Pasukan Elite TNI Gelar Latihan Bersama Di Batam

BATAM-(IDB) : Tiga pasukan elite TNI, yakni Denbravo (TNI-AU), Kopassus (TNI-AD), dan Denjaka (TNI-AL), menjadwalkan latihan gabungan untuk mencegah teroris masuk ke wilayah Indonesia hari ini (30/11). 

Semula, latihan bertajuk Trimatra VIII 2013 itu akan dilaksanakan di sekitar Pulau Sambu. Namun, akhirnya lokasi latihan dipindahkan ke perairan depan Mako Lanal, Batuampar.

"Personel pasukan elite yang akan turun dalam latihan mencegah masuknya teroris ini didatangkan dari Mabes di Jakarta. Trimatra VIII 2013 terdiri atas semua unsur TNI, yakni TNI-AL, TNI-AU, dan TNI-AD," kata Pasintel Lanal TNI-AL Mayor Abduh seperti dikutip Batam Pos, Jumat (29/11).

Sesuai dengan rencana, lanjut Abduh, latihan Trimatra VIII 2013 itu dimulai pagi. TNI-AL mengerahkan kapal perang buatan anak bangsa, yakni KRI Banda Aceh. Kali ini Dankomar diplot sebagai direktur latihan.

"Panglima TNI bersama rombongan sudah tiba di Batam untuk menghadiri latihan Trimatra VII 2013," ujar Abduh.

Sumber : JPNN

Serah Terima Jabatan Di Jajaran Resimen Kavaleri-1 Marinir

SURABAYA-(IDB) : Komandan Resimen Kavaleri-1 Marinir Kolonel Marinir Sarjito memimpin serah terima jabatan komandan batalyon di jajaran Menkav-1 Mar di lapangan apel Mako Menkav-1 Mar Semarung, Ujung, Surabaya, Kamis, (28/11/2013).

Dalam upacara tersebut diserahterimakan jabatan Komandan Batalyon Tank Amfibi-1 Marinir dari Letkol Mar Arif Handono kepada Mayor Marinir Yasri Sani Pulungan, Komandan Batalyon Kendaraan Pendarat Amfibi-1 Marinir dari Letkol Mar Achmad Sochfan kepada Mayor Marinir Umar Hidayat dan Komandan Batalyon Kendaraan Amfibi Pengangkut Artileri-1 Marinir dari Letkol Mar Kusyuwono kepada Mayor Marinir Tommy Dwiyanto.

Ketiga pejabat komandan batalyon yang baru tersebut merupakan lulusan Seskoal Angkatan 51, sedangkan untuk pejabat lama, Letkol Marinir Arif Handono akan menempati jabatan baru sebagai Paspers Menkav-1 Mar, Letkol Mar Achmad Sochfan akan menempati jabatan Paslog Menkav-1 Mar, sedangkan Letkol Mar Kusyuwono akan menempati jabatan baru sebagai Pasops Menkav-1 Mar.

Dalam amanatnya, orang nomor satu di Menkav-1 Mar tersebut mengatakan pergantian jabatan di dalam organisasi TNI AL khususnya Korps Marinir akan selalu dilaksanakan sejalan dengan proses kaderisasi pimpinan. Hal tersebut bertujuan agar ada suatu perubahan situasi, selain itu juga untuk meningkatkan dinamika dan prestasi kesatuan serta pembinaan personel susai dengan tuntutan tugas.

Penempatan jabatan kepada perwira, lanjutnya, merupakan suatu kepercayaan dari pemimpin, sedangkan kepercayaan merupakan suatu kehormatan sekaligus sebagai kebanggaan, sehingga harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

“Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan taktik yang semakin maju dan modern, maka seorang komandan dituntut sikap antisipatif yang tinggi, sehingga dapat mengikuti perkembangan situasi, yang akhirnya dapat memberikan kontribusi positif dalam membina satuannya,” tegasnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, atas nama pribadi dan seluruh prajurit, Komandan Menkav-1 Marinir mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Letkol Mar Arif Handono, Letkol Mar Achmad Sochfan dan Letkol Mar Kusyuwono atas pengabdiannya dalam membina satuannya selama ini, sehingga batalyon-batalyon dijajaran Menkav-1 Mar mempunyai warna tersendiri dan menjadi suatu satuan kavaleri amfibi yang siap setiap saat untuk melaksanakan tugas. 

