Analisis : Blunder Diplomatik Singapura

ANALISIS-(IDB) : Protes Singapura dengan penamaan KRI striking force Indonesia yang baru, KRI Usman Harun merupakan cermin keangkuhan dari negeri yang tak punya pahlawan dan taman makam pahlawan itu.  Ada beberapa hal yang ingin kita garis bawahi dalam penyampaian keberatan itu. Yang pertama pernyataan itu diumumkan lebih dulu ke media, setelah itu Menlu K Shanmugam baru berkunjung ke Jakarta.  Lebih jauh dari itu dampaknya membuka luka lama sejarah kedua bangsa.  Namun blunder itu justru mempopulerkan kisah heroik pasukan komando angkatan laut (KKO) Indonesia terutama di mata generasi mudanya.

Sekadar mengingatkan pada era Dwikora, Singapura itu belum lahir, artinya perselisihan tentang pembentukan negara Malaysia tidak ada kaitannya dengan “provinsi” Singapura waktu itu.  Sehingga sabotase yang dilakukan Usman dan Harun di Orchard tanggal 10 Maret 1965 harus dilihat sebagai bagian dari operasi ganyang Malaysia.  Dwikora belum selesai, Singapura melepaskan diri dari persekutuan Tanah Melayu tanggal 9 Agustus 1965.  Artinya dia sendiri menelikung nilai perjuangan persekutuan tersebut.

PM Lee menabur bunga di makam Usman Harun

Lembar sejarah berikutnya, konfrontasi berakhir kemudian ASEAN didirikan di Bangkok tanggal 8 Agustus 1967. Lima negara ASEAN sebagai pendirinya termasuk Singapura sesungguhnya ada dalam nawaitu dan tekad untuk tidak lagi bermusuhan, bersahabat dan bekerjasama.  Termasuk Filipina yang tak lagi meributkan Sabah.  Perjalanan kemudian membuktikan bahwa persahabatan Indonesia dan Malaysia semakin merapat sementara Singapura masih memendam benci.  Terbukti dengan eksekusi hukuman gantung kedua marinir Indonesia itu tanggal 17 Oktober 1968.

Namun meski sakit menyesak dada bagi sebagian besar rakyat bangsa ini pada waktu itu, Presiden Soeharto memperlihatkan sikap tenang untuk tetap melanjutkan niat baik ASEAN tadi. Setelah terjadi kerusuhan rasial di Semenanjung Malaysia tahun 1969, Malaysia merapat ke Indonesia. Bagi pemerintah Malaysia kerusuhan antar etnis ini adalah penelikungan kedua yang dilakukan etnis tertentu setelah Singapura melepaskan diri dari persekutuan.  Maka untuk tetap memegang kendali etnis, Malaysia dan Indonesia sepakat pada tahun 1971 melalui operasi rahasia “Soeharto-Tun Razak” memasukkan puluhan sampai ratusan ribu warga Indonesia ke Malaysia.  Inilah sejarah awal masuknya tenaga kerja Indonesia.  Dan ini juga yang mestinya harus dihormati oleh Malaysia sebagai perjuangan agar etnis tertentu di Malaysia tetap memegang kendali dominasi persentasi jumlah.

Kedekatan hubungan Indonesia-Malaysia membuat Lee Kuan Yew merasa terjepit dan sedikit paranoid.  Maka melalui upaya diplomasi yang optimal PM Lee “berhasil” mengunjungi Jakarta tahun 1973 itu pun dengan satu syarat yang diajukan Soeharto yaitu bersedia berziarah ke makam kedua pahlawan nasional itu, Usman dan Harun.  PM Lee bersedia menabur bunga kembang pahlawan.  Ini adalah kemenangan diplomatik Indonesia yang paling indah dan mengharukan sepanjang dekade 70an. Maka secara logika rasional dan emosional seharusnya tidak ada lagi ganjalan pola pikir dan sesak nafas emosi diri dalam hubungan kedua negara.

