Soal Penanggulangan Aksi Teror, Brazil Ingin Belajar Dari Indonesia

JAKARTA-(IDB) : Hubungan bilateral RI-Brazil semakin diperkokoh dengan kesepakatan  kedua belah pihak untuk bekerjasama di bidang pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme. Hal itu diungkapkan oleh pihak Brazil pada saat berlangsungnya pertemuan antara Direktur Penanggulangan Aksi Terorisme, Mr. Luiz Alberto Santos Sallaberry dengan Delegasi BNPT yang  dipimpin oleh Brigjen Drs. Rudy Sufahriadi (18/02).

Pada pertemuan yang berlangsung di Kantor Agencia Brasileira  de  Intelegencia (ABIN), Pimpinan  Delegasi BNPT menjelaskan mengenai  berbagai  aksi terorisme yang terjadi di tanah air, modus operandinya serta  pencegahannya  antara  lain melalui  kerjasama  internasional. 

Pimpinan  Delegasi  Indonesia juga menyampaikan keberhasilan kerjasama yang dijalin BNPT dengan badan-badan intelejen Rusia, China dan beberapa negara lainnya yang sangat dihargai oleh pihak mitra kerja.

“Kami telah berhasil menyelenggarakan dan mengamankan Konperensi Rio+20, Piala Konfederasi dan Kunjungan Sri Paus ke Brazil sepanjang tahun 2012 dan 2013”, kata Mr. Sallasberry.

Namun, lanjutnya, untuk dua event besar Piala Dunia dan Olimpiade, kami harus  banyak belajar dari Indonesia dalam  hal kemungkinan  munculnya  aksi terorisme.

Pihak Brazil sangat mengharapkan bantuan Indonesia dalam pengidentifikasian berbagai kelompok teroris yang bisa mengancam penyelenggaraan events olah raga besar tersebut.

"Kami sangat mengharapkan adanya kerja sama pertukaran informasi mengenai  berbagai kelompok teroris termasuk yang menggunakan kedok agama di balik aksi mereka", jelas Sallasbery. 

Sumber : Kemlu

Menhan Terima Kunjungan Dubes Kroasia

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kamis (20/2), menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Kroasia untuk Indonesia YM Mr Drazen Margeta di Kemhan, Jakarta. 

Kedatangannya menemui Menhan adalah untuk membicarakan kemungkinan MoU di bidang kerjasama pertahanan antara kedua negara. 

Hubungan diplomasi kedua negara sebenarnya telah terjalin sejak lama namun belum spesifik pada kerjasama pertahanan. 

Kerena itulah, Dubes Kroasia berharap, kedua negara dapat segera menyusun MoU kerjasama pertahanan yang dapat mempererat hubungan kerjasama kedua negara

Jajaki Kerjasma Pertahanan

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kamis (20/2), menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Kroasia untuk Indonesia YM Mr Drazen Margeta di Kemhan, Jakarta. 

Kedatangannya menemui Menhan adalah untuk membicarakan kemungkinan MoU di bidang kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hubungan diplomasi kedua negara sebenarnya telah terjalin sejak lama namun belum spesifik pada kerjasama pertahanan. Kerena itulah, Dubes Kroasia berharap, kedua negara dapat segera menyusun MoU kerjasama pertahanan yang dapat mempererat hubungan kerjasama kedua negara. Menhan mengatakan akan mempelajari draft MoU kerjasama pertahanan yang ditawarkan oleh Kroasia terlebih dahulu. 

Menhan Purnomo Yusgiantoro juga nenekankan pentingnya dirancang MoU kerjasama pertahanan kedua negara. Mengingat sejarah panjang hubungan diplomasi kedua negara. Dubes Kroasia berharap hubungan kerjasama pertahanan ini dapat diawali dengan kunjungan Presiden Kroasia ke Indonesia, dan kunjungan Menhan RI ke Kroasia. 

Kerjasama pertahanan ini diharapkan dapat digali terutama di bidang industri pertahanan. Menhan juga akan membicarakan dengan pengguna alutsista dalam hal ini TNI mengenai kemungkinan-kemungkinan kerjasama ini terlebih dahulu.

Sumber : TNI AL

Sea Rider Telah Tiba Di Lanal Ranai

RANAI-(IDB) : Untuk menambah kekuatan pengamanan di Sekitar perairan perbatasan pulau terluar, Mabes TNI menambah sarana patroli cepat Sea Rider untuk Lanal Ranai yang nantinya dapat difungsikan sebagai alat monitor langsung ke lapangan. Sea Rider yang bermesin ganda Suzuki DF 250 four stoke 250 HP tersebut dibawa oleh KRI Banjarmasin-592 Senin 17 Februari 2014 lalu.

Boat Construction – LOA : 11,3 m ; 3,1 m, Inflatable Collar 9 Compartment, penyerahan Sea Rider kepada Lanal Ranai diterima langsung oleh Pasops Lanal Ranai Mayor Laut (P) Hendrik Kurniawan yang mewakili Komandan Lanal Ranai dari Komandan KRI Banjarmasin-592 yang diwakili Kadiv Muat KRI Banjarmasin-592 Lettu Laut (P) Teddy F di Dermaga Pertamina Selat Lampa, Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna setelah KRI Banjarmasin-592 melaksanakan Debarkasi Pasukan Marinir yang tergabung dalam Satgas ENCAP (Engineering Civic Action Project) di Kabupaten Natuna.

Hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014 dilanjutkan dengan Sea Trial terhadap Sea Rider di Perairan Selat Lampa, on board di Sea Rider yang diawaki oleh Serka Saa M. Ramli, Pasops Lanal Ranai  Mayor Laut (P) Hendrik Kurniawan, Pasminlog Lanal Ranai Kapten Laut (T) Iriawan Zaenal M dan Kasatbek Lanal Ranai Kapten Laut (S) Eddy. Sea Trial berjalan dengan aman dan lancar. 

Sumber : TNI AL

Indonesia To Focus On 7 Weapon Systems This Year

JAKARTA-(IDB) : Indonesia will focus on developing and producing seven weapon systems this year to modernize its arsenal and strengthen local defense industries to reduce the dependence on foreign suppliers.

The systems are submarines, jet fighters, medium tanks, missiles, radars, propellants and communications devices, said Defense Industry Policy Committee (KKIP) special staff for cooperation and institutional relations Silmy Karim on Wednesday.

Both the submarines and jet fighters are being developed as national programs with South Korea while the medium tank is being developed in cooperation with Turkish company FNSS Defense System.

While there is already missile cooperation with China, Silmy said the KKIP was still looking at partners for the local production of radar and communication devices.

“We will soon have a propellant factory that is important if we want to develop our own ammunition, missiles and rockets,” he said, without revealing which country the cooperation was being held with. 

