Koarmatim Buka Latihan Pernika TNI AL

SURABAYA-(IDB) : Latihan peperangan Elektronika (Pernika)  TNI AL  tahun 2014 dibuka secara resmi oleh  Kasubdispernika Diskomlekarmatim Letkol Laut (E) Arief Dhannyar.ST yang berlangsung di Dinas Komunikasi (Diskomlek) Komando Armada RI Kawasan Timur Ujung Surabaya Kamis,(13/3).

Dalam amanat tertulisnya Asisten Operasi Kasal (Asops Kasal) Laksamana Muda TNI Dididt Herdiawan,M.P.A.,M.B.A. yang dibacakan Irup mengatakan, bahwa latihan Pernika TNI Angkatan Laut merupakan program yang telah direncanakan oleh Markas Besar Angkatan Laut dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan personel; pengawak serta menguji alat peralatan pernika guna mendukung operasi yang dilaksanakan.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi militer maka kemampuan peperangan elektronika menjadi sangat penting , dengan peranannya yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan suatu operasi, utamanya operasi Laut guna meningkatkan seluruh aspek kemampuan peperangan Elektronika TNI Angkatan Laut, yang meliputi operasi dukungan pernika, Operasi perlindungan Elektronika maupun Operasi serangan Elektronika.

Diharapkan kegiatan ini dilaksanakan dengan sungguh sungguh agar sasaran latihan dapat tercapai secara optimal, dan manfaatkan  latihan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengoperasian peralatan pernika serta manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk menguji kemampuan dan naluri tempur sebagai barometer dalam menyiapkan tingkat kesiapan operasional sistim pernika yang dimiliki TNI Angkatan Laut saat ini.

Latihan peperangan Elektronika TNI AL dilaksanakan sampai tanggal 20 Maret 2014, dengan peserta latihan sebanyak 100 personel  yang terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama Diskomlek jajaran Koarmatim.

Sumber : Koarmatim

PT. Sritex Produsen Baju Militer Indonesia Yang Mendunia

SUKOHARJO-(IDB) : "Sebelumnya kami sudah membuat seragam untuk TNI Polri sebagai customer pertama. Ternyata dari mulut ke mulut pun jadi marketing luar biasa," tandasnya.

Berbagai negara memesan seragam militer dengan spesifikasi yang berbeda, ada seragam tentara anti peluru, anti radiasi, anti nyamuk, anti api, anti air, dan sebagainya. Bahkan saat ini PT Sritex sedang mengembangkan seragam militer kamuflase yang konon bisa berubah warna sesuai lingkungan alam.

"Baru tahapan, belum sedetail (berubah warna) itu, kami mengkondisikan untuk ke sana," tandasnya.

Selain seragam militer, PT. Sritex juga membantu pengembangan Hovercraft milik TNI AD, kemudian tenda, dan ransel militer.

Di tempat yang sama, Presiden Direktur Sritex Iwan Lukminto mengatakan untuk seragam militer, kompetitor paling kuat berada di Eropa. PT Sritex tetap menjadi pilihan berbagai negara karena kualitasnya yang terjamin dan masuk standar NATO. Salah satu produk yang kualitasnya sudah terpercaya adalah rompi anti peluru.

"Spesifikasi militer sampai level empat, yaitu laras panjang dan serangan jarak dekat. TNI pakai juga itu," tegas Iwan.

Selain itu ada juga ransel serbu yang bisa digunakan untuk pelampung. Jadi jika tas tersebut berada di sungai atau laut, pemakainya masih bisa mengambang. PT Sritex juga kedepannya akan membuat parasut, sehingga tidak lagi impor dari negara lain.

"Ke depan akan membuat payungnya (untuk terjun payug) jadi tidak impor. Tapi itu harus hati-hati, betul-betul harus bagus mesinnya dan kualitas kontrol saat membuat karena berhubungan dengan nyawa," tandasnya.

Saat ini sudah 30 negara yang pasukan militernya dibalut dengan seragam buatan pabrik di Sukoharjo itu,antara lain tentara Jerman, Inggris, Uni Emirat Arab, Malaysia, Somalia, Australia, Kroasia, Hong Kong, dan lainnya.

Baju Canggih Anti Nyamuk Kopaska

Baju anti api atau anti air mungkin sudah biasa didengar, tapi terbayangkah bagaimana wujudnya baju anti nyamuk? Baju tersebut sudah ada sejak lama dan diproduksi PT Sritex untuk seragam Kopaska (Komando Pasukan Katak) Angkatan Laut (AL).

Bentuknya tidak jauh berbeda dengan seragam militer lainnya. Warnanya dominan hijau dan cokelat dengan motif loreng yang kaku.

Motif loreng dibuat kecil-kecil dan rapat sehingga menyerupai tumpukan daun. Namun ternyata rahasia anti nyamuk tidak hanya pada motif, tapi juga teknik pemintalan benangnya.

"Anti nyamuk ini dari pemintalan, penganyaman, hingga finishing sudah dilakukan thread," kata Direktur Sritex Sri Sartono Basuki saat detikFinance berkunjung ke pabrik Sritex di Sukoharjo, Rabu (12/3/2014).

