Jumat, Maret 16, 2012
Korsel Kecam Roket Kim Il-Sung
SEOUL-(IDB) : Korea Selatan (Korsel) akhirnya mengecam rencana Korea Utara (Korut) yang bakal meluncurkan roket jarak jauh untuk memperingati 100 tahun kelahiran Kim Il-Sung. "Peluncuran itu adalah bentuk provokasi," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Korsel pada Jumat (16/3/2012).
Kementerian itu juga mengatakan andai peluncuran pada bulan depan tersebut terealisasi, hal itu menjadi ancaman pada keamanan regional. Menurut Korsel pula, peluncuran roket tersebut adalah satu pelanggaran pada resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 2009 yang melarang peluncuran rudal balistik.
Selain Korsel, Jepang juga menyuarakan hal sama. Negeri Matahari Terbit itu mengatakan setiap peluncuran oleh Korut baik itu satu satelit atau bukan, yang menggunakan teknologi rudal balistik melanggar resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. "Kami mendesak Korut menahan diri dan tidak melakukan peluncuran itu," kata juru bicara penting pemerintah Kepala Sekretaris Kabinet Osamu Fujimura.
Korut, yang baru-baru ini mengatakan pihaknya akan menangguhkan uji coba rudal jarak jauh sebagai bagian dari perundingan dengan AS, berjanji bahwa peluncuran bulan depan tidak akan berdampak pada negara-negara tetangga.
Pada April 2009, Korut meluncurkan roket balisitk yang sama. Akibatnya, Korut mendapat sanksi-sanksi keras PBB. Sanksi itu merusakkan perekonomian Korut dan semakin mengucilkan negara itu.
Peluncuran rudal itu sejatinya gagal. Pasalnya, roket jatuh ke Laut Jepang tanpa mengorbit satu satelit. Alhasil, Tokyo marah dan mengancam akan menembak jatuh setiap roket yang mengancam wilayahnya. Satu uji coba lainnya juga gagal pada tahun 1998.
Washington mengatakan program rudal balistik jarak jauh Korut bergerak maju dengan cepat. Mantan Menteri Pertahanan Robert Gates mengatakan tahun lalu bahwa daratan Amerika dapat terancam dalam lima tahun. "DPRK akan meluncurkan satu satelit,Kwangmyongsong-3, yang diproduksi negara itu sendiri dengan teknologi dalam negeri untuk memperingati 100 tahun lahirnya Presiden Kim Il-Sung," kata kantor berita resmi KCNA mengutip seorang juru bicara Komite Bagi Teknologi Angkasa Korea.
Peluncuran itu akan dilakukan antara 12-16 April,kata KCNA. Pada saat sama, Korsel menyelenggarakan sidang parlemen. Jangka waktu itu pun hanya tiga minggu setelah KTT keamanan nuklir global di Seoul.
Selain Korsel, Jepang juga menyuarakan hal sama. Negeri Matahari Terbit itu mengatakan setiap peluncuran oleh Korut baik itu satu satelit atau bukan, yang menggunakan teknologi rudal balistik melanggar resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. "Kami mendesak Korut menahan diri dan tidak melakukan peluncuran itu," kata juru bicara penting pemerintah Kepala Sekretaris Kabinet Osamu Fujimura.
Korut, yang baru-baru ini mengatakan pihaknya akan menangguhkan uji coba rudal jarak jauh sebagai bagian dari perundingan dengan AS, berjanji bahwa peluncuran bulan depan tidak akan berdampak pada negara-negara tetangga.
Pada April 2009, Korut meluncurkan roket balisitk yang sama. Akibatnya, Korut mendapat sanksi-sanksi keras PBB. Sanksi itu merusakkan perekonomian Korut dan semakin mengucilkan negara itu.
Peluncuran rudal itu sejatinya gagal. Pasalnya, roket jatuh ke Laut Jepang tanpa mengorbit satu satelit. Alhasil, Tokyo marah dan mengancam akan menembak jatuh setiap roket yang mengancam wilayahnya. Satu uji coba lainnya juga gagal pada tahun 1998.
Washington mengatakan program rudal balistik jarak jauh Korut bergerak maju dengan cepat. Mantan Menteri Pertahanan Robert Gates mengatakan tahun lalu bahwa daratan Amerika dapat terancam dalam lima tahun. "DPRK akan meluncurkan satu satelit,Kwangmyongsong-3, yang diproduksi negara itu sendiri dengan teknologi dalam negeri untuk memperingati 100 tahun lahirnya Presiden Kim Il-Sung," kata kantor berita resmi KCNA mengutip seorang juru bicara Komite Bagi Teknologi Angkasa Korea.
Peluncuran itu akan dilakukan antara 12-16 April,kata KCNA. Pada saat sama, Korsel menyelenggarakan sidang parlemen. Jangka waktu itu pun hanya tiga minggu setelah KTT keamanan nuklir global di Seoul.
Sumber : Kompas
Diam-diam Intelijen Australia Anggap Indonesia sebagai Ancaman
CANBERRA-(IDB) : Selama ini Australia selalu menyebutkan bahwa ancaman terbesar bagi mereka adalah musuh dari utara yang merujuk pada Cina. Tetapi di balik itu, ternyata yang dimaksud dengan “musuh dari utara” termasuk juga Indonesia, seperti yang dituturkan pengamat pertahanan Muradi.
“Kalkulasi intelijen Australia terkadang berlebihan. Badan intelijen Australia, ASIS terkadang melakukan analisis intelijen tentang Indonesia secara berlebihan, sehingga menganggap Indonesia sebagai ancaman. Tetapi tentang adanya ancaman, Australia selalu mengakuinya, yaitu ancaman dari utara. Hanya saja ancaman dari utara itu bukan cuma Cina, tetapi juga Indonesia, “ jelas dosen yang mengajar di Fisip Unpad ketika dihubungi itoday, Jum’at (16/3).
Masih menurut Muradi, logika sederhananya, musuh yang paling dekat adalah Indonesia, dan itu diakui secara tidak langsung oleh Australia. “Yang agak berlebihan dalam konteks analisa ancaman. Mereka (Australia) secara terbuka menganggap Indonesia adalah kawan, tetapi secara intelijen dan pertahanan hal itu tidak mungkin dilakukan, “ sambungnya.
Berdasarkan analisisnya, Muradi melihat ancaman yang paling dekat di utara yakni Cina, sudah dilindungi oleh Jepang dengan adanya pangkalan AS di Okinawa. Kemudian untuk ASEAN, pasca pangkalan di Filipina dibubarkan, AS ingin membuat pangkalan militer lain, pilihannya adalah Singapura atau di Darwin, tetapi jika di Singapura, Indonesia akan proses keras.
Tetapi pengamat pertahanan ini mengaku tidak tahu untuk apa pangkalan militer AS di darwin, apakah untuk distribusi pasukan di Asia Pasifik, atau ada agenda tersembunyi lainnya. Namun pengamat pertahanan ini menduga ada agenda tersembunyi.
Wajar jika Muradi melihat adanya agenda tersembunyi di balik rencana dibuatnya pangkalan militer AS di Darwin. Sebab sepuluh tahun terakhir ancaman yang ada di wilayah ASEAN adalah terorisme dan human traficking. dua itu yang menjadi ancaman bagi Australia.
“Walau demikian, menjadikan dua ancaman tersebut sebagai alasan adanya pangkalan Darwin, dan ada isu untuk mendorong kemerdekaan Papua, tetap isu tersebut tetap tidak masuk akal. Pangkalan itu tetap berlebihan, dan pemerintah harus memprotesnya,” tegasnya.
