Akhirnya Kemhan Terpaksa Beberkan Rincian Harga Sukhoi Dan Pendukungnya, Haruskah...???

JAKARTA-(IDB) : Pengadaan enam unit pesawat tempur jenis Sukhoi SU-30MK2 dari Rusia dinilai berbagai pihak, termasuk di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, terjadi dugaan penggelembungan harga atau mark up. Bahkan, masalah itu sampai dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Pemerintah membantah tudingan itu. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya (TNI) Eris Herryanto menyebut pihaknya sudah menekan harga yang diajukan Rosoboron eksport selaku perwakilan pemerintah Rusia di Indonesia. 

Eris menjelaskan, awalnya Rosoboron eksport mematok harga berbeda untuk tahun pengantaran yang berbeda. Satu unit pesawat yang diantar tahun 2012, kata dia, dipatok harga 55.980.000 dollar AS. Adapun pesawat yang diantar tahun 2013 seharga 59.000.000 dollar AS. 

"Menurut kami itu tidak lazim harga berbeda," kata Eris saat rapat dengan Komisi I DPR, Jakarta, Senin (26/3/2012). Selain Eris, hadir Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan para pejabat Kemenhan dan Mabes TNI. 

Singkat cerita, setelah negosiasi, harga berubah. Menurut Eris, satu unit Sukhoi tanpa membedakan tahun pengantaran seharga 54.800.000 dollar AS. Tak hanya untuk biaya enam unit pesawat. Adapula biaya lain dengan total 470 juta dollar AS.

Berikut rincian harga pengadaan Sukhoi dengan pendukungnya versi Kemenhan: 

1. 6 pesawat @ 54.800.000 dollar AS: 328.800.000 dollar AS

2. 12 unit engines AL-31F series 23 @ 6.490.000 dollar AS: 77.880.000 dollar AS

3. Spare parts, tools, ground maintenance: 35.147.464 dollar AS

4. Removable Role Equipment: 19.056.000 dollar AS.

5. Spare Parts for Removable Role Equipment: 1.026.223 dollar AS

6. Pyrotecnical Means: 136.512 dollar AS

7. Aircrew Equipment: 1.838.800 dollar AS

8. Training 10 pilot dan 35-50 teknisi: 6.115.000 dollar AS 

Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin mengatakan, pihaknya baru menerima rincian harga dari pemerintah. "Selama ini hanya bentuk gelondongan. Rincian itu bisa kita cek nanti valid atau tidak," kata dia. 

Sumber : Kompas

Wamenhan: Rusia Tak Izinkan Beli Sukhoi dengan "State Credit"

JAKARTA-(IDB) : Pembelian enam unit pesawat tempur Sukhoi SU-30MK2 dilakukan dengan menggunakan kredit ekspor (KE) karena pemerintah Rusia tak mau menerima jika pembelian dilakukan melalui state credit.

"Padahal, penggunaan state credit lebih menguntungkan Indonesia," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja Komisi I dengan Kemhan dan TNI di DPR RI, Senin (26/3). State credit yang tersedia untuk Indonesia bernilai US$1 miliar dan baru digunakan US$300 juta.

Menurut Sjafrie, pemerintah Rusia meminta state credit digunakan untuk pembelian kapal selam. Namun, pengadaan kapal selam oleh Indonesia tidak dilakukan melalui Rusia melainkan dari Korea Selatan. “Mereka memaksa sisa kredit dihabiskan untuk membeli kapal selam,” ujarnya.

Karenanya, pemerintah Indonesia memutuskan membeli Sukhoi menggunakan kredit ekspor. Namun begitu, untuk menyiasati beban pembayaran, Kemhan memasukkan pembelian suku cadang Sukhoi menggunakan state credit.

Penggunaan state credit sebenarnya lebih menguntungkan bagi pemerintah. Misalnya, tenor (jangka waktu pinjaman) lebih panjang yaitu sekitar 15 tahun, dengan bunga rendah. Dengan kredit ekspor hanya 2-5 tahun dengan bunga yang lebih besar.

Sumber : Jurnas

DP 6 Sukhoi Belum Dibayar Menunggu Persetujuan DPR

JAKARTA-(IDB) : Enam unit Sukhoi Su-30MK2 dari Rusia rupanya belum dibayar uang mukanya. Pemerintah belum ada uang lantaran DPR belum memberi persetujuan.

“Uang muka pembelian enam Sukhoi belum dibayar, karena masih menunggu persetujuan DPR,” kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja Komisi I dengan Kemhan dan TNI di DPR RI, Senin (26/3).

Pernyataan Sjafrie menanggapi Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq mempersoalkan pembelian pesawat tempur Rusia itu karena tidak menggunakan state credit.

Menurutnya, daftar pembelian alutsista yang dapat dibeli dengan state credit bisa diubah sesuai kesepakatan kedua pihak. “Saya kira itu akan dijajaki Kementerian Keuangan dan Pemerintah Rusia,” kata Mahfudz.

Selain dari dalam, kendala pengadaan Sukhoi juga dari Rusia. Kata Sjafrie, Rusia menolak pembelian Sukhoi dengan state credit.

"Tidak disetujui federal service on military technical operation di Rusia. Maka pengadaan Sukhoi tetap menggunakan kredit komersial biasa. Tetapi suku cadang, persenjataan dimasukkan dalam list state credit,” katanya.

Dalam pertemuan itu, DPR tetap meminta penjelasan transaksi Sukhoi. “Ada perbedaan dengan negara tetangga Taiwan dan bedanya cukup besar,” kata Anggota Komisi I DPR RI Lily Wahid.

Sumber : Jurnas

Pangdam VI Mulawarman : Tank Leopard Dinilai Mampu Amankan Perbatasan

BALIKPAPAN-(IDB) : Pangdam VI Mulawarman menilai bahwa tank Leopard 2A6 cocok dengan kondisi alam di Borneo sehingga mampu untuk mengamankan wilayah perbatasan, khususnya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat yang berhadapan langsung dengan Malaysia.