Seragam anti nyamuk tersebut dibuat dengan komposisi 87% katun dan 13% polyester. "Seragam ini untuk pasukan katak," imbuh Sartono yang enggan menjelaskan lebih detail karena persaingan pasar.

Selain anti nyamuk, berbagai seragam militer dengan kemampuan berbeda juga sudah dibuat oleh PT Sritex, contohnya seragam militer anti infra merah yang dipakai tentara Jerman, kemudian, anti radiasi yang dipesan Uni Emirat arab dan Kuwait, anti api yang dipakai Kopassus, dan masih banyak lagi.

"Sebelum membuat pakaiannya itu ada penelitiannya dulu," tandas Sartono.

PT Sritex yang didirikan oleh HM Lukminto sudah menjadi usaha tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Sebanyak 30 negara memesan pakaian militer ke pabrik yang berada di Sukoharjo itu. Selain perlengkapan militer, ada juga produk fesyen dengan merek terkenal yang diproduksi di pabrik Sritex, antara lain Zara dan Timberland.

Sumber : Detik

Lanud Timika Gelar Latihan Pertahanan Pangkalan

TIMIKA-(IDB) : Dalam rangka melaksanakan program kerja Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Timika tahun 2014, Pangkalan TNI AU Timika menggelar latihan pertahanan pangkalan (Hanlan) di area eks Bandara Mozes Kilangin, Timika, Papua, Jumat (14/3).

Latihan pertahanan pangkalan dipimpin oleh Kepala Dinas Operasi Lanud Timika, Kapten Pom Heri Wasto dan diikuti oleh seluruh personel Lanud Timika. Latihan ini menerapkan simulasi patroli keamanan.

Berdasarkan siaran pers Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Dispenau), dalam latihan ini pasukan dibagi menjadi tiga regu. Regu satu dipimpin langsung oleh Kadisops, regu dua dipimpin oleh Kadislog dan regu tiga dipimpin Dansatpom.

Patroli dimulai dari perumahan Lanud Timika dengan menyusuri pagar-pagar eks Bandara Mozes Kilangin yang berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk dan berakhir finish di Lanud Timika. Dari hasil patroli tersebut ditemukan banyak pagar yang sudah bolong dan roboh.

Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari proses pengamanan Bandara Mozes Kilangin dan tanah milik TNI AU.

Diakhir latihan, para personel diberikan materi Kesehatan Lapangan (Keslap) oleh tim kesehatan Lanud Timika. Materi yang diberikan meliputi cara memberikan pertolongan pertama pada korban, memberikan nafas buatan serta cara mengevakuasi korban ke tempat yang aman.

Ikut serta dalam latihan ini adalah Kadispers Lanud Timika, Lettu Adm Fuad Rifai, Dansatpom Lanud Timika Lettu Pom Ashanul Arifin dan seluruh perwira Staf Lanud Timika.

Sumber : Jurnas

“Rajawali Perkasa 2014” Wujud Profesionalisme TNI AU

JAKARTA-(IDB) : "Delapan kegiatan yang dilatihkan pada manuver lapangan hari kedua meliputi penerjunan prajurit satuan tempur Paskhas dalam Operasi Perebutan Pengendalian, Pangkalan Udara (OP3U), Cargo Dropping System, Storage Delivery System, Air Landed, Kontainer Medik Udara, Pengungsian Medik Udara dan Konferensi Pers," Ujar Direktur Latihan Rajawali Perkasa 2014 Kolonel Pnb Y. Aditya Permana, Kolonel Pnb Y. Aditya Permana merupakan Komandan Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma melaporakan pelaksanaan latihan "Rajawali Perkasa" tahun 2014 yang telah berlansung dengan, aman dan lancar kepada Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Sri Pulung D.,S.E., MMgt. Stud., dalam upacara penutupan latihan di Taxi Way Echo, Kamis (13/3).

Ditambahkan dari sekitar 300 personil yang terlibat dengan berbagai unsur seperti Komando Latihan, Crew Skadron Udara 2,17, 31 dan 45, Satpom, Paskhas, unsur Lanud dan Rumah Sakit semuanya telah berupaya mendukung pelaksanaan latihan sejak hari pertama pada tanggal 10 s.d. 13 Maret 2014 dengan aman dan baik.  Beberapa permasalahan di lapangan seperti cuaca hujan dan lainnya tidak mengendurkan semangat seluruh peserta latihan dalam menempa kemampuannya agar profesionalismenya terpelihara sebagai Prajurit TNI Angkatan Udara yang handal.        

Sementara itu dalam sambutannya Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Sri Pulung D.,S.E., MMgt. Stud., menyampaikan pelaksanaan  latihan "Rajawali Perkasa" tahun 2014 yang telah dilaksanakan selama empat hari merupakan upaya menjajaki sejauh mana pengetahuan, pemahaman dan kemampuan prajurit dalam penerapan protap satuan yang ada di Lanud Halim Perdanakusuma khususnya ketika suatu operasi dukungan udara digelar. "Oleh karenanya, latihan ini merupakan proses mekanisme pembinaan prajurit guna memelihara profesionalitas Prajurit Lanud Halim Perdanakusuma sesuai bidang profesinya masing-masing, ujar Marsma TNI Sri Pulung D.,S.E., MMgt. Stud.