Rencana AS mendirikan pangkalan militer di Darwin dengan dalih untuk mempermudah pengiriman pasukan, untuk bala bantuan ketika ada bencana menarik banyak perhatian berbagai kalangan.
Letak yang strategis, adanya pergerakan massif Cina di kawasan Laut Cina Selatan dan ASEAN, serta Rusia yang mulai menancapkan pengaruhnya di kawasan Asia, semakin memperkuat dugaan bahwa ada agenda tersembunyi AS menempatkan pasukannya di teluk Darwin.
“Kalkulasi intelijen Australia terkadang berlebihan. Badan intelijen Australia, ASIS terkadang melakukan analisis intelijen tentang Indonesia secara berlebihan, sehingga menganggap Indonesia sebagai ancaman. Tetapi tentang adanya ancaman, Australia selalu mengakuinya, yaitu ancaman dari utara. Hanya saja ancaman dari utara itu bukan cuma Cina, tetapi juga Indonesia, “ jelas dosen yang mengajar di Fisip Unpad ketika dihubungi itoday, Jum’at (16/3).
Masih menurut Muradi, logika sederhananya, musuh yang paling dekat adalah Indonesia, dan itu diakui secara tidak langsung oleh Australia. “Yang agak berlebihan dalam konteks analisa ancaman. Mereka (Australia) secara terbuka menganggap Indonesia adalah kawan, tetapi secara intelijen dan pertahanan hal itu tidak mungkin dilakukan, “ sambungnya.
Berdasarkan analisisnya, Muradi melihat ancaman yang paling dekat di utara yakni Cina, sudah dilindungi oleh Jepang dengan adanya pangkalan AS di Okinawa. Kemudian untuk ASEAN, pasca pangkalan di Filipina dibubarkan, AS ingin membuat pangkalan militer lain, pilihannya adalah Singapura atau di Darwin, tetapi jika di Singapura, Indonesia akan proses keras.
Tetapi pengamat pertahanan ini mengaku tidak tahu untuk apa pangkalan militer AS di darwin, apakah untuk distribusi pasukan di Asia Pasifik, atau ada agenda tersembunyi lainnya. Namun pengamat pertahanan ini menduga ada agenda tersembunyi.
Wajar jika Muradi melihat adanya agenda tersembunyi di balik rencana dibuatnya pangkalan militer AS di Darwin. Sebab sepuluh tahun terakhir ancaman yang ada di wilayah ASEAN adalah terorisme dan human traficking. dua itu yang menjadi ancaman bagi Australia.
“Walau demikian, menjadikan dua ancaman tersebut sebagai alasan adanya pangkalan Darwin, dan ada isu untuk mendorong kemerdekaan Papua, tetap isu tersebut tetap tidak masuk akal. Pangkalan itu tetap berlebihan, dan pemerintah harus memprotesnya,” tegasnya.
Rencana AS mendirikan pangkalan militer di Darwin dengan dalih untuk mempermudah pengiriman pasukan, untuk bala bantuan ketika ada bencana menarik banyak perhatian berbagai kalangan.
Letak yang strategis, adanya pergerakan massif Cina di kawasan Laut Cina Selatan dan ASEAN, serta Rusia yang mulai menancapkan pengaruhnya di kawasan Asia, semakin memperkuat dugaan bahwa ada agenda tersembunyi AS menempatkan pasukannya di teluk Darwin.
Sumber : Itoday
Fasharkan Pasang Electronic Support Measure Di KRI Singa
SURABAYA-(IDB) : Untuk menyiapkan unsur-unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) agar siap beroperasi, tidak hanya dilakukan oleh para awak kapal, namun juga melibatkan berbagai pihak.
Salah satunya adalah Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) Surabaya. Fasharkan Surabaya memilki peranan penting dalam mendukung penyiapan unsur KRI yang berada di jajaran Koarmatim agar siap melaksanakan operasi setiap saat.
Sebagai komponen tak terpisahkan, Fasharkan memiliki beberapa bengkel dalam memberikan dukungannya terhadap KRI. Bengkel tersebut adalah bengkel Bangunan Kapal (Bengbakap), Bengkel Mesin (Bengsin), Bengkel Senjata (Bengsen), Bengkel Elektronika (Benglek) dan Bengkel Listrik (Benglis). Masing-masing bengkel memilki personel dengan kemampuan khusus sesuai bidangnya. Untuk mendukung kerja para teknisi, bengkel yang ada di Fasharkan dilengkapi sarana dan peralatan yang memadai.
Banyaknya KRI dijajaran Koarmatim yang harus siap setiap saat, membuat personel Fasharkan dituntut bekerja ekstra keras. Bahkan tidak jarang dari mereka harus melaksanakan tugasnya sampai habis kerja. Hal itu beberapa kali pernah dilaksanakan ketika menyiapkan sebuah KRI yang mendapat tugas khusus secara mendadak, seperti pencarian korban Search And Rescue (SAR) kapal tenggelam, bencana alam dan sebagainya.
Salah satu tugas yang dilakukan personel bengkel di Fasharkan adalah pemasangan pesawat elektronika jenis Electronic Support Measure (ESM), diatas tiang gavel KRI Singa-651. Kapal perang tersebut sedang bersandar di Dermaga Semenanjung PT. PAL Indonesia untuk melaksanakan perbaikan. Pemasangan alat tersebut dilakukan oleh personel Benglek Fasharkan Surabaya bekerja sama dengan para awak KRI.
Letak posisi alat perusak frekuensi radar musuh ESM itu berada di ujung tiang paling tinggi. Untuk mencapai ujung tiang tersebut ahli elektro itu harus memanjatnya. Sedangkan peralatan tersebut bobotnya lumayan berat, sehingga para ahli elektronika itu menggunakan bantuan sebuah crane milik Fasharkan.
Rutinitas kerja personel Fasharkan telah terjadwal dengan baik sehingga target yang dicapai dapat berhasil dengan maksimal. Sebelum berangkat menuju kapal yang akan diperbaiki, mereka telah menyiapkan beberapa peralatan pendukung kerja dan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sepatu kerja dan helm. Dalam menunaikan tugasnya, para personel Fasharkan memilki prinsip dasar yaitu kerja keras, kerja ikhlas dan kerja cerdas. Tiga prinsip dasar tersebut membuat pekerjaan yang mereka lakukan mendapat hasil yang maksimal.
Sumber : Koarmatim
KSAL : TNI AL Akan Dapat Hibah Kapal Angkut Dari Korsel
 |
| Illustration |
JAKARTA-(IDB) :Tidak lama lagi, TNI Angkatan Laut akan segera menerima hibah kapal angkut personel atau Armor Personel Carrier (APC) dari Korea Selatan. "TNI AL akan mendapat hibah kapal angkut personil (Armor Personel Carrier/APC) 10 unit dari Korea Selatan. Kami berharap ada tambahan hibah sebanyak 25 unit, "kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Soeparno, di Jakarta, Jumat (16/3).
Menurutnya, TNI AL terus berupaya meningkatkan kekuatannya dengan memenuhi Minimum Essential Forces (MEF). Selain hibah, TNI AL juga memesan 11 unit helikopter anti kapal selam, 6 helikopter anti kapal permukaan, helikopter angkut dan 54 tank amfibi.
Tak hanya itu, TNI AL juga akan mengajukan pengadaan 3 unit kapal multirole light frigates dari Inggris yang diproduksi Jerman.
