Kopassus Menerima Kunjungan COMCOCPAC

JAKARTA-(IDB) : Danjen Kopassus Mayjen TNI Wisnu Bawa Tenaya menerima kunjungan Major General Norman J.Brozenick Jr, the Commander US Special Operations Command Pacific ( COMSOCPAC) di Makopassus Cijantung Jakarta Timur, Senin (19/03).

Dalam sambutannya, Danjen mengatakan bahwa kunjungan tersebut akan meningkatkan hubungan kerjasama antara SOCPAC dengan Kopassus, baik dalam bidang pendidikan dan latihan maupun bidang lain untuk peningkatan profesionalisme prajurit.

Selanjutnya Major General Norman J.Brozenick yang didampingi 7 orang stafnya menyatakan bahwa kunjungannya ke Kopassus ini adalah kunjungan yang pertama kali walaupun pernah datang ke Indonesia dalam kapasitas sebagai pilot Hercules pada waktu bencana alam Tsunami Aceh .COMCOCPAC juga berharap bahwa kunjungan kerjasama bilateral ini dapat ditingkatkan lagi terutama pertukaran informasi, latihan bersama dan program pendidikan.

Mengakhiri kunjungannya ke Kopassus, Major General Norman J. Brozenick Jr, berfoto bersama dengan sejumlah pejabat teras Kopassus di depan Makopassus Cijantung.

Sumber : Kopassus

Dankormar Tutup Kursus Penanggulangan Terror Aspek Laut

JAKARTA-(IDB) : Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) M. Alfan Baharudin menutup secara resmi kursus Penangulanggan Teror Aspek laut (PTAL) Angkatan XI TA. 2011 di lapangan apel Ksatrian Marinir Arthur Solang, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka), Senin (19/3).

Kursus PTAL yang dilaksanakan selama 4 bulan tersebut diikuti oleh 24 personel pilihan dari prajurit Intai Amfibi Korps Marinir dan Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska). Mereka yang lulus selanjutnya akan bergabung dengan Denjaka yang merupakan salah satu satuan elite TNI.

Dalam amanatnya Dankormar mengatakan, kegiatan kursus PTAL ini merupakan program khusus Mabesal yang tertuang dalam Rencana Pendidikan (Rendik) TNI AL TA. 2011 yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pembekalan untuk melengkapi pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh prajurit Intai Amfibi Marinir dan Pasukan Katak sehingga dapat mencapai standar kualifikasi perorangan dasar untuk menjadi personel Detasemen Jala Mangkara, sebagai pasukan anti teror TNI yang beraspek laut.

Mencermati perkembangan situasi dewasa ini, di mana kegiatan aksi terorisme sudah merambah ke seluruh dunia dan khususnya di Indonesia, di mana aktifitas kelompok jaringan terorisme belum sepenuhnya dapat diatasi maka perlu adanya peran nyata satuan-satuan khusus, dengan menyiapkan sedini mungkin satuan yang mampu menanggulangi teror-teror yang terjadi. Denjaka Korps Marinir TNI AL sebagai salah satu satuan khusus yang mempunyai tugas pokok untuk menanggulangi teror aspek laut harus berperan aktif dan melakukan tindakan nyata di lapangan, namun tentunya tetap sesuai dengan prosedur dan rantai komando yang ada. “ Berkaitan dengan hal tersebut maka para anggota Denjaka harus mempunyai suatu tingkat kemampuan perorangan dan satuan yang benar-benar handal. Anggota Denjaka di samping harus menguasai kemampuan taktik dan teknik bertempur juga dituntut untuk memiliki keterampilan dan penguasaan terhadap penggunaan alat peralatan yang canggih sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi” kata Dankormar.

Pada akhir amanatnya Dankormar mengingatkan kepada mantan siswa PTAL untuk selalu meningkatkan kemampuan masing-masing, “ Yang penting bagi saudara yang lulus adalah bahwa saudara telah resmi menjadi anggota Denjaka. Namun apa yang telah saudara dapatkan pada kursus ini belumlah menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas anti teror secara optimal. Masih diperlukan pengalaman tugas serta pembekalan diri untuk senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan masing-masing “ kata orang nomor satu di jajaran Korps Marinir TNI AL itu.

Hadir dalam upacara penutupan kursus PTAL tersebut antara lain Waasops Kasal, para Kadis Mabesal, Danpusdiklat Intelstrat Kodiklat TNI, Danpusdikzi Kodiklat TNI AD, Direktur F Bais TNI, Kas Kormar, Danpasmar-2, para Asisten Dankormar dan Kadis Korps Marinir serta Komandan Kolak dan Satlak di jajaran Pasmar-2.

Sumber : Kormar

Tidak Ada Lagi Alasan Menolak Kedatangan Leo

YOUTUBE-(IDB) :  Berikut demo MBT latihan menembak dengan medan yang sangat berat, sebagai pertimbangan sudah benarkah mereka beberapa kalangan menganggap medan Indonesia kurang cocok dilalui MBT...???

Selamat menikmati...!!!

