Wamenhan Berharap Kerjasama Pertahanan Indonesia Rusia Semakin Maju

JAKARTA-(IDB) : Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Rabu (16/1), menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Rusia untuk Indonesia HE Mr. Mikhail Yurievich Galuzin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Saat menerima kunjungan Dubes Rusia, Wamenhan didampingi Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Mayjen TNI R Ediwan Prabowo dan Sekretaris Ditjen Strahan Kemhan Laksma TNI Uus Kustiwa. Kunjungan Dubes Rusia ini merupakan kunjungan perkenalan sebagai Duta Besar Rusia yang baru sejak awal minggu ini. Wamenhan berharap hubungan baik kedua negara dapat terus terjaga terutama dengan Kementerian Pertahanan.

 

Dubes Rusia menyatakan bahwa hubungan pertahanan Indonesia-Rusia merupakan komponen yang sangat penting dalam hubungan bilateral kedua negara. Karena itu, Dubes Rusia berharap dapat melanjutkan hubungan baik dan kerjasama-kerjasama penting yang telah terjalin antara kedua negara.

Sementara itu, Wamenhan meyakini bahwa Duta Besar Rusia yang baru akan dapat cepat menyesuaikan diri dengan Indonesia karena dari latar belakang penugasannya pernah menangani Asia Tenggara. Wamenhan juga menjelaskan bahwa dirinya lah yang pertama kali menandatangani piagam kerjasama pertahanan kedua negara di Moskow yang saat itu disaksikan oleh Presiden kedua negara, sehingga Wamenhan merasakan peningkatan hubungan pertahanan antara kedua negara yang cukup signifikan.

Hubungan pertahanan antara Kemhan RI dan Kementerian Pertahanan Rusia telah memberikan banyak manfaat terutama dalam bidang pengadaan Alutsista untuk TNI. Wamenhan memberikan saran agar kerjasama pertahanan yang ditandatangani diperluas tidak hanya dalam bidang logistik pertahanan tetapi juga kegiatan pertahanan secara luas.

Kementerian Pertahanan RI siap melakukan pertemuan lebih lanjut untuk memformulasikan suatu dokumen kerjasama kegiatan di bidang pertahanan dan militer sebelum Kabinet Indonesia Bersatu II berakhir pada tahun 2014 nanti. Kerjasama yang lebih luas ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama pertahanan tidak hanya dalam satu aspek pertahanan saja. Wamenhan berharap kerjasama tersebut meliputi peningkatan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan dan TNI.

Mengenai perluasan cakupan bidang kerjasama pertahanan, Duta Besar Rusia untuk Indonesia menyatakan hal itu dapat dibicarakan dalam Sidang Komisi bersama kerjasama pertahanan kedua negara yang akan dilaksanakan pada minggu depan di Jakarta. Dubes Rusia berharap sidang komisi bersama ini dapat membuahkan hasil dalam rangka memperluas kerjasama pertahanan kedua negara. Dubes Rusia mendukung kemungkinan perluasan kerjasama pertahanan dalam hal peningkatan potensi-potensi militer yang diwujudkan dalam kegiatan bersama militer kedua negara.

Sumber : DMC

Pasus 18 Negara Akan Berkumpul Di Indonesia

JAKARTA-(IDB) : Indonesia akan menjadi tuan rumah latihan pasukan khusus antiteror dari 18 negara. Selain 10 negara anggota ASEAN, latihan yang dipusatkan di Sentul, Jawa Barat, ini akan diikuti juga oleh satuan militer dari Australia, China, Rusia dan Amerika Serikat.

"Kami akan melakukan pelatihan counter terorism yang melibatkan 18 negara," ujar Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro di kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2013).

Purnomo menjelaskan, pelatihan bersama ini akan diselenggarakan pada September 2013 di fasilitas pelatihan yang ada di Sentul, Jawa Barat. Untuk Indonesia, pasukan yang akan dilibatkan adalah Den Jaka, Kopasus dan pasukan khsusus anti teror Mabes Polri.

"Termasuk Densus 88 Polri kita akan undang," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Purnomo menyebutkan Inggris juga berminat untuk bergabung dalam pelatihan itu. Namun posisi mereka masih sebatas sebagai negara pemantau.

"Waktu di Somalia mereka ada Task Force di Pulau Aiden waktu ada bajak laut," sambung mantan menteri ESDM ini.

Sumber : Detik

Rencana Pembentukan Kogabwilhan Harus Benar-Benar Matang

JAKARTA-(IDB) : Alat utama sistem senjata (alutsista) sesuai dengan kekuatan pokok minimal (minimum essential forces/ MEF) harus dipersiapkan dengan matang sebelum pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). TNI harus secara integral menyiapkan teknis pembentukan Kogabwilhan, baik dalam konteks kewilayahan maupun politik anggarannya.

"Sumber daya manusianya serta pola kerja dalam sistem pertahanan harus benar-benar siap. Masalah dana juga harus disiapkan, jangan sampai anggarannya tak cukup," kata anggota Komisi I DPR, Susaningtyas Kertopati, kepada Koran Jakarta, Senin (14/1). Dia berharap pembentukan Kogabwilhan akan meningkatkan soliditas tiga matra TNI.

