SBY : Alutsista Diprioritaskan Produk Dalam Negeri

JAKARTA-(IDB) : Presiden meminta jajaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memprioritaskan produk alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari dalam negeri. Namun Presiden juga meminta produk alutsista yang dihasilkan tersebut harus berkelas dunia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal ini dalam keterangan pers seusai rapat koordinasi membahas pembangunan di sektor pertahanan di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/8) sore.

"Kalau tidak bisa diproduksi di dalam negeri, baru kita beli dari negara lain dan itupun masih dalam kerangka kerja sama seperti alih teknologi dan produksi bersama, riset dan pembangunan secara bersama," kata Presiden SBY. Menurut Presiden, sejauh ini produk alutsista dalam negeri tidak kalah mutunya dengan industri pertahanan negara lain.

Dalam mengembangkan industri pertahanan, Presiden meminta dipertimbangkan aspek ekonomi dan bisnis. "Sehingga tidak terjadi karena hanya mengejar produksi tanpa memperhatikan sisi ekonomi dan bisnisnya lantas mengalami masalah. Belajar dari pengalaman masa lalu, kita pastikan semuanya dipertimbangkan dengan seksama," Presiden mengingatkan.

Insutri pertahanan akan berkembang manakala Indonesia membeli barang yang dihasilkan oleh industri dalam negeri. "Jangan sampai kita memproduksi perlengkapan militer dan alutsista, kemudian TNI dan Polri kita membeli dari negara sahabat padahal sama atau barangkali lebih bagus produksi kita," SBY menambahkan.

Dalam rakor tadi, pemerintah juga memberi perhatian khusus terhadap masalah penelitian dan pengembangan industri pertahanan. Sebagai contoh, saat ini tengah dilakukan penelitian dan pengembangan untuk kendaraan tempur dan kendaraan taktis. "Harapan saya bisa diproduksi di dalam negeri sehingga bisa lebih efisien dan bisa mendesain kendaraan tempur dan kendaran taktis yang sesuai dengan geografi, sifat ancaman, dan kekhasan Indonesia," ujar Presiden SBY.

Pada kesempatan ini Presiden juga menjelaskan bahwa pemerintah tengah merancang udang-undang untuk kekuatan non militer yang bisasanya dipergunakan untuk mobilisasi dan konsep tentara cadangan. "Dengan demikian dalam keadaan damai kita cukup memiliki yang disebut dengan minimum essentials force. Tetapi dalam keadaan perang bisa dengan cepat dibesarkan dengan cara mobilisasi," Kepala Negara menjelaskan.

"Konsep bela negara inilah yang ingin kita hadirkan, dengan demikian sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945, harus siap untuk membela negaranya," ujar Presiden SBY.

Sebelumnya, Presiden menjelaskan bahwa Indonesia terus memutahirkan kebijakan dan strategi pertahanan. Pemutakhiran ini disesuaikan dengan perkembangan geopolitik dan perkiraan lingkungan strategis. Kebijakan tersebut nantinya akan diturunkan ke dalam doktrin militer, rencana kampanye, rencana operasi, dan rencana kontigensi. "Nantinya juga akan diwujudkan dalam latihan-latihan gabungan bersekala besar," kata Presiden.

Dalam memberikan keterangan pers, Presiden SBY didampingi Wapres Boediono, Menhan Purnomo Yusgiantoro, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

Sumber : PresidenRI

SBY: Jangan Kuliahi Indonesia Soal HAM

JAKARTA-(IDB) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, Indonesia tidak akan membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari negara produsen yang menerapkan berbagai persyaratan, terlebih yang bersifat politik. Indonesia berkomitmen untuk tidak tergantung dengan negara asing terkait alutsista.

Kepala Negara mencontohkan, ada negara yang membatalkan pesanan alutsista Indonesia. Indonesia sempat dinilai tidak menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

"Jangan menguliahi Indonesia tentang HAM. Di era penjajahan, itulah puncak pelanggaran HAM. Jangan ada anasir-anasir di negara mana pun," kata Presiden seusai memimpin rapat koordinasi bidang pertahanan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/8/2012).

Kepala Negara kembali menegaskan, kerja sama di bidang militer perlu dilakukan atas dasar saling menguntungkan. Indonesia dan negara mitra perlu melakukan joint production dan alih teknologi.

Pada kesempatan itu, Presiden mengatakan, selalu ada pihak yang tidak puas ketika Indonesia memesan alutsista ke negara tertentu. Menurut Presiden, sepanjang pengadaan alutsista tersebut tidak merusak komitmen ASEAN, hal tersebut sah-sah saja.

Indonesia Bukan Negara Agresor

Pemerintah menganggarkan dana Rp 77 trilyun dalam RAPBN 2013 untuk pos pertahanan. Tingginya anggaran tersebut diperlukan buat percepatan program modernisasi dan menambah kekuatan alutsista TNI/Polri agar bisa sejajar dengan negara-negara tetangga.

"Sebab, mohon maaf saja, kalau alutsista kurang kurang, kita juga diremehkan," kata Presiden SBY usai rapat kabinet di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/8).

Sebelumnya dipaparkan, anggaran pertahanan pada 2004 besarnya Rp 21,7 trilyun. Jumlahnya lalu terus ditambah seiring dengan bertambahnya pendapatan negara dan yang kemampuan menyisihkan dana untuk modernisasi alutsista yang bahkan sejak sebelum era reformasi tidak dilakukan.

"Pesan saya kenaikan anggaran ini tolong dikelola yang baik. Cegah penyimpangan, jangan nanti malah menjadikan masalah di masa mendatang," wanti SBY.

Lebih lanjut SBY menegaskan, bila kebijakan pengadaan alutsista TNI bukan untuk perlombaan senjata. Melainkan menjaga kedaulan dan keutuhan NKRI yang menjadi hak serta kewajiban negara.

"Antara 5-10 tahun lagi kita akan kembali jadi macan Asia. Kita mau jadi negara yang kuat, tetapi yang teduh dan melindungi," sambung SBY.
 

Sumber : Kompas

Anggaran Pertahanan 2013 Diproyeksikan Rp 77 Tiliun

JAKARTA-(IDB) : Pemerintah memproyeksikan anggaran pertahanan untuk 2013 sebesar Rp 77 triliun, meningkat secara signifikan dibanding tahun 2012 yang mencapai Rp 72,54 triliun. Presiden meminta Kementerian Pertahanan untuk membicarakan anggaran ini dengan DPR, termasuk anggaran 2012 yang masih diberi tanda bintang oleh DPR.

"Kalau sudah kita rencanakan, uangnya ada, diperlukan segera, untuk menjaga kedulatan dan keutuhan wilayah tentu pemerintah akan senang kalau implementasinya juga lancar," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bagian lain keterangan persnya seusai rapat koordinasi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/8) sore.

Pembahasan mengenai anggaran pertahanan ini dibahas secara mendalam dalam rakor yang dimulai pukul 13.30 WIB tadi. Presiden merinci kenaikan anggaran pertahanan ini dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004, anggaran pertahanan berjumlah Rp 21,7 triliun, pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp 33,67 triliun. Tahun 2012 mencapai Rp 72,54 triliun dan tahun depan diproyeksikan sekitar Rp 77 triliun.

"Ini peningkatan yang signifikan dan tentu diperlukan," ujar Presiden SBY. "Oleh karena itu saya berpesan agar kelola dengan sebaik-baiknya dan rencanakan dengan baik. Kalau ada perubahan, lakukan sepanjang itu diperlukan dan kalau mengadakan alutsista apapun harus ada kehandalan sistemnya dan keterhubungan operasi," SBY menambahkan.

Pengadaan alutsista, Presiden mengingatkan, dapat dilaksanakan dengan prosedur dan mekanisme yang benar. "Cegah penyimpangan karena kalau terjadi akan menjadi masalah," SBY menegaskan.

"Saya melihat jajaran TNI makin profesional dalam perencanaan dan pelaksanaannya makin baik, sistem makin dijalankan dengan benar sehingga jangan sampai ada masalah apapun dengan yang sudah diraih saat ini," Kepala Negara berpesan.

