JAKARTA-(IDB) : Alat utama sistem senjata (alutsista) sesuai dengan kekuatan pokok
minimal (minimum essential forces/ MEF) harus dipersiapkan dengan matang
sebelum pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan).
TNI harus secara integral menyiapkan teknis pembentukan Kogabwilhan,
baik dalam konteks kewilayahan maupun politik anggarannya.
"Sumber daya manusianya serta pola kerja dalam sistem pertahanan harus benar-benar siap. Masalah dana juga harus disiapkan, jangan sampai anggarannya tak cukup," kata anggota Komisi I DPR, Susaningtyas Kertopati, kepada Koran Jakarta, Senin (14/1). Dia berharap pembentukan Kogabwilhan akan meningkatkan soliditas tiga matra TNI.
"Karena jujur saja, selama ini, hasil latihan gabungan yang sering dilakukan TNI tak memperlihatkan adanya koordinasi yang baik di tataran implementasi," kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, berharap pembentukan Kogabwilhan matang. "Saya belum bisa berkomentar sebelum Panglima menjelaskan secara detail apa fungsi dan peran dari Kogabwilhan itu," kata dia. Selain itu, lanjut Tubagus, apakah pembentukannya cocok dengan pertahanan saat ini.
"Kita harus lihat konsepnya dulu, baru bisa berkomentar," ujar dia. Secara terpisah, peneliti soal pertahanan dari Imparsial, Al Araf, mengatakan untuk pembentukan Kogabwilhan, harus terlebih dulu merestrukturisasi komando teritorial. "TNI harus menghapus terlebih dulu struktur komando teritorial seperti Komando Daerah Militer, Komando Distrik Militer, dan Komando Resor Militer," kata dia.
Jangan Boros
"Sumber daya manusianya serta pola kerja dalam sistem pertahanan harus benar-benar siap. Masalah dana juga harus disiapkan, jangan sampai anggarannya tak cukup," kata anggota Komisi I DPR, Susaningtyas Kertopati, kepada Koran Jakarta, Senin (14/1). Dia berharap pembentukan Kogabwilhan akan meningkatkan soliditas tiga matra TNI.
"Karena jujur saja, selama ini, hasil latihan gabungan yang sering dilakukan TNI tak memperlihatkan adanya koordinasi yang baik di tataran implementasi," kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, berharap pembentukan Kogabwilhan matang. "Saya belum bisa berkomentar sebelum Panglima menjelaskan secara detail apa fungsi dan peran dari Kogabwilhan itu," kata dia. Selain itu, lanjut Tubagus, apakah pembentukannya cocok dengan pertahanan saat ini.
"Kita harus lihat konsepnya dulu, baru bisa berkomentar," ujar dia. Secara terpisah, peneliti soal pertahanan dari Imparsial, Al Araf, mengatakan untuk pembentukan Kogabwilhan, harus terlebih dulu merestrukturisasi komando teritorial. "TNI harus menghapus terlebih dulu struktur komando teritorial seperti Komando Daerah Militer, Komando Distrik Militer, dan Komando Resor Militer," kata dia.
Jangan Boros
Menurut dia, kalau komando teritorial masih ada dan TNI membentuk Kogabwilhan, gelar kekuatan TNI akan inefisien dan boros angaran. "Apalagi restrukturisasi komando teritorial adalah mandat reformasi dan mandat UU TNI," ujar dia.
Sebelumnya diberitakan bahwa tahun ini TNI berencana membentuk Kogabwilhan. Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono, mengatakan pembentukan Kogabwilhan dianggap penting untuk mengintegrasikan tugas tiga matra TNI, terutama dalam menjaga pertahanan secara berkelanjutan.
Pembentukan Kogabwilhan ini juga sudah diwacanakan sejak 2008 lalu, seiring pelaksanaan Latihan Gabungan TNI pertama kalinya pada 2008. Saat itu, TNI melaksanakan latihan gabungan bersandi Yudha Siaga yang digelar secara berturut-turut di tiga wilayah titik rawan, yakni Batam, Singkawang, dan Sangatta.
Latihan gabungan yang pertama kali dilaksanakan sejak masa reformasi 1998 itu dipimpin Letnan Jenderal George Toisutta. George yang saat itu masih menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat didapuk sebagai Komando Mandala Operasi.
Pemerhati pertahanan dari Universitas Indonesia, Andi Widjajanto, menyatakan butuh suatu penyiapan organisasi, personel, maupun alat utama sistem senjata (alutsista) yang memadai. Dia berharap persoalan alut sista harus segera diselesaikan dulu sebelum Kogabwilhan dibentuk.
"Jangan sampai organi sasi baru itu dibentuk hanya demi merespons masalah banyak nya perwira tanpa jabatan yang dewasa ini melanda or ganisasi militer Indonesia," jelas dia. Menurut dia, kalau pembentukan Kogabwilhan hanya mengandalkan pada kuantitas dan kualitas alutsista yang tersedia saat ini, pembentukan itu diprediksi tidak akan banyak menambah dampak penangkalan sebagaimana yang diharapkan.
Sumber : KoranJakarta
Menurut saya tidak perlu, hanya pemborosan saja. Buat apa ada panglima perang yang bertugas untuk kordinasi ketiga angkatan tsb. Kecualia panglima perangnya mangkat, itupun masih ada wakil panglima dan komando ketiga angkatan. Mendingan operasionalnya untuk pendidikan dan latihan prajurit kita supaya bisa handal dan lebih profesional.
BalasHapus