Embarkasi pasukan dan alutsista Marinir

Oleh sebab itu maka keberatan pemberian nama KRI Usman Harun merupakan blunder diplomatik bagi Singapura sekaligus memberikan ruang amunisi nasionalis patriotik bagi bangsa ini utamanya generasi mudanya.  Puluhan juta generasi muda Indonesia rela membuka kembali halaman sejarah kelam itu lewat berbagai media sosial dan media lain, dan “menikmati” kisah heroik Usman Harun.  Singapura sepertinya tak paham dengan sejarah masing-masing bangsa.  Dalam perang Iran-Irak tahun 80an ratusan ribu tentara mati.  Bagi Iran tentaranya itu syuhada, bagi Irak tentaranya itu juga syuhada.  Bagi Iran tentara Irak adalah penjahat perang demikian juga sebaliknya.  Singapura harus melihat diri sisi ini.  Tetapi lebih penting dari itu jangan selalu mendikte dan superior dalam hubungan bertetangga, biasa-biasa aja lah.  Indonesia itu sudah banyak memberikan manfaat eksistensi bagi tetangga sekitarnya utamanya Singapura. 

Dari semua dinamika yang terjadi belakangan ini, perlakuan tetangga-tetangga itu memang pada akhirnya harus dijawab dengan perkuatan militer sebagai basis kekuatan diplomasi selera tinggi. Perkuatan militer adalah jawaban tak tertulis yang akan menyadarkan para tetangga untuk bisa menghormati negara kepulauan terbesar di dunia ini.  Perkuatan militer Indonesia beriringan dengan kekuatan nyata nilai PDB (Produk Domestik Bruto) yang dimilikinya meski persentasenya masih nol koma sekian persen. Meski jumlahnya tetap konstan saja misalnya 0,8 % dari PDB, jika PDBnya naik terus maka otomatis belanja militernya juga naik kelas.  Artinya potensi kekuatan belanja militer Indonesia sesungguhnya lebih dahsyat dari Singapura yang PDBnya hanya sepertiga dari PDB Indonesia.

Singapura mestinya harus membaca prediksi dan perspektif ke depan dalam pola etika bertetangga.  Dan harus ngaca diri. Sekuat apapun milter Singapura bukanlah merupakan ancaman bagi Indonesia.  Penjelasannya mudah, itu negeri cuma segede Batam, hanya satu titik dalam konteks pertahanan.  Sedangkan Indonesia terdiri dari beribu-ribu titik.  Dalam strategi militer tentu pertahanan satu titik lebih mudah dihancurkan daripada yang punya beribu titik.  Tetapi jangan khawatir karena RI sungguh tak punya niat untuk itu dan justru Singapura harus berterimakasih karena Indonesia sudah menganggap negeri pulau kota itu sebagai daerah tujuan wisata belanja atau “provinsi darmawisata”.

Elok-eloklah kita berjiran, tak perlu merasa superior karena pola hubungan itu saat ini dan seterusnya sudah masuk dalam bingkai saling memberi dan menerima. Bolehlah ente bangga dengan keberhasilan ekonomi mencapai negara kesejahteraan, pusat keuangan no 4 di dunia, pusat wisata belanja dan berbagai penghargaan keberhasilan multi dimensi.  Tapi jangan karena predikat kehebatan itu ente lalu berupaya mendikte tetangganya.  Indonesia sudah memastikan dirinya ada di 15 besar ekonomi dunia dan akan terus berpacu menuju negara kesejahteraan yang kuat nilai-nilai kebangsaannya.  Sejalan dengan itu modernisasi militer RI juga tengah berlangsung termasuk membeli 3 kapal perang light fregat dari Inggris yang salah satunya diberi nama KRI Usman Harun.

Singapura harus mulai memahami mengapa semua komponen bangsa Indonesia mulai dari kalangan pemerintahan, parlemen, dan rakyat bangsa ini serentak menyuarakan ketidaksenangannya terhadap “intervensi”keangkuhan diplomatik negeri itu. Jalan-jalan ke masa depan akan memberikan nilai prediksi itu. Perkembangan ekonomi, kekuatan ekonomi, kekuatan militer, jumlah penduduk dan masa depan Indonesia sesungguhnya lebih terjamin dibanding eksistensi sebuah negara jasa yang mungil tapi arogan.  Berhati-hatilah dengan pertanda jaman, kebangkitan ekonomi dan militer Indonesia.

