JAKARTA-(IDB) : Komisi I DPR tidak mempunyai kapasitas yang memadai untuk mampu mengawasi pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista).
Hal itu diutarakan oleh anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Helmi Fauzi, dalam diskusi di kantor Human Right Working Group (HRWG) di Jakarta, Rabu (28/3).
"Jika membahas sampai detail spesifikasinya, kita memang tidak punya kapasitas. Kualitas anggota DPR menyangkut hal-hal yang teknis itu ada keterbatasan. Siapa pun anggota DPR-nya tidak mungkin mampu untuk benar-benar paham. Misalnya pesawat F16, itu ada blok-bloknya dan spesifikasi khusus. Mustahil paham jika bukan benar-benar ahlinya," kata Helmi.
Selain itu, Helmi juga mengatakan Komisi I sering kali hanya dijadikan 'tukang cap stempel' oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam pengadaan alutsista.
"Kita sering dikejutkan ketika Kemenhan datang dengan kontrak yang ternyata sudah ditandatangani. Padahal dibahas saja belum. Kita tidak pernah diikutkan dari awal," katanya lagi.
Seperti diketahui, beberapa hari lalu Komisi I membahas proses pengadaan alutsista dengan Kemenhan, khususnya untuk pengadaan enam unit Sukhoi. Rapat kerja terkesan tidak komprehensif dan anggota DPR hanya mengulang-ulang pertanyaan yang telah ditanyakan sebelumnya. Kemenhan pun menolak membuka performance invoice pengadaan sukhoi atas dasar kerahasiaan negara.
"Hal-hal teknis terkait pengawasan menjadi sangat rumit karena tidak semua orang paham. Kemenhan pun tidak mau membuka kontrak. Yang bisa kita lakukan hanya menyesuaikan proses pengadaan sesuai dengan renstra (rencana strategi), postur dan proyeksi keamanan kita," tandasnya.
Hal itu diutarakan oleh anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Helmi Fauzi, dalam diskusi di kantor Human Right Working Group (HRWG) di Jakarta, Rabu (28/3).
"Jika membahas sampai detail spesifikasinya, kita memang tidak punya kapasitas. Kualitas anggota DPR menyangkut hal-hal yang teknis itu ada keterbatasan. Siapa pun anggota DPR-nya tidak mungkin mampu untuk benar-benar paham. Misalnya pesawat F16, itu ada blok-bloknya dan spesifikasi khusus. Mustahil paham jika bukan benar-benar ahlinya," kata Helmi.
Selain itu, Helmi juga mengatakan Komisi I sering kali hanya dijadikan 'tukang cap stempel' oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam pengadaan alutsista.
"Kita sering dikejutkan ketika Kemenhan datang dengan kontrak yang ternyata sudah ditandatangani. Padahal dibahas saja belum. Kita tidak pernah diikutkan dari awal," katanya lagi.
Seperti diketahui, beberapa hari lalu Komisi I membahas proses pengadaan alutsista dengan Kemenhan, khususnya untuk pengadaan enam unit Sukhoi. Rapat kerja terkesan tidak komprehensif dan anggota DPR hanya mengulang-ulang pertanyaan yang telah ditanyakan sebelumnya. Kemenhan pun menolak membuka performance invoice pengadaan sukhoi atas dasar kerahasiaan negara.
"Hal-hal teknis terkait pengawasan menjadi sangat rumit karena tidak semua orang paham. Kemenhan pun tidak mau membuka kontrak. Yang bisa kita lakukan hanya menyesuaikan proses pengadaan sesuai dengan renstra (rencana strategi), postur dan proyeksi keamanan kita," tandasnya.
Sumber : MediaIndonesia
0 komentar:
Posting Komentar