"Kami mengharapkan agar bertepatan dengan HUT TNI pada 5 Oktober 2012, sudah datang 22 tank Leopard 2A6 untuk menjaga wilayah perbatasan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Itu satu kompi kavaleri, dan akan kami tempatkan di Bulungan," kata Pangdam VI Mulawarman Mayor Jenderal TNI Subekti di Balikpapan, Senin (26/3).

Hal itu diungkapkan Pangdam dalam kunjungan silaturahmi untuk memperkenalkan diri kepada Ketua dan anggota DPRD Balikpapan.

Setahun setelah itu, yaitu pada 5 Oktober 2013, kekuatan pasukan kavaleri di Bulungan sudah akan satu batalyon dengan 44 buah tank Leopard. Satu batalyon lagi akan ditempatkan di Kalimantan Barat di bawah Kodam XII Tanjungpura.

"Jadi dengan 100 tank yang rencananya akan kita beli dari Belanda atau Jerman, 88 buah akan mengamankan perbatasan, dan 12 sisanya ditempatkan di Pusdiklat Kavaleri di Batujajar, Jawa Barat," papar Panglima Subekti.

Tank-tank tersebut total bernilai 280 juta dolar AS. Satu tank Leopard diawaki empat personel, yaitu satu pengemudi, satu penembak, satu pengisi senjata, dan satu komandan.

"Dengan tiga personel juga sudah bisa jalan dengan salah satu dari mereka menjadi komandan," sambung Panglima yang sebelumnya adalah Asisten Perencanaan (Asrena)Kasad di Markas Besar TNI tersebut.

Tank Leopold 2A6 adalah tank tempur utama (main battle tank, MBT) Jerman. Tank ini berbobot 62,3 ton dengan dimensi panjang 7,7 meter, lebar 3,7 meter, dan tinggi hingga kubahnya 3 meter.

Kecepatan maksimumnya 72 km per jam. Dengan menggunakan BBM yang dibawanya, Leopard 2A6 sangguh menempuh jelajah 550 km sebelum mengisi BBM lagi. Kemampuan itu berasal dari mesin diesel MTU MB 873 Ka-501 12 silender berdaya 1,500 HP tenaga kuda pada putaran mesin 2.600 RPM.

Persenjataan utama tank berat ini adalah sebuah meriam Rheinmetall smoothbore L55 120 mm yang ditangan awak yang terlatih sanggup melepaskan 42 peluru per menit.

Tank itu juga dilengkapi juga dengan dua senapan mesin MG3 kaliber 7,62. Tank juga dilengkapi dengan perlengkapan untuk melihat dan membidik dalam kegelapan (night vision) yang lebih maju. Tank ini memiliki kemampuan untuk bertempur menghadapi sasaran bergerak walaupun melewati medan yang sangat sulit dan tidak rata.

"Jadi sangat Sangat pas dengan medan di Kalimantan yang berbukit-bukit curam," kata Pangdam VI Mulawarman.

Kabupaten Bulungan berdasarkan letak geografisnya tidak berbatasan langsung dengan Malaysia. Di depan Bulungan, adalah kabupaten Malinau dan Nunukan yang punya batas dengan negara bagian Sabah dan Sarawak.

Markas Batalyon Kavaleri tersebut sedang dibangun di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, masih dalam lingkup ibu kota kabupaten yang dulu adalah Kesultanan Bulungan tersebut.

Pembelian tank Leopard masih dalam pro dan kontra, baik di DPR RI maupun di Parlemen Belanda.

Para politisi di DPR dan sejumlah pengamat militer menyebutkan bahwa Leopard tidak cocok dengan medan tempur di Indonesia, yakni de3n dengan alasan bahwa bobotnya terlalu berat bagi jalan atau jembatan, terutama di wilayah perbatasan tersebut.

Sumber : Investor

TNI Siapkan Kopassus, Raider, Marinir & Kopaskhas Amankan Demo BBM

JAKARTA-(IDB) : Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan TNI siap menerjunkan pasukan Raider, Kopassus, Marinir, dan Kopaskhas guna mengamankan aksi massa.

Namun panglima membantah menerapkan status siaga I Ibu Kota Jakarta menyusul penerjunan anggota TNI dalam pengamanan aksi demonstrasi besar menolak penaikan harga BBM.

"Tidak ada siaga satu, kita kumpulkan untuk teman-teman kita salurkan untuk amankan teman-teman yang lakukan aksi demo," ujar Agus usai melakukan rapat di Kemenkopolhukam, Senin (26/3/2012).

Agus menegaskan saat ini kondisi Jakarta masih terkendali. Gelombang demonstrasi besar diyakininya tidak akan menjadi anarki dan pengrusakan.

"Tidak ada kondisi darurat pedagang bakso tetap dagang. Coba itu lihat pedagang bakso di jalan-jalan tetap jualan. Gimana bisa dikatakan darurat," ujarnya.

Adapun pasukan yang akan dikerahkan oleh TNI, kata Agus, meliputi Raider, Kopassus, Marinir, dan Kopaskhas. "Personel sesuai permintaan Polri. Pokoknya cukup, sesuai yang dibutuhkan kepolisian. Pokoknya ditempat sesuai permintaan polisi," tandasnya.

Sumber : Inilah

Wamenhan : Silahkan Tanyakan Ke Rosoboron Export Keterlibatan PT Trimarga

JAKARTA-(IDB) : Wakil Menteri Pertahanan Syafrie Syamsuddin mengatakan, terkait keterlibatan PT Trimarga dalam memasok pesawat Sukhoi jenis SU-30 MK sebaiknya ditanyakan langsung kepada Rosoboron Export, perwakilan pemerintah Rusia di Indonesia.