Terkait dengan pengadaan alutsista secara besar-besaran selama lima tahun ini, Presiden menjelaskan bahwa tidak ada niat Indonesia untuk melakukan agresi atau tindakan yang tidak sesuai dengan semangat ASEAN. Modernisiasi alutsista dilakukan karena selama ini kita sudah lama tidak melakukannya. "Semata-mata kita meningkatkan kemampuan pertahanan ini karena tugas yang harus kami laksanakan," SBY menjelasksan.

Menyangkut sejumlah undang-undang pertahanan dan keamanan, Presiden meminta kepada Menhan Purnomo Yusgiantoro agar meneruskan pembahasannya dengan DPR. "Jelaskan kepada rakyat mengapa undang-undang itu penting karena itu juga berlaku di negara demokrasi dan berlaku bagi tentara yang profesional," kata Presiden SBY.

Kalau undang-undang tersebut disahkan, TNI dan Polri dapat melaksanakan tugas tanpa ragu karena sudah diakomodir dalam undang-undang. "Inilah contohnya undang-undang yang diperlukan di negeri kita," ujar SBY. 

Presiden : 5 Tahun Lagi, Indonesia Macan Asia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, Indonesia segera menjadi Macan Asia dalam lima tahun lagi. Selain perekonomian yang terus tumbuh positif di tengah krisis Eropa, Indonesia juga terus aktif melakukan politik luar negeri. Cita-cita dan harapan Bapak Pendiri Bangsa Soekarno agar Indonesia menjadi Macan Asia akan menjadi kenyataan.

"Kita juga terus melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan dan mengembangkan industri pertahanan," kata Presiden seusai memimpin rapat koordinasi bidang pertahanan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/8/2012).

Kepala Negara mengatakan, anggaran pertahanan Indonesia terus meningkat. Pada 2004, anggaran pertahanan mencapai Rp 21,07 triliun. Pada 2009 dan 2012 meningkat menjadi Rp 33,67 triliun dan Rp 72,54 triliun. "Insya Allah pada 2013 mencapai sekitar Rp 77 triliun. Ini peningkatan yang sangat signifikan," kata Presiden.

Terkait meningkatnya anggaran pertahanan Indonesia, Kepala Negara meminta pihak-pihak tertentu, termasuk negara tetangga, untuk tidak khawatir. Modernisasi anggaran semata-mata dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan RI. "Indonesia juga telah lama tidak melakukan modernisasi. Indonesia bukan agressor," katanya.

Modernisasi juga dipandang penting mengingat meningkatkan operasi militer selain perang, seperti penanganan bencana dan pemberantasan terorisme. 

Sumber : PresidenRI

SBY : Kekuatan TNI Masih Jauh Dari MEF

JAKARTA-(IDB) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menggelar rapat koordinasi (rakor). Kali ini di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur untuk membahas persoalan ketahanan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kekuatan TNI masih jauh dari standard.

"Kekuatan TNI sekarang ini, terus terang masih jauh di bawah, yang disebut minimum essensial force," katanya saat membuka rakor, Kamis (9/8).

Ia mengatakan Indonesia sudah lama tidak memodernisasi dan menambah alutsista. Bukan hanya pada saat Indonesia mengalami krisis, sebelumnya pun Indonesia tidak menambah alutsista dalam jumlah yang besar.

Padahal, sekarang ini tugas TNI bukan hanya mencakup pertahanan yang disebut operasi militer untuk perang, tetapi juga banyak melaksanakan tugas-tugas operasi militer lain selain perang. Misalnya penanganan bencana, tugas memelihara perdamaian, bahkan dalam pemberantasan korupsi.

Menurutnya, saat ini pemerintah sudah bisa berupaya memenuhi dan memodernisasi alutsista. Tak lain karena ekonomi Indonesia sudah memungkinkan untuk melakukan hal tersebut.

"Yang lebih penting lagi, kita bisa meningkatkan pembangunan kekuatan dan modernisasi alutsista ini karena ekonomi kita tumbuh baik. Anggaran negara agak lebih kuat dan porsi dari anggaran itu, yang tepat kita lakukan untuk membangun TNI kita," katanya.

Ia pun meminta agar sektor pertahanan bisa menggunakan anggaran yang besar itu dengan sebaik-baiknya. "Bukan hanya khas Indonesia, di negara manapun, anggaran pertahanan, defence budget relatif besar. Oleh karena itu, saya meminta agar anggaran ini dikelola dengan baik," katanya.

Kemenhan Akui Alutsista Indonesia Lemah

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengakui bahwa keberadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia masih rendah dan lemah. Hal ini sesuai seperti yang dinyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat berkunjung ke Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/8).

Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskom Publik) Kemhan, Brigjen TNI Hartind Asrin, menjelaskan hal tersebut terjadi, karena Indonesia sebelum tahun 2010 belum mulai membangun alutsita.  Menurut dia, baru pada rencana strategis (renstra) 2010-2014, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan mulai membangun dan memodernisasi alutsita.

"Memang masih lemah karena belum mulai membangun. Tapi sejak 2010 kita sudah mulai membangun," ungkap Hartind, Kamis (9/8). Tak main-main, dalam penganggaran yang dilakukan, pelaksanaan pembangunan sistem persenjataan itu menelan biaya yang tidak sedikit, yakni berjumlah Rp 156 triliun.

Hingga saat ini, ungkap Hartind, belum banyak alutsita yang sudah bisa ditunjukkan ke masyarakat. Tapi memasuki akhir 2012, sejumlah alutsita sudah mulai berdatangan, seperti pesawat militer CN-295. Pesawat yang dibeli dari Airbus Military itu menelan anggaran sebesar 325 juta US Dolar.

Nantinya, pesawat yang dalam kontraknya juga mencakup penyediaan suku cadang dan pelatihan itu akan dioperasikan oleh TNI AUA untuk kepentingan militer, logistik, kemanusiaan, maupun misi evakuasi medis. "2013 ada F-16. Kapal selam kita baru masuk 2015," ungkap Hartind.

Sumber : Republika

Pesawat Tempur Hawk 100/200 Gelar Latihan

PONTIANAK-(IDB) : Setiap pagi mulai tanggal 7 sampai dengan 10 Agustus 2012, masyarakat Kalbar serta kota Pontianak dan sekitarnya mungkin bertanya-tanya tentang apa yang mereka lihat di atas langit. Karena tampak satu pesawat berukuran besar diikuti dua pesawat berukuran kecil beriring-iringan membentuk lintasan elips, berulang kali, dan seolah-olah pesawat yang berukuran besar dikeroyok karena pesawat yang berukuran kecil datang silih berganti.

 

Dengan menggunakan pesawat Hercules C-130 BT dari Skadron Udara 32 Lanud Abdurrahman Saleh. Secara bergantian para penerbang Skadron Udara 1 yang mengawaki pesawat tempur Hawk 100/200 secara bergantian melaksanakan AAR diatas ketinggian 10.000 feet.

“Latihan Air Refueling ini tentunya latihan yang sangat penting sekali untuk meningkatkan profesional dan skill bagi seorang penerbang pesawat tempur.    Karena latihan ini diperlukan bila seorang penerbang sedang melaksanakan pertempuran di udara atau akan menyerang ke sasaran musuh yang letaknya cukup jauh dari home base.   Dan apabila pesawat tempur tersebut memerlukan pengisian fuel (bahan bakar) maka tidak perlu pulang ke home basenya namun dapat mengisi bahan bakar di udara (air refueling),” jelas Danskadron Udara 1 Letkol Pnb Radar Soeharsono.

Lebih lanjut Danskadron menjelaskan bahwa “latihan ini rutin dilaksanakan setiap tahun dan merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seluruh penerbang tempur pesawat Hawk 100/200”. Dan pada pelaksanaan latihan ini seluruh penerbang Hawk 100/200 diprogramkan untuk melaksanakan secara “wet” maupun “dry” (wet berarti langsung mengalirkan fuel tambahan dari tanker ke pesawat Hawk 200 sedangkan dry berarti simulasi memasukkan AAR Probe ke Hose dari pesawat tanker tanpa mengalirkan fuel).