Di akhir sambutannya Danlanud menyampaikan keberhasilan pelaksanaan latihan tidak  terlepas  dari  dukungan  semua pihak yang terlibat.  Untuk itu, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada para Penilai, Satuan Samping, Bandara Halim Perdanakusuma dan lainnya atas segala kerjasama dan bantuannya. Kedepan, Danlanud berharap kerjasama tetap dapat dilanjutkan bahkan lebih ditingkatkan lagi. 

Sumber : TNI AU

Pangarmatim Hadiri Upacara Alih Kodal PPRC TNI

MALANG-(IDB) : Panglima Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Agung Pramono, S.H., M. Hum menghadiri upacara Alih Kodal Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI tahun 2014-2016 dari Divisi Infanteri-1 Kostrad yang berkedudukan di Cilodong, Jakarta kepada Divisi Infanteri-2 Kostrad yang berkedudukan di Singosari, di Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdulrahman Saleh, Malang, Kamis (13/3). 

Upacara Alih Kodal tersebut dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, diserahterimakan dari Pangdivif-1 Kostrad Mayjen TNI Daniel Ambad kepada Pangdivif-2 Kostrad Mayjen TNI Agus Kriswanto dalam suatu upacara militer.

Sekitar 2.555 prajurit terlibat dalam upacara ini, yang terdiri dari 1.400 dari prajurit TNI AD, 600 prajurit TNI AL dan 455 prajurit dari TNI AU. Prajurit TNI AL yang mendukung upacara tersebut berasal dari berbagai satuan, yaitu prajurit dari unsur-unsur Koarmatim, Pasmar-1 Surabaya, Satuan Komando Pasukan Katak Koarmatim dan Penyelam TNI AL.

Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan tuntutan dan tantangan yang tinggi akhir-akhir ini bagi pertahanan menunjukkan kecenderungan akan terus meningkat dan berlanjut. Bagi TNI, lanjut Panglima TNI, apapun resiko dan situasinya harus terus menjaga kesiapsiagaan dan meningkatkan kemampuan untuk merespon pilihan-pilihan dari berbagai skenario, baik yang bersifat nasional, regional maupun global.

“Dalam kaitan itulah, Alih Kodal PPRC TNI kita laksanakan dalam lintas waktu reguler yang telah ditetapkan”, tegas Panglima TNI.

Keunggulan dari pasukan reaksi cepat yang memiliki wilayah operasi tiga dimensi darat, laut dan udara ini yaitu “cepat” dalam bermanuver, “tepat” menghitung kemampuan dan batas kemampuan untuk mencapai sasaran dan “singkat” dalam deploitasi kekuatan.

Usai upacara, Panglima TNI didampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Marsetio, KSAU, Pangarmatim dan pejabat TNI lainnya meninjau kesiapan peralatan tempur yang dimiliki pasukan PPRC TNI.




Sumber : Koarmatim

Indonesia Kanada Tingkatkan Kerjasama Bidang Modernisasi Alutsista Dan Capacity Building

JAKARTA-(IDB) : Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Kamis (13/3), menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Kanada untuk Indonesia, HE Mr Donald Bobiash di Kemhan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Wamenhan memaparkan beberapa hal yang berhubungan dengan upaya peningkatan kerjasama pertahanan kedua negara terutama dalam upaya modernisasi Alutsista TNI.

Dibahas pula mengenai kemungkinan peningkatan kerjasama pertahanan kedua negara di bidang capacity building (peningkatan kapasitas). Hal itu juga merupakan hal yang dibicarakan saat kunjungan Wamenhan ke Kanada. Upaya peningkatan kapasitas ini dapat melalui kerjasama bagi personel Angkatan Bersenjata kedua negara terutama personel TNI AU.

Dalam pertemuan ini, juga dibicarakan tindak lanjut dari kunjungan Wamenhan ke Kanada tahun lalu, saat menemui Wamenhan Kanada dan pihak-pihak lain dalam upaya modernisasi alutsista serta peningkatan kerjasama di bidang industri pertahanan kedua negara.

Wamenhan juga menekankan mengenai kemungkinan peningkatan kapasitas SDM dalam bidang Pelatihan bagi Pasukan Pemelihara Perdamaian. Pembicaraan lanjutan mengenai kerjasama capacity building ini akan dilakukan lebih lanjut oleh Dirjen Renhan Kemhan Marsda TNI FHB Sulistyo yang mendampingi Wamenhan saat menerima kunjungan Dubes Kanada.

Dalam upaya peningkatan kerjasama pertahanan kedua negara ini, posisi Duta Besar sangat penting karena kerjasama ini selalu diarahkan kepada skema kerjasama Govenment to Government. Duta Besar disini merupakan focal point dalam kemajuan area-area kerjasama yang sedang diupayakan dibangun. Kementerian Pertahanan akan bekerjasama penuh dalam proses ini terutama dengan Duta Besar Kanada yang ada di Jakarta.

