Pages

Sabtu, November 30, 2013

Pasukan Elite TNI Gelar Latihan Bersama Di Batam

BATAM-(IDB) : Tiga pasukan elite TNI, yakni Denbravo (TNI-AU), Kopassus (TNI-AD), dan Denjaka (TNI-AL), menjadwalkan latihan gabungan untuk mencegah teroris masuk ke wilayah Indonesia hari ini (30/11). 

Semula, latihan bertajuk Trimatra VIII 2013 itu akan dilaksanakan di sekitar Pulau Sambu. Namun, akhirnya lokasi latihan dipindahkan ke perairan depan Mako Lanal, Batuampar.


"Personel pasukan elite yang akan turun dalam latihan mencegah masuknya teroris ini didatangkan dari Mabes di Jakarta. Trimatra VIII 2013 terdiri atas semua unsur TNI, yakni TNI-AL, TNI-AU, dan TNI-AD," kata Pasintel Lanal TNI-AL Mayor Abduh seperti dikutip Batam Pos, Jumat (29/11).


Sesuai dengan rencana, lanjut Abduh, latihan Trimatra VIII 2013 itu dimulai pagi. TNI-AL mengerahkan kapal perang buatan anak bangsa, yakni KRI Banda Aceh. Kali ini Dankomar diplot sebagai direktur latihan.

"Panglima TNI bersama rombongan sudah tiba di Batam untuk menghadiri latihan Trimatra VII 2013," ujar Abduh.




Sumber : JPNN

Serah Terima Jabatan Di Jajaran Resimen Kavaleri-1 Marinir

SURABAYA-(IDB) : Komandan Resimen Kavaleri-1 Marinir Kolonel Marinir Sarjito memimpin serah terima jabatan komandan batalyon di jajaran Menkav-1 Mar di lapangan apel Mako Menkav-1 Mar Semarung, Ujung, Surabaya, Kamis, (28/11/2013).

Dalam upacara tersebut diserahterimakan jabatan Komandan Batalyon Tank Amfibi-1 Marinir dari Letkol Mar Arif Handono kepada Mayor Marinir Yasri Sani Pulungan, Komandan Batalyon Kendaraan Pendarat Amfibi-1 Marinir dari Letkol Mar Achmad Sochfan kepada Mayor Marinir Umar Hidayat dan Komandan Batalyon Kendaraan Amfibi Pengangkut Artileri-1 Marinir dari Letkol Mar Kusyuwono kepada Mayor Marinir Tommy Dwiyanto.


Ketiga pejabat komandan batalyon yang baru tersebut merupakan lulusan Seskoal Angkatan 51, sedangkan untuk pejabat lama, Letkol Marinir Arif Handono akan menempati jabatan baru sebagai Paspers Menkav-1 Mar, Letkol Mar Achmad Sochfan akan menempati jabatan Paslog Menkav-1 Mar, sedangkan Letkol Mar Kusyuwono akan menempati jabatan baru sebagai Pasops Menkav-1 Mar.



Dalam amanatnya, orang nomor satu di Menkav-1 Mar tersebut mengatakan pergantian jabatan di dalam organisasi TNI AL khususnya Korps Marinir akan selalu dilaksanakan sejalan dengan proses kaderisasi pimpinan. Hal tersebut bertujuan agar ada suatu perubahan situasi, selain itu juga untuk meningkatkan dinamika dan prestasi kesatuan serta pembinaan personel susai dengan tuntutan tugas.


Penempatan jabatan kepada perwira, lanjutnya, merupakan suatu kepercayaan dari pemimpin, sedangkan kepercayaan merupakan suatu kehormatan sekaligus sebagai kebanggaan, sehingga harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.


“Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan taktik yang semakin maju dan modern, maka seorang komandan dituntut sikap antisipatif yang tinggi, sehingga dapat mengikuti perkembangan situasi, yang akhirnya dapat memberikan kontribusi positif dalam membina satuannya,” tegasnya.



 
Dalam kesempatan tersebut, atas nama pribadi dan seluruh prajurit, Komandan Menkav-1 Marinir mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Letkol Mar Arif Handono, Letkol Mar Achmad Sochfan dan Letkol Mar Kusyuwono atas pengabdiannya dalam membina satuannya selama ini, sehingga batalyon-batalyon dijajaran Menkav-1 Mar mempunyai warna tersendiri dan menjadi suatu satuan kavaleri amfibi yang siap setiap saat untuk melaksanakan tugas. 

Ucapan selamat datang juga disampaikan kepada Mayor Marinir Yasri Sani Pulungan, Mayor Marinir Umar Hidayat dan Mayor Marinir Tommy Dwiyanto dengan harapan mampu meneruskan pembinaan serta meningkatkan satuan dengan sebaik-baiknya.




Sumber : Kormar

TNI AL Dan RSN Akan Gelar Latma Exercise Eagle 23/14

SURABAYA-(IDB) : Jajaran Koarmatim menyiapkan Latihan Bersama (Latma) dengan Angkatan Laut Singapura Republic Singapore Of Navy (RSN) tahun depan. Rencana latihan dibahas dalam acara Tactical Floor Game (TFG) di Gedung Pusat Latihan Elektronika dan Pengendalian Senjata, Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal), Morokrembangan, Surabaya, Kamis (28/11).

Bertindak selaku Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Pra Eagle tahun 2013 Kolonel Laut (P) Syufenri, M.Si., yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Satuan Kapal Eskorta (Dansatkor) Koarmatim.

Rencana latihan bersama antara TNI AL dan RSN dengan sandi “Exercise Eagle 23/14” diikuti oleh unsur kapal-kapal perang Angkatan Laut kedua negara. Dari jajaran TNI AL mengerahkan sebanyak enam kapal perang Perusak Kawal Rudal (PKR) jenis Van Speijk, Korvet dan Sigma.

Kapal perang dari TNI AL tersebut adalah KRI Malahayati-362, KRI Fatahillah-361, KRI Ahmad Yani-351, KRI Slamet Riyadi-352, KRI Diponegoro-365 dan KRI Frans Kaisiepo-368 masuk jajaran Satuan Kapal Eskorta Koarmatim.

Latihan bersama ini, bertujuan untuk menegakkan kedaulatan dan hukum di laut di wilayah perbatasan RI-Singapura dalam rangka menjaga stabilitas kawasan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah Manuvra Taktis, pembekalan di laut, dan penembakan senjata. Selain itu juga melatih awak kapal dalam merencanakan dan melaksanakan Operasi Anti kapal permukaan di malam hari.




