Pages

Jumat, Januari 17, 2014

Pengamanan Perbatasan Laut Indonesia Masih Lemah

BATAM-(IDB) : Pertahanan kekuatan di wilayah perbatasan Indonesia dinilai masih lemah. Pasalnya, alokasi dana anggaran yang diberikan untuk TNI AL Indonesia terbatas.

Komandan Gugus Tempur Laut Armabar, Laksamana Pertama TNI AL A Octavian, mengatakan dana yang terbatas menjadi kendala dalam memperkuat pertahanan keamanan wilayah kelautan Indonesia. Sehingga, mempengaruhi jumlah sarana yang dimiliki.
 
"Kemampuan kapal-kapal kita terbatas untuk berada di Samudra Hindia. Kapal laut yang bisa kesana cuma kapal besar jenis freegate. Indonesia hanya memiliki 11-12 buah kapal. Sangat terbatas," katanya dalam acara 'Final Preparation Conference Multilateral Naval Exercise Komodo 2014', di Batam, Kamis (16/1).

Menurutnya, jumlah ideal kapal besar jenis freegate yang seharusnya dimiliki sebanyak 24 kapal untuk tiap-tiap daerah dalam satu tahun. "Itu untuk menjamin keamanan wilayah karena negara kita kepulauan," katanya.

Selain itu, minimnya fasilitas sarana angkatan laut Indonesia juga mempengaruhi banyaknya angka illegal immigrant yang masuk melalui beberapa tempat di Indonesia, seperti pantai utara Jawa.
Octavian mengatakan, meskipun jumlah immigran yang masuk menurun dari tahun lalu, terbatasnya kemampuan TNI AL masih menjadi kendala.

Selain itu, kurangnya koordinasi dengan masyarakat dalam mencegah masuknya immigran juga dikhawatirkan. Lantaran beberapa masyarakat Indonesia justru dinilai membantu immigran yang akan masuk di Indonesia.

"Seperti masyarakat di Cianjur. Mereka harus melaporkan apabila ada immigran dari mana saja yang masuk. Sehingga dapat ditindak," katanya menambahkan.

Anggaran yang dinilai kurang tersebut, lanjutnya, juga mempengaruhi kondisi rumah detensi imigrasi. Sehingga, para imigran ilegal ini dinilai akan tetap lolos dari tangkapan petugas.

Octavian mengatakan untuk meningkatkan pertahanan keamanan di wilayah perbatasan, pihaknya meningkatkan kerjasama dengan negara lain serta meningkatkan kemampuan komunikasi dengan tiga bahasa dalam menangani kasus imigran ilegal.



Sumber : Republika

10 komentar:

  1. Kasihan....
    Sebenarnya apa saja yang diperlukan untuk material pertahanan dan pendukungnya dapat di lengkapi secara mangkus.
    Contoh India, kapal selamnya sewa, kapal induknya sewa, atau pergunakan deal politik yg benar dan mantap karena secara geo politik posisi Indonesia sangat strategis.
    Semua negara adi daya memerlukan Indonesia untuk kelancaran kepentingan militer maupun ekonominya.
    Sayang tidak ada pemimpin nasional yg mampu dan berkualitas dalam mengendalikan peranan Indonesia di forum politik international, bagi keuntungan Indonesia, secara nasional saja selama era kebebasan yang bebas adalah tindak pidana korupsi secara sendiri maupun secara berjamaah dengan slogan "kesejahteraan dan pemerataan" para birokrat.