"Karena jujur saja, selama ini, hasil latihan gabungan yang sering dilakukan TNI tak memperlihatkan adanya koordinasi yang baik di tataran implementasi," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, berharap pembentukan Kogabwilhan matang. "Saya belum bisa berkomentar sebelum Panglima menjelaskan secara detail apa fungsi dan peran dari Kogabwilhan itu," kata dia. Selain itu, lanjut Tubagus, apakah pembentukannya cocok dengan pertahanan saat ini.

"Kita harus lihat konsepnya dulu, baru bisa berkomentar," ujar dia. Secara terpisah, peneliti soal pertahanan dari Imparsial, Al Araf, mengatakan untuk pembentukan Kogabwilhan, harus terlebih dulu merestrukturisasi komando teritorial. "TNI harus menghapus terlebih dulu struktur komando teritorial seperti Komando Daerah Militer, Komando Distrik Militer, dan Komando Resor Militer," kata dia.

Jangan Boros

 
Menurut dia, kalau komando teritorial masih ada dan TNI membentuk Kogabwilhan, gelar kekuatan TNI akan inefisien dan boros angaran. "Apalagi restrukturisasi komando teritorial adalah mandat reformasi dan mandat UU TNI," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan bahwa tahun ini TNI berencana membentuk Kogabwilhan. Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono, mengatakan pembentukan Kogabwilhan dianggap penting untuk mengintegrasikan tugas tiga matra TNI, terutama dalam menjaga pertahanan secara berkelanjutan.

Pembentukan Kogabwilhan ini juga sudah diwacanakan sejak 2008 lalu, seiring pelaksanaan Latihan Gabungan TNI pertama kalinya pada 2008. Saat itu, TNI melaksanakan latihan gabungan bersandi Yudha Siaga yang digelar secara berturut-turut di tiga wilayah titik rawan, yakni Batam, Singkawang, dan Sangatta.

Latihan gabungan yang pertama kali dilaksanakan sejak masa reformasi 1998 itu dipimpin Letnan Jenderal George Toisutta. George yang saat itu masih menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat didapuk sebagai Komando Mandala Operasi.

Pemerhati pertahanan dari Universitas Indonesia, Andi Widjajanto, menyatakan butuh suatu penyiapan organisasi, personel, maupun alat utama sistem senjata (alutsista) yang memadai. Dia berharap persoalan alut sista harus segera diselesaikan dulu sebelum Kogabwilhan dibentuk.

"Jangan sampai organi sasi baru itu dibentuk hanya demi merespons masalah banyak nya perwira tanpa jabatan yang dewasa ini melanda or ganisasi militer Indonesia," jelas dia. Menurut dia, kalau pembentukan Kogabwilhan hanya mengandalkan pada kuantitas dan kualitas alutsista yang tersedia saat ini, pembentukan itu diprediksi tidak akan banyak menambah dampak penangkalan sebagaimana yang diharapkan.

Sumber : KoranJakarta

Kemenhan Serahkan Pengajuan Anggaran Optimalisasi 2013

JAKARTA-(IDB) : Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyebut pengajuan dana optimalisasi alutsista diajukan oleh Mabes TNI. Kemenhan berfungsi sebagai fasilitator dikarenakan sebagai pengguna anggaran.

"Dana optimalisasi bukan kita. Kita hanya menunggu," ujar Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro di kantor Wakil Presiden, Jl Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2013).

Pengadaan alutsista diajukan oleh Mabes TNI melalui Kemenhan. Hal ini dikarenakan Kemenhan sebagai pengguna anggaran yang membawahi Mabes TNI.

"Kebutuhan itu diajukan oleh TNI dan diproses oleh DPR dan Kemenkeu," terangnya.

Untuk anggaran tahun 2013 ini, Kemenhan kembali menyerahkan kepada TNI terkait pengajuan anggaran optimalisasi. "Itu kembali kepada TNI apakah mereka meminta," ucapnya.

Purnomo menyebutkan, fungsi Kemenhan sebagai pembangunan kekuatan, sedangkan untuk penggunaan kekuatan ada di tangan TNI. "Pembinaan kekuatan ada di AL, AD, dan AU," sebutnya.

Dipo Surati Kemhan, Minta Pembatalan Kontrak PKR

Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal Ediwan Prabowo, membenarkan adanya surat permintaan dari Sekretaris Kabinet Dipo Alam untuk mempertimbangkan kembali kontrak pembelian dua kapal perusak kawal rudal asal Belanda.

"Benar, ada surat (dari Dipo)," ujar Ediwan, Rabu, 16 Januari 2013. Dalam suratnya, tutur Edi, Dipo Alam meminta Kementerian Pertahanan berpikir ulang perihal kontrak pembelian kedua kapal perusak kawal rudal buatan galangan Damen Naval Ship Building tersebut.
Meskipun menyambut baik masukan dari Sekretaris Kabinet dan beberapa surat sejenis, Ediwan menilai permintaan-permintaan yang masuk menyuarakan kepentingan segelintir pihak. "Bisa saja ada yang merasa dikalahkan karena proses kontrak ini," kata dia.

