Komisi I DPR Mengindikasi Pelibatan Calo DIbalik Pengadaan Corvette TNI AL

JAKARTA-(IDB) : Lagi-lagi ‘calo’ bermain dalam pengadaan alat utama sistem senjata (Alutsista), kali ini dalam hal pengadaan kapal perang corvette kelas Nakhoda Ragam yang tidak jadi dibeli Brunei Darussalam, namun kembali dilirik TNI AL.

Informasi mengenai adanya calo atau rekanan dalam pengadaan kapal perang tersebut diungkap anggota Komisi I DPR RI, TB. Hasanuddin.

“KSAL lama sebenarnya pernah menolak kapal eks Brunei, tetapi pihak KSAL yang baru melalui rekanannya menawarkan kembali kapal tersebut dan meminta persetujuan ke DPR, “ jelas Punawirawan TNI ini ketika dihubungi itoday, Rabu (21/3).

Rencana pembelian kapal perang eks Brunei, tiga unit Nakhoda Ragam Class memang sempat menjadi perdebatan. Sebab, ketiga kapal tersebut sebenarnya ditolak Pemerintah Brunei karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Selain masalah tidak sesuainya spesifikasi, TB. Hasanuddin mengungkapkan alasan lain mengapa Pemerintah Brunei membatalkan pengadaan tiga corvette tersebut, yakni adanya mark up harga yang dilakukan adik Sultan Brunei.

“Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, kapal itu dipesan kerajaan Brunei, tetapi oleh adiknya Sultan di mark up dan spesifikasinya kurang dari yang diinginkan, “ ungkapnya.

Nahkoda Ragam Class sendiri adalah kapal perang kelas corvete buatan BAe System Marine, Inggris yang dibuat berdasarkan seri F2000, yang memiliki kecepatan maksimal 30 knot.

Kapal perang ini dilengkapi sensor radar dan avionik buatan Thales, dipersenjatai dengan satu meriam 76 mm, dua senapan mesin 30 mm, torpedo, Thales Sensors Cutlass 22, rudal permukaan-udara Seawolf, rudal Exocet MM40 Block II dan dilengkapi dengan hanggar yang mampu menampung satu S-70 Seahawk.

Sumber : Itoday

Russia Orders 30 Su-30SM Fighters

MOSCOW-(IDB) :  Russia's Defense Ministry has signed an order with aircraft-maker Irkut for 30 Su-30SM multirole fighter aircraft, a military spokesman said on Thursday.

"According to the contract, the company will deliver 30 of these aircraft to the Russian Defense Ministry by 2015," he said.

The value of the deal was not disclosed.

The Su-30SM is a two-seat derivative of the earlier Su-27UB and the MKI variant supplied to India, and is capable of air-to-air and air-to-ground missions with a wide variety of precision-guided munitions. The aircraft features thrust-vectoring engines to enhance manueverability.

In August 2011, Irkut said it would deliver 40 Su-30SM aircraft to the Defense Ministry including 28 for the Air Force and 12 for the Russian Navy, replacing Su-24s in the strike-attack role, according to lenta.ru

Source : Rian

Diam-Diam Jerman Jual Kapal Selam Keenam Ke Israel

BERLIN-(IDB) : Jerman menyatakan akan menjual kapal selam kelas Dolphin keenam kepada Israel yang mampu membawa hulu ledak nuklir dengan jangkauan operasi 4.500 kilometer.

 

Menteri Pertahanan Jerman, Thomas de Maiziere mengumumkan keputusannya itu Selasa (20/3) dalam konferensi persnya bersama mitranya dari Israel Ehud Barak di Berlin. "Sebuah kapal selanjutnya akan dikirim ke Israel dan akan ada bantuan keuangan," kata Maiziere seraya membenarkan bahwa Jerman akan menanggung sebagian dari harga kapal selam itu.

