Pages

Jumat, September 06, 2013

Panglima TNI : Pangkalan Militer Pekanbaru Akan Di Pindah Ke Aceh

ACEH-(IDB) : Pemerintah Indonesia merencanakan akan memindahkan Komando Gabungan Wilayah (Kogabwil) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Aceh. Sebelumnya Kogabwil berada di Pekanbaru, Riau.

Kogabwil merupakan pangkalan militer untuk mengamankan perbatasan, terutama mengamankan lalu lintas perairan seperti selat malaka yang merupakan jalur internasional yang tersibuk dilintasi kapal-kapal lintas negara.

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko usai menghadiri pelepasan pelatihan pasukan Raider di Blang Padang, Banda Aceh membenarkan rencana pemindahan Kogabwil tersebut.

"Sangat memungkin itu akan dipindahkan ke Aceh, dan ini masih sedang dalam pembahasan rencana tersebut," kata Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, Jumat (6/9) di Banda Aceh.

Menurut penjelasan Panglima TNI, pertimbangan pemindahan pangkalan militer tersebut mengingat Aceh merupakan wilayah yang terdekat dari selat malaka. "Selat malaka itu sudah menjadi isu internasional, maka penting untuk menjaga kredibilitas kita," tukasnya.

Bila nantinya akan dipindahkan, semua fasilitas pendukung akan digeserkan ke Aceh. Demikian juga akan ada penambahan perlengkapan perang lainnya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Purnomo Yusgiantoro juga ikut membenarkan rencana pemindahan pangkalan militer tersebut.

Kata Purnomo, untuk meningkatkan pertahanan di Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Menhan akan terus menambah sejumlah peralatan perang di Indonesia.

"Untuk meningkatkan pertahanan di Indonesia, kita akan terus tambah perlengkapan militer di Indonesia," imbuh Purnomo.





Sumber : Merdeka

Kunjungan Tim Commodore Inspection Tank Amphibi BMP-3F Ke Rusia

MOSCOW-(IDB) : Dalam rangka realisasi kontrak pengadaan Tank Amphibi BMP-3F phase 2, diperlukan kehadiran Tim Commodore Inspection di JSC “Rosoboronexport” Rusia, Kepala Badan Sarana Pertahanan (Ka Baranahan) Kemhan Laksamana Muda TNI Ir. Rachmad Lubis sebagai ketua Tim, mengunjungi Pabrikan BMP-3F, JSC “Rosoboronexport” di Rusia dari tanggal 21 sd 27 Agustus 2013.

Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung progress pembuatan 37 unit BMP-3f yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan melalui Kontrak Jual Beli Nomor TRAK/404/XII/2012 untuk Marinir dan sekaligus melaksanakan diskusi terkait Program Transfer of Technology kepada PT. PINDAD (Persero).


Selain ke lokasi pabrik, rombongan melihat fasilitas pendidikan dilokasi pabrik BMP-3F, Uji coba meriam BMP-3F dan manufer di darat dan di danau.


Peserta Tim Ka Baranahan Kemhan, Kapuslaik Baranahan Kemhan, Kadislaikmatal, Danpasmar I dan Danmenkav II Marinir.





Sumber : Kemhan

Menhan : Pertahanan Indonesia Makin Kuat

ACEH-(IDB) : Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengatakan kekuatan pertahanan Indonesia akan bertambah kuat pada masa mendatang menyusul penambahan alat utama sistem pertahanan (alutsista).

"Jadi pembangunan kekuatan pertahanan kita pada renstra pertama (2010-2014) akan bertambah kuat yang diharapkan menjadi kekuatan besar nantinya," kata Menhan di Banda Aceh, Jumat.

Menhan bersama dengan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, KSAD Letnan Jenderal TNI Budiman, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Marsetio, dan Pangkostrad Letjen TNI Gatot Nurmantyo, menghadiri kegiatan pembukaan latihan Batalyon Raider Kodam Iskandar Muda di lapangan Blang Padang Kota Banda Aceh.

Menhan Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, awalnya target dari rencana strategi pertama 2010-2014 bisa mencapai 30 persen pengadaan penambahan alutsista TNI, namun kini bisa mencapai antara 40 hingga 50 persen.