Penguasaan teknik AAR mutlak harus dikuasai oleh penerbang, karena dibutuhkan ketepatan, ketelitian, kecakapan seorang penerbang dan tentunya mempunyai jam terbang yang memadai.

Sumber : Poskota

Rapat Kabinet di Mabes TNI Bahas Pengadaan Alutsista

JAKARTA-(IDB) : Safari Ramadan rapat kabinet hari ini berlangsung di Markas Besar TNI. Hal yang menjadi bahasan adalah soal pertahanan negara termasuk pengadaan alat utama sistem persenjataan TNI.

"Agenda pembahasan program strategis di bidang pertahanan dan pengadaan alutsista TNI," kata Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, Kamis (9/8/2012).

Menurut jadwal, rapat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, dimulai pada pukul 13.30 WIB dan diikuti petinggi TNI AU, AD, AL. Berbeda dengan sebelumnya, usai rapat akan dilanjutkan dengan sesi berbuka puasa bersama dengan jajaran TNI.

Presiden SBY semenjak periode pertama pemerintahannya, terus menggiatkan peningkatan postur dan kemampuan TNI-Polri. Baik dengan perbaikan pendapatan, menata sistem kepangkatan, reformasi internal dan peremajaan alutsista.

Untuk membiayai itu semua, maka anggaran pertahanan RI di dalam APBN dari tahun ke tahan adalah salah satu yang terbesar. Maklum saja sejak bergulirnya reformasi, faktor pertahanan seolah bukan prioritas sehingga peralatan yang TNI miliki sampai jauh tertinggal dibanding angkatan bersenjata di negara tetangga.

"Indonesia tidak ingin memacu perlombaan senjata di kawasan, tapi memenuhi kebutuhan buat mempertahankan kedaulatan bangsa," kata Presiden SBY pada peringatan HUT TNI tahun lalu.

Kebijakan RI untuk pengadaan alutsista mengutamakan produk industri strategis dalam negeri. Hanya untuk alutsista yang belum dapat dibuat dari dalam negeri, maka akan dibeli dari luar negeri.

Pengadaan dari luar negeri ini juga sebisanya melibatkan industri strategi dalam negeri agar terjadi alih teknologi. Di samping itu tidak diikuti aneka persyaratan politik seperti masa lalu.

Di dalam pengadaan alutsista dari luar negeri, ada isu yang sempat jadi polemik. Di antaranya adalah hibah pesawat tempur F-16 dari AS, pesawat angkut Hercules C-130 dari Australia dan rencana pembelian kapal perang sergap dari Brunei serta tank berat Leopard dari Jerman.

Sesuai dengan agendanya, rapat juga dihadiri para menteri yang ada kaitan dengan pertahanan dan pengadaan alutsista. Seperti dari jajaran Polhukam, Mendikbud M. Nuh, Kepala Bappenas Armida dan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Sumber : Detik

Analisis : Konflik LCS Dan Posisi Strategis Indonesia

AM-(IDB) : Beberapa decade terakhir ini, kita disajikan berbagai konflik militer di berbagai belahan dunia. Namun yang paling banyak terdengar gaungnya adalah konflik militer di Timur Tengah, seperti Perang Iran-Irak, Invasi NATO ke Afganistan, Irak, ancaman ‘nuklir’ Iran, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa dimasa lalu, konflik militer di Timur Tengah merupakan konflik militer yang paling mendapat perhatian dunia Internasional.
 

Namun Trend ini sepertinya akan sedikit bergeser kearah Asia Tenggara. Hal ini bisa di lihat perkembangan militer dan pengaruh Geopolitik Cina yang semakin besar di kawasan ASEAN yang dahulunya merupakan “wilayah kekuasaan” Amerika Serikat sebagai “penguasa tunggal” pasca tumbangnya Uni Soviet (Perang Dingin). Perkembangan Militer China yang begitu pesat membuat pengaruh China begitu kuat di ASEAN, bahkan sudah bisa menandingi pengaruh Amerika Serikat dan Sekutunya di ASEAN. Nah, Amerika Serikat yang tidak ingin kehilangan pengaruhnya di ASEAN, akhirnya merubah focus kehadiran militer mereka yang semula di fokuskan di Timur Tengah, akhirnya di geser ke Asia Pasific. Hal ini sudah di konfirmasi oleh pemerintah AS, dan ditandai dengan penempatan sekitar 2500 personel Marinir AS di Australia.


Kawasan Laut Cina Selatan di ASEAN yang merupakan jalur pelayaran paling sibuk di dunia, memiliki makna yang sangat penting bagi Amerika Serikat maupun China. Jika mereka bisa menguasai laut Cina Selatan, maka secara otomatis mereka menguasai jalur perdagangan ekonomi yang sangat besar dan akan menaikkan daya tawar negara mereka. Amerika yang selama ini berkuasa disana, sekarang sudah mendapat penantang baru yaitu China.

China yang begitu menyadari pentingnya Jalur Laut Cina Selatan, dengan didukung oleh militer mereka yang semakin kuat secara drastis, melakukan sebuah langkah yang sedikit “tidak masuk akal” namun cukup “beralasan” untuk melakukan Klaim Sepihak atas Kepulauan Paracel dan Spratly yang berada di kawasan Laut Cina Selatan. Dikatakan “tidak masuk akal” karena wilayah yang di klaim berada ribuan kilometer dari wilayah daratan terluar China. Dikatakan “beralasan” karena mereka memang memiliki alasan yang kuat (menurut versi mereka) untuk melakukan claim, yaitu karena begitu pentingnya Jalur Laut Cina Selatan di masa yang akan datang dan begitu kayanya kepulauan yang di klaim tersebut. Disini terlihat jelas bahwa Cina yang didukung militer yang sangat kuat begitu percaya diri untuk melakukan klaim wilayah “hanya” didasari oleh sejarah ribuan tahun yang lalu.

Akhirnya, saat ini, Konflik Laut China selatan mempertemukan dua kekuatan dunia saat ini yaitu China dan Amerika Serikat beserta sekutunya dalam berebut pengaruh di kawasan ASEAN untuk mendapatkan “ Kepentingan Mereka Sendiri”. Negara-negara ASEAN yang seharusnya bersatu untuk kepentingan ASEAN, juga terpecah karena masing-masing negara memiliki Kepentingan-kepentingan berbeda di balik konflik ini.

 

Satu ASEAN, Berbeda Kepentingan di balik Konflik Laut Cina Selatan .

Negara ASEAN yang seharusnya menjadi “pemilik sah” dari Kepualaun Paracell dan Spartly, akhirnya terpecah oleh berbagai konflik kepentingan di baliknya. Kepualauan Paracell yang di Claim oleh China, juga di klaim oleh Vietnam dan Taiwan. Kepulauan Spartly juga diklaim oleh China, dan negara ASEAN lain juga terlibat dalam klaim secara parsial terhadap kepulauan ini. Tercatat Vietnam mengklaim sebagian kepualaun Spartly, Malaysia juga melakukan klaim sebagian kepualaun Spartly, tak tertinggal Filipina, Taiwan dan Brunai Darusalam. Bahkan sesame negara ASEAN juga memiliki klaim yang saling tumpang tindih. Itulah sebabnya negara-negara ASEAN tidak bisa bersatu menghadapi China dalam masalah klaim kepulauan ini.

 

Negara ASEAN dan Posisi Mereka dalam Konflik Laut Cina Selatan .

Ada satu pepatah yang menurut saya berlaku dalam kasus ini, yaitu “ Posisi satu negara dalam satu konflik, bergantung kepada kepentingan negara tersebut terhadap konflik itu”. Bisa dikatakan bahwa semua negara ASEAN, baik yang terlibat secara langsung mauapun tidak langsung dalam konflik LCS, akan menaruh perhatian besar terhadap kepentingan mereka dalam menentukan posisi mereka. Nah, saat ini mari kita kaji posisi negara-negara ASEAN dalam konflik LCS ini. Mungkin tidak semua negara yang saya sebutkan, tetapi hanya negara yang “cukup berpengaruh” saja.