Selain melakukan pengadaan alutsista baru, strategi yang dilakukan TNI AL juga dilakukan dalam bentuk pemeliharaan, revitalisasi kemampuan alutsista, relokasi alih fungsi sesuai kebutuhan alutsista dan penghapusan alutsista yang sudah tua. "Untuk pengadaan baru, kami memprioritaskan dilakukan di dalam negeri,"jelas Soeparno.
Menurutnya, TNI AL terus berupaya meningkatkan kekuatannya dengan memenuhi Minimum Essential Forces (MEF). Selain hibah, TNI AL juga memesan 11 unit helikopter anti kapal selam, 6 helikopter anti kapal permukaan, helikopter angkut dan 54 tank amfibi.
Tak hanya itu, TNI AL juga akan mengajukan pengadaan 3 unit kapal multirole light frigates dari Inggris yang diproduksi Jerman.
Selain melakukan pengadaan alutsista baru, strategi yang dilakukan TNI AL juga dilakukan dalam bentuk pemeliharaan, revitalisasi kemampuan alutsista, relokasi alih fungsi sesuai kebutuhan alutsista dan penghapusan alutsista yang sudah tua. "Untuk pengadaan baru, kami memprioritaskan dilakukan di dalam negeri,"jelas Soeparno.
Sumber : Jurnas
KSAL : TNI AL Menunggu 4 PKR Dari PAL
JAKARTA-(IDB) : Usia renta, membuat ketangguhan mayoritas alat utama sistem senjata (alutsista) TNI, merosot. Hal sama dialami Angkatan Laut (AL).
Rata-rata alutsista TNI AL berusia 30-an tahun, termasuk di antaranya kapal perang. "Fungsinya sudah jauh berkurang," kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno di Jakarta, Jumat (16/3).
TNI AL berupaya meningkatkan kekuatan alutsista untuk memenuhi Minimum Essential Forces (MEF). Kekuatan alutsista TNI AL dinilai KSAL telah cukup dari segi kuantitas, namun tidak dari sisi kualitas. Alutsista TNI AL saat di antaranya 115 unit kapal perang, 54 unit pesawat, dan 339 unit kendaraan tempur.
TNI AL sedang menunggu penyelesaia tiga unit kapal selam diesel elektrik dari Korea Selatan. "Juga empat kapal perusak kawal rudal yang dibangun PT PAL," kata Soeparno. Kapal selam yang dipesan dari Korea diperkirakan akan selesai pada 2015 dan 2016. Sesuai kesepakatan, pembuatan satu kapal selam akan dilakukan di Indonesia melalui industri pertahanan dalam negeri
Selain itu, empat unit KCR Trimaran juga dipesan dari dalam negeri, dan 16 unit kapal cepat rudal (KCR) dengan panjang 40 meter rampung pengerjaannya akhir 2014. Sebanyak 15 unit kapal cepat rudal dengan panjang 60 meter juga telah dipesan.
Lalu dua kapal survei, kapal latih pengganti KRI Dewa Ruci dan 12 kapal angkut tank. "Kapal latih pengganti KRI Dewa Ruci diharapkan tiba sebelum 5 Oktober 2014," ujarnya.
Rata-rata alutsista TNI AL berusia 30-an tahun, termasuk di antaranya kapal perang. "Fungsinya sudah jauh berkurang," kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno di Jakarta, Jumat (16/3).
TNI AL berupaya meningkatkan kekuatan alutsista untuk memenuhi Minimum Essential Forces (MEF). Kekuatan alutsista TNI AL dinilai KSAL telah cukup dari segi kuantitas, namun tidak dari sisi kualitas. Alutsista TNI AL saat di antaranya 115 unit kapal perang, 54 unit pesawat, dan 339 unit kendaraan tempur.
TNI AL sedang menunggu penyelesaia tiga unit kapal selam diesel elektrik dari Korea Selatan. "Juga empat kapal perusak kawal rudal yang dibangun PT PAL," kata Soeparno. Kapal selam yang dipesan dari Korea diperkirakan akan selesai pada 2015 dan 2016. Sesuai kesepakatan, pembuatan satu kapal selam akan dilakukan di Indonesia melalui industri pertahanan dalam negeri
Selain itu, empat unit KCR Trimaran juga dipesan dari dalam negeri, dan 16 unit kapal cepat rudal (KCR) dengan panjang 40 meter rampung pengerjaannya akhir 2014. Sebanyak 15 unit kapal cepat rudal dengan panjang 60 meter juga telah dipesan.
Lalu dua kapal survei, kapal latih pengganti KRI Dewa Ruci dan 12 kapal angkut tank. "Kapal latih pengganti KRI Dewa Ruci diharapkan tiba sebelum 5 Oktober 2014," ujarnya.
Sumber : Jurnas
Berita Foto : Silahturahim Kasal
JAKARTA-(IDB) : Kasal Laksamana TNI Soeparno (kanan) bersama mantan Kasal Laksamana TNI (Purn) Sudomo (kiri) dan mantan Kasal Laksamana TNI (Purn) Tanto Koeswanto (belakangs) seusai mengunjungi Monumen KRI Harimau-607 yang menjadi salah satu bukti sejarah peristiwa pertempuran Laut Aru di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Jumat (16/3). Silahturahim tersebut digelar sebagai upaya pewarisan nilai-nilai kejuangan pertempuran Laut Aru kepada generasi penerus TNI AL.
Kasal Laksamana TNI Soeparno (tengah) berbincang dengan mantan Kasal Laksamana TNI (Purn) Sudomo (kanan) dan mantan Kasal Laksamana TNI (Purn) Tanto Koeswanto (kiri) di acara Silahturahim Kasal dengan sesepuh TNI AL dan pelaku sejarah pertempuran Laut Aru di Monumen KRI Harimau-607 Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Jumat (16/3). Silahturahim tersebut digelar sebagai upaya pewarisan nilai-nilai kejuangan pertempuran Laut Aru kepada generasi penerus TNI AL.
Kasal Laksamana TNI Soeparno (kiri) bersama para mantan Kasal (kanan-kiri) Laksamana TNI (Purn) Widodo AS, Laksamana TNI (Purn) Sudomo, Laksamana TNI (Purn) Tanto Koeswanto dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto ketika mengunjungi Monumen KRI Harimau-607 yang menjadi salah satu bukti sejarah peristiwa pertempuran Laut Aru di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Jumat (16/3). Silahturahim tersebut digelar sebagai upaya pewarisan nilai-nilai kejuangan pertempuran Laut Aru kepada generasi penerus TNI AL.
Sumber : Antara
Berita Foto : Kunjungan Komandan UNIFIL Ke Markas Indobatt
BEIRUT-(IDB) : Komandan tertinggi UNIFIL (Force Commander) Mayjen Paolo Serra (kedua kanan) mendapat penjelasan dari Komandan Kompi Kapten Mar Achmad Yulianto (kiri) tentang Area Operasi Kompi ketika mengunjungi Markas Satgas Kontingen Garuda XXIII-F/UNIFIL (Indobatt) di UN Posn 7-1, Adshid al Qusayr, Lebanon Selatan, Kamis (15/3). Kunjungan tersebut selain dalam rangka meninjau kesiapan satuan dalam melaksanakan tugas, juga untuk melihat secara langsung kegiatan yang dilaksanakan personel Indobatt.
Komandan tertinggi UNIFIL (Force Commander) Mayjen Paolo Serra (kedua kanan) menggunakan binokuler memantau area operasi kompi ketika mengunjungi Markas Satgas Kontingen Garuda XXIII-F/UNIFIL (Indobatt) di UN Posn 7-1, Adshid al Qusayr, Lebanon Selatan, Kamis (15/3). Kunjungan tersebut selain dalam rangka meninjau kesiapan satuan dalam melaksanakan tugas, juga untuk melihat secara langsung kegiatan yang dilaksanakan personel Indobatt.