    BalasHapus
  2. sebenarnya kalau saja indonesia bisa memaksimalkan sumber daya laut nya,kita bisa saja membeli alutsista yang paling canggih sekalipun dari hasil laut kita,itu baru dengan hasil laut saja belum dengan yang lain,tetapi hasil laut kita justru dijarah negara asing yang sengaja memasukkan bekas bekas para narapidana maupun narapidana yang menjalani hukuman sekalipun untuk menjarah ikan kita,karena luasnya laut kita, dan sayangnya juga ada juga oknum petugas yang sengaja memelihara maling - maling itu,nah kalau gak setoran baru dicegat bahkan ditenggelamkan,masyarakat tahu kok, kalau kita kek gitu kapan negara kita berdaulat dilaut,kepentingan sekelompok oknum yang memperkaya diri dengan mengorbankan nasionalisme....yang diperlukan kita sekarang perbanyak kapal selam,kapal patroli perairan dangkal maupun dalam ,tindak tegas oknum yang bermain, maksimalkan hasil laut kita,jangan lagi masayarakat dibodoh bodohi lagi,kita dikelilingi laut dan negara kepulauan terbesar didunia, kenapa kita harus menginpor garam,alangkah ironisnya masyarakat kita,siapa yang memaksakan kita harus menginpor garam,,kemana uang sogokan itu akan diberikan pengasaha garam,secara jujur geram kita melihatnya,kenapa kita menginpor garam sedangkan negara kita di kelilingi lautan penghasil garam,KPK bertindaklah karena ada indikasi orang yang ingin memperkaya diri dari hasil inportir garam yang dipaksakan ,berapa rupiah yang masuk dikantong oknum itu ya,,,hati nurani apa yang kita harapkan dari birokrat itu, ada indikasi oknum -oknum yang ingin memperkaya diri dan menghalalkan segala cara yang penting dapat uang gak penting apa kah rakyat negeri ini menderita karena dana ABPN dialokasikan untuk inpor yang sebenarnya tidak harus, KPK harus cepat bertindak karena kekayaan negeri ini bisa habis diekvlorasi oknum oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut...

    BalasHapus
    Balasan
    1. Saudaraku, KPK bukan lembaga super body.
      Bagaimana kalau kita mulai dari diri pribadi kita masing-masing Saudaraku.
      Bagaimana?

      Hapus
  3. Pada masa perjalanan RI yg masih "mlarat" masih sedikit jumlah SDM yg pandai dan masih banyak gejolak dalam negeri yg tidak henti- hentinya melanda negeri, RI pernah mempunyai banyak Prestasi diantaranya, dapat menyelenggarakan Konperensi Asia Afrika, mampu melumpuhkan dg sukses pemeberontakan militer bersenjata modern, mampu mengembalikan bagian dari kedaulatan tanah air dimana Papua kembali kepangkuan pertiwi.
    Di segani dengan kekuatan militernya yg modern dan sangat kuat.
    Sebagai saksi perjalanan Republik yg saya cintai ini, di masa gejolak pemberontakan g ada, peningkatan kualitas SDM yg pesat, lembaga pemerintahan yg lebih progressive, peningkatan ekonomi dan bisnis yang luar biasa, tapi kok berlawanan dengan kemampuan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yg lebih mapan, di segani luar dan dalam, mampu membuat prestasi yang monumental yang dapat di kenang secara "apik" oleh generasi penerus sebagaimana yg pernah dapat saya saksikan dan sulit untuk dilupakan setelah purna.
    Mestinya dengan banyaknya orang "goblok" wajar kalau tidak mampu berprestasi dan dengan banyaknya orang "Pinter" diharapkan negara dan pemerintahan kita makin sejahtera adil dan beradab, tapi kok ora, kok malah g karuwan, semrawut dalam segala hal, jangankan prestasi nasional yg monumental positip, mosok prestasi monumental "Korupsi" yang ada dan hilangnya kebanggaan Nasional.yang kita saksikan sekarang ini.
    Kapan kita dapat mengembalikan rasa kebanggaan Nasional seperti yg pernah di rasakan masyarakat yg kebetulan tergolong "achterlijk= terbelakang" masa itu.
    Mungkinkah dengan majunya iptek tersedianya SDM yg berlebih dan kemampuan mengexplore SDA dan sebagainya, kita mampu membuat negara dan pemerintah kita jadi kuat, sejahtera, adil dan beradab? Wallahualambisawab.