Vietnam adalah negara yang paling keras menentang klaim sepihak Cina atas kepulauan Paracell dan Spratly. Hal ini bisa dilihat dari modernisasi militer Vietnam secara besar-besaran untuk mengimbangi militer China. Sebut saja pembelian 6 Kapal Selam Kilo Class dari Rusia, rudal Yakhont versi Land Based, pembelian puluhan jet Tempur Sukhoi yang semuanya dari Rusia. Ini sudah menunjukkan sikap Vietnam yang menentang China. Amerika Serikat yang mengetahui sikap Vietnam ini berusaha untuk melakukan pendekatan dengan Vietnam untuk membendung pengaruh China di ASEAN. Vietnam “mau” menerima Amerika tetapi tidak dengan tangan yang terlalu terbuka. Memori perang Vietnam jelas masih mengakar secara kuat di Vietnam, sehingga Vietnam tidak terlalu membuka diri bagi Amerika. Vietnam memang membuka diri dengan Amerika berupa latihan gabungan AL Vietnam dan AL AS di sekitar laut China Selatan beberapa waktu lalu. Tapi itu tidak menandakan Vietnam adalah sekutu AS, karena Vietnam lebih Condong kepada Rusia yang juga memiliki “kepentingan tidak langsung” dalam mengimbangi kekuatan Amerika dan China.

Filipina adalah salah satu negara yang telibat langsung dalam konflik ini, dan bisa dikatakan memiliki kekuatan militer yang sangat lemah sekali. Filipina sama sekali tidak memiliki kapabilitas untuk mempertahankan klaim mereka atas Kepulauan Spratly, karena militer yang sangat lemat. Padahal secara letak Geografis, Filipina adalah negara yang “ paling masuk akal” sebagai pemilik kepualan Spartly. Oleh sebab itu, mau tidak mau, Filipina harus meminta bantuan negara lain untuk menghadapi China dan Negara lain yang juga melakukan klaim terhadap kepulauan Spartly. Jadilah Filipina menjadi sekutu Amerika, yang sama-sama memiliki kepentingan untuk menghadapi musuh bersama yaitu China.

Malaysia yang juga terlibat secara langsung dalam konflik ini, belum pernah secara langsung menunjukkan keberpihakan mereka ke Amerika Serikat atau China. Malaysia jelas tidak mungkin berpihak kepada China, karena mereka memiliki klaim yang tumpang tindih. Namun Malaysia sepertinya kelihatan masih sedikit “ malu-malu” memperlihatkan keberpihakan mereka kepada Amerika dalam membendung pengaruh China di konflik LCS ini. Malaysia kelihatannya mencoba “bermain aman” dengan tidak terlalu terang-terangan menantang China, dan juga tidak terlalu terang-terangan berpihak kepada Amerika Serikat. Malaysia saat ini lebih memilih memodernisai militer mereka dengan membeli produk-produk Rusia dan Prancis dibandingkan produk-produk AS.

Singapura yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik ini, namun memiliki kepentingan yang sangat besar dalam konflik ini. Jika terjadi konflik berkepanjangan dalan konflik LCS ini, maka akan mengganggu stabilitas kawasan yang secara langsung akan berdampak kepada perekonomian negara tersebut. Selain itu, Singapura yang merupakan “ Sahabat Karib” Amerika Serikat jelas akan berpihak kepada Amerika Serikat karena mereka memiliki kepentingan yang sama, yaitu membendung pengaruh China. Namun Singapura juga tidak mau secara terang-terangan “menentang China”, hal ini bisa dilihat dari pernyataan petinggi Singapura beberapa waktu lalu bahwa Singapura adalah sahabat bagi China. Tentu pengertian sahabat disini adalah bahasa diplomatis yang maknanya sarat dengan kepentingan dan trik diplomasi. Namun dibalik pernyataan Sahabat tersebut, Singapura memberikan ruangan bagi kehadiran militer Amerika di wilayah mereka, untuk memudahkan Amerika menjangkau kawasan Laut Cina Selatan.

Thailand setali tiga uang dengan Singapura, sepertinya akan lebih memihak Amerika Serikat. Hal ini karena mereka tidak secara langsung terlibat, namun mereka memiliki konflik dengan Kamboja yang merupakan sekutu dekat China. Seperti kita ketahui bahwa militer Thailand kebanyakan menggunakan alutsista produk Amerika.


Dimana Posisi Indonesia??

Bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling “ netral” dalam konflik Laut China Selatan ini. Netral dalam artian netral yang berdasarkan kepentingan Indonesia juga tentunya. Indonesia tidak mau secara terang-terangan mendukung Amerika dalam membendung pengaruh China. Indonesia juga tidak melakukan penolakan berarti terhadap “pendekatan” yang dilakukan China dalam mengimbangi kekuatan Amerika di ASEAN.

Seperti kita ketahui, Indonesia sudah mengalami pengalaman pahit dalam Embargo Militer yang dilakukan Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk tidak lagi sepenuhnya percaya kepada Amerika Serikat. Indonesia memiliki kepentingan untuk “melemahkan” pengaruh Amerika Serikat di ASEAN. Kita tau selama ini, kualitas alutsista yang diizinkan oleh Amerika Serikat untuk dimiliki Indonesia akan selalu berada kualiatas Alutsista yang diberikan kepada Singapura, Australia dan Malaysia. Ini sepertinya sudah merupakan Grand Design dari Amerika dan Sekutunya untuk membatasi kekuatan militer Indonesia. Hal ini karena bayangan kekuatan militer Indonesia seperti di tahun 1960-an didukung posisi geografis strategis dan luas wilayah, akan membuat pengaruh AS dan sekutunya berkurang bila militer Indonesia kuat.

Nah, bila pengaruh China semakin kuat di ASEAN, maka pengaruh Amerika Serikat akan semakin menurun, sehingga Amerika tidak lagi bisa menerapkan Grand Design untuk menempatkan kekuatan militer Indonesia untuk selalu berada di bawah kekuatan miliiter Singapura, Australia dan Malaysia. Meningkatnya pengaruh China dan Rusia di ASEAN dan Asia Pasifik, secara tidak langsung sangat bermanfaat untuk Indonesia untuk tidak lagi pasrah menerima Grand Design Amerika dan Sekutunya untuk membuat militer Indonesia dibawah Singapura, Australia dan Malaysia.

Namun disisi lain, meningkatnya pengaruh China di ASEAN, dimasa yang akan datang akan bisa menjadi blunder bagi Indonesia. Sebut saja wilayah Kepulauan Natuna yang juga berada di laut China Selatan, juga bisa saja diklaim oleh China di masa yang akan datang. Melihat peluang dan tantangan inilah Indonesia melakukan “ permainan cantik” dimana satu sisi memberi ruang kepada Amerika Serikat dan disisi lain juga memberi ruang kepada China untuk berebut pengaruh kepada Indonesia.

 

Mengapa China dan Amerika Berebut pengaruh di ASEAN melalui Indonesia??

Saat ini, bisa dikatakan dua kekuatan dunia yaitu China dan Amerika sedan berebut pengaruh di ASEAN. Tidak hanya berebut pengaruh secara militer, tetapi juga berebut pengaruh dalam hal idiologi dan juga ekonomi. Terkait dengan konflik Laut Cina Selatan, keduanya juga berebut pengaruh secara militer untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara ASEAN. Namun seperti yang saya jelaskan diatas, bahwa Indonesia termasuk negara yang paling “ netral”. Posisi netral Indonesia dan fakta bahwa Indonesia adalah negara paling besar dan paling berpengaruh di ASEAN, membuat kedua kekuatan tersebut berusaha mengambil hati Indonesia agar Indonesia mendukung salah satunya.