Pasalnya, kata Syafrie, Rosoboron merupakan lembaga yang ditunjuk pemerintah Rusia mengadakan interaksi dengan pihak luar yang hendak membeli peralatan militer buatan negeri beruang merah itu. "Ini merupakan satu pintu dari pihak Rusia dalam rangka menjual alusista ke luar negeri termasuk Indonesia. Dialah yang berhubungan dengan Kementerian Pertahanan dalam rangka pemerintah ke pemerintah," kata Syafrie di DPR, Jakarta, Senin (26/3).

Mengenai keterlibatan perusahaan Trimarga, Syafrie mengaku tak bisa mejawab. Penjelasan yang diberikan Rosoboron, kata Syafrie, keterlibatan pihak Trimarga adalah hanya untuk melancarkan kegiatan administrasi.

"Memang betul Rosoboron menjadikan itu sebagai legitimasi, itu secara administrasi dituliskan. Tapi bagi kami di Kemhan, peranan Trimarga itu sama sekali tidak ada pengaruhnya di dalam pengambilan keputusan," kata Syafrie.

Sumber : SCTV

Komisi I Pertanyakan Dugaan Mark Up Pembelian Sukhoi

JAKARTA-(IDB) : Sejumlah anggota Komisi I DPR RI mencecar Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin soal dugaan mark up dalam pembelian enam pesawat Sukhoi dari Rusia.

"Dalam pengadaan pesawat Sukhoi SU-30MK2, diduga terjadi mark-up dalam prosesnya. Karena nilainya menggelembung dari harga Sukhoi yang dikenal di pasaran pada umumnya," ujar anggota Komisi I Muhammad Najib dalam raker dengan Wamenhan di DPR, Senin(26/3)

Kata Najib, pengadaan Sukhoi itu juga diduga melibatkan broker. Sehingga terjadi selisih harga pembelian enam Sukhoi SU-30MK2, sebesar US$ 56,7 juta  atau setara dengan Rp 538,6 miliar.

"Dalam pengadaan tahun 2010, nilai pembelian Sukhoi dari produsen yang sama hanya berkisar US$ 55 juta. Jika harga kesepakatan adalah US$ 500 juta untuk enam Sukhoi, ini artinya harga per satu Sukhoi adalah US$ 83 juta," ujarnya.

Menurut politisi PAN ini, pembelian enam Sukhoi seharga US$ 470 juta itu juga tidak dilakukan secara langsung antara Kemhan dengan produsen Sukhoi, Rosoboronexport. Melainkan melalui perusahaan pihak ketiga, Trimarga Rekatama, yang menyebabkan harganya lebih mahal daripada harga yang dibeli negara lain.

Sementara anggota Komisi I lainnya dari Fraksi partai Gerindra Ahmad Muzani juga menduga keterlibatan pihak ketiga, yakni JSC Rosoboronexport Rusia, yang diageni PT Trimarga Rekatama, membuat harga per unit Sukhoi melambung dari US$ 55 juta pada 2010 menjadi US$ 83 juta pada 2011.

"Dari skema pembiayaan dengan kredit ekspor, agen mendapatkan fee 15-20 persen dari harga barang. Sehingga berpotensi kerugian negara lebih dari Rp 1 triliun," ujarnya.

Sementara itu, Sekjen Departemen Pertahanan (Dephan) Marsekal Madya ( Purn) Suprihadi dalam raker ini membantah terjadi mark up dalam pembelian Sukhoi itu.

Perbedaan harga Sukhoi saat ini lebih disebabkan harga adanya penyesuaian inflasi yang dilakukan pihak produsen pesawat itu.

Sumber : Jurnamen

Update : DPR Tolak Pembelian Pesawat Intai Buatan Filipina

JAKARTA-(IDB) : Komisi I DPR menentang rencana Kementerian Pertahanan (Kemhan) membeli pesawat intai atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dari Filipina. Anggota Komisi I DPR Muzani saat rapat kerja komisi yang membidangi pertahanan dengan Kemhan, Senin (26/3), memertanyakan alasan pembelian itu.

Menurutnya, berdasarkan data yang dipaparkan Kemhan, bahwa antara pesawat tanpa awak buatan Indonesia dan buatan Philipina sama saja. Dia memertanyakan apa hal spesifik yang membuat Kemhan ingin membeli pesawat UAV itu.

"Kalau dikatakan membeli teknologi, teknologi apa yang kita beli sehingga harus dari Philipina," kata Muzani saat raker.

Soalnya, lanjut dia, data yang ada sama. Bahkan kata Muzani, daya angkutnya pesawat Indonesia bisa sampai 115 sedangkan Philipina hanya 110. Pun demikian dengan daya jelajahnya yang tidak berbeda jauh, Philipina 20 jam dan pesawat Indonesia 15 jam.

"Makanya kami tanyakan tadi kalau mungkin dibatalkan saja, kita beli di Indonesia," kata Sekjen Partai Gerindra, itu usai raker.

Dia berani memastikan kalau membeli di Indonesia sudah pasti harganya jauh lebih murah ketimbang beli dari Philipina."Itu sudah dipastikan," katanya.

Tapi, lanjut dia, tampaknya pemerintah ingin tetap mengambil itu dengan alasan teknologi. Padahal, tegasnya, kalau dilihat teknologinya tidak jauh beda. "Kalau menurut Pak Wamenhan tadi jelas casing Philipina punya, teknologinya Israel punya," katanya.

Saat rapat Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman, mengatakan, bahwa sudah disepakati tidak boleh membeli barang dari Israel."Itu yang kami mau sebaiknya dibatalkan mumpung belum jadi problem politik. Kalau sudah jadi probelm politik (urusannya) lain, apalagi (pesawat) itu digunakan untuk kepentingan intelijen," timpal Muzani.