Sebagai contoh, Menhan menyebutkan pertahanan Indonesia akan mempunyai skuadron helikopter Apache untuk TNI Angkatan Darat. Kemudian, awalnya berpikir hanya bisa menambah sebanyak 40 unit tank yang beratnya 60 ton.

"Tapi kita bisa penuhi penuhi menjadi 100 unit tank yang beratnya 60 ton tersebut, selain juga penambahan sebanyak 50 unit tank yang beratnya 40 ton," kata Purnomo menjelaskan.

Sementara sebelumnya Indonesia hanya memiliki tank tempur jenis scorpion dan AMX 13.

Menhan juga menyatakan pihaknya akan mendatangkan rudal dari Brazil selain peluru-peluru kendali jarah jauh untuk satuan Arhanud TNI Angkatan Darat.

Untuk jajaran TNI Angkatan Laut, menteri menyebutkan sebelumnya Indonesia hanya berpikir menambahkan satu unit kapal selam, namun kini sudah memesan tiga kapal selam. Kemudian Rusia juga menawarkan sebanyak 10 unit kapal selam lagi.

"Itu semua karena kepercayaan negara-negara sahabat kepada Indonesia untuk menjaga stabilitas di kawasan," kata Purnomo Yusgiantoro menambahkan.

Sedangkan untuk TNI Angkatan Udara, menteri menjelaskan awalnya ada pemikiran penambahan tiga unit pesawat bagi transportasi udara, tapi kini pihaknya akan mendatangkan sembilan unit atau penambahan satu kuadron.

"Belum lagi jenis pesawat angkut Hercules, awalnya tidak mendapatkan tambahan. Tapi sekarang kita akan mendapatkan tambahan sebanyak 10 unit lagi," katanya menambahkan.

Kemudian skuadron tempur juga bertambah, selain pesawat Sukoi. Selanjutnya F16 sebelumnya diperhitungkan tambahan hanya enam namun mendapat sebanyak 24 unit.

"Dengan penambahan pesawat tempur F16 itu mungkin kita akan menambah skuadron, bisa saja ditempatkan di wilayah Sumatera," kata Menhan Purnomo Yusgiantoro.





Sumber : Antara

Kemungkinan Kilang Arun Dialih Fungsikan Jadi Pangkalan Militer

ACEH-(IDB) : Menjelang berakhirnya kontrak penjualan gas alam cair (LNG) dengan Jepang dan Korea selatan, berbagai rencana untuk pengalihan fungsi kilang PT Arun NGL yang selama ini mencairkan gas sebelum diekspor ke kedua negara tersebut. salah satunya, mengubah fungsi kilang PT Arun menjadi kilang Bahan Bakar Minyak (BBM).

Di tengah kedatangan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI, Jenderal Moeldoko ke Lhokseumawe, Kamis (5/9), muncul isu bahwa kilang Arun akan dijadikan pangkalan militer. Presiden Direktur PT Arun NGL, Iqbal Hasan Saleh, ketika ditanya kabar tersebut mengaku belum mendengarnya. “Siapa bilang, saya baru tahu,” katanya ketika dibuhungi per telepon, Kamis (5/9) siang.

Menurut Iqbal, sesuai dengan arahan Presiden SBY yang ditindaklanjuti dengan kedatangan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, PT Arun akan dijadikan kilang BBM untuk mendukung ketahanan energi nasional. "Presiden sangat apresiasif untuk pengalihan fungsi kilang Arun jadi kilang BBM. Masalah ini akan dibawa ke sidang kabinet,” papar Iqbal.

Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Abdul Mutaleb, mengatakan kilang BBM merupakan solusi setelah kontrak penjualan LNG berakhir. Dengan pembangunan kilang BBM, katanya, masyarakat Aceh akan sangat terbantu secara perekonomian. “Selain untuk mendukung kepastian pasokan BBM di Aceh dan daerah lainnya,” tandas Mutaleb.

Menjelang kedatangan Purnomo dan Jenderal Moeldoko di Lhokseumawe, Aceh, di seputaran kota terlihat patroli TNI-AD. Beberapa bendera Bulan Bintang yang menjadi kontroversial, mulai diturunkan aparat TNI. Bendera tersebut dikibarkan di ruas jalan tertentu di Kota Lhokseumawe. 





