JAKARTA-(IDB) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, Indonesia tidak akan membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari negara produsen yang menerapkan berbagai persyaratan, terlebih yang bersifat politik. Indonesia berkomitmen untuk tidak tergantung dengan negara asing terkait alutsista.
Kepala Negara mencontohkan, ada negara yang membatalkan pesanan alutsista Indonesia. Indonesia sempat dinilai tidak menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.
"Jangan menguliahi Indonesia tentang HAM. Di era penjajahan, itulah puncak pelanggaran HAM. Jangan ada anasir-anasir di negara mana pun," kata Presiden seusai memimpin rapat koordinasi bidang pertahanan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/8/2012).
Kepala Negara kembali menegaskan, kerja sama di bidang militer perlu dilakukan atas dasar saling menguntungkan. Indonesia dan negara mitra perlu melakukan joint production dan alih teknologi.
Pada kesempatan itu, Presiden mengatakan, selalu ada pihak yang tidak puas ketika Indonesia memesan alutsista ke negara tertentu. Menurut Presiden, sepanjang pengadaan alutsista tersebut tidak merusak komitmen ASEAN, hal tersebut sah-sah saja.
Kepala Negara mencontohkan, ada negara yang membatalkan pesanan alutsista Indonesia. Indonesia sempat dinilai tidak menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.
"Jangan menguliahi Indonesia tentang HAM. Di era penjajahan, itulah puncak pelanggaran HAM. Jangan ada anasir-anasir di negara mana pun," kata Presiden seusai memimpin rapat koordinasi bidang pertahanan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/8/2012).
Kepala Negara kembali menegaskan, kerja sama di bidang militer perlu dilakukan atas dasar saling menguntungkan. Indonesia dan negara mitra perlu melakukan joint production dan alih teknologi.
Pada kesempatan itu, Presiden mengatakan, selalu ada pihak yang tidak puas ketika Indonesia memesan alutsista ke negara tertentu. Menurut Presiden, sepanjang pengadaan alutsista tersebut tidak merusak komitmen ASEAN, hal tersebut sah-sah saja.
Indonesia Bukan Negara Agresor
Pemerintah menganggarkan dana Rp 77 trilyun dalam RAPBN 2013 untuk pos pertahanan. Tingginya anggaran tersebut diperlukan buat percepatan program modernisasi dan menambah kekuatan alutsista TNI/Polri agar bisa sejajar dengan negara-negara tetangga.
"Sebab, mohon maaf saja, kalau alutsista kurang kurang, kita juga diremehkan," kata Presiden SBY usai rapat kabinet di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/8).
Sebelumnya dipaparkan, anggaran pertahanan pada 2004 besarnya Rp 21,7 trilyun. Jumlahnya lalu terus ditambah seiring dengan bertambahnya pendapatan negara dan yang kemampuan menyisihkan dana untuk modernisasi alutsista yang bahkan sejak sebelum era reformasi tidak dilakukan.
"Pesan saya kenaikan anggaran ini tolong dikelola yang baik. Cegah penyimpangan, jangan nanti malah menjadikan masalah di masa mendatang," wanti SBY.
Lebih lanjut SBY menegaskan, bila kebijakan pengadaan alutsista TNI bukan untuk perlombaan senjata. Melainkan menjaga kedaulan dan keutuhan NKRI yang menjadi hak serta kewajiban negara.
"Antara 5-10 tahun lagi kita akan kembali jadi macan Asia. Kita mau jadi negara yang kuat, tetapi yang teduh dan melindungi," sambung SBY.
"Sebab, mohon maaf saja, kalau alutsista kurang kurang, kita juga diremehkan," kata Presiden SBY usai rapat kabinet di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/8).
Sebelumnya dipaparkan, anggaran pertahanan pada 2004 besarnya Rp 21,7 trilyun. Jumlahnya lalu terus ditambah seiring dengan bertambahnya pendapatan negara dan yang kemampuan menyisihkan dana untuk modernisasi alutsista yang bahkan sejak sebelum era reformasi tidak dilakukan.
"Pesan saya kenaikan anggaran ini tolong dikelola yang baik. Cegah penyimpangan, jangan nanti malah menjadikan masalah di masa mendatang," wanti SBY.
Lebih lanjut SBY menegaskan, bila kebijakan pengadaan alutsista TNI bukan untuk perlombaan senjata. Melainkan menjaga kedaulan dan keutuhan NKRI yang menjadi hak serta kewajiban negara.
"Antara 5-10 tahun lagi kita akan kembali jadi macan Asia. Kita mau jadi negara yang kuat, tetapi yang teduh dan melindungi," sambung SBY.
Sumber : Kompas
Mantapp..!!!!kami bangga sekali kami puya peminpin sehebat cina and india .boleh dong bangga lagi "lada class ,kapal selam model terbaru dalam jangka 2tahun milik bangsa indonesia .kami puji kau,kami dukung ,kami sungkem selayak nya orang tua kami .!!!
BalasHapusBetul Pak SBY! Penjajahan adalah puncak pelanggaran HAM yang tidak bisa diampuni, berapapun kompensasi yang ditawarkan oleh negara penjajah itu.
BalasHapusBenar Pak SBY untuk pendapat yang satu ini saya dukung pak SBY 1000%.....Harusnya Penjajah kayak Belanda itu yang melanggar HAM karena telah menjajah Indonesia selama 3,5 abad...
BalasHapusbelanda kok dipercaya????? sudah menjajah indonesia ratusan thn bilang indonesia pelanggar HAM pula. si maling teriak maling.
BalasHapusbelanda, amerika, israel, semua terorist yg melanggar HAM paling berat. amerika sebenarnya pengecut, kalo berperang rame2 minta bantuan negara sekutunya. mereka semua ga ingin umat islam bangkit. klo perlu kita besatu dengan Iran dan negara2 islam lainnya utk membentuk kubu "kebenaran melawan kebathilan".
BalasHapussiap untuk jadi relawan perang yang penting SS2 di tangan....
BalasHapus