Sumber : Koarmatim

Penutupan Patkor Optima 22 B/2013 Di Malaysia

PENANG-(IDB) : Komandan Gugus Keamanan Laut Armada RI Kawasan Barat (Danguskamlaarmabar) Laksma TNI Harjo Susmoro S.sos.,S.H.,M.H., menghadiri upacara penutupan Patroli Terkoordinasi Operasi Tindak Maritim Malaysia-Indonesia (Patkor Optima Malindo) 22B/2013  di Hotel Royal Penang  Malaysia, Selasa(26/11).

Kegiatan yang diselenggarakan kedua negara ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan di laut khususnya di Perairan Selat Malaka dan kegiatan patroli tersebut dilaksanakan selama 15 hari dari tanggal 11sampai dengan 27 November 2013. Patkor Optima kerjasama di bidang keamanan laut ini melibatkan semua unsur terkait yang tergabung di dalamnya seperti TNI Angkatan Laut, Bea dan Cukai (BC), KPLP, Polair, Imigrasi, KKP dan Bakorkamla.


 Selesai upacara penutupan Patkor Optima 22B/2013, Komandan Guskamlaarmabar Laksma TNI Harjo Susmoro S.Sos.,S.H.,M.H., beserta delegasi Malaysia melaksanakan kunjungan ke Panti Asuhan Nasyiatul Aisyiyah di Sungai Pinang Balik Pulau Penang Malaysia. Dalam kesempatan tersebut, Komandan Guskamlaarmabar memberikan “Tali Asih” kepada panti asuhan tersebut sebagai bentuk rasa peduli terhadap sesama umat manusia.


Rangkaian kegiatan penutupan Patkor Optima Malindo 22 B/2013 di akhiri dengan melaksanakan “Makan Malam Bersama” dan masing-masing delegasi saling bertukar Cindera Mata.




Sumber : Koarmabar

Satelite Pertahanan Harus Masuk Anggaran 2014

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro akan menindaklanjuti pengembangan sistem pertahanan siber dan memiliki satelit sendiri untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri. Menurutnya, rencana itu akan dimasukkan dalam program anggaran tahun depan.
 
"Soal satelit ini masuk dalam program anggaran 2014. Tahap berikutnya perlu ada mekanisme tambahan. Pengadaan satelit dari Kemenkominfo," kata Purnomo di Jakarta, Jumat 29 November 2013.


Purnomo mengatakan, TNI Angkatan Darat telah lama memiliki siber pertahanan, meski masih sewa dari pihak luar. Namun kedepan, pemerintah harus memiliki satelit khusus untuk sistem pertahanan agar tidak mudah disadap oleh pihak asing.


"Oleh karena itu mesti diajukan anggarannya, sejauh ini belum ada anggaran untuk itu (satelit khusus milik RI)," ujarnya.


Pertahanan siber yang akan dibangun itu nantinya berada di bawah kendali Kementerian Pertahanan untuk sistem keamanan dan pertahanan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Polri.


Purnomo menambahkan, untuk urusan siber ada dua institusi yang menangani. Yakni pertahanan siber dibawah Kementerian Pertahanan yang di operasikan oleh TNI. Sedangkan kriminal siber itu dibawah kewenangan Polri.


Sebelumnya Komisi I DPR yang merupakan mitra kerja Kemenhan mendukung penuh pemerintah untuk segera mengembangkan sistem pertahanan siber dan memiliki satelit khusus untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri.


Sebelumnya Komisi I DPR yang merupakan mitra kerja Kemenhan mendukung penuh pemerintah untuk segera mengembangkan sistem pertahanan siber dan memiliki satelit khusus untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri.

Hal itu merupakan salah satu butir rekomendasi hasil rapat antara Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Kapolri, Kepala BIN, Lemsaneg, Mensesneg dan Menkominfo terkait kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia, Kamis 28 November 2013.




Sumber : Vivanews

Menhan : Pengadaan Hercules Dari Australia Akan Diselesaikan

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan Indonesia akan menyelesaikan kontrak pengadaan sembilan pesawat C-130 Hercules dari Australia.

"Kontrak itu berjalan sekarang dan DPR setuju ketika itu memberikan dana untuk sembilan Hercules itu," kata Menhan selepas diskusi "Membangun Kemampuan Kekuatan Pertahanan Berkelanjutan" di Jakarta, Jumat.

Menhan mengatakan Indonesia membeli lima pesawat Hercules, sedangkan empat pesawat Hercules merupakan pesawat hibah dari Australia.

"Harus ditinjau dan perbaiki sistem avionik, rangka, dan mesinnya. Pesawat hibah sudah diperbaiki, pesawat itu sudah menjadi milik kita. Hanya memang secara teknis pesawat itu harus kita bawa ke Indonesia," kata Menhan.

Menhan mengatakan pesawat Hercules itu bermanfaat untuk operasi-operasi militer baik perang ataupun penanggulangan bencana.

Menhan mengatakan tidak ada pembelian pesawat Hercules dari negara lain, tapi dia tidak menyebut kapan pesawat Hercules dari Australia itu datang di Indonesia.

Terkait imbas penyadapan sejumlah pejabat negara Indonesia oleh Australia, Menhan mengatakan pembatalan kerjasama kedua negara berupa pertukaran data dan informasi intelijen serta latihan-latihan bersama tentara kedua negara.

"Latihan Kopassus di Lembang sudah kita batalkan, latihan Angkatan Udara di Darwin dan latihan gabungan di Laut China Selatan," kata Menhan.

Sebelumnya, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda Rachmad Lubis seperti dikutip media nasional, mengatakan pemerintah membatalkan rencana pembelian enam pesawat Hercules dan menolak empat pesawat Hercules hibah dari Australia. 

Pembelian Pesawat Hercules Dari Australia Sudah Dibayar Lunas

Bocornya skandal penyadapan Australia terhadap Presiden SBY, Pemerintah Indonesia langsung memutus kerja sama militernya dengan Negeri Kanguru. Namun, pembelian pesawat hercules dari Australia tetap berjalan.

"Hercules sudah dibayar dengan APBN, jadi tidak dibatalkan pembeliannya. Kalau dibatalkan uangnya hilang. Kontrak sudah berjalan sambil kita mengevaluasi kerjasama yang lain. Jadi Hercules sudah kita bayar," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Hotel Atlet, Senaayan, Jakarta, Jumat (28/11/2013).

Purnomo menjelaskan, pesawat Hercules dari Australia totalnya 9 unit, 4 di antaranya adalah hibah. Purnomo menambahkan, pesawat Hercules penting keberadaannya untuk dimiliki Indonesia.

"Jadi Hercules sudah kita bayar 5 unit, yang 4 hibah itu sudah kita perbaiki sehingga tetap kita terima 9 unit. DPR sudah setuju dan memberi dana untuk 9 pesawat itu. Pesawat Hercules bermanfaat untuk penanggulangan bencana dan sebagainya. Itu efektif sekali," jelas Purnomo.

