Struktur Baru Kogabwilhan Segera Diputuskan Presiden

JAKARTA-(IDB) : Kementerian Pertahanan (Kemhan) sudah menyusun struktur baru untuk membangun pertahanan Indonesia lebih kuat. Struktur baru itu dinamakan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) yang akan diduduki jenderal bintang tiga. Struktur baru ini tinggal menunggu keputusan presiden (Keppres).

Rencana ini disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa di Hotel Sultan, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (9/1/2014) malam. Hadir juga dalam acara ini Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin, para dirjen, dan para pejabat Kemhan.

Menurut Purnomo, struktur baru ini dibentuk untuk memperkuat koordinasi operasi TNI dalam mempertahankan wilayah Indonesia. Rencana struktur baru ini sudah didiskusikan sejak lama. Saat ini sudah difinalisasi, namun belum ditentukan berapa jumlah Kogabwilhan yang akan dibentuk.

"Ada beberapa alternatif, bisa empat, tiga, atau dua Kogab. Kalau empat Kogab, maka akan ada Timur, Tengah, Barat, dan Pulau Jawa. Tapi keputusan ada di tangan Presiden. Dalam waktu dekat akan diputuskan oleh Presiden," kata Purnomo. Dibentuknya Kogabwilhan ini sangat penting dalam pelaksanaan operasi, mengingat luasnya wilayah Indonesia. Pembentukan struktur baru ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi TNI.

Penambahan struktur baru ini, kata Purnomo, tidak akan menambah jumlah anggota TNI. Kebijakan Kemhan untuk tahun 2014 terkait sumber daya manusia (SDM) adalah tidak ada pertumbuhan (zero growth). "Kebijakan SDM zero growth. Kami hanya mengganti personel-personel yang pensiun. Kalau tahun ini pensiun ada 13.000 personel, ya kami akan rekrut 13.000 orang," kata Purnomo. Jumlah anggota TNI ini saat ini sudah cukup besar, sekitar Rp 500 ribu.

Purnomo membantah bahwa pembentukan Kogabwilhan ini terkait 'inflasi' jenderal di tubuh TNI. Menurut dia, bila dibandingkan dengan Polri, jumlah bintang tiga di TNI masih lebih sedikit. Yang jelas, pembentukan Kogabwilhan ini memang sesuai dengan kebutuhan operasi. Purnomo juga menegaskan tugas Kogabwilhan tidak akan tumpang tindih dengan komando-komando utama di TNI AD, TNI AL dan di TNI AU.

Sumber : Detik

Upaya Alih Teknologi Alutsista Indonesia China

BEIJING-(IDB) : Suasana Selasa pagi itu agak tegang. Delegasi Indonesia dan China, masih belum sepakat tentang beberapa poin dalam kerja sama industri pertahanan.

Padahal, agenda pagi itu adalah penandatanganan kesepakatan kedua pihak untuk memantapkan kerja sama industri pertahanan kedua negara, termasuk percepatan alih teknologi peluru kendali C-705.

Rudal C-705 kali pertama diperkenalkan ke publik pada ajang Zhuhai Airshow ke-7 tahun 2008. Misil itu merupakan pengembangan dari C-704, dan bentuknya lebih menyerupai miniatur C-602.

Dibanding generasi sebelumnya, C-705 hadir dengan beberapa peningkatan, seperti pada elemen mesin, hulu ledak, dan sistem pemandu.

Dengan desain modular dari mesin baru, membuat jangkauan rudal yang sebelumnya 75-80 km, menjadi mampu hingga 170 kilometer.

Karena kelebihan yang dimiliki rudal berhulu ledak 110 kilogram itu, maka Kementerian Pertahanan RI dan China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMEIC) sepakat untuk pembelian rudal tersebut, disertai alihteknologi.

Tak hanya itu, kedua pihak juga sepakat untuk mendirikan pabrik pembuatan pabrik C-705 di Indonesia.

Namun, hingga kini proses alihteknologi masih belum berjalan apalagi pendirian pabriknya di Indonesia.