Ucapan selamat datang juga disampaikan kepada Mayor Marinir Yasri Sani Pulungan, Mayor Marinir Umar Hidayat dan Mayor Marinir Tommy Dwiyanto dengan harapan mampu meneruskan pembinaan serta meningkatkan satuan dengan sebaik-baiknya.

Sumber : Kormar

TNI AL Dan RSN Akan Gelar Latma Exercise Eagle 23/14

SURABAYA-(IDB) : Jajaran Koarmatim menyiapkan Latihan Bersama (Latma) dengan Angkatan Laut Singapura Republic Singapore Of Navy (RSN) tahun depan. Rencana latihan dibahas dalam acara Tactical Floor Game (TFG) di Gedung Pusat Latihan Elektronika dan Pengendalian Senjata, Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal), Morokrembangan, Surabaya, Kamis (28/11).

Bertindak selaku Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Pra Eagle tahun 2013 Kolonel Laut (P) Syufenri, M.Si., yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Satuan Kapal Eskorta (Dansatkor) Koarmatim.

Rencana latihan bersama antara TNI AL dan RSN dengan sandi “Exercise Eagle 23/14” diikuti oleh unsur kapal-kapal perang Angkatan Laut kedua negara. Dari jajaran TNI AL mengerahkan sebanyak enam kapal perang Perusak Kawal Rudal (PKR) jenis Van Speijk, Korvet dan Sigma.

Kapal perang dari TNI AL tersebut adalah KRI Malahayati-362, KRI Fatahillah-361, KRI Ahmad Yani-351, KRI Slamet Riyadi-352, KRI Diponegoro-365 dan KRI Frans Kaisiepo-368 masuk jajaran Satuan Kapal Eskorta Koarmatim.

Latihan bersama ini, bertujuan untuk menegakkan kedaulatan dan hukum di laut di wilayah perbatasan RI-Singapura dalam rangka menjaga stabilitas kawasan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah Manuvra Taktis, pembekalan di laut, dan penembakan senjata. Selain itu juga melatih awak kapal dalam merencanakan dan melaksanakan Operasi Anti kapal permukaan di malam hari.

Sumber : Koarmatim

Penutupan Patkor Optima 22 B/2013 Di Malaysia

PENANG-(IDB) : Komandan Gugus Keamanan Laut Armada RI Kawasan Barat (Danguskamlaarmabar) Laksma TNI Harjo Susmoro S.sos.,S.H.,M.H., menghadiri upacara penutupan Patroli Terkoordinasi Operasi Tindak Maritim Malaysia-Indonesia (Patkor Optima Malindo) 22B/2013  di Hotel Royal Penang  Malaysia, Selasa(26/11).

Kegiatan yang diselenggarakan kedua negara ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan di laut khususnya di Perairan Selat Malaka dan kegiatan patroli tersebut dilaksanakan selama 15 hari dari tanggal 11sampai dengan 27 November 2013. Patkor Optima kerjasama di bidang keamanan laut ini melibatkan semua unsur terkait yang tergabung di dalamnya seperti TNI Angkatan Laut, Bea dan Cukai (BC), KPLP, Polair, Imigrasi, KKP dan Bakorkamla.

 Selesai upacara penutupan Patkor Optima 22B/2013, Komandan Guskamlaarmabar Laksma TNI Harjo Susmoro S.Sos.,S.H.,M.H., beserta delegasi Malaysia melaksanakan kunjungan ke Panti Asuhan Nasyiatul Aisyiyah di Sungai Pinang Balik Pulau Penang Malaysia. Dalam kesempatan tersebut, Komandan Guskamlaarmabar memberikan “Tali Asih” kepada panti asuhan tersebut sebagai bentuk rasa peduli terhadap sesama umat manusia.

Rangkaian kegiatan penutupan Patkor Optima Malindo 22 B/2013 di akhiri dengan melaksanakan “Makan Malam Bersama” dan masing-masing delegasi saling bertukar Cindera Mata.