    BalasHapus
  4. Pengamanan perbatasan dalam aspek militer memang harus dilakukan,,, tetapi yang harus didahulukan adalah aspek ekonomi dan sosial bagi masyarakat perbatasan,,, kalau itu tercapai maka pengamanan dalam arti yang menyeluruh dengan sendirinya akan tercapai juga!

    Bagaimana pemerintah mau mengamankan perbatasan kalau masyarakat perbatasan lebih mudah mencari dokter atau rumah sakit dinegara tetangga daripada diwilayah sendiri ? atau lebih mudah dan murah beli sembako dinegara orang daripada negara sendiri? atau lebih mudah cari nafkah dinegara orang daripada diwilayah sendiri? atau lebih enak memanfaatkan inrastruktur jalan dinegara orang dibanding diwilayah sendiri yang masih seperti abad ke 16 ?

    Kalau hal-hal seperti itu belum ditangani oleh pemerintah,,, maka pengamanan secara militer akan dilihat oleh masyarakat wilayah perbatasan sebagai "PENGEKANGAN" terhadap hajat hidup mereka, yang pada akhirnya malah menimbulkan kebencian atau antipati terhadap pemerintah !

    Oleh karena itu pengamanan perbatasan janganlah dijadikan "proyek" politik, pencitraan, anggaran, tetapi harus benar-benar menjadi proyek mensejahterakan masyarakat perbatasan! penggunaan istilah PENGAMANAN PERBATASAN sebaiknya diganti dengan istilah proyek PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERBATASAN, walaupun salah satu agenda dibalik itu adalah pengamanan secara militer!

    Hati-hatilah menggunakan istilah,,, sama saja anda membuat pagar yang sekeliling rumah anda,,, tetapi dirumah anda tidak ada TV,,, jangan salahkan kalau anak-anak anda loncat pagar untuk nonton TV dirumah tetangga !!!

    Hidup NKRI,,, Salam bagi saudara-saudaraku sebangsa diperbatasan diseluruh tanah air !

    BalasHapus
  5. bukan masih lemah,tapi sangat lemah!!!
    saking lemahnya penjagaan perbatasan, sering wilayah NKRI di ejek negara2 tetangga.
    dengan leluasanya mereka masuk kewilayah NKRI tanpa di ketahui oleh pasukan pengamanan indonesia.
    masih jauh kekuatan indonesia sekarang di banding kekuatan indonesia tahun 60an.
    di zaman dahulu kala aja NKRI sudah punya jet2 pembom canggin, lah sekarang mau beli sebiji barang yg modern/canggih aja ribut dulu yg di gede2in. bagai mana mau jadi negara hebat!!