Sumber : Youtube

Panglima TNI Bertemu Pangab Timor Leste dan Thailand

JAKARTA-(IDB) : Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) Republik Demokratik Timor Leste Major General Lere Anan Timor dan Pangab Kerajaan Thailand Jenderal Tanasak Patimapragorn melakukan kunjungan ke Mabes TNI Cilangkap. Demikian isi rilis yang dikirim ke redaksi Tribunnews.com.

 

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E. secara berturut-turut menerima kunjungan kedua pangab yang disambut pasukan jajar kehormatan di Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/3/2012).

Dalam kunjungan tersebut, Panglima TNI dan Pangab Timor Leste berharap kerja sama yang selama ini sudah berjalan dengan baik dan harmonis agar lebih ditingkatkan khususnya kerja sama dibidang pendidikan dan latihan militer bersama.

Sedangkan kunjungan Jenderal Tanasak Patimapragorn ke Mabes TNI adalah dalam rangka perkenalan sebagai Pangab Kerajaan Thailand yang baru menggantikan General Songkitti Jaggabatara yang memasuki usia pensiun. Panglima TNI dan Pangab Kerajaan Thailand sepakat untuk terus meningkatkan hubungan kerja sama militer di berbagai bidang antara kedua negara.

Turut hadir mendampingi Panglima TNI adalah Kasum TNI Letjen TNI J. Suryo Prabowo, Wakasal Laksdya TNI Marsetio, Wakasau Marsda TNI Dede Rusamsi, Pangkostrad Mayjen TNI Muhamad Munir, Asintel Panglima TNI Mayjen TNI Tisna Komara dan Kapuspen TNI Laksda TNI Iskandar Sitompul, S.E.

Sumber : Tribunnews

F-16 Patroli Udara di Ibu Kota Jakarta

JAKARTA-(IDB) : Satuan jet tempur F-16 Fighting Falcon menggelar patroli udara di ibu kota Jakarta sejak Senin (19/3/2012).

Kepala Penerangan Lanud Iswahjudi Madiun Mayor (Sus) Sutrisno yang dihubungi, menjelaskan, patroli berlangsung selama 10 hari ke depan.

Sebanyak tiga jet tempur F-16 Fighting Falcon dari Skuadron Udara 3 Lanud Iswahjudi datang ke Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, guna melaksanakan misi pengamanan ibu kota.

"Selain pengamanan ibu kota, F-16 Fighting Falcon juga melaksanakan Operasi Pertahanan Udara Tangkis Petir, Hanud Kilat, Hanud Cakra serta Kalibrasi Radar Satrad 216 Cibalimbing dan uji Fungsi RDO Ground to Air," Sutrisno menjelaskan.

Dalam pengamanan ibu kota dan sejumlah latihan pertahanan udara di bawah kendali Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) itu dipimpin langsung oleh Komandan Skuadron Udara 3 Letkol (Pnb) Ali Sudibyo.  

Sumber : Kompas

S Korea’s Pprice Hike In Sub Deal Raises Turkish Hopes

A German-Turkish joint bid for building U209 subs for Indonesia may revive after the winner Korean firm’s decision to raise the price by $300 million unilaterally

ANKARA-(IDB) : A German-Turkish joint venture striving to win a contract to build submarines for Indonesia is waiting for word from Jakarta after their South Korean rival raised the price for three submarines it has agreed to build for the country by $300 million, a senior Turkish procurement official said.

South Korea’s Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering announced on Dec. 22 that it had won an Indonesian deal for $1.1 billion for three U209 submarines. But the company in early February unilaterally told its Indonesian counterparts that the price was too low, and increased it to $1.4 billion.

“Meanwhile, we gave our best offer to the Indonesians on Feb. 7. Now we are waiting for their decision,” the Turkish official recently told the Hürriyet Daily News. “We think we have a chance.”

South Korea won Indonesia’s sub deal last year, but a partnership between Turkey’s Undersecretariat for Defense Industries, its procurement agency, its shipyard STM, and the German shipyard HDW, owned by the German conglomerate ThyssenKrupp, raised a rival bid on the last minute. Still, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering won the bid. Then came the company’s move to raise its price.

Meanwhile, Adm. Agus Suhartono, the chief of staff of Indonesian military forces, visited Turkey in late February. The Indonesian team told Turkey to forget about the U209s and instead focus on the more developed U214 submarines.

Manufacture Of U214 Subs

For Turkey, a $2 billion submarine deal with HDW for the joint manufacture of six U214 platforms formally took effect in July 2010, the German company announced.

“As a longstanding partner and supplier to the Turkish Navy, ThyssenKrupp Marine Systems can now begin executing the order. The order will contribute to securing employment at [ThyssenKrupp’s] HDW in Kiel, as well as at many subcontractors in Germany and Turkey, for the next 10 years,” it said.

A major loan deal between German banks and the Turkish Treasury rescued the multibillion-dollar submarine contract between the Turkish state and German shipyard Howaldswerke Deutsche Werft (HDW).

