnya, sekitar Rp 20,866 triliun.

Sumber : Jurnamen

Menunggu Konsistensi Sutarman Benahi Polri

Tinggal selangkah lagi Sutarman menjadi Kapolri. Publik pun menunggu gebrakan Sutarman, utamanya soal korupsi di tubuh Polri sendiri.

JAKARTA-(IDB) : Komisaris Jenderal (Komjen) Sutarman, secara aklamasi disetujui oleh Komisi III DPR RI untuk menjabat Kapolri menggantikan Jenderal Timur Pradopo. Berbagai masalah berat yang menggelayuti tubuh Polri menunggu tangan dingin Sutarman untuk diselesaikan, utamanya kasus korupsi. 

Indonesia Police Watch (IPW) menilai, tantangan terberat Sutarman adalah membenahi internal kepolisian yang selama ini dikooptasi mafia proyek, mafia jabatan, dan mafia pendidikan. Selain itu budaya pungli dan korup yang mencengkeram Polri juga menjadi tantangan berat.

Saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III, Sutarman berjanji akan memberantas KKN di internal Polri. Jika ia konsisten dengan janjinya, Direktorat Tipikor Polri harus diarahkan untuk memprioritaskan pengungkapan kasus korupsi di internal Polri. 

Dengan demikian, "Direktorat Tipikor Polri tidak sekadar menangani kasus korupsi berskala kecil, seperti selama ini," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Mingu (20/10), di Jakarta.   

Jika Kapolri terpilih konsisten dengan janjinya, sambung Neta, dalam dua  bulan ke depan Sutarman harus mampu memproses dan menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek TNKB. Jika kasus-kasus itu ditangani Sutarman dengn serius, publik akan percaya dan angkat topi. 

"Tapi jika tetap dipetieskan, janji-janji di Komisi III itu hanya sekadar janji manis yang membuat publik tidak akan percaya pada Polri maupun Sutarman," imbuhnya.

Mengenai wacana Sutarman merealisasikan Densus Antikorupsi seperti yang diusulkan Komisi Hukum DPR RI, IPW menganggap itu hanya menambah urusan saja. 

Di mata Neta, lebih baik Sutarman memaksimalkan yang sudah ada, yakni Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor). Jika Polri memang serius ingin memberantas korupsi di internalnya, Dirtipikor bisa diarahkan menuntaskan kasus korupsi TNKB yg diduga melibatkan sejumlah jenderal atau kasus aliran dana Labora Sitorus atau kasus Gayus Tambunan.

Selama ini Dirtipikor Polri sepertinya sangat alergi dengan kasus-kasus korupsi di internal Polri, padahal di lingkungan Polri berkembang pesat mafia proyek, mafia jabatan, mafia pendidikan, pungutan liar, setor menyetor, suap, dan gratifikasi lainnya.

Sumber : Jurnamen

Intel Dilarang Mengurus Hal Yang Bukan Urusannya

Banyak urusan yang bisa dikerjakan intel. Karena itu, sebaiknya aparat intelijen kita tak mengurusi masalah di tugas pokok dan fungsinya.

JAKARTA-(IDB) : Semarak menjelang Pemilu 2014 telah dimulai. Tak hanya kampanye, namun penguasa mulai menunjukkan tajinya dengan memanfaatkan aparat negara untuk mendukung kelanggengan kekuasaan. Benarkah?

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengungkapkan sinyalemen itu. Menurut dia, akhir-akhir ini pemerintah cenderung mudah sekali memanfaatkan aparat intelijen untuk tugas-tugas yang tidak menjadi tanggungjawab mereka. Misalnya dalam kasus Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang akan ikut campur dalam urusan pemilu dengan masuk ke lembaga KPU.

"Pemerintah membiarkan lembaga sandi/intel ini terlalu masuk dalam ranah publik yang bukan menjadi tanggungjawab lembaga itu," ujar Hasanuddin, Senin (21/10) .

Kata Hasanuddin, Lemsaneg yang di Singapura bernama Internal Security Departement,  di Amerika bernama National Security Agency, dan di Australia bernama Australia Security Internal Organisation, tidak pernah ikut campur urusan-urusan pemilu .

"Sehingga apa pandangan publik internasional nanti kalau pemilu di Indonesia melibatkan aparat intel (Lemsaneg) tersebut?" ujarnya .

Sementara  dalam hal rumor penculikan Prof. Subur Budisantoso oleh BIN, kata Hasanuudin, seharusnya BIN melakukan kroscek lebih dulu terhadap panitia PPI soal apa sesungguhnya yang terjadi. Terlebih persoalan ini bukan masalah negara, melainkan internal partai penguasa, Partai Demokrat, dengan PPI.

Ia menyesalkan jika lembaga negara seperti Kepala BIN, Menko Polkam bahkan Juru Bicara Presiden diorganisir oleh Istana untuk melawan panitia sebuah diskusi. Lembaga-lembaga itu mestinya fokus pada peran masing-masing sesuai tupoksinya.