Sumber : Analisis

Kapal Nelayan Merauke Dibakar Tentara PNG

Kapal Nelayan Indonesia dibakar Tentara Papua New Guinea, 5 Nelayan tewas tenggelam

“Speed boat para nelayan langsung dibakar. Sementara, penumpangnya diperintahkan berenang sejauh 7 kilometer menuju daratan dalam kondisi cuaca buruk dan ombak t inggi. 5 dari 10 nelayan akhirnya meninggal dunia lantaran kelelahan, sedangkan 5 lainnya hingga kini belum ditemukan. Pihak keluarga masih menunggu proses evakuasi para nelayan nahas tersebut”.

MERAUKE-(IDB) : Awalnya kita bertanya-tanya apakah benar kejadiannya seperti itu ?. Kapal dibakar karena memasuki wilayah papua New Guinea (PNG), mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi 10 nelayan yang disuruh berenang dan 5 akhirnya meninggal, sebuah tindakan yang di luar peri kemanusiaan dan tidak bisa diterima akal sehat.

Kantor Berita Antara 8/2/2014 melansir komentar dari Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo di Jayapura, membenarkan kejadian itu: “Ada masyarakat RI ditangkap tentara PNG di perbatasan Merauke dan kapalnya dibakar, nelayannya disuruh berenang,” katanya.

Kombes Pol Sulistyo Pudjo menambahkan, dari 10 orang nelayan yang berenang, lima di antaranya hilang. “Lima nelayan itu kemungkinan tenggelam,” katanya.


Sementara informasi yang berhasil dihimpun 9/2/2014 mengabarkan puluhan tentara Papua New Guinea menangkap sekitar 10 nelayan Indonesia yang sedang mencari tripang di Gugus Karang, perairan perbatasan antara Indonesia dan PNG. Tepatnya di sekitar Merauke, Papua, Kamis 6 Februari silam.

Kronologi kejadian, sesuai keterangan lima nelayan yang selamat, saat itu mereka berlayar mencari ikan di Perairan Perbatasan RI-PNG. Mereka didorong angin, sehingga memasuki perairan PNG.

“Saat masuk perairan PNG, sekitar 24 Tentara PNG lengkap dengan senjata kemudian menangkap mereka. Para nelayan kemudian dipindahkan ke kapal Tentara PNG, selanjutnya kapal nelayan beserta isinya dibakar,” ucapnya.

Selanjutnya, kesepuluh nelayan disuruh berenang sejauh kurang lebih lima kilometer dari lautan bebas menuju pantai Indonesia.

“Lima nelayan kemudian berhasil berenang hingga tiba Pos Pamtas Marinir Kali Torasi Merauke, sedangkan lima lagi tidak diketahui keberadaannya,” kata dia.

“Marinir masih melakukan pencarian, tapi hingga kini belum ditemukan, dan belum diketahui kondisinya,” ungkapnya.

Adapun identitas nelayan yang selamat adalah:

1. Anton Kanez Bazik-bazik
2. Yakobus G.Mahuze
3. Silvester Ku Basik-Basik
4. Marselinus Maya Gebze
5. Andreas Mahuze

Sementara, lima warga yang belum diketahui keberadaannya:

1. Alexander Coa
2. Ferdinando Coa
3. Roby Rahail
4. Joni Kaize
5. Zulfikar Saleh

Hingga kini belum terdengar sikap tegas dari pemerintah RI atas tindakan tentara PNG yang biadab, yang menyebabkan 5 warga Indonesia tewas/ hilang tenggelam.

Sumber : Antara

Singapura : Jangan Izinkan KRI Usman Harun Masuk Perairan Singapura

SINGAPURA-(IDB) : Indonesia tetap pada pendiriannya untuk memberi nama Kapal Republik Indonesia (KRI) Usman Harun -- yang diambil dari dua asma pejuang Usman dan Harun Said. Meski, protes keras datang dari Singapura 

Menanggapi sikap Indonesia yang kukuh, dua Menteri Singapura yang berlatar belakang militer mengungkapkan kekecewaannya. 

Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Chan Chun Sing dan Plt Menteri Tenaga Kerja Tan Chuan-Jin, dalam posting Facebook terpisah mengatakan, sikap Indonesia mencerminkan rasa tidak hormat, tak berperasaan, dan ketidakpekaan. 

Tan, jenderal bintang satu sebelum terjun ke politik, menulis di laman Facebooknya, "Di satu sisi penting untuk mengenang para pahlawan perang kemerdekaan, atau mereka yang telah membangun bangsa," demikian kutipan dari Strait Times, Sabtu (8/2/2014).

"Namun, di sisi lain, tidak seharusnya Anda mempahlawankan mereka yang telah bertindak secara brutal dan pengecut. Sama sekali tak heroik sebuah aksi yang membunuh warga sipil tak berdosa."

Sementara, pengamat pertahanan Singapura, David Boey dalam opininya di Straits Times berpendapat, keputusan Indonesia terkait pemberian nama KRI Usman Harun menjadi duri dalam daging hubungan RI dan Negeri Singa. 

"Kapal perang sepanjang 90 meter itu tak boleh diterima di wilayah perairan Singapura, karena namanya akan membuka luka lama dari masa ketika hubungan bilateral dua negara diwarnai kekerasan," tulis dia dalam blognya kementah.blogspot.com.

Luka lama yang belum sembuh meski pada tahun 1973, atas perintah Presiden Soeharto, PM Singapura menaburkan bunga di makam Harun dan Usman di Taman Makam Pahlawan Kalibata -- yang menandai pulihnya hubungan bilateral 2 negara yang dipicu kasus pemboman itu. 

Yang disayangkan, kata Boey, isu KRI Usman Harun membikin tegang hubungan RI Singapura saat ini berlangsung hangat dan ramah. "Kapal-kapal perang Angkatan Laut Republik Singapura harus dengan sopan menolak tawaran latihan bersama dengan kapal ini." 

Indonesia Sudah Bersikap

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Singapura K.Shanmugam melayangkan protes terhadap pemerintah Indonesia setelah kapal milik TNI AL yang diluncurkan diberi nama Usman Harun.

Usman dan Harun Said yang menjadi pahlawan di Indonesia, tapi dicitrakan negatif di negeri jiran. 

Usman dan Harun Said merupakan anggota marinir yang melakukan pengeboman McDonald House di kawasan Orchard Road, Singapura pada 10 Maret 1965. Di tengah konfrontasi Indonesia dan Malaysia `Ganyang Malaysia`. Saat itu Singapura masih bagian dari Malaysia.

Akibat pemboman tersebut, 3 orang tewas dan 33 lainnya luka. Akhirnya, keduanya dihukum mati dengan cara digantung di Penjara Changi, Singapura pada 17 Oktober 1968.

Menjawab keberatan Singapura, Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa menegaskan, penamaan kapal perang RI tersebut sudah sesuai prosedur. 

Pemerintah Indonesia tidak akan melayangkan surat penjelasan ke Singapura terkait pemberian nama KRI Usman-Harun. "Tidak (kirim surat). Penamaan kapal perang kita itu sudah sesuai prosedur, sesuai ketentuan dan pola yang sudah ditetapkan," ujar Marty Natalegawa di Istana Presiden, Jalan Merdeka Utara, Jakarta kemarin.

Kata Marty, sejauh ini pemerintah Singapura juga belum melayangkan surat protes secara resmi atas penamaan kapal tersebut.

"Tidak ada. Penamaan kapal perang itu kan melalui suatu proses, dan itu wewenang kita. Kita sudah menyampaikan kepada mereka. Masalahnya sudah selesai. Mereka sudah mengetahui bahwa ini sesuatu yang sudah kita putuskan," katanya.

Hal senada juga disampaikan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Menurutnya, pemberian nama kapal perang dengan nama pahlawan sudah merupakan tradisi di institusi angkatan bersenjata RI. Dan hal itu kata Moeldoko tidak bertujuan lain apalagi membangkitkan emosi negara tetangga seperti Singapura.

"Itu urusan internal kita. Tujuannya bukan untuk membangkitkan emosi. Masalah di sana (Singapura) nggak ada hubungannya. Kita tidak ada maksud apapun. Hanya tradisi kita di AL begitu, itu saja," kata Moeldoko. 

