Pertahanan Laut Menjadi Prioritas Utama MEF 2015-2019

JAKARTA-(IDB) : Negara terus mengalami kerugian per tahunnya akibat kebocoran aset melalui laut. “Potensi kerugian negara sangat besar akibat arus lalu lintas ilegal, illegal fishing, illegal logging, penyelundupan BBM, dan perompakan,” ujar Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq.

Mahfudz menjelaskan, kerugian negara menurut hasil kajian dalam suatu studi pada 2007 diperkirakan mencapai Rp 40 triliun per tahun. Hal ini dapat ditutupi jika kekuatan TNI AL mumpuni.

“Apabila kita bisa meminimalkan kerugian Rp 40 triliun per tahun itu maka dapat menumbuhkan nilai ekonomi,” tambahnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS tersebut menuturkan kendala menetapkan anggaran pertahanan, khususnya pertahanan laut, adalah masalah politik anggaran yang masih melihat cost dalam menetapkan alutsista, bukan pada manfaat.

“Memang secara politik anggaran kita masih melihat belanja alutsistanya berdasarkan cost, belum melihat bahwa belanja alutsista ini punya multiple economy effect,” katanya.

Mahfudz berjanji, pertahanan laut akan menjadi prioritas utama dalam penetapan MEF pada tahap II (2015-2019) nanti.

“Kalau kita pendekatannya adalah Indonesia sebagai Negara Maritim maka memang kontrol wilayah NKRI terbesar itu adalah laut, sehingga dari sisi itu kita memprioritaskan penguatan alutsista AL,” pungkas Mahfudz.

Mahfudz mengharapkan, dalam Renstra II ada terobosan-terobosan, karena tensi ancaman keamanan secara konflik militer di sekitar kawasan sangat tinggi. Jika pertahanan tidak dijaga, akan menggangu kepentingan nasional Indonesia.

Kogabwilhan Dan Laut China Selatan
 

Pertahanan laut yang menjadi prioritas utama dalam penetapan MEF pada tahap II (2015-2019) nanti, akan dikaitkan dengan Rencana TNI dalam membuka komando gabungan dari dua titik menjadi tiga titik.

“Saya mendukung sekali rencana TNI untuk membuka komando gabungan, dari dua titik menjadi tiga titik, yang tadinya barat dan timur menjadi barat, tengah, dan timur. Sehingga jangkauan dan mobilitas TNI kita menjadi cepat,” kata Mahfudz.

Pasalnya, pembukaan komando gabungan itu merupakan counter terhadap memanasnya situasi keamanan kawasan terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan.

Struktur baru yang dinamakan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) yang pimpinannya akan dijabat Jenderal bintang tiga, tinggal menunggu Keputusan Presiden.

Menurut Kementerian Pertahanan, pembentukan Kogabwilhan memang sesuai dengan kebutuhan operasi dan tidak akan tumpang tindih dengan komando-komando utama di TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Mahfudz menyampaikan, kawasan yang memanas akan berdampak pada kondisi ekonomi dan politik. Dalam kondisi ekonomi, jika kawasan memanas maka yang paling nyata terkena dampaknya adalah pelayaran, sehingga menyebabkan beberapa stakeholder terkait merugi.

“Indonesia ini memiliki wilayah-wilayah terdepan, baik darat maupun lautnya, yang bersinggungan langsung dengan konflik tersebut, maka penguatan postur pertahanan kita ini menjadi penting,” tambahnya.

Penguatan postur TNI kita akan menjadi modal utama dalam melakukan diplomasi.

Sumber : JurnalMaritim