Padahal, keberadaan rudal yang dipasang di kapal-kapal patroli TNI-Angkatan Laut tersebut sangat strategis bagi Indonesia, mengingat wilayah perairan Indonesia yang sangat luas dan berbatasan dengan sepuluh negara tetangga.

Tidak Gratis

Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Pos Hutabarat pada pertemuan kedua kerja sama industri pertahanan Indonesia-China (DICM) beberapa waktu lalu mengatakan,"kedua pihak masih belum sepakat soal kapan akan diberikan dan juga fee-nya,".

Indonesia dan China memiliki landasan hukum berbeda terkait alihteknologi.

Dirjen Pos mengatakan Indonesia memiliki landasan UU Nomor 16/2012 Tentang Industri Pertahanan yang menetapkan antara lain tentang alih teknologi, trade off atau pembelian lisensi dalam setiap pembelian alat utama sistem senjata berteknologi madya dan tinggi.

"Sedangkan China berpatokan pada undang-undang hak kekayaan intelektual, dimana ada fee khusus yang harus kita berikan terkait hal itu. Ini yang kedua pihak belum sepakat persepsinya terkait alih teknologi," kata Hutabarat.

Ia menambahkan proses pembuatan bersama peluru kendali C-705 dilakukan dalam empat tahap.

"Kami belum sepakat pada tahap mana alih teknologi akan diberikan. Namun, dalam pertemuan tadi kedua pihak sepakat agar proses alih teknologi dapat segera dilakukan," ungkap Pos Hutabarat.

Dalam setiap kerja sama terutama investasi di sektor industri alihteknologi menjadi prasyarat utama termasuk yang diajukan Indonesia kepada negara mitranya.

Namun, alihteknologi juga bukan berarti otomatis melekat pada setiap proses pembelian atau pengadaan, ada biaya yang harus dikeluarkan khusus untuk itu.

"Indonesia dan China masih belum sepakat soal harga, terkait industri pertahanan terutama dalam hal alihteknologi," kata Wakil Komandan Universitas Pertahanan Nasional China Brigjen Xu Hui.

Ia menilai kerja sama pertahanan Indonesia dan China yang dimulai sejak 2007, telah berjalan baik dan terus mengalami perluasan kerja sama mulai dari saling kunjung pejabat militer kedua negara, pertukaran perwira sekolah staf dan komando, latihan bersama, hingga kerja sama industri pertahanan.

"Namun kerja sama pertahanan industri pertahanan kedua negara masih perlu dikaji lebih dalam lagi termasuk dalam hal alihteknologi, karena hal itu juga menyangkut biaya tersendiri, yang tidak kecil," tuturnya.

Cermat dan Mandiri

Syarat yang diajukan Indonesia terkait alihteknologi kepada negara mitranya, difokuskan agar kedepan Indonesia bisa lebih mandiri dalam pengadaan alat pertahanannya.

Indonesia tidak ingin hanya menjadi negara yang mengikuti perkembangan teknologi pertahanan negara asing yang menyuplai produknya ke Tanah Air.

Namun, komitmen untuk dapat mandiri dalam industri pertahanan tidak bisa hanya sekadar keinginan atau komitmen politik sesaat saja.

Diperlukan komitmen kuat, kerja keras, konsistensi, empati, dan kecerdasan semua pihak.

Meski bahan baku rudal tidak banyak dimiliki Indonesia, bukan berarti Indonesia tak mampu membuatnya.

Pada medio Desember 2013 misalnya, Direktorat Teknologi dan Industri Kementerian Pertahanan berhasil meluncurkan enam roket yakni dua unit RX-, empat unit 1.210 mm dan 1.220 mm R-han di Maluku Utara.

Seluruh roket yang diluncurkan itu memiliki fungsi arteleri TNI Angkatan Darat serta TNI Angkatan Laut.

Bahkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) sedang menyiapkan pengembangan peralatan produksi Propelan, sebagai bahan baku roket.

Lapan menargetkan pada 2015 sudah mampu mengembangkan fasilitas produksi dan uji teknologi roket, di antaranya peralatan produksi Propelan berdiameter besar, filament winding dan autoclve, dan laboraturium combustion.