Ediwan mengatakan telah menanggapi surat Dipo tersebut dengan menggelar rapat bersama PT PAL--yang menjadi mitra Damen--dan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan selaku pembina industri pertahanan. Hasilnya, dia yakin proses transfer teknologi antara PT PAL dan Damen adalah proses yang positif.

"Namun, sepertinya kurang sosialisasi sehingga ada yang salah paham," tuturnya.

Pengadaan kapal perusak kawal rudal ini terbagi dalam tiga tahap. Pada tahap pertama, kapal akan dibangun seutuhnya di Belanda dengan menyertakan sejumlah tenaga ahli asal Indonesia. "Tahap kedua, bekerja sama dengan Indonesia, dan tahap ketiga harus 100 persen di PT PAL."

Dalam suratnya, Dipo meminta agar kontrak kedua kapal perusak dibatalkan karena ada pihak lokal yang bersedia membangun kapal tersebut seutuhnya di dalam negeri. "Saya belum bisa jawab itu secara penuh. Tapi, kita uji saja dahulu," kata Ediwan.

Surat Dipo ini adalah suratnya yang kedua kepada Kementerian Pertahanan. Surat pertama dilayangkan tahun lalu, yang isinya meminta agar penggunaan dana optimalisasi Kementerian Pertahanan senilai Rp 678 miliar ditunda. Dipo juga mengirim surat yang sama kepada Kementerian Pertahanan. Buntutnya, pencairan dana optimalisasi tersebut ditunda dan hangus karena tidak terpakai hingga akhir tahun anggaran 2012.  

Sumber : Detik

Pangkalan Kapal Selam Palu resmi Beroperasi 2014

JAKARTA-(IDB) : TNI Angkatan Laut (AL) membangun pangkalan kapal selam di Teluk Palu, Sulawesi Tengah. Ditargetkan tahun depan pangkalan itu sudah bisa diresmikan pengoperasiannya.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya TNI Marsetio mengatakan, pembangunan pangkalan itu dilakukan lantaran dalam beberapa tahun ke depan, TNI AL segera diperkuat tiga unit kapal selam baru yang dibeli dari Korea Selatan. Sekarang ini TNI AL baru memiliki dua unit kapal selam.

Proses pembangunan, kata dia, sudah mencapai 90 persen. "Diharapkan 2014 sudah bisa diresmikan dan segera digunakan," ujarnya usai Peresmian Replika KRI Matjan Tutul-602 di Museum Satria Mandala Pusat Sejarah TNI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (15/1/2013).

Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Untung Suropati menambahkan, pembangunan pangkalan kapal selam tersebut sudah dalam tahap penyelesaian. Misalnya, pembangunan pagar keliling dan pengecatan, serta meubelair.

Infrasktruktur utama pangkalan itu, yakni dermaga, shelter, alat tambat, radio komunikasi serta fasilitas perbaikan sudah siap. Menurut dia, penggunaan pangkalan tak menunggu kedatangan kapal selam dari Korea Selatan, pasalnya TNI AL sudah memiliki dua unit kapal selam, Cakra dan Nanggala.

"Kita sudah melakukan uji coba kesiapan pangkalan. Kita cukup sering kesana untuk bersandar," ujarnya.

Untung melanjutkan, pemilihan Teluk Palu sebagai lokasi pembangunan pangkalan karena teluk ini cukup strategis dilihat dari kepentingan geopolitik dan geostrategis. Lokasi ini dekat dengan wilayah Malaysia, terutama wilayah sengketa di Ambalat. 

Sumber : Sindo

Kasal Berharap Pembentukan Kohanla Disetujui

JAKARTA-(IDB) : Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Madya TNI Marsetio mengharapkan pembentukan Komando Pertahanan Laut (Kohanla) dapat disetujui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Pembentukan Kohanla sudah disetujui oleh Panglima TNI dan sudah dipaparkan. Semoga pembentukan Kohanla segera disetujui," kata Marsetio di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pembentukan Kohanla perlu dilengkapi dengan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10/2010 tentang Organisasi TNI untuk pembangunan infrastruktur untuk Armada Tengah.

Terbentuknya Kohanla nantinya akan membawahi tiga armada yaitu Armada Barat, Armada Tengah dan Armada Timur, dimana saat ini hanya Armada Barat dan Armada Timur saja.

Marsetio mengatakan, secara bertahap infrastruktur Kohanla akan diprogramkan, termasuk dalam anggaran 2013 ini.

Untuk target pembentukan Kohanla sendiri, tambah KSAL, tergantung persetujuan Perpres dan keputusan Panglima TNI, namun tentunya juga sangat tergantung alokasi anggaran.

"Selain membeli alutsista untuk mencapai kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF), kita juga mempersiapkan SDMnya dan sistem pertahanannya," tuturnya.

Sumber : Antara