Sumber : Jurnas

BNPT Akan Membangun Penjara Khusus Teroris.

JAKARTA-(IDB) : Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) akan membangun penjara khusus teroris di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penjara ini mirip kamp tahanan militer AS di Guantanamo di Kuba, tempat pertama kali menampung tahanan yang diduga teroris pasca serangan ke gedung World Trade Center (WTC), AS.

"Kami buat ini karena petugas lapas dan Dirjen Pemasyarakatan Kemeterian Hukum dan HAM tidak mempunyai kemampuan menangani napi teroris," kata Deputi 1 Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayor Jenderal Agus Surya Bakti, Kamis 5 September 2013.

Agus mengatakan rencana pembangunan penjara khusus ini tidak ada kaitannya dengan beberapa peristiwa kerusuhan di lapas wilayah Sumatera. Meski dari catatan kepolisian di setiap kerusuhan lapas selalu ada anggota teroris yang sedang ditahan untuk menjalani vonis pengadilan.

"Upaya deradikalisasi itu kuat di dalam lapas. Di dalam petugas lapas dan Kemenhukam tidak punya kemampuan menangani napi teroris. Justru para teroris mempunyai kemampuan mempengaruhi napi lain, termasuk petugas lapas. Makanya kami masuk ke wilayah ini," tuturnya.

Dari puluhan teroris dan terduga teroris saat ini disatukan di lapas yang sama. Mereka hanya dipisahkan dalam ruang berbeda. Mereka masih bisa bersosialisasi dengan narapidana lain. Hal ini, kata Agus yang sangat dikhawatirkan.

"Saat ini napi teroris ada di 22 lapas di seluruh Indonesia. Nanti akan disatukan semua di Sentul, Bogor," ujarnya.

Mantan Danjen Kopassus ini mengatakan, meski khusus bagi teroris, pengelolaan lapas ini tidak berbeda dengan lapas pada umumnya.

"Untuk manajemen kami akan konsultasi dan melibatkan Dirjen Lapas, Kemenkum HAM. Yang membedakan hanya sistem pengamanan dan hanya khusus untuk teroris," kata dia.

Selain itu, BNPT juga sedang menyiapkan program binaan khusus bagi para mantan napi teroris. Menurut Agus, mantan napi teroris tidak boleh ditinggalkan.
 
"Mereka harus didampingi terus, termasuk keluarga dan jaringannya. Kami harus dekat. Kita fasilitasi kebutuhan mereka dan beri penjelasan pada mereka agar tidak kembali melakukan teror," katanya.




Sumber : Vivanews

Bamus Tolak Permintaan Presiden China Pidato di Rapat Paripurna DPR

Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI, Kamis (5/9) ini antara lain memutuskan menolak permintaan dari Dubes China untuk Indonesia Liu Jianchao agar Presiden China diberi ruang untuk menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI.


JAKARTA-(IDB) : Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI, Kamis (5/9) ini antara lain memutuskan menolak permintaan dari Dubes China untuk Indonesia Liu Jianchao agar Presiden China diberi ruang untuk menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI.

"Memang ada permintaan seperti itu dari Dubes China di Jakarta. Tetapi ini kan hal ini tidak lazim diadakan di parlemen, karena belum pernah ada. Dan, kami, Parlemen Indonesia kan adalah parlemen yang netral bagi seluruh bangsa-bangsa dunia. Maka dengan demikian, kami menyadari, walaupun mempunyai kedekatan dengan China, tentunya  Parlemen RI belum bisa memberikan ruang untuk hal itu," kata Wakil Ketua Bamus DPR yang juga Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Namun, kata Pramono, DPR RI mengusulkan untuk tetap memberikan ruang pada Presiden China Xi Jinping untuk berpidato di depan mahasiswa ataupun di depan tokoh-tokoh masyarakat, seperti juga yang pernah dilakukan oleh Presiden AS Barack Obama di kampus Universitas Indonesia (UI). "Kami mengusulkan dua perguruan tingga lainnya yaitu di UGM dan ITB, apabila Presiden China tetap ingin pidato secara luas pada masyarakat Indonesia. Sehingga itu merupakan jalan tengah terhadap hal itu," jelas politisi PDIP itu.