Dubes Donald Bobiash kepada Wamenhan menjelaskan bahwa dirinya selama ini juga berusaha memfasilitasi dan mengikuti perkembangan kerjasama pertahanan kedua negara di bidang modernisasi alutsista dan industri pertahanan. Dirinya berharap kerjasama kedua negara di bidang pertahanan ini berkembang menjadi kerjasama jangka panjang yang harmonis.

Usai pertemuan Dirjen Renhan Kemhan Marsda TNI FHB Sulistyo yang mendampingi Wamenhan saat menerima kunjungan Dubes Kanada menjelaskan bahwa kerjasama dalam bidang pertahanan antara kedua negara akan semakin ditingkatkan terutama dalam konteks capacity building dan upaya modernisasi Alutsista.

Sumber : DMC

TNI AL Jajaki Kapal Selam Kilo Yang Baru

JKGR-(IDB) : Pemerintah Indonesia membatalkan rencana pembelian 2 kapal selam kilo hibah yang ditawarkan Rusia. Alasannya karena kapal selam tersebut dalam kondisi rusak.

Tadi pagi 13/03/2014, saya bertemu seorang pejabat TNI AL, ia pun mengatakan :

“Kalau lihat sekilas, bekas harganya murah dibanding baru tapi masa pakainya hanya 10 tahun. Kedua jika beroperasi sampai jangka 10 tahun itu kalau dihitung-hitung maintanance cost-nya itu cukup besar,”

Saya pun bertanya, jadi TNI gagal membeli KS Kilo ?

“Jadi belum gagal, ini masih proses. masih proses berjalan. Kan sekarang kita dihadapkan pada pilihan kita mau beli baru atau second,”.

Menurutnya, saat ini Kemenhan masih mempertimbangkan plus-minus untung ruginya jika membeli Kapal Selam Baru.

“Lebih baik kita keluar uang banyak sekali saja tetapi kita punya kebanggan itu jelas dan kemampuan tempur bisa diandalkan sehingga bisa menimbulkan detterent effect sebagaimana yg kita harapkan,”

“Kemudian keuntungan lain masa pakainya lama. Ini yang sedang diolah tetapi sepertinya tim mengarah pada kapal selam baru,”

Seperti kita ketahui nilai efek deterrent KS Kilo ini sangat efektif. Buktinya belum dibeli atau masih dalam proses penawaran sudah membuat Australia seperti cacing kepanasan (sangat cemas) apalagi dibeli, TERBUKTI…

“Seperti kehidupan di rumah. Kita punya satu atau dua anjing herder atau doberman maka deterent efek untuk pencuri jauh lebih baik dari pada piara anjing kampung 10 ekor yang dikasih kelapa saja langsung diam,”.

Maaf saya tidak jago analisa. Di sini saya cuma bisa kasih pencerahan melalui kutipan obrolan dengan seorang pejabat TNI. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman di warjag. Narasumbernya seorang Jenderal, mudah-mudahan tambah bingung ya. hahahhahahahaha. Kritik dan saran saya terima, terima kasih.

Sumber : JKGR

Potret : Negeri “Demam Panggung”

JKGR-(IDB) : Musibah hilangnya pesawat Boeing 777-200 maskapai penerbangan Malaysia Air System bernomor registrasi MH-370 berisi 239 orang penumpang dan kru mengingatkan kita akan hilangnya pesawat Adam Air di sekitar perairan Mamuju Sulawesi Barat beberapa tahun yang lalu, namun ini dengan ukuran pesawat yang lebih besar dan juga melibatkan lebih banyak Negara dalam operasi pencarian pesawat yang diklaim paling intens dan paling menggerunkan sepanjang sejarah kecelakaan pesawat.

Kita semua tentunya ikut merasa prihatin atas kejadian ini, dan berharap semoga, apapun yang terjadi, kondisinya dapat segera diketahui dan diumumkan kepada khalayak. Namun, apa yang dipertontonkan oleh pemerintah Malaysia seperti jauh panggang dari api. Beberapa keluarga korban, terutama warga china yang kerabatnya paling banyak tercatat sebagai penumpang, menganggap pemerintah Malaysia seakan menutup-nutupi beberapa informasi penting.

Kita tahu bahwa  beberapa dekade kebelakang, pemerintah negeri jiran ini berusaha menarik perhatian kalangan bisnis dan pariwisata melalui berbagai advertorial baik di media internasional, bahkan di media-media lokal yang ada di Negara-negara lain. Maka, kagumlah semua bangsa ketika berbondong-bondong investasi dan arus wisatawan membanjiri negeri di semenanjung Malaya dan utara Kalimantan itu.

Namun, ketika kini, semua mata memandang ke “tetangga yang berisik” di utara ini tanpa harus memasang reklame, ketika pandangan dunia mengerucut pada hilangnya pesawat tersebut, yang terjadi adalah, pemerintah Malaysia seperti salah tingkah. Persis ketika seorang pemuda yang sering narsis dan caper di hadapan cewek-cewek cantik, tiba-tiba mendapat sorotan dan blitz kamera bertubi-tubi tanpa persiapan sama sekali, Demam Panggung!