Source : JakartaPost

Singapura Batalkan Patroli Indosin Melalui Pesan WhatsApp

BATAM-(IDB) : Singapura batal mengikuti Patroli Terkoordinasi (Patkor) Indonesia-Singapura (Indosin) ke-87 di Selat Malaka. Gugus Keamanan Laut Armada Kawasan Barat (Guskamlabar) telah menggelar operasi itu sesuai jadwal, 17 Februari 2014, tanpa unsur Angkatan Laut Singapura.

Biasanya kegiatan tahunan ini bekerja sama dengan Singapura. Jalinan kerja sama ini sudah dilakukan bertahun-tahun. Setiap tahun kegiatan patroli terkoordinasi itu digelar dua kali atau selama dua periode.

Target operasi Indosin ini terkait kejadian kejahatan atau pun kecelakaan di Selat Malaka atau perbatasan perairan Indonesia-Singapura, seperti Selat Philips, Selat Singapura, dan Selat Malaka.

Komandan Gugus Keamanan Laut Kawasan Barat, Laksamana Pertama Harjo Susmoro, menepis kabar batalnya Singapura bergabung, karena alasan hangatnya polemik penamaan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Usman Harun, yang membuat pemerintah Singapura meradang.

"Terkait Usman Harun sangat kecil kaitan" ujar Harjo kepada Tribun Batam di Kantor Guskamlabar Batam Centre, Batam, Kamis (20/2/2014).

"Dan hanya Tuhan yang tahu," imbuh jenderal kelahiran Tegal, Jawa Tengah tahun 1965 itu.

Ia menambahkan, Singapura beralasan tidak bisa mengikuti operasi itu, dengan alasannya tengah banyak kegiatan dan minta diundur pada Maret 2014.

Namun pihak Guskamlabar tak menyanggupi karena memiliki agenda di bulan itu. Padahal kesepakatan sudah terjadi pada 17, 18, 19 Februari 2014 untuk dilakukan evaluasi terkait Indosin tahun sebelumnya.

"Jadi bukan batal, tapi Singapura minta undur dan kita tidak bisa. Artinya ada tidaknya Singapura kita tetap jalan. Namanya operasi rutin. Dan tidak ada pengaruh.

Lagi pula operasi ini bisa digelar sepanjang waktu karena waktunya 360 hari," ujar jenderal bintang satu yang bertugas menggantikan Laksamana Pertama TNI Arusukmono Indra Sucahyo.

Harjo menceritakan, ketidakikutsertaan Singapura itu disampaikan Komandan Maritime Security Task Force (MSTF) Singapore kepadanya melalui aplikasi WhatsApp.

Harjo kemudian membacakan isi pesan perwira berpangkat kolonel itu, bahwa Singapura meminta mundur jadwal Indosin dari 17 Februari ke tanggal 28 Maret 2014 karena banyak kegiatan.

Namun Harjo menyebutkan pada bulan Maret mempersiapkan kegiatan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2014 yang akan berlangsung di Batam, mulai Maret-April 2014 di Kota Batam, Kepulauan Riau.

"Jadi kita tidak bisa memenuhi permintaannya karena Maret itu kita persiapan Multilateral Naval Exercise Komodo," ujar Harjo usai membacakan pesan dari Komandan MSTF Singapura dalam Bahasa Inggris.

Kegiatan MNEK ini akan dilaksanakan di perairan Anambas dan Natuna, Kepri, yang memiliki laut yang luas. Peserta dari mancanegara. Para peserta dipastikan ke Indonesia melalui transit Bandara International Changi, Singapura.

Harjo mengakui selama ini kegiatan tersebut digelar antara dua negara bertetangga, Singapura dan Indonesia. Tujuan operasi, selain menjalin kerja sama dalam penanganan keamanan di Selat Malaka.

Dalam operasi itu, rencananya Guskamlabar mengerahkan empat Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) serta sekitar 270 personel.

Sejauh ini antara Indonesia dan Singapura memang saling memiliki kepentingan dan ketergantungan, terutama dalam soal pengamanan Selat Malaka.

Bagi Harjo, Indonesia tidak merugi dengan tidak ikutnya Singapura. "Yang rugi itu Singapura. Kepentingan mereka untuk keamanan perairan selat Malaka itu lebih besar dampaknya kepada Singapura," kata dia.

Kendati demikian, Indonesia, menurut Harjo, juga memiliki kepentingan manakala dalam menindak pelaku kejahatan di laut yang kabur ke wilayah perairan Singapura.

Apalagi Harjo mengakui, peralatan dan kecanggihan Singapura memang lebih baik dari Indonesia. Singapura memiliki peralatan canggih untuk menyebarkan semua kejadian yang berada di laut.

"Mereka punya pusat informasi. Kita belum miliki lembaga yang fokus mengurus itu," kata dia. Sehingga, lanjutnya, dengan peralatan yang canggih tersebut, Singapura dengan mudah mengirim informasi ke kapal-kapal internasional yang berlayar di Selat Malaka.

"Jadi kapal-kapal pun sering ngasih info soal kejadian di laut ke mereka (Singapura)," ucap Harjo.

Harjo pun meminta tidak dikait-kaitkan tidak bergabungnya Singapura dalam operasi tersebut. Pasalnya, selama ini kerja sama TNI AL dengan angkatan laut Singapura, tidak itu saja, namun ada sekitar 30 kegiatan.

"Kalau Guskamlabar ada satu lagi biasanya ISBS (Indonesia-Singapura Bakti Sosial) yang biasanya digelar pertengahan tahun," ucap Harjo yang didampingi sejumlah stafnya. 

Sumber : Tribunnews

Kolonel Marinir Ivan AR. Titus Jabat Wadan Kobangdikal

SURABAYA-(IDB) : Jabatan Wakil Komandan (Wadan) Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal) diserahterimakan Brigjen TNI (Mar) Sturman Panjaitan kepada Kolonel Marinir Ivan Ahmad Riski Titus, S.H. yang dihelat di lapangan Laut Maluku, Kesatrian Bumimoro, Kobangdikal, Surabaya, Selasa (18/2/2014).

Prosesi serah terima Jabatan orang nomor dua di ’Kawah candradimukanya’ prajurit matra laut tersebut, dipimpin langsung Komandan Kobangdikal Laksamana Muda TNI Widodo, S.E. dengan upacara militer yang melibatkan sedikitnya 1.200 prajurit.

Sturman –sapaan akrab lulusan AAL angkatan ke-28 tahun 1983 kelahiran Kisaran, Sumatera Utara 17 Oktober 1959 tersebut, selanjutnya mendapat kepercayaan menduduki jabatan Wakil Asisten Teritorial (Waaster) Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta.

Sedangkan penggantinya, Ivan -sapaan akrab Pamen melati tiga kelahiran kota “Kembang’’ Bandung 6 Desember 1959 ini, sebelum promosi jabatan bintang satu sebagai Wadan Kobangdikal, Ia menjabat Kepala Sekretaris Lembaga (Kaseklem) Sekolah Staf Komando Angkatan Laut (Seskoal) Cipulir, Jakarta.