“The U209 situation is a complete unknown now, with Daewoo raising its price. We and the German HDW have already given our price. Now we are waiting for Indonesia’s move,” the Turkish procurement official said.

Turkey has a document showing that HDW was given the right to negotiate with third parties to manufacture the U209. It claims the South Korean company does not have the right to build the U209.

Turkey and South Korea are strong partners dating back to the Korean war of the 1950s. Turkey produces howitzers under South Korean license, and the two countries are together building basic aircraft trainers for the Turkish Air Force. 

 

Source : HDN

Dituduh Mark Up Harga Menhan Balik Tuding LSM Antek Asing

JAKARTA-(IDB) : Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengadukan pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) ke Komisi Pertahanan DPR. Pengaduan ini ditanggapi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dengan geram.  

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro memastikan dalam pembelian alutsista itu tak ada unsur korupsi. "Baiknya sebelum diklarifikasi secara jelas, jangan komentar dulu. Orang cuma tahu sedikit kasih komentar macam-macam. Orang nggak ngerti menganggap kami korupsi. 

Sekarang saya balik menuding mereka anteknya asing, mau nggak?" kata di Gedung DPR, Senin 19 Maret 2012.  Dia mengakui demokrasi Indonesia memberikan jaminan dan kebebasan berpendapat. Tapi, kata Purnomo, kebebasan dalam demokrasi itu ada batasnya. 

"Kebebasan itu ada tanggungjawabnya. Ini salah. LSM yang bilang begitu, nggak ngerti mereka," kata dia.  Anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pembelian enam Sukhoi SU 30MK2 ini adalah US$470 juta. Per pesawat seharga US$54,8 juta. Sehingga total dana yang diperlukan sebesar US$328,8 juta.  

Atas pembelian pesawat yang dinilai terlalu mahal itu, kata Purnomo, merupakan hal yang wajar. "Kami menteri kan hanya tahu kulitnya aja. Persenjataan modern mahal," kata dia.  

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan ada indikasi kejanggalan harga dari pembelian pesawat tempur buatan Rusia tersebut.  

Sejumlah LSM itu pun mempertanyakan mengapa Indonesia lebih memilih menggunakan skema dana pinjaman luar negeri atau kredit komersial. "Padahal ada MoU antara Pemerintah dengan Rusia terkait dengan state credit yang dialokasi sebesar US$1 miliar," kata Adnan.  

Menurut Adnan, dengan menggunakan kredit dari Pemerintah Rusia, Indonesia akan mendapat keuntungan pengembalian masa pinjam yang lebih lama jika dibandingkan pemakaian kredit komersial.  

Masa pengembalian pinjaman dari Pemerintah Rusia bisa mencapai 15 tahun, sedangkan kredit komersial hanya 2 hingga 5 tahun. Selain itu, biaya bank dan bunga kredit komersial lebih tinggi. 

Adnan juga mempersoalkan pelibatan agen dalam pembelian pesawat tersebut. "Adanya keterlibatan agen membuat dugaan adanya permainan harga dan fee yang harus dibayar," kata Adnan

Sumber : Vivanews

Danpasmar-1 Kunjungi Latihan Tempur Di Purboyo

PURBOYO-(IDB) : Komandan Pasmar-1 Brigjen TNI (Mar) Tommy Basari Natanegara mengunjungi prajurit Brigif-1 Marinir dan prajurit Yontaifib-1 Mar yang sedang melaksanakan latihan TW I di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Korps Marinir Purboyo, Malang, Jumat (16/3).

Sedikitnya 1.200 prajurit Brigif-1 Marinir dan 400 prajurit Yontaifib-1 Marinir melaksanakan Latihan TW I tahun 2012.

Dalam kunjungannya ke daerah latihan, Danpasmar-1 melihat langsung rangkaian kegiatan latihan Rubber Duck yang dilakukan prajurit Yontaifib-1 Mar di pantai Sendang Biru, Malang, kemudian dilanjutkan melihat rangkaian latihan prajurit Brigif-1 Marinir mulai dari patroli penyelidik, patroli tempur, sermujam, menembak diatas pohon, menembak sniper serta menembak senjata bantuan batalyon hingga kegiatan terakhir lintas medan (Limed) dengan menempuh jarak sekurangnya 35 km.

Orang nomor satu dijajaran Pasmar-1 itu juga berkesempatan mencoba menembak dengan menggunakan senjata RPG-7 (Roket Pelontar Granat) dan senjata Sniper.

Selain itu, Komandan Pasmar-1 juga berpesan kepada seluruh prajurit yang sedang melaksanakan latihan agar selalu semangat dan berlatih dengan sungguh-sungguh dengan mengutamakan keselamatan, sehingga latihan ini mendapatkan hasil yang maksimal.

Turut serta dalam kunjungan tersebut, Komandan Brigif-1 Marinir Kolonel Marinir Amir Faisol, Komandan Resimen Bantuan Tempur-1 Marinir Kolonel Marinir Nurri A. Djatmika, Komandan Resimen Kavaleri-1 Marinir Kolonel Marinir Sarjito dan para Asisten Kaspasmar-1.