Pramono juga mengatakan, rapat Bamus tadi memutuskan sejumlah agenda yang akan dibawa dalam Rapat Paripurna DPR RI terdekat. Antara lain Surat Presiden soal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Komisi III diminta menindaklanjutinya.

Lalu, ada empat RUU yang disepakati untuk segera dibahas yaitu RUU Panas Bumi, RUU Advokat, RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Perjanjian tentang Konvensi Nuklir. "Kalau pembahasan soal konvensi nuklir itu Komisi I. Advokat dibahas di Pansus. RUU Peternakan Hewan dibahas di Komisi IV, dan RUU Panas Bumi dibahas di tingkat Pansus."





Sumber : Jurnamen 

TNI Siap Bangun 14 Ruas Jalan Di Papua

Kata KSAD Letjen TNI Budiman, untuk menyelesaikan pengerjaan jalan sekitar 120 km di 14 titik itu, pihaknya optimistis bisa mengerjakannya dalam waktu sekitar enam bulan
JAKARTA-(IDB) : Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Letjen Budiman menyatakan, TNI AD siap melaksanakan direktif Presiden untuk melaksanakan program Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B), berupa pengerjaan 14 titik ruas jalan tertentu di dua provinsi itu, senilai Rp 425 miliar.

"Tentunya kita ke dalam harus segera introspeksi dan mempersiapkan lebih baik lagi. Kemudian, lakukan langkah-langkah mengatasinya, juga dipersiapkan secara baik. Karena kita kan tidak bisa pendekatan bersenjata di Papua. Maka kita tidak punya hak dan kewajiban untuk atasi setiap kelompok yang lakukan perbuatan dengan bersenjata. Sehingga atas penugasan pada TNI di Papua dan Papua Barat dalam pembuatan jalan tertentu, kita siap laksanakan," ujar Budiman seusai rapat tertutup di Komisi I, Rabu (4/9).

Rapat itu membahas program percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. "Kita mendapat tugas membangun 14 poros jalan di Papua dan Papua Barat dengan menggunakan personel TNI AD dibantu Zeni Marinir. Dan pembuatan jalan ini diharapkan multi years 2013 dan 2014," jelasnya.

Kata Budiman, untuk menyelesaikan pengerjaan jalan sekitar 120 km di 14 titik itu, pihaknya optimistis bisa mengerjakannya dalam waktu sekitar enam bulan. "Kalau dalam empat bulan tidak bisa terpenuhi, karena medan dan cuaca yang berat. Kita minta waktu diperpanjang, tapi kita siap mengerjakan. Bukan tidak mampu selesaikan tapi kan ada keterbatasan dengan medan seperti itu, bekerja hanya bisa satu arah."

Dan, Budiman menegaskan, dari pengalaman pembuatan jalan dengan medan yang ditentukan itu, TNI AD melihat perlu waktu enam bulan. Proyek tersebut akan melibatkan lebih dari 2.000 personel yang terdiri dari batalyon zipur 4,5, dan 8, serta dari marinir. Juga dari perbekalan angkutan, kesehatan, perhubungan, penerbang, dan lainnya.
Alasan Komisi I Setuju Proyek Jalan Papua-Papua Barat Digarap TNI
Komisi I DPR menyetujui mandat Presiden SBY kepada TNI Angkatan Darat untuk melaksanakan pembangunan 14 ruas titik jalan di Papua dan Papua Barat. Persetujuan ini disampaikan Komisi I setelah mendengar keterangan dari Kementerian Pertahanan, Senin (2/9) dan Kepala Staf TNI Angkata Darat, Rabu (4/9).

Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, proyek senilai Rp 425 miliar itu sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2013 dengan sumber pendanaan dari pos anggaran khusus BA 999. Pos itu berada di bawah Bendahara Umum Negara untuk program percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Sama sekali tidak mengganggu anggaran reguler pada Kemenhan.