Pada 2010, Lapan membuat RX 1210, RX 3227, dan RX 420. Tahun berikutnya ada Rhan 122 A berdaya jangkau 15 km, RX 2020 dan RX 550. Pada tahun lalu RX 1220, sementara pada 2013 dikembangkan Rhan 122 B berdaya jangkau 25 km, Rhan 200 untuk 35 km, RX 3240, RX 450, dan RX 550.

Pada 2014, Lapan menargetkan pengembangan Rhan 320 untuk 70 km dan roket pertahanan 3 digit untuk daya jangkau 100 km dan 200 km. Pada 2015 hingga 2016 Lapan menargetkan mampu melakukan uji terbang RX 550.

Potensi kemandirian Indonesia telah ditunjukkan, meski keterbatasan bahan baku rudal dan penguasaan teknologi produksi masih harus didatangkan dari luar, serta perlu pula alihteknologi dalam penguasaan teknologi produksi.

Untuk urusan alihteknologi Indonesia harus benar-benar cermat, agar teknologi yang ditransfer dalam setiap kerja sama sektor industri termasuk pertahanan, sesuai dengan perkembangan zaman.

Jika teknologi yang ditransfer ketinggalan zaman, maka Indonesia akan terus ketinggalan dan tetap menjadi pengekor negara-negara penyuplai produk. Dengan kata lain, Indonesia tetap tidak bisa mandiri.

Sekali lagi, kecermatan dalam setiap alihteknologi yang diberikan sangat penting jika Indonesia komitmen untuk mandiri.

Sumber : Antara

Langkah Baru Kerja Sama TNI AL Dan AL Inggris Dimulai

JAKARTA-(IDB) : Kehadiran kapal perang Angkatan Laut Kerajaan Inggris, HMS Daring-D32, di Jakarta, Jumat, untuk kunjungan selama empat hari, menandakan babak baru kerja sama dengan TNI AL untuk menjamin stabilitas dan kemakmuran bersama. 

Pada 2010, telah ditandatangani nota kesepahaman antara Indonesia dan Kerajaan Inggris dalam kerja sama pertahanan. Salah satu pokoknya, menempatkan kerja sama TNI AL dengan Angkatan Laut Kerajaan Inggris, pada posisi strategis. 

"Ini momentum strategis bagi TNI AL untuk mewujudkan angkatan laut yang modern. Kami punya persepsi sama tentang stabilitas dan mempertahankan hal itu," kata Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Marsetio, di geladak helikopter HMS Daring-D32.

Dia menyambut kehadiran kapal perang kelas destroyer berpeluru kendali itu, bersama kehadiran koleganya, Kepala Staf Angkatan Laut Kerajaan Inggris, Admiral Sir George Zambellas. Ini adalah kehadiran pertama seorang First Sea Lord and Chief of Naval Staff Royal British Navy (gelar resmi jabatan Zambellas) ke Indonesia selama berpuluh tahun. 

Di antara Marsetio dan Zambellas, ada kesamaan. Mereka sama-sama alumni Sekolah Komando dan Staf Angkatan Laut Kerajaan Inggris, di Greenwich; Marsetio pada 1991 dan Zambellas pada 1990. 

Bagi TNI AL, kata Marsetio, kehadiran HMS Daring-D32 sebagai kapal perang state-of-the-art dengan teknologi terdepan dan Zambellas, bisa menginspirasi perwujudan kerja sama yang saling menguntungkan. 

"Kita ingat ungkapan lama, British Navy Who Rules the Waves; inilah yang bisa kita contoh, bagaimana mereka memelihara dan meningkatkan tradisi dan nilai-nilai itu secara konsisten," katanya. 

Zambellas, dalam pernyataannya, "Kita punya kesempatan baik sekali, sebagai profesional insan maritim dunia tentang peningkatan kesejahteraan. Kita punya impian yang sama, ambisi yang sama, dan banyak lagi kesamaan lain."