Pada bulan November, sebuah sumber pemerintah Jerman mengatakan bahwa Berlin akan menanggung dana sebesar 135 juta Euro ($ 178 juta), sepertiga dari biaya kapal selam tersebut.

Sebelumnya, tiga kapal selam kelas Dolphin telah dikirim ke Israel antara 1998 dan 2000. Pada tahun 2006, Israel memesan dua kapal selam keempat dan kelima yang lebih maju.

Yang keempat dijadwalkan untuk pengiriman pada tahun 2013. Kelima dan keenam adalah perintah karena untuk pengiriman pada tahun 2014 dan 2016 masing-masing.

Israel merupakan satu-satunya pemilik senjata nuklir di Timur Tengah dan Tel Aviv tidak pernah mengizinkan fasilitas nuklirnya diinspeksi dan menolak bergabung dengan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

Sebuah survei yang dilakukan oleh Pusat Arab untuk Riset dan Studi Kebijakan (ACRPS) di 12 negara Arab membuktikan bahwa 51 persen dari responden meyakini Israel sebagai ancaman utama bagi dunia Arab, sementara 22 persen lainnya menganggap AS sebagai ancaman terbesar.

Survei lain pada 2011 oleh Lembaga Friedrich Ebert yang bermarkas di Berlin menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen masyarakat Eropa percaya bahwa Israel adalah ancaman paling serius terhadap keamanan global.

Sumber : Republika

KTT Seoul Diminta Fokus Senjata Nuklir Israel

SEOUL-(IDB) : Mayoritas pakar meyakini bahwa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Keamanan Nuklir di Seoul, Korea Selatan harus fokus pada negara-negara pemilik senjata pemusnah massal seperti, rezim Zionis Israel.

 

IRNA, Kamis (22/3) melaporkan, KTT Keamanan Nuklir rencananya akan digelar pada 26-27 Maret di ibukota Korsel. Pemimpin dari 53 negara dan organisasi internasional akan menghadiri pertemuan itu.

 

Seorang peneliti Cina, Liu Chao mengatakan, konferensi tersebut harus memberi perhatian kepada negara-negara pemilik senjata nuklir. Ketua Pusat Riset Korea ini menuturkan, ini sangat penting bagi para peserta KTT untuk menyelesaikan masalah nuklir di seluruh dunia.

 

Seraya menyatakan bahwa ancaman-ancaman nuklir harus diminimalisir, Liu menandaskan, negara-negara pemilik senjata nuklir, termasuk Amerika Serikat harus berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

 

"Sangat tidak berarti jika Barat, termasuk AS berusaha menarik opini publik terhadap isu nuklir Korea Utara atau Iran," kritiknya. Menurut Liu, "Lebih baik kita memikirkan sebuah sistem untuk mencegah pengembangan senjata nuklir di belahan bumi lain daripada membahas isu nuklir Pyongyang dan Tehran."

 

Tanpa menyinggung Israel, peneliti Cina ini menegaskan, ada banyak rezim yang memiliki senjata atom dan masyarakat internasional harus menggunakan peluang ini untuk mencari cara melenyapkan senjata nuklir atau mengurangi ancaman nuklir ke tingkat terendah.

Israel dengan dukungan langsung AS, telah memproduksi lebih dari 200 bom atom. Tel Aviv tidak akan berpartisipasi dalam KTT Keamanan Nuklir Seoul.

 

Sebelumnya, Presiden Korsel Lee Myung bak mengatakan bahwa KTT itu bertujuan untuk mewujudkan dunia yang bebas dari senjata nuklir.

Sumber : Irib

Anggota Komisi I: Laporan Dugaan Mark up Pembelian Sukhoi Terlalu Dini

JAKARTA-(IDB) : Anggota Komisi I DPR RI Mohammad Syahfan Badri Sampurno secara prinsip mengapresiasi terhadap gerakan LSM pegiat anti korupsi yang melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang ada dugaan penyimpangan atau mark up dalam pengadaan pesawat tempur Sukhoi buatan Rusia oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan)/TNI.