Sedangkan kerja sama militer yang diputus, ungkap Purnomo, mencakup 3 hal. "Yang diberhentikan 3 hal, latihan militer bersama di Lembang, militer Australia telah pulang ke negaranya, TNI AU di Darwin juga sudah ditarik ke Tanah Air, dan ketiga latihan gabungan kita batalkan," beber Purnomo.

Selain itu, sambung Purnomo, pemberhentian juga mencakup pertukaran informasi intelijen dan kerjasama penyelesaian masalah penyelundupan manusia. Namun, beberapa kerjasama dengan Australia ada yang masih berjalan, tapi Purnomo tak menjelaskannya.
"Sedangkan kerja sama lain masih berjalan tapi akan kita evaluasi," pungkas Purnomo. 

Sumber : Antara

Menhan Kuatir Presiden Selanjutnya Tidak Pro Modernisasi Militer

JAKARTA-(IDB) : Dinamika politik menjelang Pilpres 2014 juga disoroti oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Ia mengutarakan ketakutannya pembangunan alat utama sistem persenjataan (alutsista) tidak berlanjut jika presidennya tak mengerti militer.

"Kalau Presidennya tidak mengerti militer, bisa saja tidak berlanjut, komitmennya harus kuat," kata sambutan Purnomo di Hotel Century Atlet, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2013).

Ia mengatakan ini dalam 'Diskusi Panel bersama Forum Pemred dan Pusat Pengkajian Strategi Nasional'. Acara ini juga dihadiri jajaran prajurit TNI dan para pemimpin redaksi berbagai media.

Purnomo menjelaskan rencana strategi pembangunan pertahanan TNI sudah pasti bersifat jangka panjang dan harus lintas kabinet. Ketakutan yang ia rasakan apakah sistem pertahanan yang sudah dirintisnya dapat dilanjutkan oleh kabinet berikutnya.

"Dalam rencana strategis pembangunan pertahanan TNI memang menjadi pertanyaan besar bagi kami adalah pada waktu pergantian rezim kepemimpinan antara yang mempunyai visi misi berbeda dengan apa yang berlangsung sekarang ini. Ini juga yang saya khawatirkan," terangnya.

Ia merekomendasikan harus ada landasan hukum berbentuk UU agar menjadi komitmen dalam pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia.

"Perlu ada landasan peraturan perundang-undangan dari eksekutif agar ada kekuatan pertahanan melanjutkan Renstra I dan II. Selain itu, landasan politik keputusan politik paripurna DPR dan legislatif sebagai pemegang hak budget untuk dukungan pada rencana strategis yang ada," pungkasnya.



Sumber : Detik

Menhan : Indonesia Butuh Sistem Informasi Dan Komunikasi Mandiri

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menilai Indonesia membutuhkan sistem informasi dan komunikasi secara mandiri karena selama ini kita satelit yang dimiliki Indonesia adalah sewa dari pihak asing.

"Untuk membangun strategi pertahanan harus diperbaiki terutama sistem informasi dan komunikasi," kata Purnomo setelah Rapat Kerja Gabungan antara Komisi I DPR dengan pemerintah terkait penyadapan, di Gedung DPR, Kamis.

Purnomo menegaskan karena satelit itu masih sewa maka aksi spionase dan penyadapan yang dilakukan pihak asing sangat mudah dilakukan. Pengadaan itu perlu dilakukan khususnya terkait strategi pertahanan, intelijen, dan kepolisian.

"Ini untuk peningkatan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia," ujarnya.

Selain itu, dia menilai pertahanan dunia maya Indonesia harus diperkuat dengan membuat daftar infrastruktur yang diperlukan. Hal itu masuk dalam wewenang Kementerian Komunikasi dan Informasi sehingga perlu dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

"Tadi ketika rapat disampaikan, itu merupakan ranah Kominfo," katanya.

Dalam Rapat Kerja Gabungan antara Komisi I DPR dengan Pemerintah menghasilkan enam poin kesepakatan untuk menyikapi aksi penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia.

Pertama, Komisi I DPR RI memberikan apresiasi terhadap sikap pemerintah RI yang keras dan tegas atas aksi penyadapan yang dilakukan oleh negara Australia terhadap sejumlah pejabat tinggi di Indonesia.

Kedua, Komisi I DPR RI meminta pemerintah Indonesia untuk tetap konsisten terhadap enam langkah roadmap yang telah dirumuskan dengan memastikan posisi tawar dan capaian-capaian Indonesia

Ketiga, Komisi I DPR RI mendesak pemerintah RI untuk melakukan percepatan penggunaan sistem persandian di semua lembaga negara dan kantor perwakilan RI di luar negeri, termasuk dalam pengamanan komunikasi bagi VVIP

Keempat, Komisi I DPR RI menegaskan perlunya dilakukan penataan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan telekomunikasi yang menjamin kebutuhan keamanan dan kepentingan nasional Indonesia.

Kelima, Komisi I DPR RI mendukung penuh pemerintah RI untuk segera mengembangkan sistem pertahanan dunia maya (cyber defence) dan memiliki satelit khusus untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri

Keenam, Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menhan, Menlu, Kapolri, Menkominfo, Kepala BIN, Kepala Lemsaneg serta Mensesneg merekomendasikan kepada Menkominfo untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus tersebut di atas.

Dalam rapat itu dari pemerintah hadir Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman.

Selain itu ada Kepala Lembaga Sandi Negara Mayjen TNI Djoko Setiadi, Kepala Polri Jenderal Sutarman, Duta Besar Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema.

Tindaklanjut Pembuatan Satelit Pertahanan Pada Kemenkominfo

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan tindaklanjut pembuatan satelit khusus pertahanan menjadi tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

"Kami tidak pada tataran teknis siapa yang membuat atau bagaimana membelinya, dalam rapat gabungan Komisi I dengan Pemerintah, kami membicarakan kelemahan sistem informasi dan komunikasi," kata Menhan selepas acara diskusi di Jakarta, Jumat. 


Menhan mengatakan Indonesia selama ini menggunakan satelit sistem informasi dan komunikasi sewaan yang dimiliki negara asing. 


"Kami semua sepakat Indonesia memerlukan sistem teknologi informasi dan komunikasi di bawah kendali kita, terutama untuk masalah intelijen, keamanan yang dapat dipakai Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, BIN, TNI, Kepolisian, dan Lembaga Sandi Negara," kata Menhan. 


Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, mengatakan usulan tentang pengadaan satelit khusus pertahanan masih pada tahapan keputusan politik pertama yang harus dilanjutkan dengan langkah berikutnya. 


"Kita harus memastikan bahwa ide ini dapat diakomodasi dalam program dan anggaran 2014, mengingat urgensi fungsinya," kata Mahfudz. 


