Pages

Jumat, Maret 14, 2014

Presiden SBY : Urusan Kedaulatan Negara, Politik Jangan Masuk

SURABAYA-(IDB) : Presiden SBY menegaskan perang adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh untuk menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan Negara Kesatusan Republik Indonesia (NKRI). Menurut SBY, perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara yang lain.

"Kalau kita ingin damai, kita harus siap berperang. Begitulah doktrin yang harus kita anut, demikian juga falsafah yang harus kita implementasikan dalam kebijakan nasional kita," ujar SBY dalam pembukaan Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Gedung Candrarasa, Koarmatim, Surabaya, Jatim, Rabu (12/3/2014).

Menurut SBY, sebelumnya Indonesia dipandang rendah oleh negara lain karena alutsista yang dimiliki oleh TNI. Meski saat ini alutsista sudah lebih modern dan tangguh, SBY berharap Indonesia menjadi bangsa yang tidak mudah dan senang melakukan peperangan.

"Peperangan itu harganya amat mahal. Oleh karena itu, sebaik mungkin kita cegah dan kita pilih solusi politik dan diplomatik kalau memang ada ancaman terhadap negara kita. Itu yang secara pribadi saya harapkan untuk pengganti saya nanti dan presiden-presiden mendatang," ungkapnya.

SBY mengatakan dirinya merasa kurang senang jika pemerintah yang memiliki kebijakan atau rencana untuk memodernisasi alutsista diganggu oleh hal yang berbau politik. Sebab, semua itu tujuannya adalah untuk menjaga kedaulatan NKRI.

"Kalau urusan menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, we are one. Merah Putih. Politik, jangan masuk. Karena urusan negara, urusan rakyat, urusan masa depan," tegasnya.




Sumber : Detik

3 komentar:

  1. pak sby kalo ngomong memang hebat tapi aneh nya realisasi anggaran militer kok cuman seuprit kalah bila di bandingkan singapur, china, russia, australia, india, amerika dll.. kalo fikiran positif tapi tidak di barengi dgn tindakan nyata yg positif juga ya percuma sama aja boong.. hasil nya cuman nyangkut di dalem kepala aja..

    BalasHapus
    Balasan
    1. DPR yg menentukan om, anggaran segitu aja udah ribet apalagi lebih besar.. DPR harus repormasi, kalo ga bubarkan saja

      Hapus
  2. Untuk indonesia skrg ini paling tinggi negara bisa memberikan 120 trilyun lebih dari itu kementrian lain bisa2 kekurangan dana..klu 5 thn lg mgkn kita bisa smpi 200 trilyun..

    BalasHapus