Sumber : Antara
KRI SIM 367 Laksanakan Gunex-603
SURABAYA-(IDB) : Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Sultan Iskandar Muda – 367 yang tergabung dalam Maritim Task Force/United Nations Interim Force In Lebanon (MTF/UNIFIL) melaksanakan Gun Exercise (GUNEX) – 603 yaitu Floating Target Firing Exercise atau latihan penembakan dengan menggunakan sasaran apung di Laut Mediterania, belum lama ini, Sabtu (10/3).
Latihan penembakan yang dilaksanakan di Zone Barbara 2 ini, menggunakan 2 meriam yang dimiliki KRI SIM-367. Meriam tersebut adalah Meriam 76 mm OSRG (Otomelara Super Rapid Gun) dengan jarak tembak 6000 yard dan Meriam 20 mm Vector dengan jarak tembak 2500 yard dengan sasaran Killer Tomato. Latihan yang berlasung selama 2 jam ini berjalan dengan aman dan lancar serta dengan hasil baik.
Tujuan dari latihan penembakan ini untuk mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme prajurit dalam aksi peran tempur serta untuk mempertahankan kemampuan Sewaco (Sensor weapon and command) anggota KRI SIM 367.
Sumber : Koarmatim
Koarmatim Sambut Kapal Perang India di Dermaga Tanjung Perak
Pasukan deputasi berasal dari Satuan Kapal Eskorta, Satuan Kapal Selam, Satuan kapal Ampibi, Satuan kapal Cepat, Satauan kapal Patroli dan Satuan Kapal Bantu jajaran Koarmatim. Sedangkan pejabat yang menjambut antara lain Asops Danlantamal V Kolonel Laut (P) H. Yudho Warsono, Atase Pertahanan India Colonel Sanjeev Langeh serta perwira dari Lantamal V dan Satkor Koarmatim.
Kapal perang kelas Perusak (Class Destroyer) ini akan berada di Surabaya selama tiga hari mulai hari ini hinga 17 Maret 2012. Selama berada di Surabaya, Kapal Perang INS Ranjit (53) akan melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain courtesy call ke Danlantamal V, open ship, olah raga bersama dengan personel Koarmatim, kunjungan ke Pemerintah Kota Surabaya dan kunjungan ke tempat wisata di Jawa Timur.
Sumber : Koarmatim
Dahlan Iskan : Rencana Merpati Beli 40 Pesawat dari China Bisa Dibatalkan
JAKARTA-(IDB) : Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN) Dahlan Iskan mengatakan bahwa rencana maskapai Merpati Nusantara Airlines (MNA) untuk kembali membeli 40 pesawat dari China dapat dibatalkan.
"Saya kira itu masih bisa dibatalkan terhadap rencana pembelian 40 unit pesawat Comac ARJ21-700 dari China. Kalau itu tidak realistis. Terlebih rencana pembelian pesawat itu baru sebatas MoU dan MoU itu kan masih bisa dibatalkan," ujar Dahlan Iskan di Gedung DPR, Kamis (15/3).
Kata Dahlan, akan lebih baik jika manajemen MNA saat ini terus melakukan pembenahan dan perbaikan internal dan pesawat yang sudah ada saat ini. Hal itu penting agar tercapai kemajuan secara signifikan.
"Saya kira lebih baik Merpati memperbaiki pesawatnya yang saat ini agar lebih baik untuk menunjang kegiatannya, termasuk memperbaki dan mengoptimalkan 13 dari 15 pesawat MA 60 yang ada hasil pembelian dari China sebelumnya," ujarnya.
Dahlan mengatakan, dalam waktu satu bulan ini, empat unit pesawat jet milik Merpati yang sebelumnya dikandangkan karena mengalami kerusakan, akan segera selesai perbaikannya dan dapat diterbangkan kembali, setelah mesinnya diganti.
"Jadi saya minta yang ada dulu dari pesawat Merpati ini ditekuni dulu dan kembali diterbangkan. Setelah itu, tiga hingga empat tahun ke depan baru diomongi kembali atas rencana Merpati untuk kembali membeli pesawat yang baru tersebut. Dan kalau saat ini Merpati belum memiliki kemampuan untuk membeli pesawat sebanyak itu," ujarnya.
Seperti diketahui, PT Merpati Nusantara Airlines berencana mendatangkan 40 unit pesawat Comac ARJ21-700 dari China. Merpati menerapkan syarat 40 persen komponen pesawat diproduksi PT Dirgantara Indonesia.
Direktur Utama Merpati Johny Sardjono Tjitrokusumo mengatakan, pembelian itu bekerja sama dengan konsorsium pabrikan China, Commercial Aircraft of China (Comac) dan Avic International Holding Corporation (AIHC). Total nilainya 1,2 miliar dolar AS (sekitar Rp 10 triliun). Harga ARJ21-700 dipatok 30 juta dolar AS atau sekitar Rp 270 miliar per unit.
Nota kesepahaman antara Merpati, Comac, AIHC, dan Dirgantara pun telah ditandatangani, bersamaan dengan berlangsungnya pameran Singapore Airshow 2012 di Singapura pada bulan lalu. Nota menyebutkan syarat 40 persen komponen dari Indonesia. Pesawat jet buatan Comac ini dalam tahap proses sertifikasi Federal Aviation Administration (FAA). Merpati akan mendapat prioritas dari pemesanan ini, rencananya pengiriman pertama dilakukan tahun 2013 sebanyak empat unit ARJ 21-700. Tahun selanjutnya sebanyak empat unit, tahun 2015 14 pesawat, tahun 2016 sebanyak 14 pesawat, dan 2017 empat pesawat.
"Saya kira itu masih bisa dibatalkan terhadap rencana pembelian 40 unit pesawat Comac ARJ21-700 dari China. Kalau itu tidak realistis. Terlebih rencana pembelian pesawat itu baru sebatas MoU dan MoU itu kan masih bisa dibatalkan," ujar Dahlan Iskan di Gedung DPR, Kamis (15/3).
Kata Dahlan, akan lebih baik jika manajemen MNA saat ini terus melakukan pembenahan dan perbaikan internal dan pesawat yang sudah ada saat ini. Hal itu penting agar tercapai kemajuan secara signifikan.
"Saya kira lebih baik Merpati memperbaiki pesawatnya yang saat ini agar lebih baik untuk menunjang kegiatannya, termasuk memperbaki dan mengoptimalkan 13 dari 15 pesawat MA 60 yang ada hasil pembelian dari China sebelumnya," ujarnya.
Dahlan mengatakan, dalam waktu satu bulan ini, empat unit pesawat jet milik Merpati yang sebelumnya dikandangkan karena mengalami kerusakan, akan segera selesai perbaikannya dan dapat diterbangkan kembali, setelah mesinnya diganti.
"Jadi saya minta yang ada dulu dari pesawat Merpati ini ditekuni dulu dan kembali diterbangkan. Setelah itu, tiga hingga empat tahun ke depan baru diomongi kembali atas rencana Merpati untuk kembali membeli pesawat yang baru tersebut. Dan kalau saat ini Merpati belum memiliki kemampuan untuk membeli pesawat sebanyak itu," ujarnya.
Seperti diketahui, PT Merpati Nusantara Airlines berencana mendatangkan 40 unit pesawat Comac ARJ21-700 dari China. Merpati menerapkan syarat 40 persen komponen pesawat diproduksi PT Dirgantara Indonesia.