Namun, lanjut Mahfudz, ide pengadaan satelit pertahanan mandiri memerlukan mekanisme tambahan mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014 telah disahkan. 

"Kami belum sampai pada pembahasan teknis. Pemimpin untuk pengadaan satelit adalah Kemenkominfo sedangkan penggunanya untuk sektor keamanan, pertahanan, intelijen, dan hubungan luar negeri," kata Mahfudz.




Sumber : Antara

Jupiter Aerobatic Beraksi Di Langit Banjarmasin

jupi-sub
BANJARMASIN-(IDB) : Di era 90-an, pesawat tempur milik TNI AU kerap unjuk kebolehan di langit Kalimantan Selatan dengan Homebase Pangkalan Udara (Lanud) Sjamsudin Noor.

Pilot pesawat tempur tersebut melakukan atraksi-atraksi di atas langit dengan manuver berbahaya. Seperti terbang sangat rendah dan flypass menukik seakan jatuh membuat penonton berdebar. Ada juga pesawat ringan dengan baling-baling atau warga sering menyebutnya pesawat capung yang mampu melakukan atraksi berputar-putar seakan lepas kendali. Sayang, atraksi yang membuat anak bangsa itu bangga akan kekuatan militer negerinya dan kehandalan personel TNI AU di udara kini tak pernah lagi terlihat di Kalsel.

Kamis, (28/11) pesawat tempur latih TNI AU jenis KT-1B Woong Bee tiba-tiba saja melintas di langit Banjarmasin dan melakukan formasi-formasi terbang yang menarik sehingga pesawat yang masih asing terlihat menimbulkan beberapa pertanyaan sebagian warga khususnya di Kota Seribu Sungai ini.

Rombongan Team Aerobatik dengan warna pesawat merah dan putih tersebut terdiri dari delapan pesawat jenis KT-1B Wong Bee dari Skadron Pendidikan 102 Lanud Adisutjipto dan didukung dua buah pesawat C-130 Hercules TNI AU untuk mengangkut personil dan peralatan pendukung. Rombongan JAT (Jupiter Aerobatik Team) yang berjumlah 80 orang tersebut berada di bawah Mission Commander (pimpinan) Komandan Wingdik Terbang Kolonel Pnb Bob Panggabean. Sesaat sebelum mendarat di Lanud SAM Pesawat Aerobatik tersebut sempat flypass diatas Lanud SAM dengan menampilkan formasi terbang aerobatik. Adapun rute yang ditempuh sebelum rombongan tersebut mendarat di Lanud SAM yaitu Lanud Adi-Lanudal Juanda Surabaya-Lanud SAM.

Kedatangan rombongan di Lanud SAM tersebut disambut langsung oleh Komandan Lanud Sjamsudin Noor Letkol Pnb Esron S.B. Sinaga, S.Sos. Ratusan anak TK, SD, SMP dan SMA wilayah kota Banjarbaru serta masyarakat sekitar pun berdatangan serta terlihat sangat antusias ingin melihat, menyaksikan dari dekat bahkan hingga berfoto dengan latar belakang pesawat latih JAT yang mendarat di Lanud Sjamsudin Noor. Rizal salah satu murid TK Angkasa mengaku senang. Pesawatnya, bagus sekali, “Saya senang lihat. Pesawatnya bagus sekali,”ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut Danlanud SAM mendapat kehormatan dari Team Aerobatik TNI AU untuk menerima Cinderamata yang diserahkan oleh Mayor Pnb Ferry Yunaldi yang didampingi oleh Danwingdikter Kolonel Pnb Bob Panggabean. Adapun tujuan kehadiran Tim Aerobatik TNI AU Jupiter dalam rangka melakukan kegiatan Demonstrasi Terbang (Invitation to Participate The 4th Brunei Darussallam International Defence Exhibition 4Brider 2013 Air Demonstration) di Negara Brunei Darussallam yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 7 Desember 2013 mendatang.

Tujuannya adalah guna menjalin hubungan persahabatan antara kedua Negara dan khususnya kedua Angkatan Udara, yang dalam hal ini diwakili oleh penampilan Tim Aerobatik TNI AU. Tujuan lainnya adalah untuk memperkenalkan kepada dunia tentang kemampuan Tim Aerobatik TNI AU untuk tampil di pentas internasional, sekaligus menunjukkan bahwa bangsa Indonesia juga memiliki putra-putra bangsa yang tidak kalah bersaing dalam kancah kedirgantaraan dunia.




Sumber : Poskota

DPR Bersama Pemerintah Sepakat Kembangkan Cyber Defence

JAKARTA-(IDB) : Komisi I DPR RI bersama dengan pemerintah sepakat untuk mengembangkan dan membangun pertahanan di dunia maya atau cyber defence. Kesepatan tersebut merupakan salah satu point dari enam point kesimpulan Rapat Gabungan Komisi I DPR RI dengan pemerintah yang secara khusus membahas terkait masalah penyadapan

Rapat Gabungan berlangsung secara tertutup dan dipimpin oleh  Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, Kamis (28/11) di DPR RI, Jakarta. Hadir dari pihak pemerintah antara lain Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman dan Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) Mayjen TNI Djoko Setiadi.

Pada konperensi pers,  Ketua Komisi I DPR RI dan pemerintah mengatakan, Indonesia dari sisi kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang cyber sudah sangat mumpuni.

Namun menurutnya, untuk mendukung kemampuan pertahanan Indonesia di dunia cyber, perlu juga memiliki sistem komunikasi satelit secara mandiri yang dapat digunakan untuk mendukung kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri.

Sementara itu, lima point lainnya dari enam point yang menjadi kesimpulan dari rapat gabungan Komisi I DPR RI dan Pemerintah yang membahas masalah penyadapan adalah sebagai berikut :

  1. Komisi I DPR RI memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang secara tegas dan keras memberikan respon reaksi terhadap kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia.
  2. Komisi I DPR RI mendorong pemerintah untuk melanjutkan enam langkah road map ysng telah dirumuskan, secara konsisten dengan posisi  Indonesia yang jelas, tegas dan kuat.
  3. Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan  percepatan penggunaan sistem persandian di semua lembaga negara dan kantor – kantor perwakilan RI di luar negeri termasuk pengamanan komunikasi bagi VVIP.
  4. Guna menjamin kebutuhan keamanan dan kepentingan nasional, Komisi I DPR RI menegaskan perlunya dilakukan penataan kembali infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta infrastruktur komunikasi.
  5. Komisi I DPR RI dan pemerintah sepakat akan segera mengambil langkah – langkah untuk dapat merealisasikan pengadaan satelit khusus untuk mendukung kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri. Sehingga, secara sistem kominikasi informasi, Indonesia khususnya pemerintah akan lebih terjamin tingkat keamanannya.
Menhan Pasukan Cyber Defence Sudah Ready

Kementerian Pertahanan (Kemhan) sudah siap menangkal serangan para hacker yang di jagat dunia maya. Kemhan sudah mempunya prajurit cyber defence.
"Sudah ada," kata Menhan Purnomo Yusgiantoro di acara Forum Pemred, di Hotel Atlet Century, Jakarta, Jumat (29/11/2013).