Sumber : Koarmabar

Satelite Pertahanan Harus Masuk Anggaran 2014

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro akan menindaklanjuti pengembangan sistem pertahanan siber dan memiliki satelit sendiri untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri. Menurutnya, rencana itu akan dimasukkan dalam program anggaran tahun depan.

 

"Soal satelit ini masuk dalam program anggaran 2014. Tahap berikutnya perlu ada mekanisme tambahan. Pengadaan satelit dari Kemenkominfo," kata Purnomo di Jakarta, Jumat 29 November 2013.

Purnomo mengatakan, TNI Angkatan Darat telah lama memiliki siber pertahanan, meski masih sewa dari pihak luar. Namun kedepan, pemerintah harus memiliki satelit khusus untuk sistem pertahanan agar tidak mudah disadap oleh pihak asing.

"Oleh karena itu mesti diajukan anggarannya, sejauh ini belum ada anggaran untuk itu (satelit khusus milik RI)," ujarnya.

Pertahanan siber yang akan dibangun itu nantinya berada di bawah kendali Kementerian Pertahanan untuk sistem keamanan dan pertahanan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Polri.

Purnomo menambahkan, untuk urusan siber ada dua institusi yang menangani. Yakni pertahanan siber dibawah Kementerian Pertahanan yang di operasikan oleh TNI. Sedangkan kriminal siber itu dibawah kewenangan Polri.

Sebelumnya Komisi I DPR yang merupakan mitra kerja Kemenhan mendukung penuh pemerintah untuk segera mengembangkan sistem pertahanan siber dan memiliki satelit khusus untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri.

Sebelumnya Komisi I DPR yang merupakan mitra kerja Kemenhan mendukung penuh pemerintah untuk segera mengembangkan sistem pertahanan siber dan memiliki satelit khusus untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri.

Hal itu merupakan salah satu butir rekomendasi hasil rapat antara Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Kapolri, Kepala BIN, Lemsaneg, Mensesneg dan Menkominfo terkait kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia, Kamis 28 November 2013.

Sumber : Vivanews

Menhan : Pengadaan Hercules Dari Australia Akan Diselesaikan

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan Indonesia akan menyelesaikan kontrak pengadaan sembilan pesawat C-130 Hercules dari Australia.

"Kontrak itu berjalan sekarang dan DPR setuju ketika itu memberikan dana untuk sembilan Hercules itu," kata Menhan selepas diskusi "Membangun Kemampuan Kekuatan Pertahanan Berkelanjutan" di Jakarta, Jumat.

Menhan mengatakan Indonesia membeli lima pesawat Hercules, sedangkan empat pesawat Hercules merupakan pesawat hibah dari Australia.

"Harus ditinjau dan perbaiki sistem avionik, rangka, dan mesinnya. Pesawat hibah sudah diperbaiki, pesawat itu sudah menjadi milik kita. Hanya memang secara teknis pesawat itu harus kita bawa ke Indonesia," kata Menhan.

Menhan mengatakan pesawat Hercules itu bermanfaat untuk operasi-operasi militer baik perang ataupun penanggulangan bencana.

Menhan mengatakan tidak ada pembelian pesawat Hercules dari negara lain, tapi dia tidak menyebut kapan pesawat Hercules dari Australia itu datang di Indonesia.

Terkait imbas penyadapan sejumlah pejabat negara Indonesia oleh Australia, Menhan mengatakan pembatalan kerjasama kedua negara berupa pertukaran data dan informasi intelijen serta latihan-latihan bersama tentara kedua negara.

"Latihan Kopassus di Lembang sudah kita batalkan, latihan Angkatan Udara di Darwin dan latihan gabungan di Laut China Selatan," kata Menhan.

Sebelumnya, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda Rachmad Lubis seperti dikutip media nasional, mengatakan pemerintah membatalkan rencana pembelian enam pesawat Hercules dan menolak empat pesawat Hercules hibah dari Australia. 

