JAKARTA-(IDB) : Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyebut pengajuan dana optimalisasi
alutsista diajukan oleh Mabes TNI. Kemenhan berfungsi sebagai
fasilitator dikarenakan sebagai pengguna anggaran.
"Dana optimalisasi bukan kita. Kita hanya menunggu," ujar Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro di kantor Wakil Presiden, Jl Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2013).
Pengadaan alutsista diajukan oleh Mabes TNI melalui Kemenhan. Hal ini dikarenakan Kemenhan sebagai pengguna anggaran yang membawahi Mabes TNI.
"Kebutuhan itu diajukan oleh TNI dan diproses oleh DPR dan Kemenkeu," terangnya.
Untuk anggaran tahun 2013 ini, Kemenhan kembali menyerahkan kepada TNI terkait pengajuan anggaran optimalisasi. "Itu kembali kepada TNI apakah mereka meminta," ucapnya.
Purnomo menyebutkan, fungsi Kemenhan sebagai pembangunan kekuatan, sedangkan untuk penggunaan kekuatan ada di tangan TNI. "Pembinaan kekuatan ada di AL, AD, dan AU," sebutnya.
"Dana optimalisasi bukan kita. Kita hanya menunggu," ujar Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro di kantor Wakil Presiden, Jl Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2013).
Pengadaan alutsista diajukan oleh Mabes TNI melalui Kemenhan. Hal ini dikarenakan Kemenhan sebagai pengguna anggaran yang membawahi Mabes TNI.
"Kebutuhan itu diajukan oleh TNI dan diproses oleh DPR dan Kemenkeu," terangnya.
Untuk anggaran tahun 2013 ini, Kemenhan kembali menyerahkan kepada TNI terkait pengajuan anggaran optimalisasi. "Itu kembali kepada TNI apakah mereka meminta," ucapnya.
Purnomo menyebutkan, fungsi Kemenhan sebagai pembangunan kekuatan, sedangkan untuk penggunaan kekuatan ada di tangan TNI. "Pembinaan kekuatan ada di AL, AD, dan AU," sebutnya.
Dipo Surati Kemhan, Minta Pembatalan Kontrak PKR
Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal Ediwan Prabowo,
membenarkan adanya surat permintaan dari Sekretaris Kabinet Dipo Alam
untuk mempertimbangkan kembali kontrak pembelian dua kapal perusak kawal
rudal asal Belanda.
"Benar, ada surat (dari Dipo)," ujar Ediwan, Rabu, 16 Januari 2013. Dalam suratnya, tutur Edi, Dipo Alam meminta Kementerian Pertahanan berpikir ulang perihal kontrak pembelian kedua kapal perusak kawal rudal buatan galangan Damen Naval Ship Building tersebut.
Meskipun menyambut baik masukan dari Sekretaris Kabinet dan beberapa surat sejenis, Ediwan menilai permintaan-permintaan yang masuk menyuarakan kepentingan segelintir pihak. "Bisa saja ada yang merasa dikalahkan karena proses kontrak ini," kata dia.
Ediwan mengatakan telah menanggapi surat Dipo tersebut dengan menggelar rapat bersama PT PAL--yang menjadi mitra Damen--dan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan selaku pembina industri pertahanan. Hasilnya, dia yakin proses transfer teknologi antara PT PAL dan Damen adalah proses yang positif.
"Namun, sepertinya kurang sosialisasi sehingga ada yang salah paham," tuturnya.
Pengadaan kapal perusak kawal rudal ini terbagi dalam tiga tahap. Pada tahap pertama, kapal akan dibangun seutuhnya di Belanda dengan menyertakan sejumlah tenaga ahli asal Indonesia. "Tahap kedua, bekerja sama dengan Indonesia, dan tahap ketiga harus 100 persen di PT PAL."
Dalam suratnya, Dipo meminta agar kontrak kedua kapal perusak dibatalkan karena ada pihak lokal yang bersedia membangun kapal tersebut seutuhnya di dalam negeri. "Saya belum bisa jawab itu secara penuh. Tapi, kita uji saja dahulu," kata Ediwan.
Surat Dipo ini adalah suratnya yang kedua kepada Kementerian Pertahanan. Surat pertama dilayangkan tahun lalu, yang isinya meminta agar penggunaan dana optimalisasi Kementerian Pertahanan senilai Rp 678 miliar ditunda. Dipo juga mengirim surat yang sama kepada Kementerian Pertahanan. Buntutnya, pencairan dana optimalisasi tersebut ditunda dan hangus karena tidak terpakai hingga akhir tahun anggaran 2012.
"Benar, ada surat (dari Dipo)," ujar Ediwan, Rabu, 16 Januari 2013. Dalam suratnya, tutur Edi, Dipo Alam meminta Kementerian Pertahanan berpikir ulang perihal kontrak pembelian kedua kapal perusak kawal rudal buatan galangan Damen Naval Ship Building tersebut.
Meskipun menyambut baik masukan dari Sekretaris Kabinet dan beberapa surat sejenis, Ediwan menilai permintaan-permintaan yang masuk menyuarakan kepentingan segelintir pihak. "Bisa saja ada yang merasa dikalahkan karena proses kontrak ini," kata dia.
Ediwan mengatakan telah menanggapi surat Dipo tersebut dengan menggelar rapat bersama PT PAL--yang menjadi mitra Damen--dan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan selaku pembina industri pertahanan. Hasilnya, dia yakin proses transfer teknologi antara PT PAL dan Damen adalah proses yang positif.
"Namun, sepertinya kurang sosialisasi sehingga ada yang salah paham," tuturnya.
Pengadaan kapal perusak kawal rudal ini terbagi dalam tiga tahap. Pada tahap pertama, kapal akan dibangun seutuhnya di Belanda dengan menyertakan sejumlah tenaga ahli asal Indonesia. "Tahap kedua, bekerja sama dengan Indonesia, dan tahap ketiga harus 100 persen di PT PAL."
Dalam suratnya, Dipo meminta agar kontrak kedua kapal perusak dibatalkan karena ada pihak lokal yang bersedia membangun kapal tersebut seutuhnya di dalam negeri. "Saya belum bisa jawab itu secara penuh. Tapi, kita uji saja dahulu," kata Ediwan.
Surat Dipo ini adalah suratnya yang kedua kepada Kementerian Pertahanan. Surat pertama dilayangkan tahun lalu, yang isinya meminta agar penggunaan dana optimalisasi Kementerian Pertahanan senilai Rp 678 miliar ditunda. Dipo juga mengirim surat yang sama kepada Kementerian Pertahanan. Buntutnya, pencairan dana optimalisasi tersebut ditunda dan hangus karena tidak terpakai hingga akhir tahun anggaran 2012.
Sumber : Detik
Kalo ada galangan kapal yg bisa membuat kapal tsb kenapa tdk dikasih bukannya kita dipupuk utk mendahulukan buatan dalam negeri.
BalasHapus