Direktur Utama Merpati Johny Sardjono Tjitrokusumo mengatakan, pembelian itu bekerja sama dengan konsorsium pabrikan China, Commercial Aircraft of China (Comac) dan Avic International Holding Corporation (AIHC). Total nilainya 1,2 miliar dolar AS (sekitar Rp 10 triliun). Harga ARJ21-700 dipatok 30 juta dolar AS atau sekitar Rp 270 miliar per unit.
Nota kesepahaman antara Merpati, Comac, AIHC, dan Dirgantara pun telah ditandatangani, bersamaan dengan berlangsungnya pameran Singapore Airshow 2012 di Singapura pada bulan lalu. Nota menyebutkan syarat 40 persen komponen dari Indonesia. Pesawat jet buatan Comac ini dalam tahap proses sertifikasi Federal Aviation Administration (FAA). Merpati akan mendapat prioritas dari pemesanan ini, rencananya pengiriman pertama dilakukan tahun 2013 sebanyak empat unit ARJ 21-700. Tahun selanjutnya sebanyak empat unit, tahun 2015 14 pesawat, tahun 2016 sebanyak 14 pesawat, dan 2017 empat pesawat.
Sumber : Jurnamen
Meski Berpolemik DPR Tetap Menyetujui Pemelian 6 Sukhoi TNI AU
JAKARTA-(IDB) : Komisi I DPR menyetujui rencana pemerintah membeli enam pesawat tempur jenis Sukhoi 30MK2, karena hal itu sudah menjadi program strategis pemerintah. "Sebuah pesawat tempur itu tidak bisa cuma lima atau enam buah. Minimal itu satu skuadron, di mana jumlahnya sebanyak 16 unit," kata Wakil Ketua Komisi I, TB Hasanuddin, kepada wartawan usai menerima laporan dari LSM terkait kejanggalan pembelian enam Sukhoi tersebut, di DPR, Kamis (15/3).
Saat ini Indonesia sudah memiliki sebanyak 10 pesawat Sukhoi. Terdiri atas dua unit jenis Su-27SK, tiga unit jenis Su-27SKM, dua unit jenis Su-30MK, dan tiga unit jenis Su-30MK2.
Hasanuddin mengatakan, Komisi I akan memanggil kembali Kementerian Pertahanan pada pekan depan untuk menjelaskan lagi persoalan ini. "Nanti akan kita konfirmasikan, apakah benar pemilihan dari state kredit menjadi kredit eksport Indonesia justru akan merugikan,termasuk ada atau tidaknya rekanan lain selain Rosoboronextport, "ujarnya.
Pembelian enam Sukhoi dikritik karena dinilai ada kejanggalan dalam mekanisme pendanaan. Sebelumnya, pendanaan ditetapkan melalui kredit negara Pemerintah Rusia, tapi kemudian dipindahkan menjadi kredit ekspor. Pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar US$470 untuk pembelian 6 unit pesawat tersebut.
Saat ini Indonesia sudah memiliki sebanyak 10 pesawat Sukhoi. Terdiri atas dua unit jenis Su-27SK, tiga unit jenis Su-27SKM, dua unit jenis Su-30MK, dan tiga unit jenis Su-30MK2.
Hasanuddin mengatakan, Komisi I akan memanggil kembali Kementerian Pertahanan pada pekan depan untuk menjelaskan lagi persoalan ini. "Nanti akan kita konfirmasikan, apakah benar pemilihan dari state kredit menjadi kredit eksport Indonesia justru akan merugikan,termasuk ada atau tidaknya rekanan lain selain Rosoboronextport, "ujarnya.
Pembelian enam Sukhoi dikritik karena dinilai ada kejanggalan dalam mekanisme pendanaan. Sebelumnya, pendanaan ditetapkan melalui kredit negara Pemerintah Rusia, tapi kemudian dipindahkan menjadi kredit ekspor. Pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar US$470 untuk pembelian 6 unit pesawat tersebut.
Sumber : Jurnas
Modernisasi Militer Indonesia Dapat Dukungan Penuh Pemerintah China
JAKARTA-(IDB) : Pemerintah Republik Rakyat China mendukung modernisasi militer Indonesia salah satunya melalui kerja sama industri pertahanan yang dirintis kedua negara.
"Kami sangat memahami, kekuatan militer yang memadai diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia," kata Duta Besar China untuk Indonesia Liu Jian Chao di Jakarta, Kamis.
Ia mengemukakan kunjungan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro ke China akhir Februari 2012 sangat penting bagi terwujudkan kerja sama pertahanan kedua negara yang semakin kuat, terutama dalam pengembangan industri pertahanan kedua negara.
Bagaimana pun, lanjut Dubes Chao, kekuatan militer Indonesia yang memadai dapat mendukung stabilitas keamanan tidak saja di Indonesia sebagai negara berdaulat, tetapi juga untuk mendukung stabilitas kawasan.
Kerja sama pertahanan kedua negara sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, hingga pada 2006 telah dirintis forum konsultasi bersama yang pertama di Jakarta dan dilanjutkan dengan forum konsultasi bilateral kedua pada 2007 di Beijing.
Forum tersebut sangat baik dan dapat membantu dalam meningkatkan hubungan kerja sama pertahanan kedua negara, yang telah dibuktikan dengan dilakukannya penandatanganan Defence Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia-China pada 2007.
Namun sambil menunggu DCA diratifikasi, kedua negara membentuk forum konsultasi bilateral yang dapat terus dilaksanakan sebagai wahana untuk meningkatkan hubungan bilateral bidang pertahanan.
Tentang apakah kerja sama pertahanan kedua negara akan disinggung dalam kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Beijing pada 22-24 Maret 2012, Chao mengatakan,"mungkin saja,".
Indonesia dan China kini tengah menjajaki produksi bersama peluru kendali C-705 untuk melengkapi persenjataan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut.
Sebelumnya Indonesia juga telah mempersenjatai beberapa kapal perang dengan peluru kendali C-802.
Selain peluru kendali, kedua negara juga tengah menjajaki industri bersama peroketan.
"Kami sangat memahami, kekuatan militer yang memadai diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia," kata Duta Besar China untuk Indonesia Liu Jian Chao di Jakarta, Kamis.
Ia mengemukakan kunjungan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro ke China akhir Februari 2012 sangat penting bagi terwujudkan kerja sama pertahanan kedua negara yang semakin kuat, terutama dalam pengembangan industri pertahanan kedua negara.
Bagaimana pun, lanjut Dubes Chao, kekuatan militer Indonesia yang memadai dapat mendukung stabilitas keamanan tidak saja di Indonesia sebagai negara berdaulat, tetapi juga untuk mendukung stabilitas kawasan.
Kerja sama pertahanan kedua negara sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, hingga pada 2006 telah dirintis forum konsultasi bersama yang pertama di Jakarta dan dilanjutkan dengan forum konsultasi bilateral kedua pada 2007 di Beijing.
Forum tersebut sangat baik dan dapat membantu dalam meningkatkan hubungan kerja sama pertahanan kedua negara, yang telah dibuktikan dengan dilakukannya penandatanganan Defence Cooperation Agreement (DCA) antara Indonesia-China pada 2007.
Namun sambil menunggu DCA diratifikasi, kedua negara membentuk forum konsultasi bilateral yang dapat terus dilaksanakan sebagai wahana untuk meningkatkan hubungan bilateral bidang pertahanan.