Kita masih ingat kejadian tahun lalu ketika milisi Sulu menyerbu Lahat Datu Sarawak, berhari-hari sang pemuda narsis tersebut bingung mau dihadapi dengan cara apa, dan kemudian ketika saatnya bertindak, kita tercengang bahwa mereka sanggup menggunakan pesawat tempur dengan kemampuan air-superiority melawan pejuang yang hanya mengandalkan pistol dan senapan serbu, seperti meriam untuk membunuh seekor lalat, sangat berlebihan alias lebay kata cabe-cabean dan anak-anak genk motor.

Tentunya bukan hanya Malaysia saja yang seperti itu. Dulu saat Tsunami dan kemudian terjadi peristiwa Adam Air, pemerintah Indonesia juga terkesan kalang-kabut dan hanya bisa melongo melihat intensitas bantuan dan operasi penyelamatan besar-besaran yang dilakukan Negara-negara sahabat dengan peralatan militer ultra modern. Yang membedakan diantara kedua pemuda kampong ini mungkin hanyalah, Indonesia menerima segala bantuan tersebut dan berpasrah diri sebagai si bodoh yang belum tau apa-apa. Sebaliknya, pemuda jiran di utara itu, menghadapi sorotan blitz dunia internasional dengan lebay sekaligus Jaim dengan tujuan untuk menutupi kekurangannya.

Semakin besar perhatian media, semakin terbukalah borok dan topeng yang selama ini melanda birokrasi Malaysia. Dimulai dari ketidakkonsistenan pejabat setempat atas informasi yang masih simpang siur. Perbedaan info dan kesenjangan data mengenai penumpang, bagasi, detail teknis dll yang disampaikan pejabat yang berlainan. Hingga masalah pribadi kru terutama kopilot yang pernah membawa perempuan masuk kokpit selama penerbangan sebelumnya memaksa si Jaim untuk menambal semua borok yang sudah mengakar di lingkungan pemerintahan dan BUMN.

Area pencarian akhirnya terpaksa diperluas

Pemerintah Malaysia juga terkesan menutup-nutupi adanya kesenjangan dengan pihak militer, padahal dengan kelengkapan radar militer yang canggih (radar primer), seharusnya tracking pergerakan pesawat segede jaban itu bukan sesuatu hal yang sangat sulit. Ini membuat beberapa pemerintah Negara tetangga yang terlibat dalam operasi pencarian menjadi meradang atas ketidak-becusan kepemimpinan pejabat Malaysia dalam mengorganisasi dan mengkoordinir kerjasama militer dari 12 negara.

Hari Rabu kemarin (12/3/2014), pemerintah Vietnam mengurangi kegiatan pencarian oleh kapal-kapal angkatan lautnya, meski masih menyisakan pesawat-pesawatnya membantu operasi. Ini akibat dari pernyataan pejabat Malaysia yang menarik ucapannya mengenai apakah pesawat masih di sekitar teluk Thailand, atau sudah berbalik dan melintasi selat malaka (pejabat yang menangani lalu-lintas udara mengatakan bahwa radar militer melihat pesawat membalik arah, tetapi pejabat angkatan udara justru membantahnya). Keadaannya kini ibarat alat dan tenaga terampil sudah tersedia, namun sang mandor bingung mau mulai darimana.

Tentu ulasan ini tidak bermaksud ingin menambah kesusahan keluarga para korban dan seperti menari-nari diatas penderitaan orang lain. Namun penulis hanya mengingatkan bahwa di era komunikasi digital ini, semua Negara harus bersiap bukan hanya untuk menarik devisa melalui pariwisata dan menarik investor asing, namun juga harus mempersiapkan diri menghadapi segala konsekuensi akibat semakin intensnya perhatian dunia kepada Negara sendiri.

Kita dapat berkaca dari masing-masing tindakan yang diambil kedua Negara bertetangga ini menyikapi terjadinya masalah yang berlingkup global. Setelah Tsunami, Indonesia membentuk BNPB yang mengkoordinir semua badan-badan pemerintah ditambah bantuan swasta jika terjadi bencana alam. 

Begitupun setelah hilangnya Adam Air, pemerintah membentuk KNKT yang bertanggung-jawab penuh atas segala upaya pencarian, penyelamatan, investigasi dan lain-lain. Kedua badan tersebut, diharapkan sanggup menjadi pemimpin skala besar ketika harus mengepalai operasi gabungan dari banyak Negara. 

Pemerintah juga sudah membentuk beberapa badan lintas departemental seperti BNN untuk menangani masalah narkoba, membentuk kementerian yang fokus pada bidang terkait seperti Kemenparekraf padahal sebelumnya antara pariwisata dan industri kreatif belum ada sinergi apa-apa. Dan jangan lupa badan satu ini, KKIP, yang menjadi idola military fanboy sekarang. 

Sumber : JKGR

Berita Foto : Basarnas Dan TNI AU Lakukan Pencarian Pesawat Malaysia

VIVA-(IDB) : Badan SAR Nasional dan TNI-AU turut membantu proses pencarian pesawat Malaysia Airlines yang hilang pada Sabtu, 8 Maret 2014 lalu. Hingga hari kedua operasi pencarian, belum ada tanda-tanda pesawat berada di kawasan perairan Indonesia.