Sumber : Kormar

Jepang Ancam Tembak Jatuh Satelit Korut

TOKYO-(IDB) : Menteri Pertahanan Jepang Naoki Tanaka mengatakan, jika diperlukan  Jepang dapat menembak jatuh satelit milik Korea Utara (Korut) yang rencananya akan diluncurkan bulan depan.

Pernyataan Menhan Jepang Naoki Tanaka itu muncul setelah kantor berita Korut KCNA mengumumkan, Korut akan segera meluncurkan satelit ke luar angkasa dengan menggunakan roket jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk merayakan hari ulang tahun ke-100 dari pendiri Korut Kim II-Sung. Demikian diberitakan New Kerala Senin, (19/3/2012).

Roket Unha 3 yang akan membawa satelit Kwangmyongsong 3 dikabarkan akan lepas landas dari Kota Cholsan antara tanggal 12 April hingga 16 April 2012.

Peluncuran satelit oleh Korut ini dinilai melanggar kewajiban internasional serta resolusi PBB yang melarang Pyongyang untuk melakukan peluncuran rudal balistik.

Sementara itu menurut Surat Kabar Sankei, untuk melindungi Jepang dari kemungkinan jatuhnya satelit Korut itu ke wilayah Jepang mantan Menteri Pertahanan Jepang Yasukazu Hamada telah diperintahkan untuk menggelar sistem pertahanan rudal.

Sebelumnya pada tahun 2009 Korut juga pernah melakukan peluncuran serupa yang mengundang kecaman internasional serta menyebabkan jatuhnya sanksi dari Dewan Keamanan PBB.

Menanggapi pengumuman Korut yang akan meluncurkan satelit itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton mengatakan, Korut telah melakukan sebuah tindakan provokatif.

"Niat Korut yang akan meluncurkan roket ini merupakan pelanggaran langsung terhadap kewajiban internasional dan amat provokatif. Melalui resolusi DK PBB 1718 dan 1874, jelas sekali melarang Korut untuk melakukan peluncurkan teknologi rudal balistik," pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton.

Sumber : Okezone

DPR Bersama Menhan Mulai Bahas RUU Inhankam

JAKARTA-(IDB) : Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama kementerian terkait lainnya mengadakan Rapat Kerja dengan Anggota Komisi I DPR terkait pembahasan lanjutan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Industri Pertahanan, Senin (19/3) di Gedung DPR, Senayan Jakarta. Rapat yang di pimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR, TB. Hasanudin saat ini masuk kepada babak Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM).

Sebelumnya Pemerintah yang diwakili Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Industri Pertahanan dan Keamanan, kepada Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, pada Senin 27 Febuari 2012.

Dikatakan TB. Hasanudin, saat membuka Raker Komisi I DPR, bahwa pembahasan DIM RUU Industri Pertahanan akan berkaitan juga dengan Cluster DIM. Menurut TB Hasanudin pembahasan Cluster DIM nantinya akan meliputi masalah Judul, masalah DIM yang bersifat tetap, DIM bersifat Redaksional, perubahan substansi, rumusan baru dan DIM yang dihapus. Total dari keseluruhan DIM yang dibahas tersebut adalah 478 DIM.

Lebih lanjut TB Hasanudin menjelaskan, bahwa kedepannya untuk masalah DIM Redaksional akan di bahas didalam Tim perumus. Sedangkan DIM yang bersifat perubahan substansi, rumusan baru dan DIM yang dihapus akan diselesaikan di Tim Panja.

Pada kesempatan Raker tersebut, TB. Hasanudin menekankan harus ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPR dalam penetapan judul RUU. Karena dianggap sangat penting untuk mengacu kepada substansi-substansi yang tercantum di dalam RUU tersebut.

Menanggapi masalah judul RUU, Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan terdapat dua dasar yang digunakan untuk menetapkan judul RUU. Dasar pertama, yakni Defakto, istilah yang dipakai adalah industri pertahanan, walaupun industri ini akan memproduksi Alat Material Khusus, (Almatsus).

Sedangkan dasar yang kedua dasar Deyure, yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara, dan UU No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Berdasarkan dua hal tersebut, menurut Menhan memang sebaiknya undang-undang ini bisa disebut industri pertahanan. Menhan menambahkan RUU ini akan menjadi landasan dasar bagi pengembangan industri yang terkait di sektor pertahanan.

Semenjak tanggal 10 Januari 2012, melalui surat R08/pers/nomor.01/2012, Presiden telah menunjuk Menteri Pertahanan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Negara BUMN untuk mewakili Presiden dalam membahas RUU Industri Pertahanan dan Keamanan bersama DPR.

Perkembangan yang telah dilaksanakan hingga saat ini, selain menyerahkan DIM RUU kepada DPR, Pemerintah bersama DPR telah membentuk Panitia Kerja (Panja). Yang mana perwakilan dari Pemerintah menunjuk Dirjen Pothan, Dr. Ir. Pos. M Hutabarat selaku Ketua Panja dari Pemerintah, dan Perwakilan dari Komisi I DPR Ketua Panja yang ditunjuk adalah TB. Hasanudin. Meski demikian didalam pembahasan RUU Industri Pertahanan ini juga akan di bentuk Tim Perumus dan Tim Singkronisasi bersama yang saat ini masih dalam proses peyusunan.