Kementerian Pertahanan Indonesia, kata dia, memilih industri Inggris untuk pengadaan fregat-fregat TNI AL. "Tentu tidak cuma itu, melainkan juga diperluas hingga latihan, operasi bersama, dan saling membagi pengalaman. Ini perjalanan baru pada dekade-dekade mendatang," kata Zambellas. 

Tentang "pemilihan" HMS Daring-D32 ini, Zambellas menyatakan, "HMS Daring di sini sebagai simbol, satu simbol kekuatan kami. Dia terbukti mampu beroperasi ke mana saja dengan misi apa saja di dunia, bisa bekerja sama dengan siapa saja, baik dengan kapal induk Amerika Serikat. Daring bukan unit kecil, mampu menunjukkan kemampuan besar di balik sosoknya."  

Indonesia di mata Angkatan Laut Kerajaan Inggris, kata dia, karena Indonesia adalah masa depan yang besar. "Membawa HMS Daring ke Jakarta, membawa secuil teritori Inggris Raya ke Jakarta, membawa kemitraan kita bersama." 

Sumber : Antara

Indonesia Kirim 2 KRI Fast Patrol Dan 1 Fregat Ke Perbatasan Australia

JAKARTA-(IDB) : Australia meminta maaf kepada Indonesia, melalui media massa, karena kapal militernya memasuki perairan Indonesia. Namun, Indonesia masih menunggu permintaan maaf secara resmi dari Pemerintahan negeri kanguru itu.

Deputi VII Bidang Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Marsekal Muda TNI Agus Barnas menyatakan, Indonesia sebetulnya sudah tahu Australia melanggar batas maritim. "Kita kan ada radar TNI AU di Kupang," katanya kepada wartawan di kantor Kemenpora, Jumat 17 Januari 2014.

Untuk mengamankan kedaulatan wilayah dari Australia, Indonesia sudah mengirim dua KRI tipe Fast Boat Patrol ke perbatasan. Kemudian akhir bulan ini, RI juga akan mengirim 1 unit KRI tipe fregat yang disimpan di Kupang ke perbatasan.
 

Selain itu, tim terpadu yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Polri, dan TNI, sedang membahas masalah pelanggaran maritim oleh Australia itu.

Sementara Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Marsetio enggan menanggapi kabar tersebut. "Saya belum terima tanggapan (Australia) itu. Kalau sudah, akan saya koordinasikan dengan Keduataan Australia di Jakarta," kata Marsetio saat di konfirmasi VIVAnews.

Menurut Marsetio, Indonesia masih menunggu keterangan resmi dari Australia mengenai pelanggaran batas maritim tersebut. "Mereka akan datang ke tempat saya dan akan menceritakan story-nya bagaimana," ujarnya.

Australia dan kapal imigran gelap

 
Diberitakan sebelumnya, Menteri Imigrasi Scott Morrison mengaku menerima informasi soal "pelanggaran yang kurang berhati-hati" itu, awal pekan ini. Namun, pihak berwenang Australia langsung menginformasikannya kepada militer Indonesia, dalam hal ini TNI Angkatan Laut.

"Kami sangat menyesal akan hal itu dan telah menyampaikan maaf," kata Morrison kepada para wartawan. "Namun pemerintah Australia tetap berkomitmen melanjutkan kebijakan menghentikan kapal-kapal [pembawa imigran gelap] itu," lanjut Morrison.

Letnan Jenderal Angus Campbell, kepala "Operasi Penegakan Perbatasan" yang bertanggung jawab menghalau para kapal imigran gelap juga mengaku bahwa pelanggaran teritorial itu terjadi dalam beberapa hari. Namun, dia menolak memberi penjelasan lebih lanjut.

Mengusir kapal-kapal pembawa imigran gelap ke perairan Indonesia ini merupakan kebijakan kontroversial pemerintah Australia di bawah Perdana Menteri Tony Abbott. Belakangan ini pemerintah Australia juga tidak mau transparan soal bagaimana dan berapa kapal-kapal itu diusir oleh pihak berwenang, yang melibatkan militer.