Sebelum menempati jabatan Wadan Kobangdikal telah banyak jabatan yang telah diembannya. Usai menamatkan pendidikan militer di AAL tahun 1983 dengan pangkat Letnan Dua, lulusan AAL Angkatan XXVIII ini langsung ditempatkan sebagai Danton Yonranratfib Menbanpur Kormar (1983), kemudian menjabat Danton Brigif-2 Yonranratfib Menbanpur (1986), Paur Opslat Denma Mabes TNI (1990), Paban madya Sops Menbanpur Kormar (1991).

Pada tahun 1993, ia menempati jabatan Pasops Denma Kormar, Danyon Ranratfib Menbanpur (1996), Pasops Menbanpur (2000), Kas Menkav Pasmar 1 Surabaya (2001), Asintel Pasmar 1 (2002), Danmenkav Pasmar 1 (2003), Kadismat Pasmar 1 (2004), Sahli Pangarmabar “B” Komsos (2007), Patun Dosen Seskoal (2007), Dirditdik Seskoal (2008), Asrena Kormar (2008), Asops Kormar (2009), Sahli Pangarmabar “D” jemen 2010, Paban IV Dukops Sopsal mabesal (2011), Kaseklem Seskoal (2013) dan Wadan Kobangdikal 2014.

Adapun pendidikan militer yang pernah diikutinya antara lain AAL XXVIII (1983), Suspaja (1983), Sussarcab (1985), Suskibi (1986), Diklapa II Kopur Angkatan ke-5 (1991), Seskoal Angkatan ke-33 (1995-1996), Sesko TNI Angkatan ke-34 (2007) dan Lemhannas PPRA angkatan ke-44 (2010).

Selama berdinas di TNI AL yang sudah mencapai 31 tahun ini, telah banyak tanda jasa yang telah diraihnya, antara lain Bintang Jalasena Nararya, Satya Lencana (SL) Santi Dharma, SL. Untac Medal, SL. Kesetiaan VIII, SL. Kesetiaan XVI, SL. Kesetiaan XXIV, SL. Seroja, SL. Dwidya Sistha, SL. Dharma Nusa dan SL Kebaktian Sosial.

Sementara itu Komandan Kobangdikal dalam amanat Sertijab Wadan mengatakan bahwa sertijab merupakan suatu proses alamiah yang berkembang secara dinamis sesuai dengan tuntutan dinamika organisasi. Oleh karenanya melalui serah terima jabatan ini diharapkan akan tumbuh semangat baru, ide dan pemikiran baru dan kreatif yang akan membawa peningkatan kinerja lembaga pendidikan Kobangdikal menuju kearah yang lebih baik.

Perkembangan global saat ini lanjutnya, menuntut adanya peningkatan SDM yang berkualitas dan berkompetensi tinggi untuk mengawaki organisasi TNI AL ke depan.

“Kobangdikal sebagai lembaga pendidikan, menjadi ujung tombak dalam menciptakan prajurit pengawak organisasi dalam rangka mendukung terwujudnya TNI Angkatan Laut yang handal dan disegani dan berkelas dunia,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu juga, Ia menekankan kepada seluruh prajurit di jajarannya untuk senantiasa siap siaga menghadapai segala kemungkinan, mengingat tren global yang membawa perubahan cuaca cukup ekstrim yang bisa mengakibatkan datangnya bencana alam.

“Siapkan diri, jaga keamanan keluarga dan aset dinas di tempat kerja serta lingkungan sekitarnya, dan selalu siaga bila suatu waktu digerakkan untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan bencana,” tegasnya.

Hadir dalam acara tersebut Komandan Kodikopsla Laksma TNI Aswad, S.E., M.M., Wadan Seskoal Laksma TNI yayat Achmad Hadirat, M.Si. (Han), Kepala Staf Armatim (Kasarmatim) Laksma TNI Siwi Sukma Aji, Wagub AAL Laksma TNI Dedy Yulianto, Karumkital Dr. Ramelan Laksma TNI TNI dr. Nelson Pandaleke, Sp.PD Kadispsial Laksma TNI Laksamana Pertama TNI FX. Agus Susilo, S.E., M.M., dan undangan lainnya.

Sumber : TNI AL

Perlu Ada Polemik Agar Tumbuhkan Nasionalisme

JAKARTA-(IDB) : Pemberian nama KRI Usman Harun hingga saat ini masih menjadi polemik antara Indonesia dan Singapura. Negeri itu  menganggap pemberian nama tersebut dinilai kontroversial. 

Anggota Komisi I DPR RI Kol (Purn) Guntur Sasono mengatakan perseteruan kecil sebenarnya wajar dan justru diperlukan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme di dalam diri masyarakat Indonesia. 

Lebih jauh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2009-2014 mengingatkan, masyarakat Indonesia juga jangan lupa, Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN.

“Kalau negara besar seperti Indonesia lantas langsung emosi hanya karena masalah kecil, mau jadi apa negara kita. Apakah akan jadi kancah peperangan dan perseteruan seperti yang terjadi di Timur Tengah? Kan tidak pantas,” jelas pria kelahiran Madiun, 2 Juli 1946 yang kini duduk di Komisi I yang membidangi soal Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi.

Akan tetapi, lanjut Guntur, sebenarnya bila harus terjadi perseteruan yang berujung kepada peperangan, bukan masalah karena Indonesia memiliki persenjataan yang jauh lebih besar dibanding Singapura.

“Tapi Indonesia kan negara cinta damai. Indonesia saat ini merupakan negara besar yang sistem demokrasinya sangat dihargai dunia. Kalau masalah seperti ini bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, tidak perlu harus ada perseteruan,” ujar Guntur yang juga

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Rahasia Negara dari Fraksi Partai Demokrat DPR. Guntur menegaskan, masyarakat Indonesia sebaiknya tidak terpancing dengan hal-hal yang akan merusak citra Indonesia di mata dunia. 

“Bapak presiden sudah melakukan langkah yang benar dengan melakukan diplomasi damai, bukan dengan kekerasan. Kita perlu apresiasi. Kalau berhasil, nama Indonesia akan harum di mata dunia. Harga diri bangsa di atas segalanya, kemerdekaan adalah segalanya, nasionalisme juga di atas segalanya. Kita boleh berseteru dengan bangsa lain, tapi Indonesia adalah negara cinta damai,” ujarnya. 

Guntur mengatakan, pemberian nama KRI Usman Harun sudah seharusnya, mengingat Usman Harun adalah pahlawan nasional.

“Kita adalah Indonesia dan kita adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Pemberian nama itu sudah tepat,” tutup Guntur.

Senada dengan Guntur Sasono, politisi Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla mengatakan pemberian nama KRI Usman Harun oleh pemerintah sudah tepat.