Berikut foto-fotonya : 

Sumber : Vivanews

Panther Helikopter AKS, Alustista Strategis Baru TNI

SURABAYA-(IDB) : Dalam gelaran dan demo alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AL yang disaksikan Presiden SBY Rabu 12 Maret 2014, para personel TNI AL menggelar aksi peperangan anti kapal selam oleh Kapal Republik Indonesia (KRI), yang juga disebut-sebut menggunakan bantuan helikopter anti-kapal selam (AKS).

Saat simulasi peperangan itu, Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) menggunakan Helikopter Panther buatan Eurocopter. TNI AL sendiri sudah tak memiliki Helikopter AKS sejak era 90-an hingga kini.

"Kita sudah tidak punya (Helikopter AKS). Terakhir kita punya jenis Wasp, kalau nggak salah terakhir sekitar tahun 90-an," tulis PS KSBS Puspenerbal, Lettu Heri Wahyudi kepada Liputan6.com, Jakarta, Kamis (13/3/2014).

Pada era 60-an, TNI Angkatan Laut (AL) berjaya memiliki senjata pemburu kapal selam seperti MI-4 buatan Mil OKB, Uni Soviet (sekarang Russia) dan Westland Wasp HAS MK.1 buatan Inggris. Saat itu 2 helikopter ini ditempatkan di Skadron 100 Anti-Kapal Selam.

Dihubungi secara terpisah, Kadispen TNI AL Laksmana Pertama Untung Suropati mengatakan, Helikopter AKS ini sangat penting karena fungsinya sebagai mata dan telinga kapal perang dalam menjaga maritim negara. TNI AL pun berencana mengaktifkan kembali Skadron 100.

"Karena apapun kita ini negara maritim yang begitu luas. Laut kita bayangin aja 5.8 juta kilometer, ini bukan pekerjaan mudah untuk angkatan laut, untuk mengawal sekaligus melindungi lautnya. Padahal filosofi kita khususnya pesawat udara dalam hal ini helikopter AKS sebagai kepanjangan mata dan telinga dari KRI. Dengan kehadiran skadron 100 sangat vital sekali bahkan mutlak," ungkap Untung.

Dalam rencana Pembangunan Minimum Essential Force (MEF), Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menargetkan 11 Helikopter AKS. Berbagai tipe helikopter telah dilirik Kemenhan ini seperti AW 159 buatan Lynx Wildcat Inggris dan AS-565 Panther Eurocopter. Kepala Staff Angkatan Laut, Laksamana Marsetio menargetkan Oktober 2014 sudah bisa dipamerkan.

"Kami harapkan helikopter anti kapal selam tersebut sudah bisa menjadi kebanggan pada saat peringatan hari jadi TNI tahun 2014," kata Marsetio di Sidoarjo 22 Februari 2013.

Sayangnya, saat ini pengadaannya terkendala masalah anggaran. Mahalnya peralatan dan persenjataan helikopter AKS masih menjadi pembicaraan penting para pengambil keputusan.

"Problemnya sekarang karena terbentur anggaran sehingga kita harus menganut pada skala prioritas. Kemarin pembahasan kontrak sudah cukup bulat, hanya untuk spesifikasi teknologi AKS ini kan sangat mahal dengan equipment dan persenjataannya. Itu konsekuensi costnya mungkin lebih dari 2 kali lipat," imbuh Untung.

"Kebutuhan end user agar misi ini bisa terlaksana dengan sempurna dengan anggaran yang tersedia atau kemampuan anggaran yang ada. Intiya kalau nanti tercapai atau sepakat maka kontrak pengadaan itu saya kira tidak lama lagi," jelas Untung.

Di era modern, helikopter AKS sangat penting sebagai arsenal pendukung membantu kapal perang jika sewaktu-waktu terjadi perang. Kehadiran Helikopter AKS bisa membuat efek detterent bagi kapal-kapal selam asing yang ingin menerobos kedaulatan.

Negara-negara tetangga Indonesia pun telah melengkapi helikopter AKS di kapal perangnya seperti Singapura menggunakan Sikorsky S-70B Seahawk, Australia Sikorsky MH-60R dan Malaysia dengan Super Lynx.

Sumber : SCTV

Industri Alutsista Indonesia Targetkan Pasar Ekspor

SURABAYA-(IDB) : Indonesia siap bersaing dengan pasar internasional terkait alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI. Sebab, industri pertahanan di tanah air akan segera mewujudkan kemandirian di bidang pertahanan.

Dalam sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Gedung Cendrasa, Koarmatim, Rabu siang (12/3), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memaparkan visi dan misi industri pertahanan yang dimiliki Indonesia.

Rapat KKIP yang kali pertama dan digelar usai demo Alutsista milik TNI AL di Dermaga Madura Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), Ujung, Surabaya, Jawa Timur yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum KKIP, yaitu Presiden SBY.

Sidang KKIP itu, juga dihadiri Menteri Pertahanan (Menhan), Purnomo Yusgiantoro selaku Ketua Harian, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Mensesneg, Seskab, Men PPNK/Ka Bappenas, Menteri BUMN, Mendikbud, Menristek, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, Kapolri, Pangdam V Brawijaya dan Pangarmatim.