Sumber : SCTV

TNI AL : Kami Takkan Provokasi Singapura

JAKARTA-(IDB) : TNI Angkatan Laut menanggapi santai kebijakan pemerintah Singapura yang melarang masuk KRI Usman Harun ke perairan mereka. 

Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Untung Surapati, kapal perang Indonesia, termasuk KRI Usman Harun, tidak akan memasuki wilayah perairan Singapura tanpa izin atau untuk melakukan provokasi.

"Sebelum mereka ngomong begitu, kita sebagai orang beradab dapat mengerti. Kalau kami menggangap hal itu positif saja. Kami berupaya menjaga hubungan baik di perairan internasional. Nah, meski mereka tidak melarang, masa' kami secara sengaja memprovokasi dengan mengirim kapal perang ke wilayah mereka," kata Untung saat dihubungi, Sabtu (9/2/2014).

Menurut Untung, tidak ada permasalah yang substansial dengan adanya kebijakan pelarangan pihak Singapura itu. "Kalau enggak boleh melintas, kami kan melewati perairan internasional. Nah, Selat Malaka kan perairan internasional, siapa saja bisa melintasi wilayah itu," jelasnya.

Pemerintah Singapura mengeluarkan kebijakan pelarangan KRI Usman Harun memasuki perairan mereka.

Kebijakan itu sebagai buntut protes pihak Singapura atas digunakannya nama Usman Harun pada kapal perang baru Indonesia.

Usman Haji Mohamed Ali dan Harun Said merupakan dua prajurit Korps Komando Operasi (KKO) TNI AL, yang tewas setelah dihukum mati oleh pemerintah Singapura pada 17 Oktober 1968. Keduanya tertangkap di perairan setelah melakukan pengeboman di MacDonald House di Orchard Road, Singapura, pada 10 Maret 1965 yang menewaskan tiga orang dan melukai 33 orang.

Pemerintah Singapura beralasan, penamaan Usman Harun pada KRI itu akan membuka luka lama dari keluarga korban.

Bagi pemerintah Singapura, jika KRI Usman Harun diizinkan melintasi perairannya, maka dikhawatirkan akan mengubah pandangan mengenai kampanye anti-terorisme.

Sementara, pemerintah Indonesia, khususnya TNI AL, menegaskan tetap pada keputusan penggunaan nama Usman Harun pada KRI. Ditegaskan, pihak Singapura tidak bisa mencampuri urusan dan wewenang internal Indonesia.

Sebab, penggunaan nama Usman Harun pada KRI sudah melalui proses dan mekanisme mendalam oleh tim TNI AL.

Selain itu, penggunaan nama Usman Harun pada KRI adalah sebagai bentuk penghormatan bagi para pahlawan nasional atau prajurit TNI AL yang berjasa kepada bangsa dan negara.

Sumber : Tribunnews

Pesawat Tempur Terbang Rendah di Batam Milik Australia

JAKARTA-(IDB) :  Misteri pesawat tempur yang terbang rendah di di wilayah Sekupang, Batam, Provinsi Kepri, Jumat (7/2/2014), sekitar pukul 14.30 WIB, akhirnya terjawab. 

Kepala Dinas Penerangan TNI AU  Marsekal Pertama Hadi Tjahjanto menyebutkan, bahwa pesawat itu milik Australia.

"Itu pesawat jenis F-18 Super Hornet, milik Ausralia dengan tujuan Singapura yang rencananya akan berpartisipasi dalam air show," kata Hadi saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (8/2/2014).

Hadi menegaskan, bahwa pesawat buatan Amerika Serikat itu sudah memiliki flight clearance (izin terbang). Dirinya menyebutkan, alasan pesawat itu terbang rendah, lantaran akan mendarat di landasan udara Singapura yang tak jauh kawasan pelabuhan di Batam tersebut.

"Mungkin juga jadwal pesawat yang akan mendarat di Singapura padat,  jadi pesawat terbang sambil menunggu landing di atas Batam. Tapi sudah memiliki izin," jelasnya.