“Kita mengerti tentang keberatan Singapura, tetapi Singapura juga tidak punya hak untuk mengintervensi keputusan pemerintah untuk memilih nama tersebut karena sudah melalui prosedur. Untuk menyelesaikan polemik ini, harus dengan kepala dingin. Karena masing-masing baik Indonesia maupun Singapura memiliki berbagai kepentingan. Entah itu masalah perdagangan, pendidikan, imigrasi, dan sebagainya,” papar pria yang dianggap sebagai tokoh Islam Liberal di Indonesia ini.

Sumber : Tribunnews

Satgas Encap Marinir Mulai Beraktifitas Di Natuna

NATUNA-(IDB) : Setelah selama empat hari berlayar, satgas Encap Latma Komodo Multilateral Naval Exercise yang dikomandani Kolonel Marinir Tri Subandiyana tiba di daerah operasi di kepulauan Natuna. Sebagian dari anggota Marinir yang berjumlah 225 personel yang terdiri dari gabungan Pasmar I dan II melaksanakan debarkasi personel dan materiil di pulau-pulau yang telah ditentukan.

 Debarkasi pertama, Jumat (14/2) dilaksanakan di pulau Laut yang merupakan pulau terjauh dan berbatasan langsung dengan Vietnam dan Malaysia. Di pulau ini 43 personel Marinir dipimpin Letda Marinir Suyudi mendarat dengan membawa perlengkapan konstruksi dan renovasi lengkap. Debarkasi kedua, Sabtu (15/2) di Sedanau dengan 15 personel dipimpin Lettu Marinir Andi dan selanjutnya debarkasi ketiga sebanyak 21 personel dipimpin Kapten Nyoman di Sabang Mawang pada Minggu (16/2).

Usai debarkasi, seluruh pasukan langsung melaksanakan pendirian posko satgas yang dilengkapi dengan sarana komunikasi. Masing-masing komandan unsur tugas langsung bergerak menghubungi kepala desa guna memastikan seluruh material pendukung telah siap di lokasi pekerjaaan. 

Tanpa membuang waktu, seluruh personel Marinir yang telah menerima pembekalan tugas yang akan dihadapi langsung bekerja sesuai proyek yang ada diwilayahnya.  

Di lokasi ini, Satgas Encap Marinir akan melaksanakan 12 pekerjaan rekonstruksi dan renovasi yang tersebar di 32 titik yang tersebar di seluruh kepulauan Natuna. Pekerjaan itu meliputi, renovasi Pos Pengaman Laut, Renovasi Musholla, renovasi Hellypad, renovasi jembatan, renovasi gedung PKK, pembangunan Instalasi Solarcell, renovasi MCK dan betonisasi jalan.

 Sambutan masyarakat kepulauan Natuna yang hangat membuat semangat bekerja pasukan Marinir semakin tinggi. Hal ini diperkuat lagi dengan pengarahan Dansatgas Encap Kolonel Marinir Tri Subandiyana kepada seluruh anggota bahwa kehadiran pasukan Marinir di tengah-tengah masyarakat haruslah senantiasa membawa dampak positif yang nyata, hal itu harus terbukti dengan wujud semangat bekerja dengan tulus-ikhlas tanpa mengharap imbal-balik dan senantiasa mengedepankan sosok karakter Prajurit Marinir yang religius dan humanis.

Setelah mendaratkan sebagian dari pasukan Marinir di kepulauan Natuna, KRI Banjarmasin bernomor Lambung 592 melanjutkan perjalanannya ke pemberhentian berikutnya di kepulauan Anambas. Direncanakan sisa dari satgas Encap Latma Multilateral Komodo Naval Exercise akan mendarat di pulau Tarempa, Jemaja, Mengkait dan Memperuk, juga untuk melaksanakan kegiatan yang sama, rekonstruksi dan renovasi.

 Dengan mulai aktifnya Satgas Encap di daerah operasi, diharapkan kehadiran pasukan Marinir yang melaksanakan kegiatan operasi bantuan kemanusiaan ini dapat menumbuhkan kembali jiwa nasionalisme kebangsaan masyarakat serta menjadi bukti konkret perhatian Korps Marinir dan TNI AL kepada masyarakat di pulau-pulau perbatasan yang terpencil.

Sumber : Kormar

Dansatgas Encap Beri Pembekalan Personel TNI AU

RANAI-(IDB) : Prajurit Paskhas dari Batalyon Komando 465 Brajamusti Lanud Supandio Pontianak yang tergabung dalam Satgas Encap Latma Multilateral Komodo Naval Exercise 2014 tiba di Ranai dengan menggunakan pesawat CN 295 TNI AU. 

Satu peleton Prajurit Paskhas berkekuatan 30 personel dipimpin oleh Danton Letda Psk M. Wahdi ini langsung diterima Dansatgas Encap Kolonel Marinir Tri Subandiyana. Setelah mengadakan pengecekan perlengkapan dan makan siang, sore harinya menerima pembekalan Satgas di ruang Aula gedung Cakrawala Lanud Ranai, Rabu (19/02/2014).

Dalam pelaksanaannya komposisi perwakilan TNI AU yang tergabung dalam satgas Encap menerima tambahan 10 personel Lanud Ranai hingga total keseluruhan ada 40 personel TNI AU yang tergabung dalam satgas Encap Latma Multilateral Komodo.

 

Pada pembekalan tersebut Dansatgas Encap menyampaikan latar belakang diadakannya Latma Multilateral Komodo, kemudian dilanjutkan dengan pembagian tugas kerja di tiap-tiap pulau sampai dengan jadwal kegiatan rinci dan tugas-tugas apa yang akan dikerjakan oleh personel TNI AU dalam pelaksanaan latihan ini. 

Lebih lanjut, Dansatgas memberikan penekanan bahwa setiap personel Paskhas yang tergabung dalam satgas Komodo adalah perwakilan terbaik dari TNI AU yang nantinya akan membawa nama baik Angkatan Udara dan TNI pada umumnya dalam melaksanakan tugas kemanusiaan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana publik di kepulauan Riau. 

Dengan mengacu pada perintah Panglima TNI bersama rakyat TNI kuat, setiap prajurit harus dapat membuktikan bahwa kita adalah pengayom masyarakat dan rela berkorban demi kepentingan masyarakat banyak. 

Terlebih lagi latihan Komodo ini merupakan latihan gabungan 17 negara dimana pasukan gabungan perwakilan dari negara-negara sahabat akan ikut bekerjasama dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan di pulau-pulau yang telah ditentukan, itu berarti tentara Negara sahabat akan melihat sistem dan kinerja pasukan Indonesia yang professional tidak hanya dalam taktik kemiliteran, namun juga operasi militer selain perang. 

 

Bersama dengan pasukan Marinir yang telah lebih dulu berada dilokasi, Dansatgas berpesan agar kompak dan solid dalam bekerjasama, saling bahu-membahu menuntaskan setiap pekerjaan dan manunggal bersama rakyat, yakinlah bahwa dengan persatuan, tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan, tegasnya.