Menurut Anggota POKSI I F-PKS ini, laporan LSM tersebut merupakan bentuk kontrol publik terhadap lembaga penyelenggara negara. "Hanya saja, sedikit disesalkan, karena terlalu terburu-buru," ujar Syahfan dalam rilisnya yang diteriman Jurnalparlemen.com, Rabu (21/3).

Meski demikian, kata Syahfan, Komisi I DPR RI sebagai mitra Kemhan/TNI yang memiliki peran sebagai pengawas politik, saat ini sedang mendalami laporan masyarakat tersebut dan akan memanggil Kemhan/TNI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan pengadaan Sukhoi, Leopard, dan sebagainya.

"Tetapi saya sangat menyayangkan LSM-LSM tersebut terlalu terburu-buru melaporkan ke KPK, padahal kita di Komisi I sedang mendalami dan segera memanggil Kemhan/TNI terkait pembelian Sukhoi, Leopard dan lain-lain," tegas Syahfan.

Syahfan menegaskan bahwa Komisi I sangat setuju dengan adanya kontrol publik terhadap pemerintah. "Tetapi khusus untuk TNI, demi menjaga kewibawaan dan kedaulatan bangsa, jangan sampai keinginan kita untuk pengawasan, kemudian mengganggu soliditas TNI," ujarnya.

Syahfan yakin, di era keterbukaan informasi publik saat ini, pihak Kemhan/TNI akan mengerahkan inspektoratnya untuk menyelidiki, mengusut, dan membuka informasi ke publik.

"Kita setuju ada kontrol dari masyarakat, namun khusus untuk TNI untuk menjaga kewibawaan dan soliditas, berikan keleluasaan Komisi I DPR sebagai pengawas politik untuk melakukan peran. Saya pun yakin, di era keterbukaan informasi publik saat ini Kemhan/TNI akan menindaklanjuti laporan ini dan segera meresponnya dengan melakukan pengusutan melalui mekanisme internal di Kemhan/TNI," pungkas Syahfan.end 

Sumber : Jurnamen

Indonesia Semakin Diperhitungkan PBB

JAKARTA-(IDB) : Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, mengapresiasi kedatangan Sekjen PBB, Ban Kim-moon ke Indonesia. Agenda kunjungan Ban ke Indonesia di antaranya meninjau proses penyiapan pasukan perdamaian dunia dari Indonesia.

"Kehadiran Sekjen PBB ke Indonesia, patut kita hargai. Indonesia saat ini diperhitungkan di dunia internasional sebagai negara berkomitmen tinggi dalam berkontribusi mencari solusi perdamaian di tempat-tempat konflik," kata Hasanuddin kepada ANTARA News, Jakarta, Rabu.

Ia menyebutkan, salah satu peran Indonesia di dunia internasional adalah peran aktif mengirim pasukan penjaga perdamaian ke berbagai negara.

"Sejak 1957, ribuan pasukan TNI dikirim ke beberapa negara konflik antara lain Kongo, Irak, Vietnam, Iran , Kuwait, Bosnia, Kamboja, Philipina dan negara-negara lainnya. Terakhir 1.300 anggota TNI bertugas di Lebanon," kata mantan petinggi TNI-AD itu.

Ia juga menyebutkan, peran Indonesia di dunia internasional adalah mendirikan pusat latihan pasukan perdamaian di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang ditinjau Sekjen PBB.