Menurut Purnomo, kalau bicara cyber defence, maka terkait dengan regulasi kemudian SDM dan infrastruktur. "Kalau SDM-nya sudah ada. infrastrukturnya antara lain Sisinfo dan Siskom," jelasnya.

Sementara pihak Kemhan sudah menggunakan sistem tertutup yang disebut intranet. Dia yakin sistem ini tak akan ditembus serangan dari luar.

"Yang bisa ditembus itu kalau pakai internet dan provider. Kita pakai sistem berlapis," tutupnya.



Sumber : DMC

Wamenhan RI Terima Kunjungan Dubes Perancis

JAKARTA-(IDB) : Wakil Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menerima  kunjungan Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Mrs. Corinne Breuze, Rabu (27/11) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. 

Turut mendampingi Wamenhan RI dalam kesempatan tersebut Direktur Teknik dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan Marsma TNI Darlis Pangaribuan.
 
Maksud kunjungan Dubes Perancis kali ini yang juga didampingi Atase Pertahanan Perancis di Jakarta Colonel Alexis Brossolet bersama CEO Roxel Jacques Desclaux diantaranya untuk membicarakan upaya meningkatkan  kerjasama pertahanan kedua negara khususnya di bidang industri pertahanan.




Sumber : DMC

Jumat, November 29, 2013

Pantsir S-1, Sang Pagar Udara (Bag. 2)

ARC-(IDB) : Pantsir pertama memang mengecewakan.Lahir dari era dimana keadaan perekonomian morat-marit, hasilnya memang terasa setengah matang.Tak disangka, generasi keduanya menebar ancaman yang menakutkan banyak Negara.Kerja keras KBP Tula untuk melahirkan Pantsir generasi kedua terasa seperti balas dendam.



Bagaimana tidak, jeroan penyempurnaan Pantsir semuanya dilolosi dan diganti dengan komponen-komponen desain baru dan penyempurnaan.KBP Tula menambahkan kode S1 untuk penyempurnaan Pantsir ini. Kode lengkapnya, 96K6 Pantsir S-1 , dan NATO memberinya kode ASCC SA-22 Greyhound. 

Dari segi form factor misalnya, KBP mendesain ulang modul Pantsir S1 secara efisien dengan basis kontainer 10 ton. Konsol kendali dan kompartemen awak ditaruh di bagian depan, dibelakangnya sistem elektronik dan prosesor, disusul modul kubah, dan bagian paling belakang ada modul generator listrik dan APU (Auxillary Power Unit). 

Secara teoritis, modul ini bisa ditumpangkan ke segala jenis truk 8x8 flatbed kapasitas angkut 12-14 ton dengan modifikasi minimal. Pilihan wahana pengangkut juga jadi beraneka ragam, mulai dari yang klasik seperti MZKT-7930, dan BAZ-6909, atau platform buatan Barat seperti MAN Cat SX 45 dan SX A1 seperti varian yang dibeli oleh Arab Saudi.Rata-rata platform pembawa sistem Pantsir S1 memiliki pasak penunjang sebanyak empat buah yang diturunkan sebagai penguat dudukan saat sistem kanon atau rudalnya beraksi.

Pilihan menggunakan truk tentunya mempermudah mobilisasi, meningkatkan kecepatan di jalan raya yang mulus, untuk mampu mengimbangi pergerakan sistem lainnya, atau bertindak sebagai pelindung konvoi. Nyatanya, Pantsir S-1 memang didapuk sebagai penjaga iring-iringan baterai rudal anti serangan udara S-300 dan S-400.


Radar sebagai perangkat pengendus sasaran pada Pantsir S1 dibangun baru.VNIIRT/ Phazotron memperkenalkan radar 2RL80 berjenis PESA (Passive Electronically Scanned Array) generasi baru, yang diadopsi dari sistem radar milik pesawat tempur. 2RL80 menggantikan 1L36-01 Roman pada varian Pantsir generasi pertama dan 1RS-2E Shlem, yang merupakan radar untuk versi ekspor Pantsir generasi awal.Posisinya tetap berada di sisi belakang modul berputar, berbentuk kotak dengan dimensi 1.776x940m seberat 760kg. Radar ini dapat bereaksi dengan cepat, dari mode standby ke pencarian dapat berpindah dalam waktu dua detik saja. 

Berbeda dengan radar lama, sistem radar PESA bekerja secara efisien dengan menggunakan satu sumber RF (bisa magnetron, klystron, atau TWT) untuk mengirimkan gelombang radar dalam modul dengan jeda tertentu dan kemudian dipancarkan ke sasaran.Radar PESA memiliki kemampuan untuk memperkuat sinyal balik dari sasaran dan mengurangi gangguan seperti echo dan clutter yang bisa menyebabkan deteksi palsu.

Arah pancaran radarnya pun dikendalikan secara elektronik, sehingga bisa terus menjejak dan mengunci sasaran tanpa harus diikuti oleh putaran kubah (selama sasaran masuk dalam cakupan lebar gelombang radar).sehingga  Radar PESA 2RL80 memampukan kontrol otonom atas sistem rudal dan kanon, dimana radar penjejak dan sistem kendali penembakan mampu memilih senjata apa yang digunakan untuk melawan sasaran dalam berbagai jarak. 

Cakupan bidang horisontal mencapai 45o kanan-kiri, atau total 90o, cukup luas dan masih disokong lagi dengan kemampuan radar untuk berputar dan memberikan cakupan 360o setiap 2 atau 4 detik, sesuai setingan. Radar 2RL80 mampu medeteksi sampai 20 sasaran di udara secara simultan, dan kemudian memilih tiga berdasarkan profil yang paling mengancam untuk dipasok ke sistem radar pengunci sasaran. 

Jarak pendeteksian 2RL80 juga berbeda-beda, tergantung ukuran relatif dari RCS (Radar Cross Section) dari sasaran yang bergerak di udara itu sendiri, serta tak lupa kondisi cuaca di sekitar lokasi. Untuk pesawat tempur dengan RCS 2m2 misalnya, radar 2RL80 sudah bisa mendeteksinya dari jarak 36km, atau 32km untuk heli tempur yang terbang rendah. Untuk rudal jelajah dengan RCS hanya 0,1m2, kemampuan deteksinya berkurang hanya tinggal 20km. Untuk ancaman bom atau munisi pintar, maka jaraknya semakin berkurang tinggal 16km. Apapun itu, efisiensi pendeteksian radar 2RL80 meningkat antara 0,8-2 kali lipat dibandingkan radar yang digantikannya.