Sebelumnya, pesawat berwarna abu-abu kehitaman itu terbang rendah di langit Sekupang menuju Singapura. Saking rendahnya, sisi kanan dan kiri sayap pesawat itupun dapat jelas terlihat.

Selang beberapa detik berikutnya, pesawat serupa menyusul di bagian belakang. Suara beratnya masih sama.

Nyaris memekakkan telinga. Sama seperti pesawat sebelumnya, sisi kanan dan kiri pesawat tampak kosong alias tak membawa peralatan tempur semisal bom.

Sumber : Tribunnews

Marty : Australia Tak Berperikemanusiaan

JAKARTA-(IDB) : Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menilai tindakan Pemerintah Australia terhadap para pencari suaka sebagai suatu perbuatan rendah yang tak berperikemanusiaan.

Pernyataan itu disampaikan Marty saat dihubungi Kompas melalui telepon, Jumat (7/2), menanggapi terdamparnya kembali 34 pencari suaka asal empat negara di Pantai Pangandaran, Jawa Barat, Rabu (5/2) malam.

Selama ini diketahui kebijakan ”Operasi Kedaulatan Perbatasan” pemerintahan Perdana Menteri Australia Tony Abbott diterapkan dengan cara mendorong balik kapal-kapal para pencari suaka kembali ke wilayah Indonesia.

Dengan bangga Abbott bahkan mengatakan kepada wartawan kalau kebijakan kerasnya tersebut telah mulai berjalan dengan baik dan bahkan bisa dilihat dalam 50 hari terakhir tak ada lagi satu pun kapal pencari suaka sampai ke wilayah Australia.

Marty mengaku yakin organisasi hak asasi manusia dunia dan UNHCR akan menyoroti Australia, apalagi mengingat negara itu menjadi salah satu pihak dalam konvensi PBB tentang penanganan pengungsi.

”Apa bisa kebijakan pemerintahan Abbott seperti itu disebut sebagai kebijakan dari pemerintahan yang peduli pada HAM dan perikemanusiaan? Para pencari suaka itu adalah orang-orang yang memerlukan perlindungan,” ujar Marty.

Dengan begitu, kata Marty, menjadi sangat tak berperikemanusiaan jika orang-orang yang tengah berada dalam kondisi sangat rentan macam itu justru malah dimasukkan kembali ke dalam sekoci dan dilepas begitu saja ke tengah lautan oleh pihak Australia.

Marty lebih jauh memperingatkan Australia bahwa kedatangan para pencari suaka itu bukan keinginan apalagi kebijakan Pemerintah RI.

Baik Indonesia maupun Australia, menurut Marty, sama- sama negara yang terkena imbas kedatangan para pengungsi tersebut lantaran konflik yang terjadi di setiap negara para pencari suaka.

Pemerintah Indonesia selama ini disebutnya bukan tidak melakukan tindakan atau langkah apa pun. Pihak Indonesia telah menjadikan aktivitas penyelundupan manusia sebagai pelanggaran pidana.

Panggil Dubes Australia

Lebih lanjut Marty mengaku tengah mempelajari berbagai laporan dan masukan yang ada dan dalam waktu dekat akan memanggil Duta Besar Australia untuk meminta penjelasan.

Seperti diwartakan, sebanyak 34 imigran asal empat negara kembali terdampar di Pantai Pangandaran pada Rabu malam.

Kali ini mereka oleh otoritas Australia dinaikkan ke dalam sekoci penyelamat berkapasitas 96 orang. Sekoci buatan China tahun 2013 tersebut dilengkapi dengan sabuk pengaman, pelampung, penyejuk ruangan, peralatan navigasi, serta pasokan makanan dan air.

Stasiun televisi Australia, ABC, Jumat, menayangkan rekaman video yang memperlihatkan sekoci penyelamat berisi para pencari suaka tengah didorong kapal Australia.

Sekoci itulah yang diyakini tiba di Pantai Pangandaran pada Rabu malam. Tayangan tersebut muncul setelah media massa Australia memberitakan pembelian sejumlah sekoci penyelamat oleh Pemerintah Australia untuk dipakai mengembalikan para pencari suaka tersebut ke wilayah Indonesia.

Sumber : Kompas