Sebut saja Amerika yang “ sedemikian baiknya” bersedia memberikan Hibah 24 F-16 Block 25 plus 6 pesawat F-16 sebagai Sparepart. Hibah tersebut adalah hibah gratis, namun Indonesia menginginkan untuk melakukan upgrade pesawat tersebut agar menjadi “setara” dengan F-16 Block 52. Bahkan desas-desu berkembang, bahwa Amerika Serikat juga memberikan izin kepada Indonesia untuk membeli rudal Canggih yaitu AIM-120 C sebagai senjata untuk F-16 ini nantinya. Hal ini dilihat dari paket upgrade tersebut yang menyertakan launcher untuk rudal AIM-120 C ini. Timbul pertanyaan, kenapa Amerika bisa menjadi sedemikian baik kepada Indonesia?? Bukankah beberapa waktu lalu, Amerika tanpa belas kasihan memberlakukan Embargo Militer kepada Indonesia? Dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh petinggi Amerika, terlihat bahwa mereka memberikan ”kebaikan” ini kepada Indonesia agar Indonesia mau bekerja sama dengan Amerika dalam membendung pengaruh China di ASEAN.
Tidak hanya sebatas itu, parlemen Amerika yang biasanya sangat “ cerewet” mengkritisi setiap bantuan/akuisisi alutsista yang dibeli Indonesia dari Amerika maupun negara sekutunya. Namun kali ini, protes mengenai hibah F-16 ke Indonesia ini sepertinya sangat sedikit sekali. Menurut analisa saya sebagai admin AnalisisMiliter.com, hal ini dipengaruhi oleh resesi ekonomi yang dialami Amerika dan juga karena parlemen Amerika sadar bahwa Indonesia memiliki peranan besar dalam membendung pengaruh China di Indonesia.

Tidak hanya hibah F-16 saja, Amerika juga menjadi “ sedemikian baik” dengan memberikan bantuan radar maritime untuk memantau Selat Malaka untuk Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Amerika memberikan 12 unit radar maritime untuk Indonesia. Menurut Amerika dan pemerintah Indonesia, radar ini tidak dimaksudkan untuk memata-matai Indonesia. Namun penyataan diplomatis tersebut tidak usah kita terima mentah-mentah. Namun selama itu memberikan keuntungan bagi kepentingan Nasional Indonesia, why not?? Terkait Radar maritime ini, China tidak mau ketinggalan memberikan pengaruh dengan menawarkan bantuan paket radar maritime kepada Indonesia. Tak tanggung-tanggung nilai bantuan ini mencapai Rp 1,5 Triliun sebuah nilai yang cukup fantastis. Terlihat dengan jelas sekali kedua negara ini mencoba berebut pengaruh di Indonesia. Indonesia sih senang-senang saja menerima bantuan tersebut, selama hal itu bermanfaat positif bagi Indonesia dan juga tidak merugikan Indonesia.

China juga tidak mau ketinggalan dengan Amerika dalam berebut pengaruh di Indonesia. Jika Amerika begitu baik dengan memberikan Hibah + Upgrade F-16, maka China memberikan bantuan lain yang memang benar-benar di butuhkan Indonesia. Bantuan yang saya maksud adalah Transfer of Technology untuk rudal anti kapal C-705 dari China. Kita tau sendiri bahwa Indonesia sedang giat mengembangkan roket dengan harapan suatu hari nanti Indonesia bisa memproduksi Rudal sendiri. Kendala yang saat ini dialami Indonesia dalam mengembangkan Rudal adalah masalah pemandu dalam rudal. Teknologi ini belum dikuasai oleh Indonesia. Dengan adanya ToT rudal C-705 dari China ini, maka Indonesia bisa belajar banyak bagaimana membuat pemandu rudal dan juga masalah detail lainnya, sehingga suatu saat Indonesia bisa mengembangkan rudal sendiri. ToT Rudal (walaupun “hanya” sekelas C-705) akan sangat berarti kepada Indonesia, karena jika Indonesia berhasil dalam ToT ini dan punya kapabilitas untuk membuat rudal sendiri, maka secara otomatis akan menaikkan daya gentar militer Indonesia. Jika roket buatan LAPAN saja sudah memberikan efek gentar bagi tetangga, maka Rudal tentunya akan memberikan efek gentar yang jauh lebih besar.

Mengapa China begitu baik kepada Indonesia? Kita tau bahwa Indonesia bukan sekutu dekat China, lalu mengapa China begitu baik kepada Indonesia? Jawabannya adalah untuk mengimbangi pengaruh Amerika di Indonesia, sekaligus memastikan Indonesia tetap pada posisi netral (tidak menentang China) dalam konflik Laut China Selatan. Indonesia yang memang dari awal berada di posisi yang cukup netral tentunya tidak akan terlalu keberatan menerima Tawaran ToT C-705 ini. Bahkan Indonesia sangat senang sekali menyambut tawaran ini. Hal ini karena Indonesia memiliki kepentingan nasional sendiri di balik ToT C-705 ini. Selama kerja sama dengan China ini menguntungkan Indonesia, maka Indonesia akan menerima bantuan dengan tangan terbuka.

Sebenarnya masih banyak lagi perbutan pengaruh antara AS dan China di Indonesia. Namun dari penjelasan diatas sudah cukup menjelaskan bahwa posisi strategis dan posisi netral Indonesia dalam konflik Laut China Selatan sangat penting artinya bagi China maupun Amerika. Jika China berhasil mempengaruhi Indonesia untuk mendukung mereka dalam konflik Laut China Selatan, maka China akan memiliki posisi tawar yang lebih besar dalam konflik ini. Demikian juga dengan Amerika, jika mereka berhasil mempengaruhi Indonesia, maka Amerika juga memiliki posisi tawar yang labih besar di konflik Laut China Selatan ini.


Konflik LCS : Tantangan dan Peluang Bagi Indonesia .

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa Indonesia benar-benar menjadi primadona dalam konflik Laut China Selatan ini. Ini merupakan sebuah tantangan yang harus di sikapi bijak oleh Indonesia dengan tetap berada pada garis netral yang tidak memihak pihak yang manapun, namun tetap memelihara tercapainya perdamaian dalam konflik LCS ini.

Konflik LCS ini juga menjadi peluang bagi Indonesia untuk melakukan modernisasi militernya dengan menerima bantuan militer baik dari China, Amerika, Rusia, Australia dan lainnya. Posisi netral Indonesia membuat bebagai tawaran datang, dan Indonesia harus menangkap peluang ini untuk melakukan modernisasi militer secara besar-besaran, namun tetap memperhatikan kepentingan Indonesia di balik semuanya.

Modernisasi militer Indonesia ini sangat penting artinya bagi Indonesia untuk menghadapi kemungkinan perkembangan konflik Laut China Selatan di masa yang akan datang dan konflik Ambalat yang saat ini menjadi konsern Indonesia. So, Indonesia harus benar-benar memanfaatkan posisi strategis dan posisi netralnya untuk mendapatkan sebanyak mungkin hal-hal yang menguntungkan kepentingan nasional Indonesia. 

Sumber : AM

Proses Pengadaan Kapal PKR Sudah Sesuai Prosedur Dan Kebutuhan

JAKARTA-(IDB) : Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan seluruh proses pengadaan 1 Unit Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 10514 sudah sesuai prosedur dan terhindar dari unsur korupsi. Ketegasan ini disampaikan Kemhan untuk menanggapi berita dan informasi yang berkembang di masyarakat terkait dengan pengadaan Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) 10514 yang terindikasi korupsi. Sebelumnya salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempermasalahkan beberapa hal yang terkait dengan pengadaan Kapal PKR dari Belanda. Salah satunya terdapat intervensi pemerintah kepada TNI AL agar membeli kapal tersebut, Kepala Staf TNI AL Laksmana Soeparmo, tersirat adanya penolakan terhadap rencana pembelian kapal perang dari Belanda itu dan permasalahan perbandingan pengadaan Kapal KPR dari Italia yang lebih dapat mengefisiensikan anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa pengadaan Kapal PKR dari Belanda kecil kemungkinan terjadinya korupsi karena pengadaan PKR sudah melalui proses yang panjang (hampir 2 tahun), dari mulai tahap perencanaan tanggal 16 Agustus 2010 sampai dengan ditandatangani kontrak pada tanggal 5 Juni 2012. Kontrak pengadaan PKR dengan skema joint production antara PT PAL Indonesia dan DSNS Belanda ditandatangani oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Mayjen TNI Ediwan Prabowo dengan Direktur Naval Sale of Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), Evert Van den Broek, di Kantor Kemhan di Jakarta.