Dia menegaskan, kalau semua foto, gambar yang  timbul dari pesawat intai itu kemudian dipantau oleh pihak lain, itu yang berbahaya. "Itu mungkin saja dalam operasi militer," katanya.

Sekarang, kata Muzani, pesawat itu memang belum dibeli. "Makanya kita minta kalau bisa dibatalkan," tegas anak buah Prabowo Subianto, itu.

Wakil Menhan Sjafrie Syamsudin dikonfirmasi usai rapat, mengatakan bahwa masih ada hal yang sangat prinsip yang tidak terpenuhi dari pesawat  intai Indonesia. "Ada yang sangat  prinsip tidak terpenuhi, salah satunya spech (jenis) kamera siang," kata Safrie.

Terkait casing Philipina tapi  teknologi Israel, Safrie menegaskan, "Saya terus terang katakan teknologi itu ada dimana-mana." Sejauh ini, kata dia, memang UAV itu belum dibeli oleh Kemhan.

Sumber : JPNN

Update : Peserta Ekspedisi Khatulistiwa 2012 Terima Pembekalan

BANDUNG-(IDB) : Para peserta latihan Ekspedisi Khatulistiwa 2012 mulai menerima pembekalan materi radio perhubungan dan navigasi bertempat di daerah latiahan Gunung Hutan Kopassus Situlembang, Bandung, Jawa  Barat, Rabu (21/3).

Pelaksanaan pembekalan latihan Ekspedisi Khatulistiwa 2012 yang dilaksanakan di daerah latihan Kopassus Situ lembang pada hari ini menerima materi pengenalan radio perhubungan yang disampaikan oleh Letnan Kolonel Chb Fitri Taufik KahubKopassus. Materi pengenalan radio perhubungan tersebut antara lain pengenalan radio SSB, radio UHF/VHF, cara berkomunikasi dan pembuatan jaring komunikasi radio perhubungan. 

Sedangkan pembekalan materi navigasi disampaikan oleh Kapten Inf Kaharto perwira dari Pusdikpassus Batujajar. Materi navigasi antara lain adalah pengenalan peta, cara menyambung peta dan menentukan / mencari koordinat diatas peta. Dengan materi pengenalan tentang radio perhubungan dan navigasi ini diharapkan nantinya peserta Ekspedisi Khatulistiwa 2012 tidak mengalami kesulitan dilapangan, sehingga kegiatan Ekspedisi dapat berjalan lancar.

Tim penjelajah Ekspedisi Khatulistiwa 2012 Latihan Mountinering

Tim penjelajah Ekspedisi Khatulistiwa 2012 menerima pembekalan materi Mountenering dari Kapten Inf Encun Pama Pusdikpassus bertempat di daerah latiahan Gunung Hutan Kopassus Situlembang, Bandung, Jawa  Barat, Jum’at (23/3).

Pembekalan latihan Mountinering bagi peserta Ekspedisi Khatulistiwa 2012 yang dilaksanakan di daerah latihan Kopassus Situ lembang ini penting dilakukan mengingat medan yang akan dilalui memerlukan ketrampilan khusus tentang tehnis dan cara melakukan pemanjatan tebing atau melewati rintangan yang memerlukan cara khusus. 

Materi yang diajarkan mengenai tali temali, pengenalan alat perlengkapan mountinering, cara melakukan pasrofing / raffeling menggunakan Helicopter maupun praktek lapangan cara pemanjatan tebing yang dilaksanakan di tebing yang ada dikawasan Situlembang. Latihan dan pembekalan Mountinering ini diharapkan menjadikan bekal bagi semua tim penjelajah Ekspedisi Khatulistiwa 2012 dilapangan apabila menemukan rintangan dan hambatan yang memerlukan keahlian seorang pemanjat.

Disamping pemebakalan Mountinering juga menerima menerima pembekalan bidang Geologi dari Profesor Adang sebagai tim ahli Geologi yang terlibat dalam kegiatan Ekspedisi khatulistiwa 2012. Sedangkan bagi Perwira dalam Sub korwil menerima pembekalan tentang kondisi wilayah perbatasan dengan peta tiga dimensi dari Bapak Tjuk Azis Suprapto anggota kehormatan Wanadri. 

Sumber : Kopassus 

Wamenhan Jelaskan Rencana Pembelian Pesawat Tanpa Awak Ke DPR

JAKARTA-(IDB) : Kementerian Pertahanan berencana membeli empat pesawat tanpa awak dari Filipina.

Menurut Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsuddin dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, pesawat tanpa awak yang akan dibeli dari Filipina itu menggunakan teknologi dari Israel.

Sejauh ini, rencana pembelian pesawat tanpa awak itu masih menunggu persetujuan DPR.

"Yang paling spesifik dalam masalah pembelian 4 pesawat tanpa awak ini sebesar 16 juta dolar Amerika Serikat, apabila disetujui oleh DPR sehingga kontraknya efektif, maka pesawat itu akan diterima dalam waktu 18 bulan setelah kontrak," kata Sjafrie.

 Ia menjelaskan, pesawat tanpa awak ini mampu terbang dengan radiusnya 200-400 kilometer. Pesawat tanpa awak ini juga, kata dia, dapat dioperasikan manual dengan daya jelajah terbang selama 20 jam.

Ia menambahkan, produk Filiphina ini dibuat oleh Kital Philippine Corporation (KPC). Mereka mengkombinasikan mesin dari Italia, infrastruktur dari Filipina dan teknologi dari Israel.

"Kami membeli teknologi. Ini yang perlu bapak-bapak ketahui bahwa kita tidak membeli ke Israel tetapi membeli teknologi sebagai bagian yang terintegrasi ke dalam sistem yang ada di pesawat tersebut. Kami berhubungan ke perusahaan asal Filipina, Kital Philippine Corporation (KPC) itu. Dan kami tidak berhubungan dengan Israel," jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta rencana pembelian pesawat tanpa awak tersebut dibatalkan sebab Indonesia sudah bisa mempunyai produk serupa bahkan dibeli negara tetangga seperti Malaysia.