Selanjutnya 40 personel TNI AU langsung mendapatkan pembagian kaporlap perorangan dan perlengkapan pertukangan sebelum menempati posisi lokasi pekerjaan untuk melaksanakan tugas konstuksi dan renovasi bersama-sama prajurit Korps Marinir. 

Diakhir acara pembekalan Dansatgas memberikan kenang-kenangan berupa plakat Encap untuk Komandan Lanud yang diterima oleh Kadispers Lanud Mayor Adm Eko.

Sumber : Kormar

Optimalisasi Hasil Pencapaian Dan Program Kerja Bidang Kekuatan Pertahanan

JAKARTA-(IDB) : Fungsi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan (Ditjen Kuathan Kemhan) diantaranya adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kekuatan pertahanan militer meliputi pembinaan sumber daya manusia, materiil, fasilitas dan jasa serta kesehatan pertahanan militer.

Untuk itu dalam rangka optimalisasi hasil penyelenggaraan tugas dan fungsi teknis bidang kuathan, baik pada aspek pencapaian sasaran program kerja dan anggaran Ditjen Kuathan Kemhan TA. 2014, maupun pada aspek dinamika hubungan kerja antara Ditjen Kuathan Kemhan selaku pelaksana teknis dan penunjang, perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Ditjen Kuathan Kemhan TA. 2014.

Rakor Ditjen Kuathan yang diselenggarakan Kamis (20/2) di Kemhan Jakarta dan dibuka oleh Dirjen Kuathan Kemhan Laksda TNI Agus Purwoto ini mengangkat tema, “Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kekuatan pertahanan militer guna mewujudkan kekuatan pokok minimal dalam rangka mendukung kontinuitas kebijakan pertahanan negara”.

Tema ini sejalan dengan perhatian yang disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro pada Rapim Kemhan dan TNI tahun 2014 yang telah dilaksanakan awal tahun ini. Intinya adalah agar apapun yang akan dikerjakan tahun 2014 diharapkan dapat mendukung kontinuitas kebijakan pertahanan negara yang sudah digariskan pimpinan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam sambutan pembukanya, Dirjen Kuathan berharap produk legislasi, regulasi maupun produk strategis pertahanan negara dapat diselesaikan pada pertengahan tahun 2014 ini. Oleh karenanya diperlukan kerja keras dari seluruh pihak yang terkait dalam pembahasan dan penyusunan proleghan untuk melaksanakan percepatan mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai tahap pengakhiran sehingga target dan sasaran yang hendak dicapai dapat dilaksanakan seoptimal mungkin serta tepat waktu.

Adapun maksud diselenggarakannya rakor ini untuk mengetahui apa yang telah dilaksanakan dan dicapai pada  tahun 2013 lalu dan apa yang akan dilakukan pada tahun 2014 ini. Dalam rakor ini peserta tidak hanya mendengarkan paparan dari para direktur di lingkungan Ditjen Kuathan tetapi juga paparan tentang perkembangan lingkungan strategis dari staf ahli menhan bidang keamanan yang dapat menjadi pedoman bagi penyusunan maupun perencanaan kebijakan di lingkungan Kemhan.

Rakor sehari Ditjen Kuathan selain dihadiri pejabat di Kemhan, Mabes TNI dan angkatan juga dihadiri pejabat dari instansi terkait seperti Dirut BPJS Kesehatan, Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Kepala BNPB, Kepala BNN, Dirut PT PLN (Persero), Dirut PT Telkom (Persero), Dirut Perpamsi (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia), Dirut PT Asabri (Persero), Dirut PT PGN (Perusahaan Gas Negara), Dirut PT Pertamina, Dirjen Pengelolaan Utang (DJPU) Kemkeu, Dirjen DJKN Kemkeu, Dirjen Anggaran Kemkeu, Ketua YKPP dan Kepala BKKBN.

Sumber : DMC

Inggris Dan Arab Sepakati Harga Jet Tempur Eurofighter

LONDON-(IDB) : Kontraktor pertahanan asal Inggris, BAE System, mengumumkan bahwa Arab Saudi telah menyepakati harga terkait pesawat jet tempur Eurofighter Typhoon.

"Pelunasan pembayaran akan segera dilakukan setelah adanya kesepakatan harga ini," ucap perwakilan BAE Systems, Rabu (19/2).

"Kesepakatan ini menguntungkan kedua pihak. Saya senang kami dapat menyelesaikan negosiasi ini, dalam upaya membangun kerja sama jangka panjang," pungkas petinggi BAE Systems, Ian King.

BAE membuat Eurofighter Typhoon bersama perusahaan Eropa Airbus dan kontraktor Italia Finmeccanica. Eurofighter disebut sebagai jet tempur paling canggih saat ini, yang menawarkan performa luwes serta fleksibilitas tinggi.(Xinhua)

Sumber : Metrotvnews

KRI Usman Harun Dan Sejarah Yang Pukul Rata

OPINI-(IDB) : Batas antara penjahat dan pahlawan seringkali amat tipis. Polemik soal penamaan "KRI Usman-Harun" dengan baik menjelaskan hal ini: di Indonesia dianggap pahlawan, di Singapura -- dan sudah dibuktikan di depan pengadilan di sana-- keduanya adalah penjahat.

Ini bukan polemik yang langka. Debat mengenai batas antara pahlawan dan penjahat, khususnya untuk sosok-sosok yang terlibat dalam konteks sejarah tertentu, seperti peperangan, sudah sering mengemuka.

Sampai kapan pun, Cina dan Korea akan bereaksi keras tiap kali ada pejabat tinggi Jepang (khususnya Perdana Menteri) berkunjung ke Kuil Yasukuni di Tokyo.

Kuil Yasukuni adalah kawasan yang menjadi tempat peristirahatan terakhir jutaan tentara Jepang yang pernah bertugas di sepanjang Perang Dunia I dan II. Banyak dari mereka bertugas di negara-negara Asia lainnya yang diduduki Jepang. Bahkan beberapa di antaranya adalah para perwira yang sudah divonis sebagai penjahat perang.

Bagi Cina atau Korea (juga seharusnya bagi Indonesia), Kuil Yasukuni adalah lambang agresi militer Jepang yang pernah membantai ratusan ribu orang, baik di Nanking maupun di Semenanjung Korea, pada paruh pertama abad-20. Maka mengunjungi Kuil Yasukuni akan selalu terasa sebagai pemujaan terhadap agresivitas yang mematikan.

Latar psikologis itulah kira-kira yang ingin disampaikan oleh protes Singapura terhadap penamaan KRI Usman-Harun. Bagi mereka, Usman Haji Mohamed Ali dan Harun Said adalah teroris yang terbukti sudah melakukan pemboman di Orchard Road.

Memahami latar psikologis ini memungkinkan kita bisa mengerti kenapa pejabat-pejabat Indonesia marah-marah kepada pemerintah Belanda begitu mendengar Westerling dijemput militer Belanda setelah tertangkap di Singapura pada Februari 1950.