Selama proses pengadaan Kapal PKR telah dibentuk Tim Manajemen Proyek Kerjasama Pembangunan dari TNI AL yang bertugas menunjang keberhasilan proyek khususnya dalam Transfer of Technology (ToT) dan pemberdayaan Industri Pertahanan (PT. PAL Indonesia) dan lokal Konten. Hal ini sudah sangat jelas menegaskan tidak adanya pemaksaan Pemerintah kepada TNI AL dan adanya penolakan dari Kasal.

Terkait pengadaan Kapal PKR milik Italia, penawaran ToT yang ditawarkan untuk membangun Kapal secara keseluruhan di PT. PAL, bukan menjadi penentu kemenangan proses pengadaan ini. Dukungan logistic terpadu, sistem pemeliharaan dan komunaliti dengan kapal yang telah dimiliki TNI AL juga menjadi pertimbangan yang digunakan.

Bila dibandingkan dengan pengadaan Kapal PKR dari Belanda tersebut sangatlah banyak terdapat kelebihan, diantaranya mencakup penyediaan Program Transfer of Technology kepada Industri dalam negeri dalam hal ini PT. PAL untuk pemahaman filosofi desain dan pembangunan konstruksi Kapal. Terdapat perolehan Hak yang menguntungkan, yakni pihak Belanda dapat memberikan lisensi untuk memproduksi dan hak untuk mengekspor setiap kapal PKR yang dibangun di Indonesia. Disamping itu tanpa adanya biaya royalti, Pemerintah Indonesia mempunyai hak untuk memberikan lisensi untuk produksi dan hak untuk mengeskpor kepada industri Nasional Indonesia. Mengenai program training yang disediakan pihak Damen Schelde Naval Shipbuilding Belanda meliputi Familiarization, pengoperasian Kapal dan pemeliharaan tingkat organik untuk Anak Buah Kapal (ABK) termasuk pemeliharaan tingkat menengah untuk ABK ini serta pemeliharaan tingkat depo untuk Base Maintenance Team (BMT)

Pada kesempatan ini, dapat diberikan gambaran tentang Nilai ToT yang diberikan pihak DSNS (Damen) kepada PT. PAL Indonesia (Persero) adalah sebesar 7 Juta Euro. Besarnya nilai ToT diperoleh berdasarkan hasil negosiasi Kemhan dengan DSNS yang mempertimbangkan beberapa hal.

Diantaranya adalah berdasarkan standar biaya yang diterapkan di Eropa Timur, dan prioritas pencapaian sasaran penggunaan alokasi anggaran untuk 1 unit kapal PKR yang telah disetujui oleh user/TNI AL. Sehingga ToT merupakan prioritas namun tetap menjadi bahan pertimbangan yang harus diwadahi di dalam setiap pengadaan alutsista. Nilai ToT yang diberikan kepada PT. PAL Indonesia (Persero) untuk biaya pembayaran dalam rangka penggunaan personel dan fasilitas PT. PAL. Indonesia (Persero), sedangkan bahan dan raw materiil untuk pembangunan kapal ini didukung langsung oleh DSNS.

Adapun rincian penggunaan dari nilai ToT yang diberikan ini adalah untuk biaya pembangunan empat bagian/modul kapal sebesar 5,5 juta Euro dan untuk pelatihan personel PT. PAL Indonesia (Persero) di Vlissingen, Netherland dan di Surabaya, Indonesia sebesar 1, 5 Juta Euro. Total dari nilai ToT sebesar 7 Juta Euro belum termasuk Intellectual Property, materi ajar dan Tuition fee yang jika di hitung maka nilainya akan melebihi 7Juta Euro

Kapal PKR 10514 ini dilengkapi dengan main engine 2xdiesel engine, 2xE Drive (CODOE). Diesel Generator 4x715 kw, dan 2x435 kw, dan Gear Box CODOE, heavy duty. Combat System, yaitu persenjataan antiserangan udara, antiserangan kapal selam, dan antiserangan kapal atas air. Data teknis platform, yaitu LOA 105 meter, lebar 14 meter, draft 3,7 meter, displacement 2.335 ton, speed max/cruise/economic 28/18/14 knot, range at 14/18 knot 5.000 NM, edurance 20 hari, sea keepinh upto sea state 5, crews 120 orang, helli pad 10 ton. Harga kapal PKR 10514 per unitnya sebesar 220 juta dolar Amerika dengan waktu penyelesaiannya selama 49 bulan.

Sumber : DMC

Pindad Gelar Diskusi Pengembangan Kapal Perang, Radar dan Roket

BANDUNG-(IDB) : Peluang penggunaan material dalam negeri sebagai komponen arsenal militer Indonesia jadi satu topik menarik dalam fokus grup diskusi 'Pengembangan Kapal Perang, Radar dan Roket', yang digelar di PT Pindad (Persero), di Bandung, Rabu (8/8).

"Cukup banyak material berasal dari sumber daya alam kita, salah satunya material untuk anti radar," kata Ketua Konsorsium Pengembangan Kapal Perang dari ITS, Dr Mochamad Zainuri. Sejumlah industri penunjang pengembangan produk alat perang, kata Zainuri, bisa dioptimalisasi produksinya sehingga bisa memenuhi kriteria dan standar material untuk alat perang.

Diskusi dibagi dua kelompok, yakni kapal perang dan radar nasional, serta kelompok diskusi roket nasional. Hampir semua pemegang kepentingan pertahanan, ilmu pengetahuan dan riset, serta militer nasional ikut serta dalam diskusi itu. "Kisah sukses kebangkitan teknologi ditandai penerbangan perdana pesawat N-250 pada 1995 diharapkan terus berlanjut ke depan. Anak bangsa bisa membuat pesawat, kapal perang, radar, dan peluru kendali untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara," kata Dr Teguh Raharjo, ahli penerbangan.

Dia menegaskan keperluan semangat kolektivitas dan sinergitas antarindustri strategis di Indonesia dalam pengembangan produk. "Mutahil satu lembaga dapat mengembangkan produk besar dari hulu sampai hilir sekaligus, jelas itu perlu dilakukan bersama-sama melalui sinergitas.

Sementara itu Kepala Badan Kesbang Litbang Kementerian Pertahanan, Prof Eddy Siradz, meminta para periset fokus pada pengembangan teknologi. "Dalam pengembangan kapal perang, konsorsium fokus dulu pada pengembangan, dan teknologi. Jangan dulu ke persenjataan karena itu perlu biaya cukup besar, komponen perenjataan itu sekitar 60 persen dari kapal perang," katanya. 

Sumber : SCTV

PT. DI Jajaki Pinjaman Perbankan Rp 1 Triliun

BANDUNG-(IDB) : Dari 9 pesawat tersebut, hanya tiga pesawat yang akan dikerjakan pada tahun ini

Dirgantara Indonesia (PTDI) menjajaki pinjaman dari sejumlah bank guna memenuhi kebutuhan modal kerja.

Pinjaman ini dimaksudkan untuk menalangi terlebih dahulu dana penyertaan modal negara, sebesar Rp 1 triliun yang hingga kini belum cair.

Menteri BUMN Dahlan Iskan menuturkan, pihaknya telah menyetujui PTDI untuk mencari pinjaman.

“Karena kurangnya anggaran, maka PTDI diizinkan untuk pinjam uang (bank), sekitar Rp 1 triliun lebih,” ujar Dahlan di Jakarta.

Direktur Utama PTDI Budi Santoso menuturkan, pinjaman perbankan tersebut dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis perusahaan tahun ini.