"Meski demikian, penggunaan anggaran itu tetap akan dipertanggungjawabkan pihak TNI karena BPK juga akan bertugas melakukan audit. Tidak perlu dikhawatirkan hal pertanggungjawabannya," ujar Agus.

Komisi I menyetujui TNI AD mengambil alih tugas Kementerian Pekerjaan Umum membangun infrastruktur jalan di dua propinsi di ujung timur Indonesia. Alasannya, Kementerian Pekerjaan Umum kesulitan menggarap proyek itu karena banyak faktor penghambat seperti beratnya lapangan dan situasi keamanan.

"Kami sependapat dengan pemerintah bahwa perlu ada percepatan pembangunan di Papua. TNI dengan segala perlengkapannya bisa melaksanakan tugas seperti itu di luar perang," kata poliitisi Golkar ini.

Pihak TNI sendiri menyatakan sanggup mengerjakan proyek 14 titik jalan sepanjang  120 kilometer itu dalam tempo enam bulan. Namun, karena tahun ini cuma tinggal tiga bulan, maka Komisi I bisa memahami jika proyek ini berlanjut pada tahun berikutnya.




 Sumber : Jurnamen

KSAD Hormati Vonis Kasus Cebongan

JAKARTA-(IDB) : Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan (KSAD) Jenderal TNI Budiman menyatakan TNI AD menghormati proses dan putusan hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap tiga anggota Kopassus yang menjadi terdakwa dalam kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta.

"Sejak awal, kami, dari Angkatan Darat dan pimpinan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut dalam proses hukum. Terhadap putusan hukum apapun, kami menghormati dan menerimanya," ujar Budiman, saat dihubungi Kompas, Kamis (5/9/2013) malam.

Menurut Budiman, langkah-langkah selanjutnya oleh institusi yang ditunjuk, pimpinan dan korps Angkatan Darat, akan mengikutinya. "Karena, begitulah sebuah negara hukum yang diamanatkan UUD 1945," lanjutnya.

Saat ditanya soal vonis 6 hingga 11 tahun serta pemecatan terhadap sejumlah terdakwa, Budiman siap menjalankannya. "Sanksi apa pun tentu juga harus dijalani karena itulah konsekuensi hukum mengenai pertanggungjawaban," jawab dia.

Sebagaimana diberitakan, Ketua Majelis Hakim Letkol Chk Joko, Kamis siang, menjatuhkan vonis 11 tahun penjara kepada Sersan Dua Ucok Tigor Simbolon, 8 tahun penjara kepada Sersan Dua Sugeng Sumaryanto, dan 6 tahun penjara untuk Kopral Satu Kodik. Ketiganya juga dipecat dari TNI dan dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana.

Sebelumnya, para terdakwa menyerang Lapas Kelas II B Cebongan, Sleman, pada 23 Maret 2013 lalu. Selain menganiaya para sipir, mereka juga merusak sejumlah barang inventaris lapas, antara lain CCTV dan pintu gudang penyimpanan senjata, serta menembak mati tahanan titipan di LP tersebut. 





Sumber : Kompas

Rusia Mulai Kembangkan Pesawat Tempur Generasi Keenam Tak Berawak

PAK-FA T-50

MOSCOW-(IDB) : Rusia saat ini telah secara aktif mengembangkan pesawat tempur generasi keenam tak berawak, ujar Jenderal Pyotr Deynekin, seorang Purnawirawan Komandan Angkatan Udara Rusia, mengatakan kepada RIA Novosti sesaat menjelang pameran udara MAKS 2013 yang dibuka di Rusia pada 27 Agustus lalu.


Pesawat tempur generasi kelima Rusia saat ini "PAK-FA T-50" sudah selesai dikembangkan dan direncanakan untuk segera operasional pada tahun 2016 -namun mesin terbaiknya baru akan siap pada 2020. Kini Rusia juga tengah mencari teknologi pertempuran udara di masa depan dengan melakukan penelitian dan pengembangan guna menghasilkan pesawat tempur yang bisa mendominasi wilayah udara pada pertengahan abad 21 nanti.

Untuk menghasilkan pesawat tempur generasi ke-6, Deynekin mengatakan bahwa Rusia sudah mulai memasuki fase aktif dari pengembangannya, dan kemungkinan besar pesawat tempur tersebut akan tak berawak.