Indonesia sangat wajar merasa marah: penjahat perang yang belum lama melakukan pembantaian di Indonesia malah disembunyikan dan diselamatkan oleh pemerintah Belanda.

Ketika Indonesia menuntut ekstradisi Westerling, Belanda justru membebaskan Westerling dari tahanan dan menyatakan Westerling dilindungi dan tak bisa diektradisi karena warga negara Belanda. Sampai wafatnya, Westerling bisa hidup tenang tanpa gangguan.

Pemerintah Belanda akhirnya meminta maaf atas perbuatan Westerling pada 2013 lalu, selang 26 tahun setelah kematian Westerling dan selang lebih dari setengah abad dari peristiwa pembantaian itu.

Jumlah korban pemboman yang dilakukan Usman-Harun jelas tak sebanding dengan korban Westerling, apalagi korban pendudukan Jepang di seantero Asia pada paruh pertama abad 20. Tapi pokok soalnya memang bukan kuantitas korban melainkan penyikapan terhadap mana yang dianggap pahlawan dan mana yang dianggap penjahat.

Penyikapan yang bersifat binarian, hitam-putih, saklek, dan tidak peduli dengan sudut pandang yang lain macam ini sesungguhnya bukan barang baru juga di Indonesia.

Begitu Indonesia mencapai kemerdekaannya, dan mencapai momentumnya lewat Kongres Sejarah Nasional I pada 1957, proyek historiografi Indonesia-sentris pun dimulai. Ini semacam dekolonisasi wacana sejarah: semua perspektif kolonial Belanda diputar-balikkan sepenuhnya menjadi perspektif nasionalisme Indonesia.

Jika Pangeran Diponegoro, Pattimura, atau Cut Nyak Dien dianggap sebagai pengacau, perusuh, pemberontak dan teroris dalam buku-buku pelajaran sejarah di sekolah-sekolah zaman Belanda, dalam semangat historiografi Indonesia-sentris nama-nama itu diangkat setinggi-tingginya dan seharum-harumnya sebagai pejuang, pahlawan, dan kesuma bangsa.

Implikasinya jelas melahirkan cara berpikir yang reduksionistis, menyederhanakan kompleksitas peristiwa, dan penuh penghakiman pada siapa pun dan apa pun.

Melalui historiografi yang berwatak ideologis, hitam-putih, dan pukul rata itulah murid-murid sekolah akhirnya harus menelan mitos-mitos baru yang tidak kalah menyesatkannya. Misalnya: Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun, Majapahit mempersatukan Nusantara, dll., dkk., etc.

Jangan heran juga jika beberapa hari lalu bedah buku tentang Tan Malaka ditolak oleh banyak kalangan karena menganggap Tan Malaka adalah tokoh PKI. Cara berpikir hitam-putih, menyederhanakan, dan pukul rata menghalangi kemungkinan bagi banyak orang untuk memahami bahwa Tan Malaka sebenarnya dimusuhi dan dianggap pengkhianat oleh PKI (simak esai saya sebelumnya: Tan Malaka sebagai Tabu di Atas Tabu).

Tak perlu diherankan jika semua yang mengaku marxis didakwa tidak pancasilais, dan yang mendaku komunis langsung saja dicap anti-Tuhan. Sulit untuk menjelaskan bahwa, misalnya, Haji Misbach adalah seorang komunis yang juga muslim yang taat, Hatta yang tak pernah lalai salat adalah pembaca tekun Karl Marx, dan UUD 1945 banyak mengadopsi semangat sosialisme.




Sumber : Yahoo

Indonesia Jajaki Pembelian Kapal Selam Rusia Dan Turki

JAKARTA-(IDB) : Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan kapal selam buatan Rusia dan Turki saat ini menjadi pertimbangan untuk didatangkan ke Indonesia.

Pembelian kapal selam tersebut merupakan program untuk memenuhi kekuatan persenjataan minimal dalam upaya menjaga perairan Indonesia yang membutuhkan setidaknya 12 kapal selam.

"Ini kan membutuhkan paling sedikitnya 12 kapal selam untuk mengcover 3 ALKI di wilayah selatan dan sebagaian wilayah utara kita butuh sekitar 12. Sekarang ini kita dengan Korsel ada kontrak tiga kapal selam dan kalau kita akan lihat kontrak produksinya itu akan selesai 2018," kata politisi PKS ini saat di temui Teraspos usai rapat dengan Menteri Luar Negeri.

Mahfudz mengatakan pembuatan kapal selam Changbogo ketiga yang rencana dibangun di Indonesia saja membutuhkan waktu yang banyak dan uang banyak sehingga paling mungkin Indonesia akan melakuakn pembelian secara langsung.

"Nah sekarang ada dua penawaran antara Rusia kilo klas dan Turki melakukan penawaran. Dari komisi I kita akan kirim ke Rusia dan Turki untuk melihat ini semua."

"Untuk kilo klas sangat memungkinkan untuk tiga ALKI untuk wilayah dibagian selatan," kata dia.

Sumber : Terapos

Australia Khawatir Hubungan Dengan Indonesia Menuju Titik Nadir

CANBERRA-(IDB) : Retaknya hubungan Indonesia dan Australia menyusul insiden pelanggaran kedaulatan diakui oleh Panglima Militer Australia, David Hurley. Kendati tidak akan mencapai titik nadir, hubungan kedua negara belum akan pulih. 

Hubungan Indonesia dan Australia sedang "melesu", menyusul aktivitas angkatan laut yang berulangkali melanggar kedaulatan Indonesia ketika menggelar operasi anti pengungsi, kata Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Jendral David Hurley.

Hurley mengklaim pihaknya telah berkomunikasi dengan perwira Indonesia setelah laporan internal pemerintah di Canberra mengungkap enam pelanggaran kedaulatan "yang tidak disengaja" oleh angkatan laut antara Desember dan Januari silam.

"Seperti juga kami, mereka kecewa kesalahan itu terjadi. Tapi mereka mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi," katanya kepada kantor berita ABC. "Dan saya kira, di akhir pertemuan, terutama antara panglima angkatan laut, terdapat kesepakatan bahwa laporan tersebut sudah akurat dan lengkap dan mereka menerima penjelasan kami."

Titik Nadir Hubungan

Insiden tersebut terjadi ketika angkatan laut Australia menggelar operasi "Sovereign Borders" untuk memulangkan kapal pencari suaka yang kebanyakan datang dari Indonesia. Sejak pemerintahan konservatif di bawah Tony Abott berkuasa, Australia menjalankan kebijakan keras terkait arus pengungsi ilegal.

Hurley mengakui, aktivitas ilegal angkatan laut Australia semakin membebani hubungan kedua negara yang sudah retak sejak skandal spionase. Pemerintah lantas membekukan berbagai bentuk kerjasama, termasuk di antaranya kerjasama militer dan aktivitas anti penyeludupan manusia.