Pembelian Pesawat Hercules Dari Australia Sudah Dibayar Lunas

Bocornya skandal penyadapan Australia terhadap Presiden SBY, Pemerintah Indonesia langsung memutus kerja sama militernya dengan Negeri Kanguru. Namun, pembelian pesawat hercules dari Australia tetap berjalan.

"Hercules sudah dibayar dengan APBN, jadi tidak dibatalkan pembeliannya. Kalau dibatalkan uangnya hilang. Kontrak sudah berjalan sambil kita mengevaluasi kerjasama yang lain. Jadi Hercules sudah kita bayar," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Hotel Atlet, Senaayan, Jakarta, Jumat (28/11/2013).

Purnomo menjelaskan, pesawat Hercules dari Australia totalnya 9 unit, 4 di antaranya adalah hibah. Purnomo menambahkan, pesawat Hercules penting keberadaannya untuk dimiliki Indonesia.

"Jadi Hercules sudah kita bayar 5 unit, yang 4 hibah itu sudah kita perbaiki sehingga tetap kita terima 9 unit. DPR sudah setuju dan memberi dana untuk 9 pesawat itu. Pesawat Hercules bermanfaat untuk penanggulangan bencana dan sebagainya. Itu efektif sekali," jelas Purnomo.

Sedangkan kerja sama militer yang diputus, ungkap Purnomo, mencakup 3 hal. "Yang diberhentikan 3 hal, latihan militer bersama di Lembang, militer Australia telah pulang ke negaranya, TNI AU di Darwin juga sudah ditarik ke Tanah Air, dan ketiga latihan gabungan kita batalkan," beber Purnomo.

Selain itu, sambung Purnomo, pemberhentian juga mencakup pertukaran informasi intelijen dan kerjasama penyelesaian masalah penyelundupan manusia. Namun, beberapa kerjasama dengan Australia ada yang masih berjalan, tapi Purnomo tak menjelaskannya.
"Sedangkan kerja sama lain masih berjalan tapi akan kita evaluasi," pungkas Purnomo. 

Sumber : Antara

Menhan Kuatir Presiden Selanjutnya Tidak Pro Modernisasi Militer

JAKARTA-(IDB) : Dinamika politik menjelang Pilpres 2014 juga disoroti oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Ia mengutarakan ketakutannya pembangunan alat utama sistem persenjataan (alutsista) tidak berlanjut jika presidennya tak mengerti militer.

"Kalau Presidennya tidak mengerti militer, bisa saja tidak berlanjut, komitmennya harus kuat," kata sambutan Purnomo di Hotel Century Atlet, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2013).

Ia mengatakan ini dalam 'Diskusi Panel bersama Forum Pemred dan Pusat Pengkajian Strategi Nasional'. Acara ini juga dihadiri jajaran prajurit TNI dan para pemimpin redaksi berbagai media.

Purnomo menjelaskan rencana strategi pembangunan pertahanan TNI sudah pasti bersifat jangka panjang dan harus lintas kabinet. Ketakutan yang ia rasakan apakah sistem pertahanan yang sudah dirintisnya dapat dilanjutkan oleh kabinet berikutnya.

"Dalam rencana strategis pembangunan pertahanan TNI memang menjadi pertanyaan besar bagi kami adalah pada waktu pergantian rezim kepemimpinan antara yang mempunyai visi misi berbeda dengan apa yang berlangsung sekarang ini. Ini juga yang saya khawatirkan," terangnya.

Ia merekomendasikan harus ada landasan hukum berbentuk UU agar menjadi komitmen dalam pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia.

"Perlu ada landasan peraturan perundang-undangan dari eksekutif agar ada kekuatan pertahanan melanjutkan Renstra I dan II. Selain itu, landasan politik keputusan politik paripurna DPR dan legislatif sebagai pemegang hak budget untuk dukungan pada rencana strategis yang ada," pungkasnya.

Sumber : Detik

Menhan : Indonesia Butuh Sistem Informasi Dan Komunikasi Mandiri

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menilai Indonesia membutuhkan sistem informasi dan komunikasi secara mandiri karena selama ini kita satelit yang dimiliki Indonesia adalah sewa dari pihak asing.