Diharapkan pembahasan RUU Industri Pertahanan di Forum Komisi akan selesai pada pertengahan Juli 2012, sehingga tidak akan menambah masa sidang untuk membahas RUU Industri Pertahanan ini.

Turut menghadiri dalam Rapat Kerja Komisi I DPR kali ini, Dirjen Perundang undangan Kementerian Hukum dan Ham,   Dirjen UBTT Kementerian Perindustrian, Deputi Menteri BUMN, Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Sumber : DMC

Bung Karno Sang Orator Ulung

Bung Karno Berteriak : Persetan Dengan PBB!! Inggris Kita Linggis...!!! Amerika Kita Setrika...!!!

IRIB-(IDB) : Suatu hal yang lumrah apabila kita melihat seseorang berkorban demi apa yang dicintainya, demikian juga Bung Karno. Demi Indonesia Bung Karno mengabaikan penyakit yang menggerogoti dirinya.

Bung Karno selalu tampil prima dihadapan publik, walau pada hakekatnya dia dalam keadaan lemah. Hal tersebut dilakukan demi menjaga rasa percaya diri seluruh rakyat Indonesia.

Berulang-kali dokter pribadinya memberi nasihat kepada Bung Karno. Ini terkait dengan sakit ginjalnya, yakin makin para di akhir tahun 60-an.

"Kalau Bapak bisa tenang sedikit, dan tidak berteriak-teriak, niscaya Bapak tidak akan mendapat ulcers."

Yang dimaksud dokter adalah peradangan pada lambung akibat sakit ginjalnya itu. Baru saja dokter berhenti memberikan nasihatnya, Bung Karno meradang dan berteriak, "Bagaimana aku bisa tenang kalau setiap lima menit menerima kabar buruk?"

Berteriak adalah "hobi" Sukarno. Ia berteriak untuk memberi semangat rakyatnya. Ia berteriak juga untuk mengganyang musuh-musuh negara. Jika konteksnya adalah membakar semangat rakyat, maka Bung Karno adalah seorang orator ulung.

Bahkan paling unggul pada zamannya. Sebaliknya, jika ia berteriak karena terinjak dan teraniaya harga dirinya sebagai presiden dan kepala negara, maka Sukarno adalah presiden paling berani yang pernah hidup di atas bumi ini.

" Inggris kita linggis..!!! Amerika kita setrika...!!!", atau "Go to hell with your aid" yang ditujukan kepada Amerika.

" Malaysia kita ganyang. Hajar cecunguk Malayan itu...!!! Pukul dan sikat jangan sampai tanah dan udara kita diinjak-injak oleh Malaysian keparat itu", yang ini saat Indonesia berkonfrontasi dengan di negara boneka bernama Malaysia.

Bukan hanya itu. Organisasi dunia yang bernama Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pun pernah dilawan.

Tanggal 20 Januari 1965, Bung Karno menarik Indonesia dari keanggotaan PBB. Ini karena ketidak-becusan PBB dalam menangani persoalan anggota-anggotanya, termasuk dalam kaitan konflik Indonesia – Malaysia.

Ada enam alasan yang tak bisa dibantah siapa pun, termasuk Sekjen PBB sendiri, yang menjadi dasar Indonesia menarik diri dari keanggotaan PBB.

Pertama , soal kedudukan PBB di Amerika Serikat. Bung Karno mengkritik, dalam suasana perang dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet lengkap dengan perang urat syaraf yang terjadi, maka tidak sepatutnya markas PBB justru berada di salah satu negara pelaku perang dingin tersebut. Bung Karno mengusulkan agar PBB bermarkas di Jenewa, atau di Asia, Afrika, atau daerah netral lain di luar blok Amerika dan Soviet.

Kedua , PBB yang lahir pasca perang dunia kedua, dimaksudkan untuk bisa menyelesaikan pertikaian antarnegara secara cepat dan menentukan. Akan tetapi yang terjadi justru PBB selalu tegang dan lamban dalam menyikapi konflik antar negara. Indonesia mengalami dua kali, yakni saat pembebasan Irian Barat, dan Malaysia. Dalam kedua perkara itu, PBB tidak membawa penyelesaian, kecuali hanya menjadi medan perdebatan.

Selain itu, pasca Perang Dunia II, banyak negara baru, yang baru saja terbebas dari penderitaan penjajahan, tetapi faktanya dalam piagam-piagam yang dilahirkan maupun dalam preambule-nya, tidak pernah menyebut perkataan kolonialisme. Singkatnya, PBB tidak menempatkan negara-negara yang baru merdeka secara proporsional.