"Seyogianya Menkopolkam dan BIN sekarang ini menangani masalah-masalah penting seperti sengketa tanah di daerah yang semakin menghawatirkan. Atau masalah kriminalitas bersenjata yang semakin marak daripada mengurusi konflik intern partai," tegasnya.

Sumber : Jurnamen

Russian And Iran Launch Talks To Expand Cooperation In Missile Systems

MOSCOW-(IDB) : Russia's Air Force Commander in Chief Lieutenant General Viktor Bondarev arrived in Iran for talks with Iranian military officials to expand cooperation in missile systems, Press TV reported on Sunday, October 20, 2013.

During his stay in Iran, the Russian commander will meet with the Commander of Iran's Khatam al-Anbiya Air Defense Base, Brigadier General Farzad Esmaili and the Commander of the Islamic Revolution Guards Corps Aerospace Division, Brigadier General Amir- Ali Hajizadeh.

Bondarev is making the four-day visit at the invitation of the commander of Iran Air Force, Brigadier General Hassan Shahsaf.

Iran and Russia signed a contract on the S-300 defense system in 2007. However, a UN resolution banned any supply of conventional weapons to Iran, including missile systems, tanks and warships, following which Russia canceled the S-300 shipment in September 2010.

Iran has been suing Moscow in the International Court of Arbitration for backing down on the contract, demanding 950 million U.S. dollars in compensation.

 Source : Army

S-70i Black Hawk Helicopters Delivered To Colombia

COLOMBIA-(IDB) : Sikorsky Aircraft, a subsidiary of United Technologies Corp. (NYSE:UTX), has delivered to the Colombian Army two S-70i™ BLACK HAWK helicopters incorporating a Helicopter Terrain Awareness and Warning System (HTAWS) as standard equipment. Colombia is the first country to field S-70i helicopters equipped with HTAWS, which Sikorsky has customized for the unique requirements of the combat assault and utility missions.

“HTAWS will give military operators 360-degree situational awareness in low visibility, day or night, and at altitudes as low as 75 feet,” said Jennifer Caruso, Sikorsky Vice President of Army and Air Force Programs. “As a new baseline capability for all S-70i BLACK HAWK aircraft, this high resolution system will enable aircrews to perform their demanding missions with greater safety and effectiveness.” 

Sikorsky delivered the two HTAWS-equipped S-70i helicopters to Colombian Army officials August 13 during a ceremony at the company’s Florida Assembly and Flight Operations facility in West Palm Beach. Colombian aircrew then flew the two aircraft to the Army Special Operation Aviation Military base in Tolemaida, a distance of almost 3,000 nautical miles. The aircraft arrived August 29 after approximately 30 hours of flight.

Colombia is the first South American country to buy the S-70i BLACK HAWK helicopter variant, which Sikorsky first delivered to an international military customer in 2010. These two aircraft will join five other S-70i helicopters in Colombia acquired in January.

Developed in collaboration with Sandel Avionics, the military HTAWS consists of a dedicated sunlight-readable display compatible with night vision goggles located in the center of the S-70i aircraft’s instrument panel. Integrated with the aircraft’s dual GPS/INS system and digital map, radar altimeter, heading system and air data computer, the system displays the GPS location, along with terrain, roads, obstacles and transmission lines. Audible warnings via the aircraft’s internal communications system alert the pilots to obstacles. Pilots can adjust the system to one of four sensitivity modes — Normal, Low, Tactical, and Obstacles Only — designed to reduce false alerts when missions call for flight operations at increasingly closer proximity to the ground.

In addition to HTAWS, the Colombian S-70i aircraft also come equipped with a rescue hoist, an Integrated Vehicle Health Management System that will monitor the aircrafts’ engines, transmission and rotors, as well as additional radios and other unique mission equipment. The contract includes ground support equipment, spares and technical training.

“The delivery of these two S-70i helicopters will help Colombia,” said Col. Felipe Sandoval. “These aircraft are not simply machines, they are the hope of our soldiers, families, and our country. I express my most sincere gratitude and thanks to your team that made this delivery possible.”

Sold directly by Sikorsky to international militaries and government agencies, the S-70i helicopter delivers the same power and lift performance as S-70M BLACK HAWK aircraft. The S-70i model can be customized easily by Sikorsky to specific mission needs, to include radar, ballistic protection, medical litters, extended range fuel tanks, an external rescue hoist, and cargo hook among other features.

Colombia is one of the world’s largest operators of BLACK HAWK helicopters. In addition to the seven S-70i aircraft acquired this year by the Colombian Army, the country’s National Police, Air Force and Army also operate 96 UH-60L BLACK HAWK helicopters.

Sikorsky Aircraft Corp., based in Stratford, Conn., USA, is a world leader in helicopter design, manufacture, and service. United Technologies Corp., based in Hartford, Conn., USA, provides a broad range of high technology products and support services to the aerospace and building systems industries.

Source : Defencetalk