Sumber : Vivanews

Australia Minta Maaf, Indonesia Minta Jaminan

JAKARTA-(IDB) : Pemerintah Australia telah meminta maaf kepada Indonesia atas tindakan kapal patroli pengamanan perbatasan Angkatan Laut Negeri Kanguru yang sengaja memasuki wilayah perairan Tanah Air saat menghalau dan mengembalikan kapal para pencari suaka.

 

Meski demikian, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM telah mengeluarkan pernyataan untuk meningkatkan patroli maritim di wilayah-wilayah yang potensial menyusul pelanggaran teritorial yang dilakukan otoritas Australia.

 

Pelanggaran telah menjadi masalah lain dari pertikaian dipolomatik Jakarta-Canberra setelah skandal penyadapan yang dilakukan intelijen 'Negeri Kanguru' terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negera Ani Yudhoyono, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Atas skandal itu, Indonesia menarik Dubes Nadjib Riphat Kesoema dari Canberra.

 

Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menuntut Pemerintah Australia memberikan jaminan tidak akan melanggar kedaulatan Indonesia lagi.

 

Menanggapi permintaan maaf Menteri Imigrasi Australia Scott Morrison, Deputi VII Menko Polhukam Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Kominfotur), Marsda TNI Agus Barnas menyatakan, pemerintah Indonesia mengecam dan menolak pelanggaran wilayah Indonesia oleh kapal Australia.

 

Agus menegaskan Indonesia menggarisbawahi bahwa setiap pelanggaran wilayah dengan alasan apapun merupakan permasalahan yang serius bagi hubungan kedua Negara. "Pemerintah Indonesia menuntut agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang," kata Agus di Jakarta (17/1).

 

Lebih lanjut, ia menyatakan, Indonesia memiliki hak yang sah untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayahnya sesuai dengan hukum internasional dan piagam PBB.

 

"Oleh karena itu, Indonesia menuntut pihak Australia untuk memberikan klarifikasi resmi dan jaminan bahwa pelanggaran keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia tidak terulang kembali," imbuhnya.

 

Indonesia, lanjut Agus, akan meningkatkan intensitas patrol keamanan laut di daerah-daerah yang potensial terjadi pelanggaran wilayah dan kedaulatan. Patroli juga sebagai antisipasi menyikapi maraknya kegiatan illegal migran.

 

"Sekarang ada dua kapal patroli, yaitu KRI tipe fast boat patrol, home basenya di Kupang. Akhir bulan ini satu freegart yang akan ke sana dan kita juga ada radar TNI AU di Kupang," tandasnya.

Sumber : Irib

Indonesia Kecam Pelanggaran Wilayah Laut Oleh Australia

JAKARTA-(IDB) : Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengecam dan menolak pelanggaran wilayah Indonesia oleh kapal Angkatan Laut Australia.

"Dengan tegas Pemerintah Indonesia menggarisbawahi bahwa setiap pelanggaran wilayah dengan alasan apapun merupakan permasalahan yang serius bagi hubungan kedua negara," kata Deputi VII Menko Polhukam Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Kominfotur), Marsda TNI Agus R Barnas, dalam keterangan persnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat.

Deputi Kominfotur yang didampingi Deputi II Menko Polhukam Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri (Pollugri) Agus Sriyono mengatakan, pemerintah Indonesia menuntut agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

"Pemerintah Indonesia memiliki hak yang sah untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayahnya sesuai dengan hukum internasional dan piagam PBB," tegas Agus.

Indonesia menuntut pihak Australia untuk memberikan klarifikasi resmi, dan jaminan bahwa pelanggaran keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia tidak terulang kembali.

Ia menambahkan, Indonesia akan meningkatkan intensitas patrol keamanan laut di daerah-daerah yang potensial terjadi pelanggaran wilayah dan kedaulatan. Patroli dimaksud juga merupakan refleksi komitmen Indonesia dalam menyikapi maraknya kegiatan "illegal migran".

Sebelumnya, pemerintah Australia menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah Indonesia, setelah insiden kapal AL miliknya secara tidak sengaja melanggar wilayah perairan Indonesia.