Pasalnya, dana PMN yang akan dikucurkan pemerintah sebesar Rp 1 triliun hingga kini tidak kunjung cair.

Budi mengaku proses penjajakan sudah dilakukan terhadap sejumlah bank BUMN, dan Bank Expor Indonesia guna memenuhi permodalan tersebut.

“Kami sudah ada dana PMN, tapi belum cair juga. Jadi kami cari pinjaman dari perbankan. Sudah ada penjajakan dengan BNI, Mandiri, BRI, juga dengan Bank Ekspor Indonesia. Credit line kami sudah cukup,” ujar Budi.

Menurut Budi, pinjaman tersebut dibutuhkan guna memenuhi modal kerja guna menyelesaikan pesanan yang cukup banyak pada tahun ini.

PTDI saat ini telah menerima pesanan pembuatan sembilan pesawat dari TNI AU hingga 2014 senilai Rp 7 triliun.

Dari 9 pesawat tersebut, hanya tiga pesawat yang akan dikerjakan pada tahun ini.

PTDI juga telah menerima pesanan pembuatan pesawat dari sejumlah negara tetangga.

“Kebutuhan investasi secara keseluruhan saya tidak ingat, tapi investasi untuk bengkel komponen saja sekitar US$ 230-270 juta,” terang dia.

Kerja Sama TNI AU

Sementara itu, PTDI dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) menyepakati serah terima operasional (BASTO), terkait penyelesaian permasalahan aset tanah di sekitar landasan udara Husein Sastranegara, Bandung.

Menurut Budi, kesepakatan antara PTDI dan TNI AU tersebut bertujuan menata kembali pemanfaatan dan status kepemilikan barang milik negara, yang berupa lahan dan perumahan antara kedua pihak yang berlokasi di sekitar landasan udara Husein Sastranegara Bandung.

“Kami berharap MoU dan BASTO ini merupakan langkah yang sifatnya merupakan win-win solution dan akan mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik negara. PTDI dan TNI AU sepakat untuk melaksanakan tukar-menukar tanah milik TNI AU yang selama ini digunakan untuk kegiatan produksi oleh PTDI dengan tanah dan bangunan termasuk rumah dinas milik PTDI,” ujar Budi.

Budi menjelaskan, PTDI awalnya merupakan Lembaga Persiapan Industri Penerbangan (LAPIP) yang dibentuk oleh Kepala Staf Angkatan Udara pada 1961.

Dengan demikian, tidak aneh bila banyak aset TNI AU yang dipergunakan oleh PTDI, termasuk tanah yang akhirnya diserahkan kepada PTDI.

“Sayang masalah administrasi yang diperlukan untuk pengalihan status kepemilikan belum diselesaikan. Sebagian perkantoran dan hanggar untuk kegiatan produksi PTDI dibangun di tanah atas nama TNI AU,” tambah dia.

Di sisi lain, TNI AU membutuhkan lahan dan bangunan serta fasilitas rumah dinas yang terletak di sebelah selatan landasan udara Husein yang statusnya dimiliki oleh PTDI.

Oleh karena itu, dalam jangka panjang dan memudahkan kegiatan sehari-hari, kegiatan produksi PTDI akan dikonsentrasikan di area yang terletak di sebelah utara landasan Lanud Husein.

Sedangkan aset milik PTDI yang ada di selatan, akan diserahkan kepada pihak TNI AU untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam pertukaran tanah tersebut, pihak TNI-AU mengizinkan PTDI untuk melanjutkan pemanfaatan tanah miliknya, yang terletak di kawasan produksi IV seluas 115.355 m2 dan disposal area seluas 20.942 m2, ser ta tanah di kawasan produksi II seluas 397.000 m2, yang telah termasuk dalam ser tifikat hak guna bangunan (HGB) hingga berakhirnya masa berlaku pada 21 Mei 2014.

Hal lain yang disepakati adalah pemanfaatan aset lahan milik TNI AU seluas 50.278 m2 yang terletak di Landasan Udara Wiridinata Tasikmalaya, Jawa Barat, sesuai pola kerja sama pe- manfaatan (KSP) aset.

Sebaliknya, PTDI memberikan izin kepada TNI AU untuk memanfaatkan tanah dan bangunan termasuk rumah dinas miliknya, yang terletak di selatan Landasan Udara Husein seluas 110.815 m2, untuk pengembangan fasilitas penerbangan baik militer maupun sipil dan dukungan per umahan bagi personel TNI AU.

Sumber : BeritaSatu

Komandan Konga XXIII-F/UNIFIL kunjungi Komandan FCR Perancis

LEBANON-(IDB) : Komandan Satuan Tugas Batalyon Mekanis Konga XXIII-F/UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) / Indobatt, Letkol Inf Suharto Sudarsono melaksanakan kunjungan ke Komandan Batalyon Force Commander Reserve (FCR) dari Perancis, Kolonel Ph. Francois bertempat di Markas FCR UNIFIL di Daerah Gandouriyah, Lebanon Selatan, Senin (6/8/2012).

 

Kunjungan ini merupakan undangan Komandan FCR sebagai wujud ucapan terima kasih, atas terlaksananya kegiatan latihan dan patroli bersama personel FCR dengan Indobatt, beberapa saat yang lalu, bertempat di Indobatt.

Kegiatan kunjungan didahului dengan perkenalan oleh masing-masing staf kedua Batalyon, dilanjutkan dengan makan malam bersama dan sekaligus buka puasa bagi personel Konga XXIII-F/UNIFIL yang berpuasa.

Dalam sambutannya usai ramah tamah, Komandan FCR mengucapkan terima kasih atas kedatangannya dan berharap kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat berjalan terus.  Pada kesempatan ini pula, Komandan FCR mengucapkan terima kasih kepada Komandan Konga XXIII-F/UNIFIL atas pelaksanaan latihan dan patroli bersama FCR - Indobatt beberapa saat yang lalu di Markas Indobatt berjalan dengan lancar dan aman.

Selanjutnya, sebagai penutup kunjungan dilaksanakan tukar menukar cinderamata plakat kenang-kenangan simbol masing-masing satuan. Turut hadir mendampingi Komandan Satgas Konga XXIII-F/UNIFIL pada kunjungan ini Wadansatgas Letkol Mar FJH. Pardosi, Kasum Satgas Mayor Mar Agustinus Purba, Kasiops Kapten Inf Risa Wp Setyawan, Kasilog Kapten Kal Indra Aditya, Papom Mayor CPM Tatiet Rosadi dan Lo Satgas Kapten Mar Ronny A. Purba.

Sumber : Seruu

Brigif-2 Marinir Buka Latihan Pra Satgas Puter 13

JAKARTA-(IDB) : Wakil Komandan Brigade Infanteri-2 Marinir Letkol Marinir Sugianto S,SOS bertindak selaku inspektur upacara mewakili Danbrigif-2 Mar Kolonel Marinir Suhartono pada acara pembukaan latihan Pra Satgas Puter-13 di lapangan apel Brigif-2 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (6/8)

Upacara yang dipimpin Komandan Upacara yang sekaligus menjabat Dansatgas Puter-13 Kapten Marinir Bastian Caniago diikuti oleh 165 anggota gabungan dari tiga Batalyon Marinir di jajaran Brigif-2 Marinir dan 94 orang pelatih dari Kolatmar Dpp. Mayor Marinir Deddy Soeparyanto yang akan melatih para peserta latihan Prasatgas Puter-13.

Danbrigif-2 Mar dalam amanatnya yang dibacakan Wadan Brigif-2 Mar mengatakan bahwa kegiatan latihan pra tugas dimaksudkan untuk membekali prajurit tentang pengetahuan kekamlaan, hal ini berkaitan dengan perkembangan lingkungan strategis dewasa ini dimana pemanfaatan laut sebagai jalur perhubungan dan jalur ekonomi semakin meningkat yang tidak menutup kemungkinan pemanfaatan laut untuk hal-hal yang melanggar hukum dan merugikan negara. Sebagai abdi negara yang akan ditugaskan di pulau terluar dibutuhkan keterampilan khusus agar langkah-langkah penangulangan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat tanpa menimbulkan ekses negative baik terhadap personil maupun institusi.