Ketiga , Organisasi dan keanggotaan Dewan Keamanan mencerminkan peta ekonomi, militer dan kekuatan tahun 1945, tidak mencerminkan bangkitnya negara-negara sosialis serta munculnya perkembangan cepat kemerdekaan negara-negara di Asia dan Afrika. Mereka tidak diakomodir karena hak veto hanya milik Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, dan Taiwan. Kondisi yang tidak aktual lagi, tetapi tidak ada satu orang pun yang berusaha bergerak mengubahnya.

Keempat , soal sekretariat yang selalu dipegang kepala staf berkebangsaan Amerika. Tidak heran jika hasil kebijakannya banyak mengakomodasi kepentingan Barat, setidaknya menggunakan sistem Barat. Bung Karno tidak dapat menjunjung tinggi sistem itu dengan dasar, "Imperialisme dan kolonialisme adalah anak kandung dari sistem Negara Barat. Seperti halnya mayoritas anggota PBB, aku benci imperialisme dan aku jijik pada kolonialisme."

Kelima , Bung Karno menganggap PBB keblinger dengan menolak perwakilan Cina, sementara di Dewan Keamanan duduk Taiwan yang tidak diakui oleh Indonesia.

Di mata Bung Karno, "Dengan mengesampingkan bangsa yang besar, bangsa yang agung dan kuat dalam arti jumlah penduduk, kebudayaan, kemampuan, peninggalan kebudayaan kuno, suatu bangsa yang penuh kekuatan dan daya-ekonomi, dengan mengesampingkan bangsa itu, maka PBB sangat melemahkan kekuatan dan kemampuannya untuk berunding justru karena ia menolak keanggotaan bangsa yang terbesar di dunia."

Keenam , tidak adanya pembagian yang adil di antara personal PBB dalam lembaga-lembaganya. Bekas ketua UNICEF adalah seorang Amerika. Ketua Dana Khusus adalah Amerika. Badan Bantuan Teknik PBB diketuai orang Inggris. Bahkan dalam persengketaan Asia seperti halnya pembentukan Malaysia, maka plebisit yang gagal yang diselenggarakan PBB, diketuai orang Amerika bernama Michelmore.

Bagi sebagian kepala negara, sikap keluar dari PBB dianggap sikap nekad. Bung Karno tidak hanya keluar dari PBB. Lebih dari itu, ia membentuk Konferensi Kekuatan Baru (Conference of New Emerging Forces/ Conefo) sebagai alternatif persatuan bangsa-bangsa selain PBB. Konferensi ini sedianya digelar akhir tahun 1966.

Langkah tegas dan berani Sukarno langsung mendapat dukungan banyak negara, khususnya di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Bahkan sebagian Eropa juga mendukung.

Sebagai tandingan Olimpiade, Bung Karno bahkan menyelenggarakan Ganefo (Games of the New Emerging Forces) yang diselenggarakan di Senayan, Jakarta pada 10 – 22 November 1963. Pesta olahraga ini diikuti oleh 2.250 atlet dari 48 negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Selatan, serta diliput sekitar 500 wartawan asing.

Bung Karno dengan Conefo dan Ganefo, sudah menunjukkan kepada dunia, bahwa organisasi bangsa-bangsa tidak mesti harus satu, dan hanya PBB.

Bung Karno sudah mengeluarkan terobosan itu. Sayang, konspirasi internasional (Barat) yang didukung segelintir pengkhianat dalam negeri (seperti Angkatan '66, sejumlah perwira TNI-AD, serta segelintir cendekiawan pro Barat, dan beberapa orang keblinger), berhasil merekayasa tumbangnya Bung Karno. Wallahu a'lam.

Sumber : Irib

Roket R-Han 122 Produk Dalam Negeri Siap Uji Coba

BANDUNG-(IDB) : Dalam upaya meningkatkan kemandirian bangsa terutama dalam hal pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista), Kementerian Riset dan Teknologi dan komunitas iptek serta industri strategis yang termasuk dalam konsorsium mendukung Kementerian Pertahanan dalam mengembangkan Roket R-Han 122.

Tujuan lain dari pengembangan roket R-Han 122 dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pengadaan dari luar negeri dengan memberdayakan potensi dan kemampuan riset anak bangsa serta industri pertahanan dalam negeri. 

Roket R-Han 122 adalah roket hasil karya anak bangsa yang merupakan hasil kerjasama ini diwujudkan melalui penelitian yang dilakukan berbagai institusi diantaranya PT.Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT.Dahana yang didukung penuh oleh Kementerian Riset dan Teknologi.

Kementerian Pertahanan berencana kembali melakukan uji coba R-Han 122 dengan pengembangan terbarunya pada 28 Maret 2012 mendatang. Uji coba roket yang akan dilaksanakan di Pusat Latihan Tempur TNI AD, Baturaja, Sumatera Selatan rencananya dihadiri langsung oleh Menteri Riset dan Teknologi, sejumlah anggota DPR RI dan para undangan lainnya. 

Persiapan uji coba yang akan dilaksanakan tersebut agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka pada tanggal 15 Maret 2012 bertempat di PT.Pindad diadakan rapat koordinasi dengan agenda pembahasan segala kesiapan peralatan dan personil serta bagaimana teknis mobilisasi keduanya yang akan diberangkatkan ke Baturaja. Sampai saat ini, roket yang rencananya akan diluncurkan sebanyak 50 buah dan peralatan pendukung sebagian telah siap diuji coba.