"Kami secara tulus menyesali kejadian tersebut," kata Menteri Imigrasi Australia Scott Morrison dalam konferensi pers kepada media setempat, seperti dilansir AFP, Jumat.

Menurut Morrison, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menyampaikan permohonan maaf pada Kamis (16/1) malam terhadap Indonesia dan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa.

"Permohonan maaf tanpa syarat atas nama pemerintah Australia karena tidak sengaja memasuki wilayah perairan Indonesia," ucap Morrison dalam pernyataannya.

Sumber : Antara

Bangsa Melanesia Ingin Indonesia Perhatikan Nasib Mereka

Bangsa Melanesia memimpikan kesejahteraan dan pendidikan setara kehidupan bangsa lain di sekitarnya. Indonesia diminta turut memperhatikan nasib mereka.

JAKARTA-(IDB) : Bangsa Melanesia memimpikan kesejahteraan dan pendidikan setara kehidupan bangsa lain di sekitarnya. Indonesia diminta turut memperhatikan nasib mereka. 

Demikian hasil pertemuan Komisi I DPR dengan sejumlah menteri luar negeri dari negara-negara yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG), di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (15/1) sore. Hadir dalam pertemuan itu, Ratu Inoke Kubuabola dari Fiji, Rimbink Pato (Papua Niugini), Soalagi Clay Forau (Kepulauan Solomon), dan Yvon Faua dari Front Pembebasan Nasional Bangsa Kanak, dan pejabat tinggi MSG Kaliopate Tavola.

"Mereka minta agar kekayaan sumber daya alam bisa juga dinikmati bagi kesejahteraan masyarakat suku Melanesian yang berdiam di wilayah Papua. Banyak anggota suku tersebut di Papua," kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq usai menerima delegasi.

Sebelumnya, delegasi MSG telah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa, kunjungan sejak 11 Januari 2014 itu dilakukan dalam rangka kerja sama bilateral di bidang ekonomi dan pembangunan.

Selain ke Jakarta, para menteri luar negeri itu menyambangi Papua, Papua Barat, dan Maluku. Mereka ingin meningkatkan pemahaman tentang pulau-pulau tersebut. Mereka akan memberikan rekomendasi kepada MSG untuk memasukkan Papua ke dalam forum.

Presiden SBY, kata Marty, telah berpesan kepada delegasi MSG soal pentingnya kerja sama di kawasan Pasifik dan Asia Tenggara. Tapi, kerja sama itu tetap dalam koridor saling menghormati kedaulatan dan integritas masing-masing negara.

Sumber : Jurnamen

Sertijab Dansat 81 Kopassus

JAKARTA-(IDB) : Puncak Kepemimpinan Komandan Satuan (Dansat) 81 Kopassus secara resmi dijabat oleh letnan Kolonel Inf Taufik Shobri,yang sebelumnya dijabat oleh Kolonel Inf Sidharta Wisnu Graha .Pergantian ini dilakukan dalam acara serah terima jabatan yang berlangsung di Lapangan Upacara Ahmad Kirang Sat-81 Kopassus, jumat (17/1/2014)

Bertindak selaku Inspektur Upacara Komandan Jenderal Kopassus Mayjen TNI Agus Sutomo, S.E. Dalam amanatnya , Danjen Kopassus menyatakan bahwa alih tugas dan jabatan di jajaran TNI AD pada umumnya dan Kopassus khususnya merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi termasuk juga upaya untuk mengembangkan kemampuan perwira dalam dimensi kepemimpinan, managerial serta profesional keprajuritan. 

Letkol Inf Taufik Shobri lulusan Akmil 93, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Asisten Operasi Danjen Kopassus.Danjen Kopassus mengatakan dengan bekal pengalaman tugas sebelumnya, letkol Inf Taufik Shobri akan mampu membangun semangat pengabdian seluruh anggota Sat 81 Kopassus, sehingga mereka memiliki rasa bangga terhadap satuannya,percaya diri serta bertanggung jawab atas tugas yang diembannya.

Sumber : Kopassus