Terkait pesawat tempur generasi kelima Rusia PAK-FA, Deynekin menolak untuk memberikan perbandingannya dengan pesawat tempur generasi kelima lainnya seperti F-22 Raptor Amerika atau J-20 China yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. "Hanya praktek nyata yang dapat mengekspos kekuatan dan kelemahan masing-masing pesawat ini," katanya.


Namun Deynekin mengatakan bahwa dalam situasi pertempuran yang sesungguhnya, PAK-FA akan memanfaatkan semua peralatan silumannya, menjadikan pesawat ini tidak terdeteksi oleh radar musuh. Namun, secara umum ia juga mengakui bahwa untuk membuat sebuah pesawat benar-benar tidak terdeteksi tampaknya adalah pekerjaan yang mustahil.


Deynekin dalam pandangannya juga mengatakan bahwa kemampuan "super manuver" dari PAK-FA menjadi keunggulan tersendiri, karena meskipun saat ini sudah ada rudal udara ke udara yang canggih, "dog fight" akan tetap menjadi salah satu opsi pertempuran udara. Oleh karena itu selain keterampilan, seorang pilot juga membutuhkan teknologi pesawat yang andal dan kemampuan terbang yang sempurna.


Deynekin juga berpendapat bahwa mempersenjatai PAK-FA dengan rudal udara ke udara yang memiliki jangkauan 400 kilometer itu juga menjadi keunggulan tersendiri. Pesawat ini bisa menjadi pesawat pembom taktis daripada sekedar pesawat tempur.


Deynekin menekankan bahwa pemikiran militer Rusia ini bukan berarti dimaksudkan untuk melakukan tindakan agresif di wilayah asing, tapi dengan mempertimbangkan ukuran dari Federasi Rusia, maka kemampuan jarak yang jauh dari PAK-FA adalah kebutuhan mutlak.


Terlepas dari kenyataan bahwa perang di masa depan akan menjadi ajang uji coba jenis-jenis baru alutsista untuk pertempuran udara, hal ini bukan hanya untuk dan oleh Angkatan Udara saja, Deynekin mengakui.


Awal bulan lalu, seorang pilot utama untuk uji coba PAK-FA, Sergey Bogdan, mengatakan bahwa pesawat generasi selanjutnya (keenam) belum bisa direalisasikan untuk Angkatan Udara Rusia dalam waktu dekat.


"Orang berpikir bahwa teknologi sangat berkembang pesat, namun kita ketahui bahwa butuh 35 tahun untuk menggantikan pesawat tempur generasi keempat menjadi generasi kelima. Saya yakin pesawat tempur generasi berikutnya (generasi keenam) baru akan bisa dibuat dalam waktu tidak kurang dari 15 tahun," ujar Bogdan, yang juga menampilkan manuver udara dari PAK-FA saat MAKS-2013.


MiG Skat Stingray
MiG Skat Stingray, pesawat tempur tak berawak Rusia yang dihentikan pengembangannya
untuk diubah menjadi lebih baik lagi.
Menurut para analis Amerika, pesawat tempur generasi keenam harus memiliki fitur siluman yang ekstrim -sejauh ini hanya karakteristik umum saja-, memiliki kemampuan multimode dalam pertempuran, mampu menghancurkan target apapun dalam semua posisi terbang, dan dari kecepatan subsonik ke atas hingga kecepatan 5 mach (sekitar 6000 km/jam). Pesawat generasi keenam diyakini analis mungkin akan memiliki kemampuan untuk "menyembuhkan diri," dikombinasikan dengan "morphing" dan fitur "smart skin".



Pesawat generasi keenam ditarget akan memiliki sensor yang sangat jauh yang akan memberikan gambaran yang sangat rinci dari medan perang, di mana setiap jaringan pesawat generasi keenam menjadi bagian dari sebuah jaringan yang lebih besar. Yang paling dipercaya para pengamat adalah bahwa suatu hari pesawat tersebut akan dipersenjatai dengan senjata "energi terarah."