"Ini bukti keseriusan Indonesia menyiapkan pasukan perdamaian yang handal dan profesional. Dan disinilah nanti dalam waktu dekat akan dilantik 4.000 prajurit TNI yang akan tergabung dalam UN Peacekeeping Force untuk di terjunkan ditempat-tempat konflik di dunia terutama di Timur Tengah dan Afrika di bawah bendera PBB," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Ban melakukan kunjungan kerja ke Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, Ban bersama Presiden Susilo Yudhoyono mengunjungi pusat latihan pasukan perdamaian di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 

Sumber : Antara

Kesiapan Pusdikkav Menyambut Kedatangan MBT Leopard 2A6

PUSDIKKAV-(IDB) : Pusdikkav Pussenkav sebagai salah satu lembaga pendidikan yang mencetak prajurit Kavaleri yang handal senantiasa selalu siap dengan berbagai dinamika perkembangan dunia kemiliteran Tanah Air. Hal ini terwujud dengan reaksi cepat yang dilakukan Pusdikkav Pussenkav dalam kesiapan menyambut datangnya Alutsista modern yaitu MBT Leopard 2A6 yang akan segera dibeli oleh pemerintah Indonesia.

Danpussenkav ( Brigjen TNI Purwadi Mukson S. IP ) mengamanatkan bahwa meskipun belum ada informasi secara pasti tentang kapan datangnya MBT tersebut, namun sebagai insan Kavaleri harus senantiasa selangkah lebih maju. Danpusdikkav ( Kolonel Kav Anang Dwitono, SE ) menjabarkan perintah ini dengan menyiapkan berbagai hal diantaranya pemilihan dan pelatihan personel yang akan mengikuti TOT ( Transfer of Technology ) di Belanda serta menyiapkan sarana kepelatihan di Ksatrian Giling Wesi Pusdikkav berupa Halang Rintang Ranpur ( HR Ranpur ).

Lebih lanjut Danpusdikkav menyampaikan bahwa HR Ranpur ini selain digunakan untuk menguji ketangkasan pengemudi Ranpur serta crewnya, juga difungsikan untuk menjaga performa MBT Leopard yang nantinya akan diberikan kepada Korps Kavaleri termasuk di Pusdikkav Pussenkav sebagai alat instruksi bagi penyelenggaraan pendidikan. Secara spesifik, HR Ranpur yang berjumlah 11 item ini diasumsikan sebagai rintangan- rintangan yang akan ditemui di medan tempur baik berupa rintangan buatan atau rintangan alam. Meskipun pembangunan HR Ranpur ini belum 100% selesai, namun setidaknya Pussenkav serta Pusdikkav telah menunjukkan keseriusan serta atensi yang luar biasa dalam menyambut kedatangan MBT Leopard 2A6. “ MAJULAH KAVALERIKU “ 

Sumber : Pusdikkav

Airbus Military Pushes Canberra To Buy C-295 And Additional A330 MRTT

Airbus Military is promising more A330 multi-role tanker transport (MRTT) conversion work for Australia if its government purchases 10 C-295 transports and a sixth MRTT.

CANBERRA-(IDB) : "As a quid pro quo, the acceptance of both offers [by Australia] would allow Airbus Military to commit to additional MRTT work in Australia for international customers, including deep level maintenance/MRO [maintenance, repair and overhaul], thanks to a secure industrial base," says Airbus Military.

In Australia, Qantas Defence Services in Brisbane has played a key role in A330 MRTT conversions for the Royal Australian Air Force, with the service's fifth and final aircraft currently being modified.

Airbus Military adds that a combined purchase of 10 C-295s - to fulfil Australia's AIR 8000 Phase 2 requirement - and a sixth A330 MRTT would be A$300 million ($314 million) cheaper than a proposed $950 million acquisition of 10 L-3 Communications C-27Js, long held to be Canberra's preference.

Airbus Military believes that Canberra could make a decision on AIR 8000 Phase 2 in the first half of 2012.

If Australia accepts Airbus Military's unsolicited offer for a sixth A330 MRTT - designated the KC-30A in Royal Australian Air Force service - then the sixth tanker could be delivered in November 2013.

Airbus Military did not provide estimates of how many A330 MRTT conversions Qantas Defence can expect if Australia buys both the C-295 and a sixth A330 MRTT.

"[The number of conversions] would depend on decisions on aircraft numbers taken by potential MRTT customers in Asia such as Singapore and India, and other regional defence forces," says Airbus Military. "We nevertheless foresee building at least a couple of export units in Australia - a seventh and eighth conversion - if both offers are taken up."