Ketika menjawab Muzani, Sjafrie menerangkan produk Indonesia belum memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Misalnya soal radius terbang yang 200 kilometer, tidak bisa digunakan secara otomatis serta soal kamera. Ia meminta agar Indonesia tetap membeli empat pesawat tanpa awak teknologi Israel itu. 

Sumber : Antara

Tiga Perusahaan Radar Nasional Bersaing Pengadaan Radar Pertahanan Udara

JAKARTA-(IDB) : Bertempat di Jakarta Convention Center, pada tanggal 21-23 Maret 2012 digelar perhelatan Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) yang diikuti dengan penyelenggaran pemeran Asia Pasific Security and Defense Expo (APSDEX 2012). Pameran ini lebih banyak menampilkan alutsista produksi dalam negeri, meskipun beberapa peserta ada juga yang berasal dari negara lain.

Defense Studies menyempatkan diri untuk berkunjung ke anjungan PT LEN, PT INTI, dan PT CMI dalam kesiapannya untuk mengikuti tender pengadaan radar pertahanan udara setelah Thales Raytheon Systems menyelesaikan pemasangan tiga radar pertahanan udara jenis Master-T di Merauke, Saumlaki dan Timika.

Berkenaan dengan rencana pemenuhan MEF hingga tahun 2024 dalam bentuk tersedianya 32 instalasi radar yang dapat mengcover seluruh wilayah Nusantara maka beberapa daerah direncanakan untuk dipasang radar antara lain Jayapura, Manokwari, Morotai, Poso, Singkawang, dan Tabulang. Tender terakhir yang dilaksanakan mensyaratkan radar pertahanan udara jarak jauh jenis 3D dengan jangkauan 400km.

PT. Inti dan Northrop Grumman

Radar Northrop Grumman AN/TPS-78

PT Inti rencananya akan menggandeng perusahaan asal AS NorthropGrumman, radar yang ditawarkan adalah AN/TPS-78 yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari AN/TPS-70 yang telah menyandang predikat ‘combat proven’ dan digunakan di lebih dari 20 negara termasuk Thailand. Radar ini disebutkan mempunyai keunggulan dalam air mobility. Keseluruhan sistem dapat diangkut dalam satu pesawat C-130 Hercules dan dapat diinstall dalam 30 menit. Keunggulan lainnya adalah radar ini lebih tahan jamming.

AN/TPS-78 adalah radar 3D yang beroperasi dalam frekuensi S-band (2-4 GHz) dan disebutkan mempunyai jangkauan 240 nautical miles (455km).

Kerjasama PT Inti dan Northrop Grumman akan dideklarasikan pada bulan April 2012 di Bali. Melalui kesepakatan tersebut PT Inti akan mendapatkan porsi pekerjaan 40% sedangkan sisanya dikerjakan oleh Northrop Grumman.

PT CMI Teknologi dan Lockheed Martin

Radar Lockheed Martin AN/TPS-77

PT CMI Teknologi telah menandatangani kerjasama dengan Lockheed Martin pada bulan Maret 2012. Sesuai dengan kesepakatan tersebut maka terhadap produk radar AN/TPS-77 yang dipasarkan oleh Lockheed Martin maupun CM-77 yang dipasarkan oleh PT CMI semuanya mengandung komponen modul buatan CMI.

Radar AN/TPS-77 beroperasi dalam frekuensi L-band (1-2 GHz), mempunyai jangkauan 250 nautical miles (463 km) dan telah digunakan di 22 negara, tetangga terdekat yang menggunakannya adalah Australia dan Singapore . Keunggulan radar ini adalah mampu mendeteksi sasaran di bawah horizon hingga -6°. Jika radar ini dipasang di atas bukit maka mampu mendeteksi penerbangan pesawat atau helicopter yang terbang rendah mengikuti kontur lembah.

PT CMI Teknologi sebagai perusahaan mikrowave asal Bandung sebelumnya telah berhasil membuat microwave signal processor untuk pesawat F-5 dan F-16 yang digunakan Indonesia ketika mengalami embargo. Kualitas produk yang dihasilkannya dinilai baik oleh Lockheed Martin sehingga memilihnya sebagai mitra untuk bekerja sama.

PT Len Industri dan Thales Raytheon Systems (TRS)

Radar Thales Raytheon Systems Groundmaster 400

Thales Raytheon Systems baru saja menyelesaikan pemasangan 3 radar pertahanan udara jarak jauh jenis Master-T untuk Indonesia Bagian Timur. Dalam website resmi Thales Raytheon disebutkan bahwa TRS dan PT Len Industri telah sepakat untuk bekerjasama dalam pengadaan radar berikutnya bagi TNI, dan hal ini dibenarkan oleh anjungan PT Len Industri dalam pameran ini.

Mengenai jenis radar yang akan diajukan, pihak PT Len Industri mengatakan bahwa radar Master-T tetap akan diajukan, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan radar seri lain yaitu Ground Master 400 (GM-400). Radar GM-400 ini telah dipesan juga oleh Angkatan Udara Malaysia.

Sama seperti radar Master-T, radar GM-400 beroperasi pada frekuensi S-band (2-4 GHz) dengan jangkauan 470 km. Disain radar GM-400 tergolong unik karena radar head dan cabin-nya digabung, meskipun hal ini akan membuat ukuran cabin menjadi kecil namun menjadikannya sebagai radar yang kompak.

Dari kerjasama PT Len dan TRS ini maka PT Len akan mendapatkan porsi 40% dalam muatan lokal jika duet ini memenangkan tender.