"Untuk membangun strategi pertahanan harus diperbaiki terutama sistem informasi dan komunikasi," kata Purnomo setelah Rapat Kerja Gabungan antara Komisi I DPR dengan pemerintah terkait penyadapan, di Gedung DPR, Kamis.

Purnomo menegaskan karena satelit itu masih sewa maka aksi spionase dan penyadapan yang dilakukan pihak asing sangat mudah dilakukan. Pengadaan itu perlu dilakukan khususnya terkait strategi pertahanan, intelijen, dan kepolisian.

"Ini untuk peningkatan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia," ujarnya.

Selain itu, dia menilai pertahanan dunia maya Indonesia harus diperkuat dengan membuat daftar infrastruktur yang diperlukan. Hal itu masuk dalam wewenang Kementerian Komunikasi dan Informasi sehingga perlu dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

"Tadi ketika rapat disampaikan, itu merupakan ranah Kominfo," katanya.

Dalam Rapat Kerja Gabungan antara Komisi I DPR dengan Pemerintah menghasilkan enam poin kesepakatan untuk menyikapi aksi penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia.

Pertama, Komisi I DPR RI memberikan apresiasi terhadap sikap pemerintah RI yang keras dan tegas atas aksi penyadapan yang dilakukan oleh negara Australia terhadap sejumlah pejabat tinggi di Indonesia.

Kedua, Komisi I DPR RI meminta pemerintah Indonesia untuk tetap konsisten terhadap enam langkah roadmap yang telah dirumuskan dengan memastikan posisi tawar dan capaian-capaian Indonesia

Ketiga, Komisi I DPR RI mendesak pemerintah RI untuk melakukan percepatan penggunaan sistem persandian di semua lembaga negara dan kantor perwakilan RI di luar negeri, termasuk dalam pengamanan komunikasi bagi VVIP

Keempat, Komisi I DPR RI menegaskan perlunya dilakukan penataan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan telekomunikasi yang menjamin kebutuhan keamanan dan kepentingan nasional Indonesia.

Kelima, Komisi I DPR RI mendukung penuh pemerintah RI untuk segera mengembangkan sistem pertahanan dunia maya (cyber defence) dan memiliki satelit khusus untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri

Keenam, Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menhan, Menlu, Kapolri, Menkominfo, Kepala BIN, Kepala Lemsaneg serta Mensesneg merekomendasikan kepada Menkominfo untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus tersebut di atas.

Dalam rapat itu dari pemerintah hadir Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman.

Selain itu ada Kepala Lembaga Sandi Negara Mayjen TNI Djoko Setiadi, Kepala Polri Jenderal Sutarman, Duta Besar Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema.

Tindaklanjut Pembuatan Satelit Pertahanan Pada Kemenkominfo

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan tindaklanjut pembuatan satelit khusus pertahanan menjadi tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

"Kami tidak pada tataran teknis siapa yang membuat atau bagaimana membelinya, dalam rapat gabungan Komisi I dengan Pemerintah, kami membicarakan kelemahan sistem informasi dan komunikasi," kata Menhan selepas acara diskusi di Jakarta, Jumat. 

Menhan mengatakan Indonesia selama ini menggunakan satelit sistem informasi dan komunikasi sewaan yang dimiliki negara asing. 

"Kami semua sepakat Indonesia memerlukan sistem teknologi informasi dan komunikasi di bawah kendali kita, terutama untuk masalah intelijen, keamanan yang dapat dipakai Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, BIN, TNI, Kepolisian, dan Lembaga Sandi Negara," kata Menhan. 

Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, mengatakan usulan tentang pengadaan satelit khusus pertahanan masih pada tahapan keputusan politik pertama yang harus dilanjutkan dengan langkah berikutnya. 

"Kita harus memastikan bahwa ide ini dapat diakomodasi dalam program dan anggaran 2014, mengingat urgensi fungsinya," kata Mahfudz. 

Namun, lanjut Mahfudz, ide pengadaan satelit pertahanan mandiri memerlukan mekanisme tambahan mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014 telah disahkan. 