Di AS sendiri program pesawat tempur generasi keenam dijuluki dengan "Next Generation Tactical Aircraft / Next Generation TACAIR", dan dipastikan belum akan operasional hingga tahun 2030.



Sumber : Artileri

TNI AD Aktifkan Kembali Pengawasan Teritori

JAKARTA-(IDB) : Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mensinyalir bahwa para teroris kini bergerak ke desa-desa. Mereka berupaya menanamkan paham radikal di sana.
 
Demikian ungkap Deputi 1 Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayor Jenderal Agus Surya Bakti, Kamis 5 September 2013. Menurut dia, untuk menekan dan mencegah ruang gerak para teroris di desa-desa, BNPT akan menggandeng TNI Angkatan Darat. 

"Selama ini kami baru bekerjasama dengan Polri," kata Agus di kantor BNPT, Jakarta. TNI AD, menurut Agus, mempunyai kemampuan pengawasan dan pengamanan teritorial hingga tingkat desa.
"TNI AD, dalam hal ini Bintara Pembina Desa (Babinsa), hanya menjalankan fungsi teritori sesuai kepentingan TNI. Kami ingin ke depan berjalan bersama," kata mantan Komandan Grup Kopassus itu.
Namun soal penindakan aksi teror yang terjadi, Agus menuturkan, saat ini pihaknya belum ingin bekerjasama dengan TNI. "Polri masih sanggup tangani itu. Kami fokus ke pencegahan dulu," katanya.

Selain itu, keterlibatan pemerintah daerah sebagai upaya pengawasan masih menjadi prioritas. Terutama koordinasi hingga tingkat kelurahan.

"Kami tidak punya kemampuan untuk mengawasi semua pesantren dan sekolah. Upaya deradikalisasi di wilayah itu cukup potensial. Kami minta bantuan unsur pemerintah daerah," tuturnya.

Agus mengakui unsur pemerintah juga rawan terhadap berbagai doktrin deradikalisasi. BNPT dalam hal ini akan melakukan upaya peningkatan kesadaran para PNS agar terhindar dari dradikalisasi. "Teroris itu musuh negara. Harus dilawan bersama," katanya.

Lebih Baik Terlambat Daripada Tidak Sama Sekali

Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Meris Wiryadi, Kamis 4 September 2013 menegaskan Angkatan Darat akan meningkatkan kembali fungsi pengawasan wilayah hingga ke pelosok. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan penyebaran paham radikal ke desa-desa.

"Dulu, jangan kan teroris di desa, jarum jatuh dijerami saja kami bisa tahu. Pengawasan teritori akan ditingkatkan setelah BNPT meminta kepada kami," kata Meris di Jakarta.

Meris menjelaskan, fungsi pengawasan yang sifatnya kontra teror hingga ke tingkat desa sudah lama ditinggalkan. "Itu setelah muncul undang undang dimana fungsi TNI untuk pengawasan teritori dan deradikalisasi dibatasi," katanya.

Semenjak itu, TNI AD dari pusat hingga Babinsa hanya menjalankan fungsi penjagaan teritorial sesuai kebutuhan. Dalam beberapa tahun terakhir, keterlibatan TNI dalam pengawasan ajaran radikalisme cenderung dilupakan.  "Ya lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali," ucapnya.

Jenderal bintang dua ini mengatakan TNI sejak lama mempunyai kemampuan kontra terorisme. Namun kemampuan itu jarang digunakan dalam penindakan. TNI hanya diperbantukan saat polisi meminta bantuan jika sudah kesulitan mengawasi keadaan.

Aksi pasukan anti teror terakhir yang dilakukan oleh TNI adalah pembebasan sandara kapal Sinar Kudus yang dibajak di Somalia. Dalam operasi itu unit anti teror TNI dari tiga matra diturunkan langsung.

Selama ini TNI AD mempunyai spesial unit Sat 81 di bawah Kopassus. Ini yang mengilhami berdirinya Densus 88 Mabes Polri. Untuk TNI AL mempunyai unit khusus Denjaka, sedangkan untuk TNI AU mempunyai Detasemen Bravo anti teror.