Sumber : DS

Korsel Akan Tembak Jatuh Roket Korut Jika Masuk Wilayahnya

SEOUL-(IDB) : Korea Selatan sedang melakukan persiapan untuk menembak jatuh roket Korea Utara jika roket yang rencananya diluncurkan bulan depan itu melenceng ke dalam wilayah Korea Selatan, kata kementerian pertahanan Senin.

Militer Korea Selatan dan AS dengan cermat memonitor aktivitas di pangkalan Tongchang, kata juru bicara kemeterian, sehari setelah Seoul memastikan bagian utama roket sudah dipindahkan ke lokasi di baratlaut negara itu, lapor AFP.

Seoul khawatir bahwa bagian pertama roket itu, yang direncanakan akan jatuh di Laut Kuning antara Korea Selatan dan China, kemungkinan jatuh di wilayah Korea Selatan, katanya.

"Kami sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk melacak lintasan rudal tersebut dan menembak jatuh jika rudal itu, kebetulan, melenceng dari rute yang direncanakan dan jatuh ke wilayah kami," katanya tanpa menjelaskan.

Jepang sudah menyatakan pihaknya kemungkinan juga melakukan hal yang sama jika roket tersebut melenceng ke atas wilayahnya.

Korea Utara mengumumkan pihaknya akan meluncurkan roket tersebut untuk menempatkan sebuah satelit ke orbit antara 12-16 April untuk memperingati 100 tahun kelahiran bapak bangsa presiden Kim Il-Sung.

Negara yang bersenjatakan nuklir itu menandaskan pihaknya berhak meluncurkan sebuah satelit untuk tujuan damai.

Amerika Serikat dan negara-negara lain mengatakan peluncuran itu sebagai kedok uji coba rudal, dan bahwa peluncuran rudal balistik untuk tujuan apapun dilarang menurut resolusi PBB.

Korea Utara akan menanggung biaya paling sedikit 800 juta dolar untuk peluncuran itu, kata juru bicara itu, menyatakan kembali pandangan Korea Selatan bahwa peluncuran itu dimaksudkan untuk menguji rudal jarak jauh untuk membawa hulu ledak nuklir.

Presiden AS Barack Obama, yang mengunjungi Seoul untuk Konferensi Tingkat Tinggi Keamanan Nuklir, mengatakan Minggu peluncuran tersebut akan membahayakan tawaran AS belum lama ini untuk bantuan makanan dengan imbalan pembekuan nuklir sepihak dan moratorium uji coba rudal.

Presiden Korea Selatan Lee Myung-Bak mendiskusikan masalah tersebut dalam pembicaraan-pembicaraan Senin dengan Presiden China Hu Jintao.

"Kedua pemimpin berbagi keprihatinan mereka menyangkut rencana yang diumumkan Korea Utara untuk meluncurkan sebuah satelit dan setuju untuk melanjutkan diskusi secara erat bagi Korea Utara agar menarik rencana tersebut," kata Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kim Sung-Hwan dalam sebuah keterangan pers.

Hubungan antar Korea mendingin sejak Seoul menuduh Pyongyang menorpedo sebuah kapal perang pada Maret 2010 yang menewaskan 46 orang.

Korea Utara menyangkal keterlibatan dan menembaki sebuah pulau perbatasan Korea Selatan pada November 2010 dan menewaskan empat orang.

Pada upacara kenangan Senin memperingati dua tahun penenggelaman tersebut, sekitar 3.000 pasukan, pejabat pemerintah dan anggota keluarga yang berlinang airmata memberikan penghormatan bagi para mantan awak kapal perang Cheonan.

Perdana Menteri Kim Hwang-Sik, dalam sebuah pidato di makam nasional di Daejeon dimana para pelaut itu dikuburkan, mengatakan perilaku Korea Utara telah menjadi "semakin tak terduga daripada sebelumnya" sejak kematian almarhum Kim Jong-Il tahun lalu.

"Kami mendesak lagi Korea Utara agar menarik rencana peluncurannya sesegera mungkin dan agar menghormati kuajiban internasionalnya," katanya. 

Sumber : Antara

Panglima TNI Terima CC Petinggi Militer Negara Sahabat

JAKARTA-(IDB) : Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., didampingi Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Among Margono, S.E., Asintel Panglima TNI Mayjen TNI Tisna Komara W., S.E., Kapuspen TNI Laksda TNI Iskandar Sitompul, S.E. serta Waasops Panglima TNI Laksma TNI Widodo S.E., secara berturut-turut menerima CC (Courtesy Call) Chief of Defence Force of Australia General David Hurley, USG UNDPKO Mr. Herve Ladsous, Vice Chief of Defence Netherland Vice Admiral Wim Nagtegaal, Vice Chief Staff Armed Forces Canada Vice Admiral Bruce Donalson dan Deputy General Secretary of Defence of Italy Lt Gen Mario Marioli, pada acara JIDD (The Jakarta International Defense Dialogue), bertempat di Maleo Room Jakarta Convention Center, Kamis (22/3). Kunjungan para petinggi militer tersebut dalam rangka meningkatkan kerja sama, yang selama ini telah terjalin dengan baik. 

Panglima TNI Terima CC Petinggi Militer Filipina

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., didampingi Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Among Margono, S.E., Asintel Panglima TNI Mayjen TNI Tisna Komara, S.E., Asops Panglima TNI Mayjen TNI Hambali Hanafiah, serta Kapuspen TNI Laksda TNI Iskandar Sitompul, S.E. menerima CC (Courtesy Call) Chief of Armed Forces of the Phillipiness General Jessie Delossa AFP, pada acara JIDD (The Jakarta International Defense Dialogue), bertempat di Maleo Room Jakarta Convention Center, Jumat (23/3). Kunjungan tersebut dalam rangka meningkatkan kerja sama yang telah terjalin baik.