Although Canberra is believed to favour the C-27J for the AIR 8000 Phase 2 requirement, this has been thrown into doubt by the 26 January proposal by the US Air Force to divest its C-27J capability under a round of sweeping budget cuts.

Source : Flightglobal

Minimal Enam Bahasa Harus Dikuasai Prajurit TNI

SENTUL-(IDB) :  Sejalan dengan permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk penambahan prajurit TNI dalam misi perdamaian, dibutuhkan kemampuan penguasaan bahasa asing yang memadai.

Menurut Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, pusat bahasa sedang dibangun untuk membekali prajurit TNI dalam misi PBB. "Kita prioritaskan mempelajari bahasa internasional, seperti Inggris, Mandarin, Arab, Korea, Rusia, dan Perancis," kata Sjafrie, Selasa (20/3/2012) di Pusat Misi Pemelihara Perdamaian TNI di Sentul, Jawa Barat.

Pengajar bahasa asing tersebut bisa penutur asli, anggota staf Kementerian Pertahanan, ataupun tenaga profesional lainnya. Saat ini sedang dibuatkan modul oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pengajaran bahasa asing bagi prajurit TNI.

Selain bahasa internasional tersebut, menurut Sjafrie, dimungkinkan pula mempelajari bahasa setempat yang digunakan di daerah penugasan. 

Sumber : Kompas

Gugus Tempur TNI AL Bangun Arsitektur Komando dan Pengendalian Laut

JAKARTA-(IDB) : Komandan Gugus Tempur Laut Komando Armada RI Kawasan Barat, Laksamana Pertama TNI Achmad Taufiqoerrochman mengatakan salah satu prioritas ke depan adalah bagaimana membangun komando dan pengendalian (kodal).

"Komando dan pengendalian harus kita bangun. Sebab saat ini masih mengandalkan penggunaan radio. Padahal kemampuan ilmu dan teknologi (IT) berkembang begitu pesat. Ini belum dimanfaatkan dengan baik, sehingga kita masih mengandalkan untuk menggunakan radio. Oleh karena itu, saat ini sedang dipikirkan bagaimana menggunakan satelit,” kata Komandan Guspurla Koarmabar, Laksma TNI Achmad Taufiqoerrochman di kantornya di Jakarta, Rabu (21/3).

Mantan Komandan Satuan Patroli Komando Armada RI Kawasan Timur ini, menjelaskan, meski sudah ada Puskodal (Pusat Komandan dan Pengendalian) di Koarmabar, namun kemampuannya masih terbatas dimana belum tersambung sampai ke kapal. “Jika mau disambungkan ke kapal tentu membutuhkan teknologi agar kapal bisa mampu menangkap satelit. Namun tentu membutuhkan biaya yang cukup mahal,” kata Komandan Pembebasan Sandera KM Sinar Kudus di Somalia ini.

Dia menegaskan kodal itu sangat strategis. Sebab begitu kalah dalam hal kodal, kalah kita. Karena pasukan sulit dikoordinasi apabila kodal dipotong oleh lawan. “Sebab perintah komandan dari satuan-satuan yang ada pasti tidak akan jalan. Jadinya satuan bisa bingung sendiri dan keluar. Ya menyerah. Jadi di situlah peran teknologi,” katanya.

Achmad Taufiqoerrochman adalah sosok perwira tinggi TNI AL yang cerdas dan memiliki keberanian. Tidak hanya memiliki kemampuan bertempur di laut tetapi juga memiliki wawasan dan strategi dalam melihat perkembangan regional dan global. Salah satu pandangannya adalah bahwa strategi yang paling baik untuk memenangkan peperangan sebenarnya tanpa harus bertempur.

Taufiqoerrochman juga menjelaskan bahwa kemampuan dasar Gugus Tempur laut adalah bertempur di laut. Karena itu, harus mengetahui bagaimana kemampuan anti serangan udara atau serangan rudal, peperangan permukaan laut, dan peperangan kapal selam.