    BalasHapus
  6. kadang teramat sedih kita melihat keadaan negara kita sekarang ini,betul kata Bro ano 12.47 didaerah perbatasan itu yang dibutuhkan WNi itu kesejahteraan,miris sungguh kita melihat didaerah perbatasan dengan negara tetangga WNI kita hidup serba kekurangan sedangkan tetangga mereka yang WN tetangga yang cuma berjarak beberapa meter rumahnya hidup berkecukupan dan itu terlihat sangat kontras ,kita mengharapkan nasionalisme dari mereka sebagai garda terdepan penjaga marwah bangsa,tetapi hidupnya ditelantarkan,sementara uang negara habis ditilap para koruptor,anda bayangkan rumah diperbatasan WNI berumah kayu sedangkan tetangga berlantai kan keramik sejahtera,jangan salahkan mereka beralih kwarga negaraan atau hijrah kenegara lain karena negara kita sendiri abai terhadap mereka,ekonomi adalah aspek paling mujarab yang dilakukan oleh asing untuk melakukan infiltrasi kedalam suatu negara, bahkan sebuah negara juga di jajah karena ekonomi,apa yang akan anda rasakan jika anda atau kita semua diposisi mereka,pendidikan mereka diabaikan sementara negara tetangga menjanjikan pendidikan yang layak,sampai kapan mereka tetap teguh kepada nasionalisme mereka sementara negara tetap abai,oleh sebab itu pendekatan kesejahteraan adalah hal yang penting selain opsi militer diperbatasan,,kita juga miris dengan cara -cara pemerintah mengirim TKI keluar negeri sekian juta orang,sampai kapan kita harus menghinakan bangsa kita sendiri,apa pemerintah tidak melihat kesewenang -wenangan para majikan terhadap mereka,seandainya saja pintu hati para pemimpin kita itu terbuka dari sektor perkebunan saja berapa ratus ribu bahkan jutaan orang yang akan bisa direkrut jadi pekerja kalau pemerintah mau,sekarag apa yang terjadi sekian juta lahan sawit yang ada dinegara kita dikuasai asing,okelah kalau itu milik asing,hal yang paling mungkin mereka bisa bisa bekerja disektor perkebunan ,sekarang hasil minyak sawit/palm oil itu mentah -mentah dikirim kenegara tetangga atau negara luar dan kemudian setelah sampai dinegara luar mereka klaim hasil alam mereka kemudian dibungkus dan dibikin produk negara tersebut,seandainya saja dari sektor perkebunan saja dari mulai pengolahan bahan mentah berapa ratus ribu karyawan yang akan bisa di beri pekerjaan dari sekian banyak perusahaan diindonesia , terus kemudian dibidang pengepakan hasil yang sudah jadi berapa ratus ribu karyawan yang bisa direkrut ,itu baru distu sektor perkebunan sawit belum yang lain,kenapa kita lebih suka menghinakan sdr kita jadi TKI ( khususnya pembantu rumah tangga) , mungkin agak sedikit lari dari pembahasan tetapi itu sebuah pakta yang mudahan jadi renungan para pemimpin kita,,kita membtuhkan kesejahteraan ,dan kita juga membutuhkan persatuan ,BRavo NKRI

    BalasHapus
  7. Iya2. Sudah tidak zamannya istilah Right or Wrong is My Country. Karena jika terus2an Wrong is My Country ya kasian rakyat to yo. Negara dosa kalau tidak bisa buat rakyat kenyang, bahagia, dan aman. Kapan negara bisa bikin rakyat bilang gini : Right is my Country. Hayo sudah berapa lama rakyat mengalami nasib tidak bisa cukupin kebutuhan sehari2? Negaraku, aku rela mati untukmu, tetapi sejahterakanlah juga diri aku, agar aku bisa kenyang di negeriku sendiri, dan merasa nyaman di negeriku sendiri. Ingatlah, aku rela mati untukmu.

    BalasHapus
    Balasan
    1. setuju dgn ano 15.49,,, right or wrong my country untuk KEDALAM tidak boleh dilakukan ! Rakyat harus utama, pemerintaha harus selalu RIGHT untuk kepentingan rakyat!
      Tetapi mungkin yang dimaksudkan oleh ano-ano diwaktu yang lalu, Right or wrong my country itu terhadap PIHAK LUAR! dan saya rasa itu sudah dilakukan tanpa sadar oleh bangsa kita yang kadang-kadang sedikit over karena militansinya yang tinggi.

      Masalahnya kan kita bilang RIGH OR WRONG MY COUNTRY ,,, kan kita tidak bilang RIGHT OR WRONG MY GOVERNMENT ,,, akakakakakakakakak

      Hapus
  8. Biar aja bro tak perlu berpatroli biar barang barang elektronik bisa masuk di kampung kami dengan harga murah jd warga kampung yg miskin bisa beli samsung bb iphone dengan harga murah n led mewah jadi barang murah n anak anak kami jd bisa menikmatinya n tak gaptek

    BalasHapus