"Kami belum sampai pada pembahasan teknis. Pemimpin untuk pengadaan satelit adalah Kemenkominfo sedangkan penggunanya untuk sektor keamanan, pertahanan, intelijen, dan hubungan luar negeri," kata Mahfudz.

Sumber : Antara

Jupiter Aerobatic Beraksi Di Langit Banjarmasin

BANJARMASIN-(IDB) : Di era 90-an, pesawat tempur milik TNI AU kerap unjuk kebolehan di langit Kalimantan Selatan dengan Homebase Pangkalan Udara (Lanud) Sjamsudin Noor.

Pilot pesawat tempur tersebut melakukan atraksi-atraksi di atas langit dengan manuver berbahaya. Seperti terbang sangat rendah dan flypass menukik seakan jatuh membuat penonton berdebar. Ada juga pesawat ringan dengan baling-baling atau warga sering menyebutnya pesawat capung yang mampu melakukan atraksi berputar-putar seakan lepas kendali. Sayang, atraksi yang membuat anak bangsa itu bangga akan kekuatan militer negerinya dan kehandalan personel TNI AU di udara kini tak pernah lagi terlihat di Kalsel.

Kamis, (28/11) pesawat tempur latih TNI AU jenis KT-1B Woong Bee tiba-tiba saja melintas di langit Banjarmasin dan melakukan formasi-formasi terbang yang menarik sehingga pesawat yang masih asing terlihat menimbulkan beberapa pertanyaan sebagian warga khususnya di Kota Seribu Sungai ini.

Rombongan Team Aerobatik dengan warna pesawat merah dan putih tersebut terdiri dari delapan pesawat jenis KT-1B Wong Bee dari Skadron Pendidikan 102 Lanud Adisutjipto dan didukung dua buah pesawat C-130 Hercules TNI AU untuk mengangkut personil dan peralatan pendukung. Rombongan JAT (Jupiter Aerobatik Team) yang berjumlah 80 orang tersebut berada di bawah Mission Commander (pimpinan) Komandan Wingdik Terbang Kolonel Pnb Bob Panggabean. Sesaat sebelum mendarat di Lanud SAM Pesawat Aerobatik tersebut sempat flypass diatas Lanud SAM dengan menampilkan formasi terbang aerobatik. Adapun rute yang ditempuh sebelum rombongan tersebut mendarat di Lanud SAM yaitu Lanud Adi-Lanudal Juanda Surabaya-Lanud SAM.

Kedatangan rombongan di Lanud SAM tersebut disambut langsung oleh Komandan Lanud Sjamsudin Noor Letkol Pnb Esron S.B. Sinaga, S.Sos. Ratusan anak TK, SD, SMP dan SMA wilayah kota Banjarbaru serta masyarakat sekitar pun berdatangan serta terlihat sangat antusias ingin melihat, menyaksikan dari dekat bahkan hingga berfoto dengan latar belakang pesawat latih JAT yang mendarat di Lanud Sjamsudin Noor. Rizal salah satu murid TK Angkasa mengaku senang. Pesawatnya, bagus sekali, “Saya senang lihat. Pesawatnya bagus sekali,”ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut Danlanud SAM mendapat kehormatan dari Team Aerobatik TNI AU untuk menerima Cinderamata yang diserahkan oleh Mayor Pnb Ferry Yunaldi yang didampingi oleh Danwingdikter Kolonel Pnb Bob Panggabean. Adapun tujuan kehadiran Tim Aerobatik TNI AU Jupiter dalam rangka melakukan kegiatan Demonstrasi Terbang (Invitation to Participate The 4th Brunei Darussallam International Defence Exhibition 4Brider 2013 Air Demonstration) di Negara Brunei Darussallam yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 7 Desember 2013 mendatang.

Tujuannya adalah guna menjalin hubungan persahabatan antara kedua Negara dan khususnya kedua Angkatan Udara, yang dalam hal ini diwakili oleh penampilan Tim Aerobatik TNI AU. Tujuan lainnya adalah untuk memperkenalkan kepada dunia tentang kemampuan Tim Aerobatik TNI AU untuk tampil di pentas internasional, sekaligus menunjukkan bahwa bangsa Indonesia juga memiliki putra-putra bangsa yang tidak kalah bersaing dalam kancah kedirgantaraan dunia.