Masing-masing stakeholder yang terlibat didalam uji coba peluncuran mempunyai peran, seperti, PT. DI berperan dalam penyiapan roket, adapun PT. PINDAD mengembangkan launcher dan firing system menggunakan platform GAZ dan Nissan yang sudah dimodifikasi dengan laras 16. Selain itu, dalam sistem pendukung peluncuran roket ini BMKG akan mendukung dengan menyediakan alat untuk menentukan posisi jatuh roket dan ITB juga akan mendukung dalam uji coba sistem kamera nirkabel untuk menangkap dan mengirim gambar saat roket sampai dilokasi target sasaran. 

Sumber : Ristek

Pengamat : Sangat Sulit Menghindari Keterlibatan Calo Dalam Pembelian Alutsista

JAKARTA-(IDB) : Pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) sulit dilepaskan dari keterlibatan agen. Hal ini membuat harga menjadi lebih mahal, apalagi jika pembiayaan memakai kredit ekspor.

Pengamat militer Universitas Indonesia Andi Widjajanto mengatakan, pelibatan pihak ketiga berupa perusahaan privat untuk impor alutsista dari Eropa Barat dan Amerika Serikat sangat sulit dihindarkan. Biasanya pemerintah di sana, bahkan China, sudah menunjuk perusahaan di negerinya untuk mengendalikan seluruh proses ekspor senjata. Dia mencontohkan, untuk Rusia dipegang Rosoboronexport, sedangkan AS pelibatannya melalui tender.“Broker dalam arti agen orang per orang itu yang berusaha dihilangkan. Kalau perusahaan privat, cenderung sulit dihindarkan,” ungkap Andi di Jakarta kemarin.

Karena itu, menurut dia, mau tidak mau minimal ada pelibatan pihak ketiga swasta dari negara pengekspor alutsista. “Normalnya, pihak ketiga itu juga cenderung akan meminta pemerintah Indonesia menunjuk perusahaan lain supaya mereka kemudian bisa B to B. Mereka menginginkan ini kontrak privat, bukan kontrak dengan negara,”paparnya. Kondisi ini, ungkap Andi, makin sulit dihindari karena selain China, industri-industri pertahanan itu sudah milik swasta.

Seperti di Rusia yang sudah diprivatisasi dan di AS justru sudah dari dulu dimiliki swasta.Andi mengatakan, dengan melibatkan pihak ketiga, maka akan ada fee yang harus dibayarkan. Di Eropa, standar feemencapai 3% dari total nilai kontrak. Namun jika pembiayaan lewat kredit ekspor, ada fee lain yang harus dibayarkan,seperti administrasi dan asuransi.

“Kalau dibacakan aturan kredit ekspor dari negara-negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development/ semacam Kadin di Eropa), itu sudah didetailkan. Fee untuk agen berapa, administrasi berapa, asuransi berapa, macam-macam. Ini belum termasuk bunga bank yang melakukan pembiayaan,” ungkapnya.

Sebelum OECD menyetujui kredit ekspor, lanjutnya,maka ada beberapa formulir yang diminta, termasuk persyaratan transparansi fee.Dengan demikian, di negara pengekspor transparansi tetap ada.Aturan ini, menurut Andi, bersifat mengikat di negara-negara Eropa.“Yang jelas,government officer tidak mendapatkan apaapa. Itu fee-nya betul-betul untuk perusahaan yang ditunjuk. Perusahaan itu macam-macam,” paparnya.

Dalam rencana pembelian enam unit Sukhoi oleh pemerintah Indonesia,Andi menilai seharusnya pembiayaan memakai kredit negara dari Pemerintah Federasi Rusia untuk Indonesia. Bukan lewat kredit ekspor,karena suku bunga kredit ekspor paling tinggi.“Lebih tinggi sekitar 1,2% hingga lebih dari 2% dibandingkan suku bunga yang ditetapkan oleh pasar keuangan di London,”ungkapnya.

Namun, menurut Andi, nampaknya pemerintah kesulitan untuk mengelola kredit negara dari Rusia. “Pemerintah lebih akrab dengan kredit ekspor yang mekanismenya memakai standar global. Nah, kalau kredit ekspor maka yang harus mengamankan itu menkeu, BI, Bappenas. Tidak melibatkan Kemhan dan TNI,”ujar Andi. Dia mengatakan, kredit negara dari Rusia mirip dengan foregn military financing dari AS.

Prinsip dari pembiayaan ini adalah sebagian besar uang balik ke negeri pemberi pinjaman, sehingga akan memunculkan paksaan tertentu. Misalnya ada tim Rusia berkunjung ke Indonesia untuk menginspeksi Sukhoi yang kita beli, maka aturannya akan dibuat sedemikian rupa sehingga biaya yang pemerintah keluarkan betul-betul kembali ke Rusia. “Contohnya, pesawat untuk mengangkut diupayakan itu dari National Carrier Rusia. Kesulitan-kesulitan itu ada di kredit negara,” paparnya.