Untuk radar penjejak dan pengunci sasaran, Phazotron menyediakan radar X-band 2RL80E yang dipasang di hidung modul penembakan dan memiliki bentuk seperti drum, yang kemudian mengirimkan perintah ke antena command link APKNR (Apparatura Peredachi Komand I Naprovadzaniya Raket) yang bertugas mengarahkan rudal ke sasaran sesuai dengan perintah penjejakan dari radar pengunci sasaran. 

Sebagai sistem cadangan, Pantsir dilengkapi dengan modul elektro optikal yang terdiri dari LLTV (Low-Light Television) yang diperkuat oleh thermal channel. Tak main-main, berkat kedekatan hubungan Rusia dan Perancis, sistem thermal imager Matis LR buatan Sagem dibenamkan untuk memberikan penginderaan terbaik dalam kondisi malam gelap. 

Sistem thermal imager bekerja simultan pada gelombang panjang 8-14 ɰm dan gelombang pendek 3-5ɰm untuk sistem penjejak posisi rudalnya sendiri. Sistem AOP (Avtonomniy Opticheskiy Post) ini mampu menjejak sasaran dan mengenalinya berdasar database siluet yang disimpan dalam memorinya. Penjejakan dengan optik ini sifatnya pasif, artinya pilot pesawat lawan tidak akan menyadari bahwa pesawatnya sedang dibidik dan mungkin baru sadar pada detik-detik terakhir ketika rudal dari Pantsir S1 sudah mengejarnya.

Kemampuan senjata Pantsir varian S1 didongkrak habis-habisan pada sektor kanon maupun rudal. Untuk kanon, sistem 2A72 dilolosi dan digantikan dengan kanon 2A38M buatan Tulamashzavod, atau boleh diibaratkan cinta lama bersemi kembali. Diadopsi dari kanon GSh-30, 2A38M menampilkan dua laras dalam satu sistem kanon, sehingga Pantsir S-1 total memiliki empat laras kanon. 

Laras yang paling luar dilengkapi dengan alat pengukur kecepatan peluru, yang memasok data ke komputer pengendali penembakan sebagai satu komponen perhitungan untuk menyasar sasaran. Kanonnya sendiri dilengkapi jaket pendingin berisi air, yang dapat diganti dengan cairan anti beku saat Pantsir S-1 digelar di wilayah beriklim kutub. 

Kecepatan tembaknya amat menakutkan: 1.950-2.500 peluru/ menit, atau bila dikalikan dua sesuai jumlah laras, maksimal 5.000 peluru/ menit. Apabila dibandingkan, kanon Vulcan milik Phalanx CIWS memiliki kecepatan tembak 6.000 peluru/ menit, itupun dari total enam laras. Terbayang kan betapa galaknya sistem kanon 2A38M? 

Sistem magasennya menggunakan kotak yang dipasok dengan rantai, dan diisikan kedalam modul melalui palka amunisi yang terletak di sisi atas modul. Seusai penembakan, sisa kelongsong langsung dibuang keluar kendaraan. Apabila tembakan seluruh kanon didesain untuk menyasar satu titik terpusat, jarak efektifnya adalah 2.000 meter. Bila didesain untuk membidik secara independen, maka jarak tembaknya mampu menyasar jarak sampai 4.000m.


Trengginasnya kanon 2A38M juga didukung oleh beragamnya amunisi 30x165mm yang disediakan. Karena merupakan kaliber yang paling banyak diadopsi oleh Blok Timur, varian munisinya pun banyak. 

Secara umum, tersedia empat macam munisi yang paling umum digunakan, seluruhnya diikat dengan sabuk baja 9H623 untuk dipasok ke sistem. Untuk kebutuhan anti pesawat, amunisi HE-I (High Explosive-Incendiary) bisa jadi pilihan tepat, dengan 123 gram A-IX-2 (RDX padat/ alumunium) dengan sumbu impak A-670M. 

Pelurunya dapat diset untuk meledak setelah 7,5 detik atau 14,5 detik. Sementara apabila Pantsir S-1 hendak digunakan untuk bantuan tembakan di darat, maka dapat menggunakan amunisi AP-T (Armor Piercing-Tracer) yang berisi bahan peledak seberat 127 gram dan mampu menembus lapisan baja setebal 18mm pada kemiringan 60o dari jarak 1.000 meter, atau 25mm pada jarak 750 meter.

Untuk melawan ranpur, bolehlah. Atau kalau mau lebih maut lagi, gunakan munisi APDS-T (Armor Piercing Discarding Sabot-Tracer) dengan desain sabot dan penetrator tungsten. Kecepatannya sangat tinggi, mencapai 1.120 m/detik, mampu menembus pelat baja 25mm pada inklinasi 60o pada jarak 1.500m. Namun yang harus diingat, varian dasar Pantsir-S1 yang ditawarkan oleh Rusia menggunakan sasis truk, jadi harus berhitung dengan cermat kansnya saat hendak melawan ranpur. Salah perhitungan, kulit truk pembawa modul Pantsir-S1 malah dijebol oleh ranpur lawan.

Dari sisi rudal, varian 9M331 digantikan oleh 9M335 (57E6). Bentuk rudalnya masih mirip, dengan tabung booster di ekor yang terlepas pada jarak tertentu dari peluncur. Rudal didorong keluar secara soft launch, menggunakan cartridge gas terkompresi untuk menghindari kendala asap pembakaran yang mengganggu sensor. Rudal diluncurkan tidak secara boresight, tetapi sedikit meluncur kearah luar, lagi-lagi untuk meminimalkan asap yang mengganggu sistem optik. Kurang lebih dua meter dari peluncuran, booster mengambil alih dan medorong rudal sampai kecepatan tinggi. Sampai titik tertentu, lebih kurang 2 kilometer, booster yang kehabisan bahan bakar kemudian terlepas, sehingga rudal benar-benar meluncur dengan daya kinetik, dikontrol oleh sayap kecil (canard) di bagian depan sampai menuju sasaran.

Saat dipicu oleh sumbu jarak (proximity fuze), bahan peledaknya akan melontarkan fragmentasi 47 silinder baja kecil berukuran diameter 4-9mm dan panjang 500mm dengan berat 2-3 gram, yang mampu menembus logam dengan kecepatan tinggi. Radius mematikan dari sebaran silinder ini adalah 5 meter, jadi diperkirakan saat meledak dekat dengan sasaran, maka energi kinetik yang dihasilkan mampu merusak kulit pesawat atau helikopter.

57E6/ 9M335 memiliki jangkauan jarak yang lebih baik, yaitu mencapai 20km dengan ketinggian maksimal 15km untuk mengimbangi kemampuan radar PESA, serta tentunya memberikan keyakinan pencegatan yang lebih baik dan waktu reaksi kanon sebagai pertahanan terakhir apabila rudalnya gagal.