Sumber : Poskota

DPR Bersama Pemerintah Sepakat Kembangkan Cyber Defence

JAKARTA-(IDB) : Komisi I DPR RI bersama dengan pemerintah sepakat untuk mengembangkan dan membangun pertahanan di dunia maya atau cyber defence. Kesepatan tersebut merupakan salah satu point dari enam point kesimpulan Rapat Gabungan Komisi I DPR RI dengan pemerintah yang secara khusus membahas terkait masalah penyadapan

Rapat Gabungan berlangsung secara tertutup dan dipimpin oleh  Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, Kamis (28/11) di DPR RI, Jakarta. Hadir dari pihak pemerintah antara lain Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman dan Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) Mayjen TNI Djoko Setiadi.

Pada konperensi pers,  Ketua Komisi I DPR RI dan pemerintah mengatakan, Indonesia dari sisi kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang cyber sudah sangat mumpuni.

Namun menurutnya, untuk mendukung kemampuan pertahanan Indonesia di dunia cyber, perlu juga memiliki sistem komunikasi satelit secara mandiri yang dapat digunakan untuk mendukung kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri.

Sementara itu, lima point lainnya dari enam point yang menjadi kesimpulan dari rapat gabungan Komisi I DPR RI dan Pemerintah yang membahas masalah penyadapan adalah sebagai berikut :

1. Komisi I DPR RI memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang secara tegas dan keras memberikan respon reaksi terhadap kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia.
2. Komisi I DPR RI mendorong pemerintah untuk melanjutkan enam langkah road map ysng telah dirumuskan, secara konsisten dengan posisi  Indonesia yang jelas, tegas dan kuat.
3. Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan  percepatan penggunaan sistem persandian di semua lembaga negara dan kantor – kantor perwakilan RI di luar negeri termasuk pengamanan komunikasi bagi VVIP.
4. Guna menjamin kebutuhan keamanan dan kepentingan nasional, Komisi I DPR RI menegaskan perlunya dilakukan penataan kembali infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta infrastruktur komunikasi.
5. Komisi I DPR RI dan pemerintah sepakat akan segera mengambil langkah – langkah untuk dapat merealisasikan pengadaan satelit khusus untuk mendukung kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri. Sehingga, secara sistem kominikasi informasi, Indonesia khususnya pemerintah akan lebih terjamin tingkat keamanannya.

Menhan Pasukan Cyber Defence Sudah Ready

Kementerian Pertahanan (Kemhan) sudah siap menangkal serangan para hacker yang di jagat dunia maya. Kemhan sudah mempunya prajurit cyber defence.
"Sudah ada," kata Menhan Purnomo Yusgiantoro di acara Forum Pemred, di Hotel Atlet Century, Jakarta, Jumat (29/11/2013).
Menurut Purnomo, kalau bicara cyber defence, maka terkait dengan regulasi kemudian SDM dan infrastruktur. "Kalau SDM-nya sudah ada. infrastrukturnya antara lain Sisinfo dan Siskom," jelasnya.
Sementara pihak Kemhan sudah menggunakan sistem tertutup yang disebut intranet. Dia yakin sistem ini tak akan ditembus serangan dari luar.
"Yang bisa ditembus itu kalau pakai internet dan provider. Kita pakai sistem berlapis," tutupnya.

Sumber : DMC

Wamenhan RI Terima Kunjungan Dubes Perancis

JAKARTA-(IDB) : Wakil Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menerima  kunjungan Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Mrs. Corinne Breuze, Rabu (27/11) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. 

Turut mendampingi Wamenhan RI dalam kesempatan tersebut Direktur Teknik dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan Marsma TNI Darlis Pangaribuan.

 

Maksud kunjungan Dubes Perancis kali ini yang juga didampingi Atase Pertahanan Perancis di Jakarta Colonel Alexis Brossolet bersama CEO Roxel Jacques Desclaux diantaranya untuk membicarakan upaya meningkatkan  kerjasama pertahanan kedua negara khususnya di bidang industri pertahanan.

Sumber : DMC