Menurutnya, tantangan kedepan adalah bagaimana peduli pada lingkungan maritim. Prinsipnya harus peduli pada aspek maritim karena akan berdampak kepada aspek keamanan, ekonomi dan lingkungan.

Berdasarkan pengalaman di Somalia, kata Taufiqoerrochman, ternyata pengguna laut itu mempunyai ancaman bersama yaitu aspek keamanan (perompakan) dan lingkungan hidup. Laut masih menjadi lalu lintas yang berdampak ekonomi.

Karena itu, untuk menghadapi tantangan di laut, negara-negara di dunia sudah menyadari bahwa tidak bisa sendiri tetapi perlu bekerja sama. “Ke depan perlu mempunyai jaringan untuk sharing informasi. Artinya kita mendapatkan informasi dari negara lain, sebaliknya kita menyampaikan kepada mereka,” katanya.

Taufiq yang pernah memimpin pembebasan sandera di Selat Malaka ini, menyatakan sampai saat ini selalu bertemu dengan jaringan negara-negara lain guna berkoordinasi dalam hal operasi pengamanan di wilayah laut.

Dikatakannya, isu terorisme juga menjadi perhatian Gugus Tempur Laut. Namun sejauh ini belum ada kejadian teroris melancarkan serangan melalui laut. Terkait posisi Selat Malaka, dia menilai bahwa posisi Selat Malaka tetap menjadi wilayah sangat strategis.

Sumber : Jurnas

Komandan Guspurlaarmabar Diganti

JAKARTA-(IDB) : Komandan Gugus Tempur Laut Armada RI Kawasan Barat (Danguspurlaarmabar) diganti. Serah terima jabatan dari Laksamana Pertama (Laksma) TNI Achmad Taufiqoerrochman M SE kepada Kolonel  Laut (P) Tri Wahyudi Sukarno SE dilaksanakan di Lapangan Arafuru Markas Komando (Mako) Koarmabar, Jakarta, Kamis (22/3). Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Didit Herdiawan MBA MPA.

Achmad Taufiqoerrochman merupakan lulusan  Akademi Angkatan Laut  (AAL)-30/1985, selanjutnya akan bertugas  di Surabaya sebagai Wakil Gubernur AAL. Sedangkan Tri Wahyudi Sukarno merupakan lulusan AAL-31/1986 dan akan menjabat Komandan Guspurlaarmabar yang ke-24.

“Serah terima jabatan di lingkungan TNI AL pada prinsipnya mempunyai dua makna penting bagi kesinambungan pembinaan dan upaya pengembangan organisasi,” kata Didit Herdiawan saat memberikan amanatnya.

Didit mengatakan, Guspurlabar selaku komando pelaksana operasi tempur laut, mempunyai tugas pokok melaksanakan proyeksi kekuatan untuk menyelenggarakan operasi laut dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum laut di wilayah yurisdiksi nasional di kawasan Barat.

Tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Guspurlabar, kata Didit, tidaklah ringan, sebab dituntut untuk mampu mengamankan jalur lintas laut internasional yang berbatasan  angsung dengan negara tetangga. “Perairan yurisdiksi nasional Republik Indonesia, khususnya wilayah Barat  merupakan kawasan yang bernilai strategis  dan memiliki tingkat kerawanan yang perlu diwaspadai, khususnya dari sisi ancaman militer,” papar Didit Herdiawan.

Sumber : Republika

Modernisasi Alutsista Butuh Kepercayaan Antarnegara

JAKARTA-(IDB) : Banyak negara yang menambah anggaran pertahanan dan alat-alat persenjataannya, termasuk Indonesia. Agar tak menimbulkan ketegangan di kawasan, maka harus membangun kepercayaan antara negara-negara kawasan.