Kecepatan rudalnya juga dibenahi dengan penggunaan bahan-bakar padat jenis baru, yang mampu mendorong rudal berakselerasi pada kecepatan 1.300m/detik dalam waktu dua detik pada fase peluncuran, dilanjutkan 1.100m/detik pada kecepatan fase terminal. Versi ekspornya yaitu 57E6-E konon lebih hebat lagi, mampu mencapai 1.300m/detik pada awal fase kedua, dan masih mempertahankan kecepatan 900m/detik pada jarak 12km.  Artinya, 9M335 mampu mencegat dan mengejar sasaran dengan dimensi kecil seperti rudal jelajah supersonik atau bahkan rudal udara-darat yang memiliki kecepatan tinggi. Sebanyak 12 rudal dalam silinder individual bisa dibawa oleh Pantsir S-1.




Sumber : ARC

Dua Pilot Pilot TNI AU Ditahan Australia

Pesawat Hercules C-130 Hibah dari Australia (photo : RAAF)
Pesawat Hercules C-130 Hibah dari Australia

DARWIN-(IDB) : Dua pilot Angkatan Udara Indonesia ditahan di Darwin karena diduga mencoba menyelundupkan burung Nuri Australia di dalam salah satu dari sembilan pesawat Hercules C-130 RAAF yang akan diserahkan ke Jakarta.


Dua kru pesawat itu bagian dari kelompok yang dilatih di Royal Australian Air Force Base Richmond, untuk menerbangkan Hercules, yang diserahkan kepada Indonesia meski ketegangan diplomatik terjadi disebabkan tindakan Australia memantau telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.


The Australian Customs and Border Protection Service (ACBPS) mengeluarkan pernyataan, hanya dua warga negara Indonesia yang diinvestigasi dalam kaitannya dengan dugaan penyelundupan satwa liar.


“Karena ini masih proses investigasi, ACBPS tidak akan mengeluarkan komentar lebih lanjut,”ujar ACBPS .


“Australia memiliki hukum yang sangat kuat untuk melindungi satwa liar terhadap aktivitas ilegal dan ACBPS mengambil tindakan terhadap setiap upaya pelanggaran hukum.”

Pesawat Hercules C-130 Hibah dari Australia (photo : RAAF)
Pesawat Hercules C-130 Hibah dari Australia.

Pesawat pertama dari sembilan Hercules C-130 telah diserahkan (was handed over) meskipun Indonesia menghentikan kerjasama militer dan keamanan dengan Australia, pasca kasus skandal mata-mata meletus .


Australia memahami Indonesia telah membayar $ 30 juta untuk pesawat dan angkatan udara Indonesia sangat membutuhkannya untuk membawa peralatan dan personil di kepulauan Indonesia yang luas.


Hercules pertama dari pesawat C-130H model lama telah diperbaharui dan dicat dengan warna Indonesia .

Sembilan pesawat tersebut telah bertahun-tahun terlibat tugas berat aktifitas RAAF di Irak dan Afghanistan. Pesawat angkut ini telah diganti dengan Hercules model lebih baru, serta pesawat angkut raksasa C- 17 Globemaster ll, untuk Royal Australian Airforce . 




Sumber : JKGR

Zona Pertahanan Udara China, Macan Kertas

Strategic heavy bomber B-52G/H Stratofortress (photo: USAF)
Strategic heavy bomber B-52G/H Stratofortress.

BEIJING-(IDB) : Langkah pemerintah China mendeklarasikan zona pertahanan udara (23/11/2013) dengan mewajibkan semua pesawat terbang yang melintasi Laut China Timur harus meminta izin China, menggemparkan negara-negara tetangga, terutama Jepang.


Di bawah aturan baru ini, semua pesawat terbang yang akan melintasi kawasan itu harus menyerahkan rencana penerbangan mereka, menjelaskan asal negara, dan mempertahankan komunikasi radio dua arah yang memungkinkan mereka merespon dengan tepat terhadap perintah China. Zona pertahanan udara China itu meliputi kawasan hampir seluas Inggris dan mencakup Kepulauan Senkaku yang menjadi perebutan China dan Jepang, di Laut China Timur.


Tindakan sepihak China ini membuat berang Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Menurut Abe langkah yang diambil Pemerintah China sangat berbahaya dan bisa menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Hal ini disampaikan Abe di depan parlemen Jepang.


Reaksi yang keras juga muncul dari sekutu Jepang, Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri AS John Kerry menyatakan akan mendukung Abe jika terjadi bentrokan militer terkait Kepulauan Senkaku. AS menunjukkan posisinya secara jelas. Opsi terburuk bentrokan militer masuk dalam perhitungan.


Tidak puas sampai di situ, tanggal 25 November 2013 AS menerbangkan dua pesawat bomber B-52 untuk menantang zona pertahanan udara China di wilayah sengketa Laut China Timur, tanpa memberitahu China. Bomber B-52 itu terbang cukup lama, bolak-balik di wilayah itu selama dua jam.


Pejabat Departemen Pertahanan AS mengatakan (26/11/2013), AS telah menerbangkan dua pesawat militer di atas wilayah sengketa Laut China Timur tanpa memberitahu China. Dua pesawat pembom B-52 ikut serta dalam latihan reguler di atas kepulauan yang disengketakan.

Langkah itu menyusul pengumuman Amerika Serikat sebelumnya bahwa pesawat militer mereka tidak akan mengidentifikasi dirinya berdasarkan aturan baru China.


Tindakan AS ini seakan menampar muka China dengan keras.  Pernyataan Pemerintah China yang akan mengambil langkah militer terhadap pelanggaran Zona Pertahanan Udara, hanya sebatas omongan belaka. China tidak berani menepati peringatan yang telah dia sampaikan kepada dunia Internasional.


Melihat respon China yang kecut, Jepang mengatakan tidak mengakui zona identifikasi pertahanan udara China. Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera, Selasa (26/11), mengatakan Jepang bekerjasama dengan AS dan akan mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk melindungi wilayah Jepang.


Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan, pihaknya tidak akan menghormati pengumanan demarkasi China itu. Pengumanan itu, kata kementerian tersebut, “tidak punya validitas apapun di Jepang”.

lct

Tidak hanya sampai di situ. Kamis 28/11/2013 Militer Korea Selatan, mengumumkan, salah satu pesawat terbang mereka baru saja melintas di zona pertahanan udara China di Laut China Timur tanpa memberitahu Beijing. Pesawat itu terbang pada Selasa (26/11/2013) sebagai bagian dari sebuah misi latihan pengintaian reguler di sekitar Pulau Leodo yang juga menjadi pangkal sengketa dengan Beijing.