Tentang apakah kerja sama pertahanan kedua negara akan disinggung dalam kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Beijing pada 22-24 Maret 2012, Chao mengatakan,"mungkin saja,".
Indonesia dan China kini tengah menjajaki produksi bersama peluru kendali C-705 untuk melengkapi persenjataan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut.
Sebelumnya Indonesia juga telah mempersenjatai beberapa kapal perang dengan peluru kendali C-802.
Selain peluru kendali, kedua negara juga tengah menjajaki industri bersama peroketan.
Sumber : Antara
Dahlan Iskan Ingin Rebut ATS Indonesia Dari Singapura
JAKARTA-(IDB) : Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan berencana membentuk perusahaan baru yang akan mengatur sistem lalu lintas udara (Air Traffic System/ATS) secara lebih terintegrasi untuk keselamatan dan kenyamanan penumpang pesawat terbang.
BUMN baru tersebut juga disiapkan untuk mengambil alih sistem layanan penerbangan di sebagian wilayah Indonesia yang saat ini masih dikontrol Singapura. Negara tetangga itu kini masih mengatur penerbangan di wilayah Batam, Medan, Pekanbaru, Pontianak, Bangka Belitung, dan Palembang.
Selama ini ATS di Indonesia dikelola oleh dua BUMN, yaitu Angkasa Pura I untuk wilayah Indonesia timur dan Angkasa Pura II untuk wlayah Indonesia Barat.
Selama ini ATS di Indonesia dikelola oleh dua BUMN, yaitu Angkasa Pura I untuk wilayah Indonesia timur dan Angkasa Pura II untuk wlayah Indonesia Barat.
"Indonesia harus menganut single air traffic provider, sekarang masih double dan belum terintegrasi," kata Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan, saat ditemui di ruang kerjanya di Jakarta, Kamis, 15 Maret 2012.
Dahlan menjelaskan BUMN baru tersebut nantinya akan berstatus perusahaan umum (Perum) yang berdaulat penuh terhadap udara Indonesia. Dengan terbentuknya BUMN baru ini diharapkan Indonesia akan siap mengambil alih pengelolaan sistem layanan penerbangan terintegrasi dalam 1-2 tahun mendatang.
Dahlan menjelaskan BUMN baru tersebut nantinya akan berstatus perusahaan umum (Perum) yang berdaulat penuh terhadap udara Indonesia. Dengan terbentuknya BUMN baru ini diharapkan Indonesia akan siap mengambil alih pengelolaan sistem layanan penerbangan terintegrasi dalam 1-2 tahun mendatang.
 |
| Air Traffic System |
"Indonesia memang menyerahkan kontrol negara kita ke negara sahabat, karena kita sendiri belum mampu. Karena itu, sebelum meminta, kita harus meyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia sudah mampu mengelola," jelasnya.
Dahlan menjelaskan, proses pembentukan BUMN baru ini ditargetkan selesai pekan depan. Selanjutnya, BUMN bakal meminta persetujuan pemerintah ditandai dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan keluar dalam satu bulan mendatang.
Dahlan menjelaskan, proses pembentukan BUMN baru ini ditargetkan selesai pekan depan. Selanjutnya, BUMN bakal meminta persetujuan pemerintah ditandai dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan keluar dalam satu bulan mendatang.
Untuk pembentukan BUMN baru tersebut, Kementerian BUMN telah menunjuk Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bakti S.Gumay sebagai ketua badan pengawas dan Dirut AP I, Tommy Soetomo dan AP II Tri S. Sunoko sebagai anggota badan pengawas.
"Nantinya dewan pengawas ini yang akan mengusulkan siapa yang menjadi direksi perum Single ATS provider ini," katanya.
"Nantinya dewan pengawas ini yang akan mengusulkan siapa yang menjadi direksi perum Single ATS provider ini," katanya.
Sumber : Vivanews
Modernisasi Alutsista TNI Harus Diiringi Pembangunan SDM Yang Handal
SOREANG-(IDB) : Modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI Angkatan Udara (AU) tak akan bisa dilakukan tanpa adanya peningkatan mutu Sumber daya manusianya (SDM). "Alutsista membutuhkan SDM yang profesional, andal, disiplin, mampu berpikir cepat, cermat, dan tepat," kata Komandan Pendidikan AU, Marsekal Pratama TNI R. Hari Muljono, saat menutup pendidikan kursus para dasar angkatan 171 di Appron Lanud Sulaiman, Kamis (15/3).
Penutupan pendidikan berlangsung meriah karena para siswa (karbol) sebanyak 108 orang melakukan penerjunan di hadapan petinggi TNI AU dan keluarganya. Selepas upacara juga dilakukan penyematan "wing" penerjun yang dilakukan orangtua dan keluarga siswa.
Menurut Hari, upaya menjaga kedaulatan negara hanya bisa dilakukan TNI yang profesional dan andal. "Persaingan termasuk di dalamnya penguasaan teknologi yang bukan lah pekerjaan mudah. Untuk itu, lembaga pendidikan TNI AU seperti Skadik 204 Lanud Sulaiman memiliki posisi strategis untuk menghasilan TNI yang profesional, efektif, efisien, dan modern," ucapnya.
Pendidikan para dasar selama empat minggu yang dilaksanakan di kelas dan lapangan termasuk penerjunan dengan jumlah 56 jam. Penerjunan menggunakan Hercules C-130 dari Bandara Husein Sastranegara dan tempat pendaratan di Lanud Sulaiman.
Sumber : PikiranRakyat
Indonesia Dan Australia Kunci Stabilitas Kawasan
CANBERRA-(IDB) : Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan Indonesia dan Australia merupakan negara kunci dalam menciptakan stabilitas di kawasan, yang sejalan dengan peran penting kedua negara dalam berbagai forum internasional.
"Stabilitas dan keamanan baik di tingkat global maupun di tingkat regional sangat penting bagi upaya nasional kita untuk melakukan pembangunan ekonomi demi kesejahteraan rakyat," kata Menlu dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro bertemu dengan Menlu dan Menhan Australia di Canberra, Kamis (15/3), dengan sejumlah agenda yang membahas isu keamanan dan pertahanan baik pada tingkat bilateral, regional maupun global.
Pertemuan dalam format 2+2 antara Indonesia dan Australia tersebut merupakan tindak lanjut atas kesepakatan pemimpin kedua negara pada kunjungan Presiden RI ke Australia pada 2010.
Dalam kesempatan itu, secara khusus Menlu juga menekankan masih terdapat ruang yang besar bagi peningkatan kerja sama kedua negara khususnya dalam bidang ekonomi, perdagangan dan investasi.
"Hubungan Indonesia dan Australia kuat, solid dan komprehensif. Mekanisme konsultasi juga sangat komprehensif yang melibatkan bukan hanya sektor pemerintah namun juga elemen masyarakat luas," kata Marty.
Pada tingkat bilateral misalnya, kata Menlu, kerja sama keamanan kedua negara difokuskan pada peningkatan kerja sama kedua negara dalam mengatasi berbagai kejahatan lintasbatas.
Selain itu, dalam bidang pertahanan, kedua negara memfokuskan kepada upaya peningkatan kerja sama operasi militer bukan perang khususnya dalam bidang penanggulangan bencana.
Untuk tingkat regional, dibahas pula peningkatan fenomena human trafficking di kawasan, yang menghasilkan kesepakatan untuk dapat mengatasi permasalahan human trafficking melalui mekanisme Bali Process.
Keempat pejabat tinggi negara itu kemudian melakukan pembahasan isu strategis di kawasan seperti Laut China Selatan, perkembangan positif demokrasi di Myanmar dan kerjasama dalam konteks ASEAN.