"Kita perlu mempromosikan langkah-langkah membangun kepercayaan yang lebih besar. Hal ini penting mengingat modernisasi militer dan anggaran pertahanan yang meningkat sedang berlangsung di banyak negara, termasuk di Indonesia," jelas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam acara Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/3/2012).

Belanja pertahanan yang meningkat, imbuh SBY, harus dilihat dalam konteks proses normal dalam rangka modernisasi militer, bukan merupakan perlombaan persenjataan.

"Namun, kita harus memastikan bahwa peningkatan persenjataan harus disertai dengan kepercayaan yang lebih besar dan kepercayaan antara negara, dan khususnya antara militer mereka. Dan seperti yang kita semua tahu, kepercayaan dan keyakinan tidak muncul ke permukaan dalam semalam, butuh waktu untuk memelihara dan membutuhkan upaya lebih besar untuk mempertahankannya," jelas SBY.

SBY mencontohkan di Laut China Selatan, di mana masih terjadi sengketa perbatasan dan kepemilikan antara negara China dan negara-negara ASEAN lainnya. Persengketaan wilayah ini membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya, baik secara diplomatik maupun yurisdiksi secara hukum.

"Sambil menunggu solusi dari sengketa teritorial, pilihan terbaik berikutnya adalah fokus membangun kepercayaan, memastikan bahwa negara-negara yang mengklaim mengikuti aturan perilaku yang meminimalkan konflik," tutur SBY.

Salah satu membentuk kepercayaan antar negara sejalan dengan meningkatkan belanja pertahanan, adalah dengan latihan militer bersama.

"Ya, sudah ada sejumlah latihan di wilayah kami. Namun masih ada ketimpangan dalam melakukan latihan-latihan militer bersama, khususnya di kalangan negara-negara besar dimana potensi persaingan strategis adalah masih cukup tinggi. Memang, tingkat kenyamanan di kalangan militer tertentu masih di bawah apa yang seharusnya, dan ini tetap menjadi tantangan untuk wilayah kami," jelas SBY.

Selain untuk tujuan pertahanan, latihan militer bersama ini juga untuk mengatasi ancaman bencana alam. Seperti latihan gabungan militer Indonesia-Australia.

"Tentu selain latihan gabungan untuk ancaman nyata bencana alam, kita juga membangun kepercayaan, itu yang penting," tegasnya.

Sumber : Detik

Menhan Bingung Dituding Gelembungkan Pengadaan Sukhoi

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengaku tidak mengerti soal tudingan adanya praktik korupsi dalam pengadaan enam jet tempur Sukhoi MK2 dari Rusia bisa muncul.

Menurutnya, mekanisme pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) melalui prosedur yang ketat sehingga kecil kemungkinan ada penggelembungan dana.

"Proses pengadaan alutsista itu tidak mudah dan ada mekanisme. Banyak tim yang terlibat untuk mengawasi. Jadi, kecil kemungkinan ada korupsi dalam pengadaan," kata Purnomo di Jakarta, Rabu (21/3).

Purnomo kemudian menjelaskan proses pengadaan Sukhoi di kementeriannya. "Kalau Sukhoi pertama dari TNI AU karena mereka yang tahu spesifikasinya. Lalu naik ke Mabes TNI. Di Mabes TNI akan dilihat operation requirement. Baru Kemenhan yang melakukan negosiasi harga," katanya.

Di Kemenhan, pengadaan tersebut dianalisis tim evaluasi. Setelah dievaluasi, proses pengadaan kemudian dibahas di high level committee (HLC) yang diketuai Wamenhan selain juga dibahas tim konsultasi pencegah penyimpangan pembelian barang dan jasa.

"Setelah digodok lalu dilaporkan ke menteri sebagai penanggung jawab anggaran," katanya.

Pada posisi sebagai penanggung jawab anggaran inilah, kata Purnomo, tudingan mark up itu diarahkan kepadanya. "Saya itu di ujung sekali (pada proses pengadaan)," katanya.

Sumber : MediaIndonesia