Dalam sidang KKIP itu sendiri dipaparkan hasil kerja dan kebijakan komite selama kurun waktu 2010-2013, serta program prioritas KKIP ke depan.

"Dalam sidang KKIP yang pertama ini, akan disampaikan visi dan misi KKIP serta strategi mewujudkan kemandirian pertahanan, termasuk program-program pembinaan dan pengembangan industri pertahanan," terang Purnomo dalam konfrensi pers-nya usai demo alutsista di Koarmatim, Ujung Surabaya.

Menurut Purnomo, dalam kurun waktu 2010-2013, KKIP telah merumuskan berbagai kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang industri pertahanan. "KKIP juga telah menetapkan beberapa program nasional, menerbitkan cetak biru riset alpalhankam, serta merumuskan road map produk alpalhankam," katanya lagi.

Terkait strategi mewujudkan kemandirian pertahanan, masih kata dia, KKIP telah menyusun master plan pembangunan industri pertahanan tahun 2010-2029, yang mencakup dua target utama, yaitu alutsista dan industri pertahanan.

Target alutsista yang akan dicapai adalah alutsista yang memiliki mobilitas tinggi dan daya pukul. Sedang target industri pertahanan adalah mewujudkan kemampuan memenuhi permintaan pasar dalam negeri, kemampuan bersaing di pasar internasional serta kemampuan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kata Purnomo, saat ini, KKIP sendiri telah melakukan pembinaan industri pertahanan secara bertahap, dan berlanjut untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam memproduksi alpalhankam yang dibutuhkan.

"Upaya peningkatan kemampuan industri pertahanan tersebut, di antaranya dilakukan joint research dan development maupun joint production."

Terkait perkembangan Alutsista masa depan, KKIP telah mencanangkan program new future products yang meliputi Pesawat Tempur IF-X, pesawat angkut, kapal selam, kapal perang atas air, roket, peluru kendali, pesawat terbang tanpa awak, radar, combat management sistem, alat komunikasi, amunisi kaliber besar, bom udara, torpedo, propelan, kendaraan tempur, serta kendaraan taktis.

Dalam rangka mendukung pengembangan industri pertahanan, pemerintah telah melakukan langkah-langkah kongkrit yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012, antara lain pengembangan sumber daya manusia, pengembangan dan penguasaan teknologi, pengembangan sarana dan prasarana, penyehatan, koperasi dan fasilitas pendanaan dan pembiayaan.

"Sedang di bidang regulasi, KKIP akan menyelesaikan penyusunan beberapa aturan pelaksanaan UU Nomor 16 tentang industri pertahanan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) tentang imbal dagang, PP tentang penyelenggaraan industri pertahanan, Perpres tentang pengelolaan industri pertahanan dan Perpres tentang syarat dan tata cara pengadaan Alpalhankam," tandas dia.

Sumber : Merdeka

Penutupan Latihan Bido Gesit Tahun 2014 TNI AU

PEKANBARU-(IDB) : Komandan Lanud Roesmin Nurjadin, Kolonel Pnb Andyawan MP, S.IP, secara resmi menutup Latihan Bido Gesit Tahun 2014, yang  ditandai dengan pelepasan pita tanda latihan, bertempat di lapangan Upacara Apron Baseops Lanud Roesmin Nurjadin, baru-baru ini.

Dalam sambutannya Danlanud Roesmin Nurjadin menyampaikan bahwa, pelaksanaan Latihan yang baru saja diselesaikan harus mampu dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan dating, sehingga apabila dihadapkan pada situasi yang sebenarnya seluruh unsur jajaran Lanud Roesmin Nurjadin sudah siap dan mampu mengatasinya.  

Menurut Danlanud Roesmin Nurjadin, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan tugas-tugas yang dihadapi saat ini maupun di masa yang akan datang adalah koordinasi antar satuan-satuan yang ada.  Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan pelaksanaan Latihan Bido Gesit 2014.

Sumber : TNI AU

Presiden SBY : Urusan Kedaulatan Negara, Politik Jangan Masuk

SURABAYA-(IDB) : Presiden SBY menegaskan perang adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh untuk menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan Negara Kesatusan Republik Indonesia (NKRI). Menurut SBY, perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara yang lain.

"Kalau kita ingin damai, kita harus siap berperang. Begitulah doktrin yang harus kita anut, demikian juga falsafah yang harus kita implementasikan dalam kebijakan nasional kita," ujar SBY dalam pembukaan Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Gedung Candrarasa, Koarmatim, Surabaya, Jatim, Rabu (12/3/2014).

Menurut SBY, sebelumnya Indonesia dipandang rendah oleh negara lain karena alutsista yang dimiliki oleh TNI. Meski saat ini alutsista sudah lebih modern dan tangguh, SBY berharap Indonesia menjadi bangsa yang tidak mudah dan senang melakukan peperangan.

"Peperangan itu harganya amat mahal. Oleh karena itu, sebaik mungkin kita cegah dan kita pilih solusi politik dan diplomatik kalau memang ada ancaman terhadap negara kita. Itu yang secara pribadi saya harapkan untuk pengganti saya nanti dan presiden-presiden mendatang," ungkapnya.