Dalam kunjungan singkatnya, Menlu RI juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Australia, Julia Gillard dan menjadi pembicara dalam kuliah umum yang diselenggarakan oleh The Centre for Democratic Institutions (CDI) di Australian National University (ANU), Canberra.
Pertemuan ini juga dimaksudkan untuk mempersiapkan rencana kunjungan Presiden RI ke Australia untuk melakukan "Indonesia-Australia Annual Leaders Meeting" pada Mei mendatang di Darwin.
"Stabilitas dan keamanan baik di tingkat global maupun di tingkat regional sangat penting bagi upaya nasional kita untuk melakukan pembangunan ekonomi demi kesejahteraan rakyat," kata Menlu dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro bertemu dengan Menlu dan Menhan Australia di Canberra, Kamis (15/3), dengan sejumlah agenda yang membahas isu keamanan dan pertahanan baik pada tingkat bilateral, regional maupun global.
Pertemuan dalam format 2+2 antara Indonesia dan Australia tersebut merupakan tindak lanjut atas kesepakatan pemimpin kedua negara pada kunjungan Presiden RI ke Australia pada 2010.
Dalam kesempatan itu, secara khusus Menlu juga menekankan masih terdapat ruang yang besar bagi peningkatan kerja sama kedua negara khususnya dalam bidang ekonomi, perdagangan dan investasi.
"Hubungan Indonesia dan Australia kuat, solid dan komprehensif. Mekanisme konsultasi juga sangat komprehensif yang melibatkan bukan hanya sektor pemerintah namun juga elemen masyarakat luas," kata Marty.
Pada tingkat bilateral misalnya, kata Menlu, kerja sama keamanan kedua negara difokuskan pada peningkatan kerja sama kedua negara dalam mengatasi berbagai kejahatan lintasbatas.
Selain itu, dalam bidang pertahanan, kedua negara memfokuskan kepada upaya peningkatan kerja sama operasi militer bukan perang khususnya dalam bidang penanggulangan bencana.
Untuk tingkat regional, dibahas pula peningkatan fenomena human trafficking di kawasan, yang menghasilkan kesepakatan untuk dapat mengatasi permasalahan human trafficking melalui mekanisme Bali Process.
Keempat pejabat tinggi negara itu kemudian melakukan pembahasan isu strategis di kawasan seperti Laut China Selatan, perkembangan positif demokrasi di Myanmar dan kerjasama dalam konteks ASEAN.
Dalam kunjungan singkatnya, Menlu RI juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Australia, Julia Gillard dan menjadi pembicara dalam kuliah umum yang diselenggarakan oleh The Centre for Democratic Institutions (CDI) di Australian National University (ANU), Canberra.
Pertemuan ini juga dimaksudkan untuk mempersiapkan rencana kunjungan Presiden RI ke Australia untuk melakukan "Indonesia-Australia Annual Leaders Meeting" pada Mei mendatang di Darwin.
Sumber : Antara
Indonesia Australia Gelar Dialog 2+2
Dialog khusus untuk Menlu dan Menhan ini merupakan kali pertama digelar.
CANBERRA-(IDB) : Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro hari ini dijadwalkan mengikuti dialog dengan dua mitra mereka di Australia, Menlu Bob Carr dan Menhan Stephen Smith. Berlangsung di Canberra, Dialog 2+2 khusus untuk Menlu dan Menhan ini merupakan kali pertama digelar Indonesia dan Australia.
Dalam pernyataan yang diterima VIVAnews, Menlu Carr mengungkapkan Dialog Perdana 2+2 yang bersejarah ini akan membahas isu-isu yang menjadi kepentingan bersama Indonesia dan Australia mengenai kebijakan luar negeri dan pertahanan, baik di tingkat bilateral, regional, dan global.
Menurut Carr, hubungan dekat dan penting Australia dengan Indonesia telah ditegaskan dalam Perjanjian Lombok, termasuk komitmen dalam menghormati kedaulatan, persatuan, kemandirian, dan integritas kewilayahan kedua negara.
"Australia dan Indonesia juga tengah bekerja untuk memperluas kerjasama pertahanan dan keamanan sekaligus memperkuat koordinasi atas bantuan kemanusiaan dan tanggap darurat, misi penjaga perdamaian, `nti perompakan dan keamanan maritim," ujar Carr, yang baru-baru ini dilantik sebagai Menlu baru Australia, menggantikan Kevin Rudd.
Dialog khusus ini, lanjut Carr, juga akan meningkatkan kerjasama jangka panjang yang sudah terjalin antara Australia dan Indonesia di bidang politik, ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan serta menyusun kepentingan bersama di tingkat regional, termasuk menjamin stabilitas, kemajuan, dan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik.
Dialog 2+2 ini telah disepakati kedua pemerintah ketika kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Australia pada Maret 2010. Dialog ini juga menjadi pertemuan resmi pertama Menlu Carr dengan para mitra wicara dari Indonesia.
Dalam pernyataan yang diterima VIVAnews, Menlu Carr mengungkapkan Dialog Perdana 2+2 yang bersejarah ini akan membahas isu-isu yang menjadi kepentingan bersama Indonesia dan Australia mengenai kebijakan luar negeri dan pertahanan, baik di tingkat bilateral, regional, dan global.
Menurut Carr, hubungan dekat dan penting Australia dengan Indonesia telah ditegaskan dalam Perjanjian Lombok, termasuk komitmen dalam menghormati kedaulatan, persatuan, kemandirian, dan integritas kewilayahan kedua negara.
"Australia dan Indonesia juga tengah bekerja untuk memperluas kerjasama pertahanan dan keamanan sekaligus memperkuat koordinasi atas bantuan kemanusiaan dan tanggap darurat, misi penjaga perdamaian, `nti perompakan dan keamanan maritim," ujar Carr, yang baru-baru ini dilantik sebagai Menlu baru Australia, menggantikan Kevin Rudd.
Dialog khusus ini, lanjut Carr, juga akan meningkatkan kerjasama jangka panjang yang sudah terjalin antara Australia dan Indonesia di bidang politik, ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan serta menyusun kepentingan bersama di tingkat regional, termasuk menjamin stabilitas, kemajuan, dan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik.
Dialog 2+2 ini telah disepakati kedua pemerintah ketika kunjungan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Australia pada Maret 2010. Dialog ini juga menjadi pertemuan resmi pertama Menlu Carr dengan para mitra wicara dari Indonesia.
Indonesia Australia Kini Kuat dan Solid
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Australia kini berlangsung "kuat, solid, dan komprehensif." Kini, Indonesia dan Australia merupakan dua negara kunci bagi stabilitas di kawasan Asia Pasifik.
Penilaian itu dikemukakan Natalegawa saat mengunjungi Australia bersama dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro hari ini. Di Canberra, kedua menteri bertemu dengan mitra mereka asal Australia, Menlu Bob Carr dan Menhan Stephen Smith, dalam Dialog Perdana 2+2. Ini merupakan kali pertama Menlu dan Menhan dari kedua negara bertemu secara khusus untuk membicarakan hubungan luar negeri dan pertahanan keamanan tingkat bilateral, regional dan global.
Dalam pernyataan yang disiarkan Kementerian Luar Negeri RI dari Canberra, Natalegawa mengatakan bahwa secara umum hubungan Indonesia dan Australia kuat, solid dan komprehensif. "Mekanisme konsultasi juga sangat komprehensif yang melibatkan bukan hanya sektor pemerintah namun juga elemen masyarakat luas," kata Natalegawa.