“Kami tak memberitahu China,” ujar Juru Bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Kim Min-seok.


Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, menyatakan upaya yang dilakukan China bertujuan mengubah status quo di Laut China Timur dan tidak akan dibiarkan.


Pengumuman China terkait Zona itu, mencakup perairan yang diklaim Taiwan, Korea Selatan dan Jepang. Zona Pertahanan Udara China itu sempat memicu kemarahan di Seoul, sehingga militer mengirim pesawat untuk menerobos zona tersebut.
two-island-chain-strategy
Diagram of the first and second island chains of China
Diagram of the first and second island chains of China

Hal itu karena sebagian zona itu tumpang tindih dengan zona pertahanan udara Korea Selatan dan mencakup bukit batu yang disengketakan yang dikontrol Korea Selatan, yang dikenal sebagai Ieodo. Sengketa ini telah lama menjadi sumber ketegangan diplomatik dengan Beijing. “Saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa kami tidak mengubah kontrol teritorial atas Ieodo, ” ujar Juru Bicara Kementerian Pertahanan Korsel Kim Min-seok.


Amerika Serikat yang sebelumnya mencoba lebih netral, kini telah menunjukkan sikapnya. Bersama Jepang dan Korea Selatan mereka menentang Zona Pertahanan Udara China.  Pemerintah China tidak bisa berbuat apa-apa, selain memelototi pesawat AS dan Korea Selatan yang melintas di wilayah sengketa.




Sumber : JKGR

Menhan : Indonesia Mudah Disadap Karena Pakai Satelit Sewaan

JAKARTA-(IDB) : Terungkapnya skandal Penyadapan yang dilakukan Australia, membuat pemerintah harus berbenah diri untuk memperkuat pertahanan di dunia maya atau cyber defense. Apalagi, satelit yang dipakai Indonesia saat ini adalah satelit sewaan yang dapat dengan mudah dibobol oleh pihak lain.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengakui satelit milik Indonesia rawan penyadapan. Sebab, Indonesia hingga kini belum memiliki satelit sendiri.

"Selama ini, kita kebobolan karena satelit yang ada adalah satelit sewaan yang bukan milik kita. Sehingga begitu mudah terjadi penyadapan," kata Purnomo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2013).
Karena itu, Purnomo mengatakan pemerintah kini membutuhkan dibangunnya pertahanan dunia maya. Dimana ada 2 infrastruktur terpenting yakni sistem informatika dan komunikasi.

"Untuk bangun cyber defense regulasi harus diperbaiki, karena sekarang bukan lagi hukum sektor ril tapi juga hukum dunia maya," jelasnya.

Selain itu, Purnomo menegaskan pemerintah juga akan memperkokoh lembaga pertahanan dunia maya. "Selama ini cyber crime baru ada di kepolisian. Infrastruktur mana saja yang harus betul kita pertahankan, sebetulnya ini ranah kominfo," ujarnya.

Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Marciano Norman juga mengungkapkan keprihatinan serupa. Menurutnya pemerintah masih tergantung dengan peralatan luar negeri. Karena itu, penyadapan yang dilakukan negara lain terhadap Indonesia sangat mudah dilakukan.

"Selama kita masih tergantung peralatan dari luar negeri, kemungkinan itu (penyadapan) akan besar," ungkap Marciano. 

Karena itu, menurutnya Indonesia harus memiliki kemandirian dalam menata komunikasi dengan alat-alat dalam negeri, lantaran dapat memberikan keamanan yang lebih bagi kedaulatan Indonesia.
"Punya satelit sendiri untuk bidang keamanan, pertahanan, intelijen, dan bidang kementrian akan mempunyai nilai yang lebih," jelasnya.

Sebelumnya hasil rekomendasi rapat gabungan Komisi I DPR dengan pemerintah menghasilkan kesimpulan diperlukannya Pemerintah RI untuk segera mengembangkan sistem pertahanan dunia maya (cyber defence) dan memiliki satelit khusus untukkepentingan sektor pertahanan, keamanan, inteligen dan luar negeri.
"Merekomendasikan kepada Menkominfo untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus tersebut diatas," tutur Ketua Komisi I Mahfud Siddiq. 




Sumber : SCTV

Singapura Dan Korsel Harus Senasib Australia

JAKARTA-(IDB) : Pasca penyadapan intelijen Australia kepada sejumlah petinggi pemerintahan Indonesia membuat hubungan Indonesia-Australia merenggang. Kecaman dan komentar keras pun muncul dari para pejabat tinggi Indonesia kepada Australia. Penyadapan tersebut disebut-sebut atas bantuan Singapura.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq meyakini, Singapura dan Korea Selatan (Korsel) terlibat penyadapan membantu intelijen Pemerintah Australia. Keyakinan tersebut karena Singapura dan Korsel tergabung dalam satu aliansi dengan Amerika Serikat dan Australia.

"Fakta-fakta yang ada, kerja sama yang ada yang dimotori five eyes, termasuk Singapura dan Korea Selatan. Jadi tanpa harus diakui, menurut saya itu sudah dipastikan membantu Australia menyadap kita," kata Mahfudz di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Jumat (28/11/2013).

Mahfud mengatakan, saat ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar negeri (Kemenlu) sudah meminta penjelasan kepada Singapura dan Korsel terkait penyadapan yang dilakukan Australia. "Kalau penjelasan dari Menlu kan terkait informasi Singapura dan Korea Selatan itu membantu Australia melakukan penyadapan."

"Pihak Kemenlu sudah meminta penjelasan dari Dubes Singapura dan Dubes Korea Selatan di Jakarta," sambung Mahfudz.

Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap 2 negara tersebut, tambah Mahfudz, sama seperti langkah awal yang dilakukan terhadap Pemerintah Australia. "Langkah ini adalah langkah awal yang dilakukan sama seperti sikap terhadap Australia kemarin."

"Jika dalam perkembangan kemudian semakin jelas bukti keterlibatan Singapura dan Korea Selatan, saya kira sangat mungkin langkah lanjutan sebagai bentuk reaksi," imbuh Mahfudz.

Namun saat ini, sambung dia, hubungan Indonesia dengan kedua negara tersebut masih biasa saja. Terbukti dengan Dubes Indonesia yang berada Australia masih belum ditarik. "Belum ditarik dan masih bekerja seperti biasanya. Karena kan diperkirakan isu utamanya Australia. Kita juga paham Australia kan dalam bidang intelijen ini tidak bekerja sendiri," ujar dia.

Mahfud berpendapat, yang harus dilakukan pemerintah Indonesia saat ini adalah meningkatkan kewaspadaan dan keamanan dari kemungkinan penyadapan. Selain itu, pemerintah juga diminta harus lebih tegas lagi kepada Singapura dan Korsel. 




Sumber : SCTV