Sumber : TNI

Transparansi Pengadaan Alutsista Masa Sekarang Jauh Lebih Baik Daripada Masa Lalu

JAKARTA-(IDB) : Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengisyaratkan proses pengadaan pesawat tempur Sukhoi pada rentang 2003-2004 'gelap'. Proses pengadaan Sukhoi saat itu tidak banyak pejabat terkait yang tahu, di antaranya Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono dan Menhan (alm) Matori Abdul Jalil.

"Saya menanyakan kepada Pak Matori termasuk dengan eselon satunya. Bagaimana prosesnya. Mereka tidak tahu. Hal itu saya tanyakan karena Pak Dorodjatun sebagai Menko Perekonomian menanyakan kepada saya. Jadi tidak ada yang tahu, termasuk Pak Presiden yang ketika itu menjadi Menko Polkam," kata Dipo di sela-sela perjalanan menuju Seoul, Korea Selatan, Minggu (25/3).

Kala itu, Dipo menjadi Deputi Menko Perekonomian. Menurut Dipo, pejabat yang mengetahui proses pengadaan hanyalah Menperindag Rini Suwandi, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto. Kemudian, Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Cheppy Hakim, Kepala Bulog Widjanarko Puspoyo dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Deperindag Sudar SA Gantika Riyanto.

"Pengadaan sudah berlanjut dan katanya pakai sistem counter trade. Rini suwandi yang menjelaskan kepada saya, bahwa counter trade itu adalah menukar kelapa sawit dengan Sukhoi. Itu yang saya tahu," katanya. Dipo sempat beradu argumen dengan Rini mengenai pengadaan Sukhoi dengan counter trade. Soalnya, konsep itu pada akhirnya akan membebani APBN, yang memang saat itu tidak ada alokasi anggaran khusus untuk membeli Sukhoi.

"Saya bilang ke Bu Rini, bahwa pemerintah bukan VOC. Kelapa sawit kan yang punya swasta, ujung-ujungnya APBN juga yang harus mengganti kelapa sawit swasta yang dibarter dengan Sukhoi. Jadi, saya tidak percayalah dengan soal counter trade itu," katanya.

Di kemudian hari, berdasarkan info yang diberikan Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Anshari Ritonga, uang penggantian kelapa sawit itu diambil dari pos anggaran penanggulangan bencana alam. Sayangnya, Dipo lupa berapa jumlah uang yang dipakai.

"Seandainya tsunami terjadi pada 2003, kita tidak ada lagi dananya. Itu yang saya tahu," kata Dipo. Ada sejumlah opsi pembelian lain yang bisa digunakan dan lebih menguntungkan, yakni offset strategy. Yakni Sukhoi dibarter dengan pesawat buatan Indonesia, yakni CN-235.

Dengan begitu, PT DI bisa berkembang dan pesawat buatan Indonesia bisa dipakai tidak hanya untuk militer tapi juga untuk ke daerah-daerah Rusia yang miskin. Selain itu, India pertama membeli Sukhoi langsung dari Rusia. Namun, untuk selanjutnya, Sukhoi harus dibuat di India.

"Dan Rusia setuju. Itu baru cara jitu ketimbang counter trade yang pakai kelapa sawit," Kata Dipo

Sumber : Jurnas

Indonesia Seeks to Boost Arms Industry

JAKARTA-(IDB) : The Indonesian military’s shopping list in recent months has included Sukhoi fighter jets and Leopard main battle tanks, but what the country’s defense officials are most excited about after years of belt-tightening is not the hardware.

Rather, it is the pledges that the armed forces have secured for the transfer of military technology. Officials hope to use this know-how to grow a domestic defense manufacturing industry at a time when the economy is booming.

Indonesia is already working with South Korea to jointly make jet fighters and 1,400-ton submarines. It hopes to produce C-705 anti-ship missiles with a range of 140km with Chinese help, and officials want to do more.

A more robust defense industry, Indonesian Armed Forces commander Agus Suhartono told a defence conference on Friday, will not only enhance the country’s security and stability, but also improve public welfare.

“It will create new job opportunities,” he said.

The country’s major local armaments makers — arms and vehicle manufacturer Pindad, aircraft manufacturer Dirgantara and shipbuilder PAL Indonesia — also produce equipment for civilian use, but Adm. Suhartono said raising their export capability will help boost national income.

“Competition in the international defense market is fierce, and it is generally difficult to navigate for newcomers,” he added, calling for greater cooperation between defense industries in the region.

Local manufacturers have had some successes. Earlier this month, Dirgantara delivered the fourth CN-235 maritime patrol aircraft to the Korean Coast Guard.

Indonesia has also been conscious of the need to allay concerns over its buildup, even though this year’s defence budget of $7 billion — a 28 per cent increase from last year — is under 1 per cent of gross domestic product and pales in comparison to China’s US$106 billion.

President Susilo Bambang Yudhoyono, a former army general, said on Wednesday: “These growing defence expenditures should be seen in the context of normal process of military modernisation, and do not constitute an arms race.”

China has been particularly supportive of Indonesia’s efforts to revitalise its defence industry, but defence industry policy committee spokesman Silmy Karim said countries like South Korea and Turkey were keen to do more with Indonesia in this field.

Last December, Indonesia and South Korea signed a $1 billion deal for three submarines. Indonesians will be involved in building the first two in Busan, so as to be ready to build the third in Surabaya.

On a visit to Beijing last month, Defence Minister Purnomo Yusgiantoro sought assistance for monitoring equipment needed to navigate the archipelago’s sea lanes, and visited defense, including missile production facilities.

Chinese ambassador to Indonesia Liu Jianchao has told reporters he understood that adequate military might was necessary to safeguard the sovereignty and integrity of Indonesia, and would also make the region more stable.

Parahyangan Catholic University international relations lecturer Mira Permatasari said: “Vested interests in developed countries seem reluctant to share know-how, but countries in the region appear to be more supportive.”