Namun, Menlu mengemukakan masih terdapat ruang yang besar bagi peningkatan kerjasama kedua negara khususnya dalam bidang ekonomi, perdagangan dan investasi. Pertemuan dalam format 2+2 itu disepakati oleh pemimpin kedua negara pada kunjungan Presiden RI ke Australia tahun 2010 yang lalu.
Mekanisme ini melengkapi mekanisme bilateral yang ada yaitu Indonesia-Australia Annual Leaders’ Meeting pada tingkat Kepala Negara/Pemerintahan dan Annual Leadership Dialogue yang melibatkan tokoh non pemerintah.
Tanggulangi Bencana
Mengenai pertemuan 2+2, Natalegawa mengatakan beberapa hal telah dibahas di antaranya berbagai permasalahan keamanan dan pertahanan baik pada tingkat bilateral, regional maupun global dibahas.
Pada tingkat bilateral misalnya, dibahas kerjasama keamanan kedua negara yang difokuskan pada peningkatan kerjasama kedua negara dalam mengatasi berbagai kejahatan lintas batas. Dalam bidang pertahanan, kedua negara memfokuskan pada upaya peninfkatan kerjasama operasi militer bukan perang, khususnya dalam bidang penanggulangan bencana.
“Sebagai negara yang rentan bencana, Indonesia dan Australia memiliki kepentingan untuk meningkatkan kemampuan kedua negara dalam menghadapi dan mengelola bencana alam”, tutur Natalegawa.
Kerjasama Indonesia dan Australia dalam pengelolaan bencana alam bukan hanya pada tingkat bilateral, namun juga pada tingkat East Asia Summit (KTT Asia Timur). Dalam pertemuan EAS di Bali, Nopember 2011, dicontohkannya, Indonesia dan Australia telah memprakarsai sebuah konsep untuk mempercepat respon negara di kawasan ketika terjadi bencana alam.
“Kita juga membahas berbagai hal kerjasama pertahanan di bidang pengembangan kapasitas” lanjut Natalegawa. Pada tingkat regional, pertemuan juga membahas peningkatan fenomena human trafficking di kawasan. Kedua negara bersepakat untuk dapat mengatasi permasalahan human trafficking melalui mekanisme Bali Process.
Isu Global
Berbagai isu di kawasan seperti Laut China Selatan, perkembangan positif demokrasi di Myanmar dan kerjasama dalam konteks ASEAN juga dibahas. Pertemuan juga mendiskusikan perkembangan stabilitas dan keamanan di tingkat global dan kerjasama kedua negara di forum PBB.
“Stabilitas dan keamanan baik di tingkat global maupun di tingkat regional sangat penting bagi upaya nasional kita untuk melakukan pembangunan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Indonesia dan Australia merupakan negara kunci dalam menciptakan stabilitas di kawasan,” kata Natalegawa.
Pertemuan ini juga dimaksudkan untuk mempersiapkan rencana kunjungan Presiden RI ke Australia untuk pertemuan tahunan bilateral tingkat pemimpin pada bulan Mei 2012 di Darwin.
Dalam kunjungan singkat ini, Menlu RI juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Australia, Julia Gillard. Natalegawa juga menjadi pembicara dalam kuliah umum yang diselenggarakan oleh The Centre for Democratic Institutions (CDI) di Australian National University (ANU), Canberra.
Penilaian itu dikemukakan Natalegawa saat mengunjungi Australia bersama dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro hari ini. Di Canberra, kedua menteri bertemu dengan mitra mereka asal Australia, Menlu Bob Carr dan Menhan Stephen Smith, dalam Dialog Perdana 2+2. Ini merupakan kali pertama Menlu dan Menhan dari kedua negara bertemu secara khusus untuk membicarakan hubungan luar negeri dan pertahanan keamanan tingkat bilateral, regional dan global.
Dalam pernyataan yang disiarkan Kementerian Luar Negeri RI dari Canberra, Natalegawa mengatakan bahwa secara umum hubungan Indonesia dan Australia kuat, solid dan komprehensif. "Mekanisme konsultasi juga sangat komprehensif yang melibatkan bukan hanya sektor pemerintah namun juga elemen masyarakat luas," kata Natalegawa.
Namun, Menlu mengemukakan masih terdapat ruang yang besar bagi peningkatan kerjasama kedua negara khususnya dalam bidang ekonomi, perdagangan dan investasi. Pertemuan dalam format 2+2 itu disepakati oleh pemimpin kedua negara pada kunjungan Presiden RI ke Australia tahun 2010 yang lalu.
Mekanisme ini melengkapi mekanisme bilateral yang ada yaitu Indonesia-Australia Annual Leaders’ Meeting pada tingkat Kepala Negara/Pemerintahan dan Annual Leadership Dialogue yang melibatkan tokoh non pemerintah.
Tanggulangi Bencana
Mengenai pertemuan 2+2, Natalegawa mengatakan beberapa hal telah dibahas di antaranya berbagai permasalahan keamanan dan pertahanan baik pada tingkat bilateral, regional maupun global dibahas.
Pada tingkat bilateral misalnya, dibahas kerjasama keamanan kedua negara yang difokuskan pada peningkatan kerjasama kedua negara dalam mengatasi berbagai kejahatan lintas batas. Dalam bidang pertahanan, kedua negara memfokuskan pada upaya peninfkatan kerjasama operasi militer bukan perang, khususnya dalam bidang penanggulangan bencana.
“Sebagai negara yang rentan bencana, Indonesia dan Australia memiliki kepentingan untuk meningkatkan kemampuan kedua negara dalam menghadapi dan mengelola bencana alam”, tutur Natalegawa.
Kerjasama Indonesia dan Australia dalam pengelolaan bencana alam bukan hanya pada tingkat bilateral, namun juga pada tingkat East Asia Summit (KTT Asia Timur). Dalam pertemuan EAS di Bali, Nopember 2011, dicontohkannya, Indonesia dan Australia telah memprakarsai sebuah konsep untuk mempercepat respon negara di kawasan ketika terjadi bencana alam.
“Kita juga membahas berbagai hal kerjasama pertahanan di bidang pengembangan kapasitas” lanjut Natalegawa. Pada tingkat regional, pertemuan juga membahas peningkatan fenomena human trafficking di kawasan. Kedua negara bersepakat untuk dapat mengatasi permasalahan human trafficking melalui mekanisme Bali Process.
Isu Global
Berbagai isu di kawasan seperti Laut China Selatan, perkembangan positif demokrasi di Myanmar dan kerjasama dalam konteks ASEAN juga dibahas. Pertemuan juga mendiskusikan perkembangan stabilitas dan keamanan di tingkat global dan kerjasama kedua negara di forum PBB.
“Stabilitas dan keamanan baik di tingkat global maupun di tingkat regional sangat penting bagi upaya nasional kita untuk melakukan pembangunan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Indonesia dan Australia merupakan negara kunci dalam menciptakan stabilitas di kawasan,” kata Natalegawa.
Pertemuan ini juga dimaksudkan untuk mempersiapkan rencana kunjungan Presiden RI ke Australia untuk pertemuan tahunan bilateral tingkat pemimpin pada bulan Mei 2012 di Darwin.
Dalam kunjungan singkat ini, Menlu RI juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Australia, Julia Gillard. Natalegawa juga menjadi pembicara dalam kuliah umum yang diselenggarakan oleh The Centre for Democratic Institutions (CDI) di Australian National University (ANU), Canberra.
Sumber : Vivanews