"Kami masih berbicara satu sama lain. Kami masih melakukan sejumlah aktivitas bersama dan saya tidak yakin kedua pihak akan mengurangi kerjasama hingga ke titik nadir. Dan faktanya kedua negara ingin melanjutkan hubungan yang harmonis," ujar Hurley.

Tantangan buat dua negara

Sementara itu Kementrian Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia berencana meningkatkan patroli militer di perairan selatan. Langkah tersebut diambil guna mencegah terjadinya pelanggaran kedaulatan di masa depan.

Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengakui Indonesia dan Australia sedang "menghadapi tantangan dan sebab itu kami akan mengupayakan segala cara untuk menemukan solusinya." Bishop juga mengklaim kedua pihak telah mencapai kemajuan terkait kode etik hubungan yang diusulkan Indonesia sebagai syarat normalisasi.

"Kami melalui pembicaraan yang panjang pekan lalu dan hasilnya sangat produktif," katanya usai bertemu Menlu, Marty Natalegawa. "Tapi saat ini hubungan kami di beberapa area tetap akan berlanjut."

Sumber : DW

Bakorkamla Tinjau Radar Jarak Jauh Rusia

MOSCOW-(IDB) : Delegasi dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) RI dipimpin Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar), Laksdya TNI Bambang Suwarto, melakukan kunjungan kerja ke Federasi Rusia pada tanggal 17-23 Februari 2014.

Kunjungan ini bertujuan menjajaki peluang kerjasama dan bertukar pengalaman dengan pihak-pihak yang menangani bidang kelautan/perairan di Rusia, mengenai pengelolaan early warning system yang dikaitkan dengan penggunaan radar. Kunjungan tersebut juga dilaksanakan guna mendukung upaya peningkatan sumber daya manusia di Bakorkamla.

Dalam kesempatan pertemuan Delegasi Bakorkamla dengan Duta Besar RI Moskow, Djauhari Oratmangun, telah dibahas mengenai arti penting dan posisi strategis aspek kemampuan nasional di bidang keamanan laut dalam menjaga keutuhan NKRI.

Menurut Laksda TNI Bambang Suwarto, Bakorkamla memiliki potensi kerjasama yang dapat dikembangkan dengan pihak Rusia, antara lain dalam melengkapi Regional Coordinating Center (RCC) Bakorkamla terutama di daerah perbatasan dengan Radar Jarak Jauh/Over the Horizon (OTH) yang menjangkau jarak 200 s.d 250 NM.

Sebagai negara yang sama-sama memiliki luas laut dan wilayah perairan yang luas, Indonesia-Rusia memiliki kepentingan serupa terkait isu keamanan dan keselamatan laut. Rusia sebagai negara yang memiliki kemampuan teknologi pendeteksian maju menjadi salah satu mitra yang dapat memenuhi kebutuhan peralatan/ perlengkapan bidang keamanan dan keselamatan laut di Indonesia.

Uji coba (sea trial) dua kapal patroli Bakorkaml di sekitar perairan Barelang, Batam, Kepulauan Riau

Kapal Patroli Bakorkamla

 
Sebelumnya 8/02/2014, Ketua Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto meresmikan kapal patroli Bakorkamla KN Kuda Laut 4803 di Dermaga Satgas 1 Tim Korkamla Barelang, Batam.

Kapal yang dibangun di galangan Kapal PT Batam Expresindo Shipyard, akan ditempatkan untuk pengamanan perairan wilayah perairan barat, tengah, dan timur Indonesia. 

KN Kuda Laut 4803 memiliki panjang mencapai 48 meter, menggunakan mesin berkecepatan 29,5 knot dan mampu bergerak hingga batas 200 mil laut (370 km) dari lepas pantai. Sehingga sangat efektif untuk pengamanan perairan laut Indonesia. 

Sumber : Kemlu

TNI AU Tingkatkan Kemampuan Operasi Informasi

Menurut Brigjen TNI Rully Nursanto, sistem persandian negara adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamanan informasi rahasia negara
 

JAKARTA-(IDB) : Tsunami Globalisasi telah melanda dunia akibat kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi.

Barang siapa yang menguasai informasi, baik memiliki, menciptakan, menyalurkan, mengolah atau mendistribusikan informasi akan memiliki kekuatan untuk menguasai instrumen kekuatan nasional dalam persaingan global.

Demikian pernyataan Kasau Marsekal TNI IB Putu Dunia dihadapan pejabat TNI AU strata kolonel keatas se-Jakarta yang menghadiri acara coffee morning di Mabesau Rabu (19/2/2014).

Acara diawali dengan penandatanganan Mou antara TNI AU, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) terkait penyelenggaraan pengamanan persandian dan pengamanan teknologi informasi.

Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi Peran Lemsaneg Dalam Pengamanan Informasi Untuk Mendukung Pertahanan Dan Keamanan NKRI yang dibawakan oleh Deputi III Lemsaneg Brigjen TNI Rully Nursanto.

Kasau mengatakan, terbongkarnya kasus kebocoran informasi seperti penyadapan dan penyerangan oleh badan - badan intelejen asing terhadap situs serta jaringan milik pemerintah, berdampak pada kerusakan dan hilangnya data yang terdapat pada server.

"Ketidaktahuan kita sampai ada informasi lewat media dari pembocor merupakan contoh kurangnya kewaspadaan dan kesadaran pentingnya pengamanan dan penggunaan teknologi informasi. Upaya pengamanan tidak hanya sebatas pada penggunaan teknologin namun lebih kepada kesadaran tentang pengamanan informasi oleh sumber daya manusia kita," tegas Kasau.

Menurut Brigjen TNI Rully Nursanto, sistem persandian negara adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamanan informasi rahasia negara meliputi data dan informasi terkait jaringan komunikasi yang digunakan.

Untuk itu, TNI khususnya TNI AU harus terintegrasi dengan Lanud - Lanud yang ada disetiap jajarannya untuk melakukan persandian, dimana diawaki langsung oleh orang - orang intelejennya.

Sumber : PelitaOnline

Australia Ingin Indonesia Bantu Selesaikan Masalah

JAKARTA-(IDB) : Hubungan Indonesia dan Australia seperti berada di titik nadir selepas insiden penyadapan dan pengapalan sejumlah imigran ilegal belakangan ini. Indonesia menghentikan sejumlah kerjasama dua negara setelah Intelijen Australia diketahui menyadap komunikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pejabat tinggi Indonesia lainnya. Ini diperparah oleh kebijakan Australia dalam menangani imigran ilegal.

Alan Dupont, Profesor Keamanan Internasional di Universitas New South Wales, berpendapat hubungan Indonesia dan Australia harus segera diperbaiki, karena ongkos yang ditanggung kedua negara terlalu besar jika "perang dingin" ini terus berlangsung. Berikut wawancara Bunga Manggiasih dari Tempo dengan Alan Dupont usai ia menjadi pembicara diskusi soal imigran ilegal dan revitalisasi hubungan Indonesia-Australia di Hotel Four Seasons, Jakarta, Rabu 19 Februari 2014:

Bagaimana cara mengatasi masalah imigran ilegal yang membuat hubungan Indonesia dan Australia memburuk?
Tidak ada jawaban mudah. Dan ini bukan hanya masalah Indonesia dan Australia. Tapi kita bisa memperbaiki sejumlah aspek dalam hubungan ini.