Sumber : Vivanews

Menhan Dan Panglima TNI Akan Resmikan Batalyon Raider Di Banda Aceh

ACEH-(IDB) : Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko akan meresmikan Batalyon 111/Raider di Banda Aceh, Jumat, 6 September 2013.

“Besok kita ke Banda Aceh, itu porsinya Panglima TNI atau KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat),” kata Purnomo Yusgiantoro kepada para wartawan di Wisma Tamu PT Arun, Batuphat, Lhokseumawe, Kamis petang tadi.


Purnomo Yusgiantoro kemudian meminta Panglima TNI Moeldoko memberi penjelasan kepada para wartawan. “Besok kita ke Banda Aceh akan meresmikan Batalyon Raider, Batalyon 111. Jadi karena posisi Aceh di Selat Malaka, kita akan perkuat satu Batalyon Raider lagi, biar penguatan sistem pertahanan di sini semakin mantap,” kata Moeldoko


Jenderal Moeldoko menambahkan, pihaknya juga merencanakan pembangunan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) pengembangan dari Lanal yang sudah ada di Lhokseumawe. “Di sini, diperkuat lagi. Terus yang kedua, ada pembangunan Kompi Kavaleri kemungkinan akan ditingkatkan menjadi detasemen,” katanya.


Ketika ditanyakan lokasi rencana pembangunan Lanal, Menhan Purnomo Yusgiantoro kembali menimpali. “Kalau itu (lokasi) makanya kita tinjau tadi. Dan, nanti malam (malam ini) kita dengar paparan dari Pertamina soal aset (lahan) yang ada di sini,” kata Purnomo.





Sumber : AcehPost

KSAD : TNI Siapkan Langkah Terukur Hadapi Sparatis

JAKARTA-(IDB) : Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), Letjen Budiman, mengatakan kendati pendekatan kesejahteraan diterapkan di Papua, terhadap kelompok bersenjata pihaknya akan bersikap tegas.

Kasad juga mengaku telah menyiapkan langkah terukur guna membekuk kelompok separatis Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka pimpinan Goliath Tabuni yang telah menewaskan anggota Satgas Yon 753, Pratu Andre, saat bertugas di Tinggi Nambut, Puncak Jaya, Papua, Sabtu (31/8) lalu.

"Tentunya kita ke dalam harus sudah introspeksi, mempersiapkan lebih baik lagi. Kemudian tentunya langkah-langkah untuk mengatasinya juga kita persiapkan secara baik," kata Budiman di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan langkah yang disiapkan TNI tersebut tentunya tidak bisa dipublikasikan. Budiman mengungkapkan optimismenya terhadap upaya yang dilakukan. "Dengan kondisi seperti sekarang ini, kita harus profesional dan penanganannya harus sangat baik," ujar dia.

Kasad memastikan bahwa tidak ada penambahan personel di Papua. "Kesiapannya pangdam sudah punya strategi, langkah-langkahnya," kata Budiman.


Anggota OPM

Sementara itu, Komandan Jenderal Komado Pasukan Khusus (Danjen Kopassus), Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo, mengatakan pelaku penembakan yang menewaskan anggota TNI, Partu Andre, merupakan anggota OPM.

"Pelaku Organisasi Papua Merdeka (OPM)," kata Agus singkat di Gedung Urip, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu. "Kalau kita lihat, kelompok bersenjata itu kan sudah terang-terangan menyatakan dirinya," ucap Agus saat kembali menjawab pertanyaan bahwa Panglima TNI hingga saat ini masih menyebut penembakan itu dilakukan kelompok bersenjata.

Dalam kesempatan itu, Agus lalu menjelaskan bahwa tugas yang diemban oleh anggota TNI ada risikonya, apalagi yang bertugas di Papua. "Itu semua anggota yang sedang melaksanakan tugas ada risiko, namun kita sayangkan (adanya penembakan) itu," jelas Agus.

Saat diminta klarifikasi soal anggota TNI, Pratu Andre, bagian dari anggota Kopassus, Agus tidak menampiknya. "Kalau ke Papua itu bukan pakai nama Kopassus karena mereka itu di-BKO (perbantukan) di Kodam (komando daerah) jadi anggota Kodam," tandas Agus.





Sumber : KoranJakarta