Defense ties, however, continue to be strong all-round. Last November, the United States said it would supply Indonesia with 24 refurbished F-16 fighters. Australia will also grant Indonesia four C-130 Hercules aircraft for disaster relief needs.

But the defense build-up has not been without controversy at home.

Several MPs have been critical of recent and planned arms purchases, although observers say this is because these do not involve brokers who mark up prices and split the gains.

These include the purchase of six Sukhoi jet fighters from Russia last year, and the planned purchase of 100 second- hand Leopard main battle tanks from the Netherlands, and if Dutch lawmakers object, from Germany.

Others have said the army could have tapped on Pindad, which produces a range of material from assault rifles to armored personnel carriers (APCs).

But officials say getting such equipment off the shelf will shorten the learning curve and enable Pindad to do more in the long run.

Just this month, the Defence Ministry and army signed 1.3 trillion rupiah (S$178 million) worth of contracts with local makers, including for 31 Anoa APCs.

Purnomo said: “We want to produce as many weapons systems locally as is possible.”

The Indonesian military’s orders last year included :

Three submarines and 16 KAI T-50 Golden Eagle advanced trainers from South Korea

Six Sukhoi fighter jets

Nine NC-295 medium transport planes from Spain

Eight Embraer Super Tucano counter-insurgency aircraft from Brazil

On its shopping list this year are:

Army

Leopard 2A6 main battle tanks from the Netherlands and/or Germany

Multiple launch rocket systems 155mm Howitzers

Assault and transport helicopters

Armored personnel carriers

Navy

Fast patrol boats

Guided-missile destroyer

Hydro-oceanography vessel

Various auxiliary vessels, including fuel and landing ship tank

Anti-submarine warfare helicopter

Air force

Anti-aircraft missiles

EC-725 Cougar helicopter

24 units of F-16 (to be retrofitted)

Four units of C-130H heavy transport aircraft, a gift from Australia (to be retrofitted)

Source : JakartaGlobe

Megawati Shares The Blame On Sukhoi Fiasco: Minister

JAKARTA-(IDB) : Feeling pressured over mounting calls for an investigation into the alleged irregularities surrounding the 2011 procurement of six Russian-made Sukhoi fighter jets, President Susilo Bambang Yudhoyono has asked law enforcers to also probe his predecessor Megawati Soekarnoputri who initiated the use of Sukhoi in 2003.

While defending Yudhoyono’s decision to continue buying the jets since he entered office in 2004, Cabinet Secretary Minister Dipo Alam instead said that the procurement of the jets under Megawati’s administration had breached numerous norms and law.

“The deal was that we bought 4 Sukhoi jets using a controversial counter-trade deal where Russia received commodities, which was dominated by crude palm oil [CPO], to pay the purchase,” Dipo, who at the time of the deal was a deputy for the Coordinating Economy Minister, told reporters on Sunday.

“Yudhoyono, who was the Coordinating Political and Security Affairs Minister, did not also have many roles in the dubious deal. How could a purchase of jet fighters be made while the then State Budget did not have any allocated funds for that?” 

Dipo was speaking at an impromptu press conference onboard the Garuda Indonesia’s Airbus A330 cabin during a presidential flight from Hong Kong to Seoul.

According to him, Megawati asked the State Logistics Agency (Bulog) to lend US$26 million to pay the down payment for the jet fighters.

This, according to Dipo, had been clearly against the 2003 State Budget. 

“The government at that time eventually disbursed the tactical budget, which was allocated for disaster management, to repay Bulog, which was even more irregular. Had the tsunami had happened in 2003, we would not had had enough money to handle it,” Dipo said.

On Saturday, President Yudhoyono said he would not hamper any investigation into the alleged markup in the procurement of Sukhoi jet fighters provided it included the entire purchasing process dating back to before he entered office in 2004.

"I understand what happened in the past [regarding the procurement] but did not want to delve into the past.

“However, since this issue has been brought up, go ahead and investigate it in its entirety from when we first procured the jets," Yudhoyono told Indonesian journalists in Beijing before departing for Hong Kong.

In December 2011, the government proceeded to buy six Sukhoi Su-30MKKs worth US$470 million to complete the Indonesian Air Force's Sukhoi squadron.

However, lawmakers and civil society suggest that the 2011 procurement involved a markup and corrupt practices.

Lawmaker TB Hasanuddin from Megawati's Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), for example, has repeatedly questioned the government's decision to use export credit after the Russian government had offered a state credit facility, which he said would be much easier to repay.

Activists also question the alleged use of a broker in the purchase, which they claim had resulted in the ballooning prices of the jets.

They have also filed a report on the alleged corruption with the Corruption Eradication Commission (KPK) because they believed the actual cost of the procurement of the six Sukhois would be no more than $420 million.

Dipo said Hasanuddin should have known better about the early purchase of the Sukhoi since the PDI-P politician had been Megawati’s military secretary during the latter’s term in office.

Defense Minister Purnomo Yusgiantoro has denied any corrupt practices in the procurement. He also said the government did not use a broker, saying the government only dealt with the Jakarta representative of Rosoboronexport, Russia's state-owned firm appointed to export Russian-made weapons systems. (nvn)

Timeline

2003 to 2004: 2 Su-27MK2s and 2 Su-30MKs arrived in Indonesia. The purchase was made in a controversial counter trade scheme worth $192 million.

2008 to 2009: 3 Su-30MK2s delivered.

September 2010: 3 Su-27SKMs landed in Makassar, South Sulawesi. (Six Sukhois delivered from 2008 to 2010 were worth US$ 335 million)

December 2011: The government signed deal worth $470 million to buy 6 Su-30 MK2s. Two jets ordered are expected to arrive in Indonesia in April, three others in 2013 and the final jet in 2014.

Source : JakartaPost