Pertama, kedua negara harus melanjutkan kerja sama bilateral yang beberapa di antaranya sekarang sedang dihentikan. Salah satu caranya ialah pemimpin kedua negara harus mengirimkan gestur politik yang menunjukkan Indonesia dan Australia sama-sama ingin memperbaiki hubungan. Bali Process, konferensi sejumlah negara untuk mengatasi imigran ilegal yang digagas Indonesia dan Australia, adalah salah satu hal yang penting untuk dilanjutkan. Tapi ada ruang besar juga untuk inisiatif bilateral Indonesia dan Australia. Karena, ini masalah Indonesia juga, bukan cuma masalah Australia, meski ada orang yang melihat ini cuma problem Australia.

Indonesia merasa hanya jadi korban karena imigran gelap itu sebetulnya melintasi Indonesia dalam perjalanan menuju Australia. Apa pendangan Anda soal pandangan seperti itu?
Kita semua bisa berargumen menjadi korban, baik Indonesia, Australia, maupun orang-orang malang yang diselundupkan. Tapi kalau kita terus berpikir diri sendiri sebagai korban, kita tidak membuat kemajuan. Saya memilih tidak mendiskusikannya dalam kerangka pemikiran seputar korban, tapi respons konstruktif apa yang bisa kita berikan untuk problem kompleks tersebut. Tidak ada solusi mudah di sini.
Memang ada yang melihat ini masalah Australia. Tapi kalau kita lihat secara objektif, Indonesia dirugikan juga oleh problem ini. Saya harap teman-teman di Indonesia bisa melihatnya. Kami tentu tidak berharap Indonesia punya tongkat ajaib yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kami ingin Indonesia membantu menyelesaikan masalah untuk kebaikan kedua negara.

Menurut Anda, apakah sejauh ini respons Indonesia terhadap masalah ini sudah cukup kooperatif?
Saya pikir, sebelum masalah penyadapan terungkap, ada kerja sama yang cukup erat di antara kedua negara. Misalnya, ada kerja sama antara polisi, tentara, dan sebagainya. Kita sudah berjalan ke arah yang benar sampai semuanya terhenti karena terkuaknya kasus penyadapan beberapa bulan lalu. Yang diuntungkan adalah para penyelundup manusia (people smugglers), karena tekanan terhadap mereka malah berkurang. Saya sarankan kerja sama keamanan Indonesia dan Australia yang kini terhenti, dilanjutkan untuk mencegah para imigran ilegal. 

Saya rasa salah satu masalah Indonesia adalah Anda tidak punya pemahaman menyeluruh tentang jumlah orang yang memasuki Indonesia secara ilegal, Anda mungkin tak punya kapasitas cukup dalam pengawasan (surveillance) dan intelijen untuk mengetahui berapa jumlah mereka, mengapa mereka datang dan tinggal di Indonesia, siapa saja penyelundup manusia ini dan bagaimana mereka beroperasi. UNHCR menyediakan data soal imigran ilegal, tapi sepertinya itu hanya sebagian kecil dari jumlah orang yang sebenarnya memasuki Indonesia. Ribuan orang masuk ke sini, dan tak semuanya bisa dikategorikan sebagai pengungsi. Banyak yang mungkin hanya mencari kesempatan ekonomi yang lebih baik. Misalnya, imigran dari Iran kebanyakan dari kelas menengah yang secara ekonomi cukup baik, dan mereka mencari tempat yang lebih bagus. Mereka tentu bukan pengungsi, dan kita perlu mendiferensiasi mana yang pengungsi, pencari suaka, dan migran lainnya, serta bagaimana menanganinya.

Yang jelas, kita tak bisa menunggu sampai pemilihan umum Indonesia selesai untuk memperbaiki hubungan kedua negara. Ongkosnya terlalu besar baik untuk Indonesia maupun Australia.

Apakah langkah-langkah itu bisa mengurangi imigran ilegal yang memasuki Australia?
Seharusnya begitu. Australia sebetulnya negara yang relatif terbuka untuk imigran. Saya juga imigran. Seperempat penduduk Australia adalah imigran, tidak dilahirkan di Australia. Kami menerima orang baru, tapi harus mengikuti proses, tidak semua bisa diterima. Sama seperti Indonesia, warga negara adalah prioritas bagi Australia. Kami mencoba menerima pencari suaka sebanyak mungkin, sebanyak kemampuan kami, tapi kami tidak bisa menerima semuanya.

Anda mengatakan pemerintah Australia secara berkelanjutan punya kebijakan menghentikan perahu imigran ilegal, hanya metodenya saja berbeda. Tapi metode terakhir yang Australia pakai, mengirimkan mereka dengan perahu ke Indonesia, sangat berbeda...
Memang benar pemerintah Australia sekarang mengambil posisi lebih keras terhadap imigran ilegal. Tapi kebijakan utamanya tetap sama dengan pemerintah beberapa dekade terakhir. Indonesia maupun Australia setuju kita harus menyetop perahu mereka, tapi berbeda pendapat soal caranya.

Menurut Anda, apakah itu tidak melanggar hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tahun 1951 tentang Pengungsi?
Ada yang bilang pemerintahan Tony Abbott melanggar hukum di sana. Saya bukan ahli hukum internasional, tapi saya berdiskusi dengan mereka dan mereka bilang itu tidak melanggar hukum internasional apapun. Memang tidak semua pengacara sepakat soal itu, tapi pengacara memang tak mungkin sepakat soal semuanya. Apa yang dilakukan Australia tidak ilegal. Anda bisa bilang itu salah secara moral, tapi itu tidak ilegal.

Antara masalah imigran ilegal dan penyadapan, mana yang harus diprioritaskan penyelesaiannya untuk memperbaiki hubungan kedua negara?
Saya pikir akan selalu ada masalah dalam hubungan antarnegara. Tapi kalau Anda fokus pada satu masalah dengan risiko mengorbankan hubungan secara keseluruhan, maka kita akan berjalan mundur. Anda harus mengutamakan keutuhan hubungan itu di atas masalah-masalah yang ada. Di masa lalu, tiap ada satu masalah, hubungan Indonesia-Australia kolaps, seperti saat jurnalis Australia di tahun 1986 mengkritik Soeharto. Hubungan baru pulih setelah tujuh tahun. Kita tidak bisa mengalami hal serupa lagi. Hubungan ini seperti dalam keluarga, harus diselesaikan karena orang-orangnya tetap ada di dalamnya. Akan selalu ada ketegangan dalam hubungan itu, tapi kita seharusnya mencari solusi, bukan memanasi isu tertentu, itu akan lebih konstruktif.

Sumber : Tempo