SBY mengatakan dirinya merasa kurang senang jika pemerintah yang memiliki kebijakan atau rencana untuk memodernisasi alutsista diganggu oleh hal yang berbau politik. Sebab, semua itu tujuannya adalah untuk menjaga kedaulatan NKRI.

"Kalau urusan menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, we are one. Merah Putih. Politik, jangan masuk. Karena urusan negara, urusan rakyat, urusan masa depan," tegasnya.

Sumber : Detik

Indonesia’s Arm Candy : Quantity Vs Capability Dilemma

JAKARTA-(IDB) : Arm candy is commonly termed as a person that someone takes to public outings not to enjoy their company but simply to appear important, wealthy or worthy of attention. What is Indonesia’s arm candy? Replace “a person” with “arms” and “someone” with “Indonesia”, and you get this sentence: Arms that Indonesia takes to public outings not to enjoy their company but simply to appear important, wealthy or worthy of attention.

Sounds harsh? It is. And sadly, it is the ugly truth of what has been going on with Indonesia’s arms procurement.

In February, the Indonesian government signed a memorandum of understanding (MoU) on defense cooperation with the Netherlands. The MoU includes production of war equipment (arms procurement) between the two countries.

Arms procurement, undeniably, is crucial for Indonesia, not only because of the country’s arms modernization agenda but also on account of the country’s bid to achieve its Minimum Essential Force (MEF) framework designed to increase its military capability.

Nonetheless, we have to keep in mind that arms procurement is a matter of national security. With national security at stake, procurement has to be carefully and properly executed in accordance with the policy, strategy, doctrine of defense, budget support and the state’s territorial geography.

Besides, arms procurement is extremely expensive. A tiny mistake could inflict huge nominal loss on the state.

However, if we look at past arms procurement, it seems like the Indonesian government has repeatedly executed them in a mischievous manner.

The procurement of F-16 fighter jets through a grant is just an example. The government’s decision to receive 24 secondhand F-16 fighter jets from the United States was strongly criticized by House of Representatives Commission I overseeing defense, which argued that the jet fighters were sitting neglected in the Arizona desert and Indonesia had to pay more than US$700 million to repair and bring them here.

The procurement was also not in line with the strategic plan (renstra) approved by the commission, which earlier approved six new F-16 Block 52’s for $600 million. However, for some unclear reason, the government changed its mind and purchased the used, discarded jet fighters instead.

The likely result of this F-16 procurement is that the number of aircraft Indonesia owns will increase but not its air defense capability.

The procurement of Leopard tanks has a similar story. It triggered a polemic as the tanks do not suit Indonesia’s territorial geography.

Al Araf, program director of military watchdog Imparsial, said the purchase “is not on the arms procurement list in Indonesia’s defense posture development policy paper until year 2029”.

Former president BJ Habibie, who is a domestic strategic industry pioneer, was also furious about the Leopard tank procurement. He said, “People who buy Leopard tanks are stupid and profit-seeking fools.” He encouraged the cancellation of the procurement.

Yet, despite all the criticism, the government went ahead with its plan. The public has not forgotten the alleged markup in the purchase of Russian-made Sukhoi jet fighters.

The most unfortunate procurement of course was the Indonesia-South Korea’s joint production of KFX jet fighters, which was terminated unilaterally by the East Asian country. This cancellation cost Indonesia around Rp 1.6 trillion ($140 million). South Korea has reportedly decided to resume the project, but the damage has been done.

Thus far, most of Indonesia’s arms procurement, either in the form of a grant, purchase, or joint production, has not been well executed. It would be best for the Indonesian government to take lessons from its past experiences so that it can make wiser deals with the Netherlands.

What underlines the controversy surrounding arms procurement is the government’s option for arms quantity over capability. In fact, given the extent of Indonesia’s territory and its defense budget, which is amounts to less than 10 percent of the state budget, it is impossible for Indonesia to procure highly capable military defense arms in large quantity (Indonesia’s defense budget and state territory ratio lags behind Singapore’s 24.4 percent defense budget).

The current defense budget and territorial extent has left Indonesia with two rational procurement choices: Procuring large quantities of military arms with decent defense capability or procuring high capability military arms in small quantities.

In the meantime, based on its needs to achieve its arms modernization agenda and to reach its MEF plan, the Indonesian government can precede with the quantity-based strategy, which would see Indonesia initially procure a large sum of arms with decent capability. This strategy, of course, has to be applied with transparency and accountability, and has to set specific targets as well as a timeline.

After its arms modernization agenda and MEF are achieved, the government can move onto a capability-based arms procurement strategy.

If we could choose, undoubtedly, we certainly would like to procure military arms with super capability in large quantities. However, we must be realistic. If our defense budget cannot meet such procurement, we can always find alternative solutions. The strategy above could be one of many, perhaps.

Regardless of the strategy Indonesia employs in its next arms procurement, there is one thing that needs to be underlined: Military arms procurement is a national security matter. Hence, arms cannot be procured in the same manner as a person procures his or her arm candy.

Source : JakartaPost