Turut hadir dalam acara tersebut para Perwira Staf Brigif-2 Marinir serta para Dansatlak di jajaran Brigif-2 Mar. 

Sumber : Kormar

Kopassus Menerima 315 Pucuk Senjata HK MP5

JAKARTA-(IDB) : Dalam rangka memenuhi kebutuhan alat peralatan militer khususnya senjata yang berstandar internasional serta untuk membangun profesionalitas prajurit TNI Angkatan Darat khususnya Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Kementerian Pertahanan menyerahkan Senjata Laras Pendek HK MP5 sebanyak 315 pucuk kepada Kopassus.

 

Penyerahan dilaksanakan secara simbolis oleh Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kepada Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen TNI Agus Sutomo, Rabu (8/8) di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Selatan. Hadir pada acara tersebut Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan, Mabesad dan Makopassus. 

Senjata Laras Pendek HK MP5 yang diserahkan tersebut merupakan senjata hasil pengadaan Kemhan pada tahun 2010 yang terdiri dari 220 pucuk HK MP5 A4, 48 pucuk HK MP5 A5, 38 pucuk HK MP5K.PWW dan 9 pucuk HK SD6. Senjata Laras Pendek HK MP5 yang merupakan buatan Heckler & Koch (HK) Jerman, memiliki spesifikasi berat 2,6 kg, panjang 680 mm dan kaliber 9 x 19 mm.

Wamenhan dalam sambutannya mengatakan, penyerahan senjata ini merupakan bagian implemantasi tanggung jawab negara dalam membiayai dan melengkapi Tentara termasuk pasukan khusus yang memiliki kebutuhan sangat spesifik.

Lebih lanjut Wamenhan menjelaskan, bahwa pengadaan untuk kebutuhan Alutsista TNI yang merupakan kebutuhan spesifik dilaksanakan secara langsung dan hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). Oleh karena itu, pembelian peralatan militer untuk kebutuhan pasukan khusus dilaksanakan secara langsung ke produsen agar terjamin kualitas dan akuntabilitas dari peralatan yang digunakan.

Kemhan sejak beberapa periode, dimulai Kabinet Indonesia Bersatu I sampai dengan sekarang telah memberikan perhatian khusus dalam rangka menambah kualitas dan kuantitas dari keperluan peralatan pasukan khusus yang diantaranya pengadaan Senjata HK MP5 ini. Sebelumnya, Kemhan telah menyerahkan kurang lebih 104 pucuk dan kali ini menyerahkan 315 pucuk, dengan harapan bisa memenuhi kebutuhan operasional Kopassus.

Wemenhan menambahkan, Kemhan akan terus memberikan perhatian terhadap pasukan khusus agar memiliki kualitas internasional, diantaranya adalah dalam berbagai upaya kerjasama pertahanan dengan negara sahabat, Kemhan selalu memberikan suatu ruang bagi pasukan khusus untuk dapat berinterkasi di dalam kerjasama pertahanan antar negara.

Sumber : DMC

2013 Tahun Panen Raya Alutsista Bagi TNI

JKGR-(IDB) : Momen di penghujung tahun 2012 ini akan terasa spesial bagi rakyat Indonesia. Berbagai alutsista canggih datang dan meramaikan HUT TNI 5 Oktober nanti. 

Alutsista yang datang antara lain: 15 MBT Leopard 2A6 dari Jerman, 4 pesawat Super Tucano dari Brasil dan Meriam Caesar 150mm dari Perancis.

Keistimewaan ini bertambah dengan penampakan kapal siluman Trimaran yang akan dipamerkan di Indo Defence bulan November 2012. Belum lagi pembelian 6 pesawat SU 30 MK 2, yang gelombang pertamanya dihartapkan datang di akhir tahun 2012.

Super Tucano TNI AU

Adapun 3 korvet/ light frigate nakhoda Ragam Class sedang diretrofit dan repowering di Lursen Jerman, diharapkan tiba di tanah air pada tahun 2013. 

 

Kejutan lainnya adalah pesawat KFX/ IFX kerjasama Pindad dan Korea Selatan. Pesawat generasi baru ini akan merampungkan 6 prototypenya pada tahun 2013.

Alutsista lain yang ditunggu-tunggu adalah MLRS Astros II dari Brazil. Jika tidak ada aral melintang, roket multi launcher ASTROS II ini akan menjadi milik TNI AD dalam waktu dekat.

Dengan datangnya roket multi launcher Astros II, wibawa TNI akan meningkat dan semakin disegani. Militer negara tetangga tentu berpikir berkali-kali jika menggeser patok perbatasan RI, karena bisa menjadi “kornet”, disalvo oleh roket Astros II.

Astros II biasanya dikelompokkan dalam baterai artileri 13 kendaraan: 6 kendaraan berupa peluncur, 6 truk pemasok roket dan 1 kendaraan radar dan fire control. Setiap truk membawa roket 2 baterai roket lengkap. 

Astros II antara lain digunakan oleh: Irak, Arab Saudi, Malaysia, Qatar dan Bahrain. Arab Saudi menggunakan Astros II dalam perang teluk pertama tahun 1991 serta digunakan oleh militer Anggola dalam mengalahkan UNITA.

Kini Brazil sebagai produsen Astros II sedang mengembangkan Astros agar bisa menembakkan rudal jelajah TM AV-300-km serta sebagai senjata pertahanan Anti Pesawat.

Satu baterai Astros II bisa menembakkan jumlah roket yang bervariasi dari 4 hingga 32 roket, tergantung diameter roket yang ditembakkan: 

Rentang tembakan Astros II: SS-30: 9-30 km, SS-40: 15-35 km, SS-60: 20-60 km, SS-80: 22-90 km, SS-150: 29-150 km. 

Sumber : JKGR

Indonesia Mampu Mandiri Dalam Komponen Alutsista

JAKARTA-(IDB) : Peluang penggunaan material dalam negeri sebagai komponen arsenal militer Indonesia jadi satu topik menarik dalam fokus grup diskusi Pengembangan Kapal Perang, Radar dan Roket, yang digelar di PT Pindad (Persero), di Bandung, Rabu.

"Cukup banyak material berasal dari sumber daya alam kita, salah satunya material untuk anti radar," kata Ketua Konsorsium Pengembangan Kapal Perang dari ITS, Dr Mochamad Zainuri, dalam diskusi itu, Rabu.

Sejumlah industri penunjang pengembangan produk alat perang, kata Zainuri bisa dioptimalisasi produksinya sehingga bisa memenuhi kriteria dan standar material untuk alat perang.

Diskusi dibagi dua kelompok, yakni kapal perang dan radar nasional, serta kelompok diskusi roket nasional. Hampir semua pemegang kepentingan pertahanan, ilmu pengetahuan dan riset, serta militer nasional urun serta dalam diskusi itu.

"Kisah sukses kebangkitan teknologi ditandai penerbangan perdana pesawat N-250 pada 1995 diharapkan terus berlanjut ke depan. Anak bangsa bisa membuat pesawat, kapal perang, radar dan peluru kendali untuk memenuhi kebutuhan pertahanan negara," kata Dr Teguh Raharjo, ahli penerbangan.

Dia menegaskan keperluan semangat kolektivitas dan sinergitas antar industri strategis di Indonesia dalam pengembangan produk.

"Mutahil satu lembaga dapat mengembangkan produk besar dari hulu sampai hilir sekaligus, jelas itu perlu dilakukan bersama-sama melalui sinergitas," katanya.

Sementar itu Kepala Badan Kesbang Litbang Kementerian Pertahanan, Prof Eddy Siradz, meminta para periset fokus pada pengembangan teknologi.

"Dalam pengembangan kapal perang, konsorsium fokus dulu pada pengembangan dan teknologi. Jangan dulu ke persenjataan karena itu perlu biaya cukup besar, komponen perenjataan itu sekitar 60 persen dari kapal perang," katanya. 

 

 

 

Sumber : Antara