Sedangkan jika lewat kredit ekspor, relatif tidak ada kesulitan,sebab pada dasarnya itu merupakan commercial loan yang mengikuti aturan pasar. Hanya, kelemahan kredit ekspor, selain suku bunga tinggi, rentang waktu pembayaran yang harus segera, baik pokok maupun bunga.Tidak bisa seperti pinjaman lunak.Menurut aturan OECD,tambah Andi,sebenarnya kredit ekspor itu harus diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif.

Misalnya pembangunan jalan tol dan infrastruktur listrik.Jadi, bisa langsung dilihat pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi nasional. “Biasanya, mereka tidak menyediakan kredit ekspor untuk persenjataan,” tandasnya. Hingga 2014,menurut Andi, yang dianggarkan kredit ekspor untuk alutsista sebesar USD10,34 miliar. Keputusan pemakaiannya ada di pihak Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menuturkan, Kementerian Pertahanan harus menjelaskan secara detail terkait penggunaan anggaran USD470 juta dalam pengadaan Sukhoi SU 30 MK2. Sejauh ini, klarifikasi hanya sebatas garis besarnya saja, di antaranya untuk enam unit Sukhoi, 12 mesin, dan pelatihan 10 pilot.

Dia memperkirakan masih ada sisa dari anggaran itu sekitar USD56,7 juta atau sekitar Rp538,6 miliar. “Kemhan harus menjelaskan detil ruang lingkup USD470 juta ini untuk apa saja. Ini masih menjadi wilayah abu-abu yang tidak bisa dijelaskan pemerintah secara detil,”ujarnya. 

 Sumber : Sindo

AS Kembangkan Pesawat Robot yang Dipandu Gerakan Tangan

WASHINGTON-(IDB) : Kru operator pesawat menggunakan satu set gerakan tangan dan posisi tubuh untuk membimbing pilot lepas landas di dek sempit. Tetapi dengan peningkatkan penggunaan pesawat tak berawak, mungkinkah kru menggunakan gerak tubuh yang sama untuk memandu pesawat robot?

Sebuah tim peneliti di MIT - Mahasiswa Ilmu Komputer, Yale Song dengan mentornya, Randall Davis, dan periset dari Artificial Intelligence Laboratory, David Demirdjian - hadir untuk menjawab pertanyaan tersebut

Mereka kini mengembangkan sistem mirip Kinect yang digunakan Microsoft Xbox 360 alias permainan video game dengan sensor gerakan tangan pemain. Namun ketika mereka mengawali proyek tersebut, Kinect belumlah ada. Sistem ini dapat mengenali bentuk tubuh dan posisi tangan dalam tiga dimensi (3D).

Di sini, kamera stereo tunggal digunakan sebagai pelacak tubuh anggota kru. Sementara untuk mendeteksi gerakan masing-masing kru, peneliti mengembangkan piranti lunak khusus kustomisasi.

Cara kerjanya, seperti yang dituturkan oleh laman teknologi, Wired, kamera menangkap gambar 3D anggota kru dan menghapus gambar-gambar latar belakang. Alat itu kemudian mengkalkulasi postur tubuh yang sesungguhnya dengan kerangka model dalam pusat data lalu menentukan mana yang paling cocok

Begitu alat memahami posisi tubuh tersebut, maka letak tangan pun bisa diprediksi. Piranti ini mengabaikan area sekitar, fokus pada posisi, bentuk, dan ukuran tangan serta pergelangan tangan. Kemudian piranti memperkirakan gerakan yang sedang dilakukan, misal kru membuka telapak tangan, mengepalkan tinju, atau mengepal dengan ibu jari menunjuk ke bawah.

Tantangan terbesar dari teknologi ini ialah menciptakan software tanpa waktu lama untuk menganalisa, apalagi hingga menunggu kru berhenti bergerak. Pasalnya, aktivitas di atas dek kapal induk ialah pergerakan konstan, setiap beberapa detik kru melakukan gerakan tangan dan posisi tubuh baru untuk membantu pilot terbang atau mendarat.

"Kita tidak bisa hanya memberikan input berupa ribuan [video] frame, karena piranti ini akan mengambil selamanya," kata Song dalam siaran pers. Alih-alih ia ia memasukkan serangkaian pose singkat tubuh dengan durasi sekitar 60 frame (kira-kira tiga detik dari video). Urutan pun saling tumpang tindih. Piranti itu juga cenderung mengandalkan probabilitas ketimbang hitungan presisi.

Dalam tes, algoritma berhasil mengidentifikasi gerak tubuh dengan ketepatan 76 persen . Cukup mengesankan, tapi tidak cukup baik ketika anda harus membimbing pesawat berharga jutaan dolar di atas dek kecil di tengah lautan. Tapi Song memperkirakan dia dapat meningkatkan akurasi sistem dengan mempertimbangkan posisi lengan dan posisi tangan secara terpisah.

Sumber : Republika