Berita Foto : Sertijab Komandan SEMPU

BEIRUT-(IDB) : Upacara sertijab Komandan SEMPU dari Letkol Cpm Dwi Prasetyo Wiranto kepada Letkol Cpm Ida Bagus Rahwan Diputra digelar di Ebel El Saqi, Libanon Selatan, Kamis, (24/11/2011). Sertijab ini juga dihadiri oleh Komandan Satgas Yonmek Kontingen Garuda XXIII-E/UNIFIL atau Indobatt Letkol Inf Hendy Antariksa.

Komandan SEMPU yang lama, Letkol Cpm Dwi Prasetyo Wiranto menyerahkan bendera PBB kepada inspektur upacara, Komandan Sektor Timur UNIFIL Brigadir General Guitierrez Diaz De Otazu. 

 

Komandan Sektor Timur UNIFIL Brigadir General Guitierrez Diaz De Otazu menyerahkan bendera PBB kepada Komandan SEMPU yang baru, Letkol Cpm Ida Bagus Rahwan Diputra.

Komandan Sektor Timur UNIFIL Brigadir General Guitierrez Diaz De Otazu menyematkan Brevet SEMPU kepada seluruh prajurit Satgas SEMPU XXV-C.

Komandan Sektor Timur UNIFIL Brigadir General Guitierrez Diaz De Otazu, Letkol Cpm Dwi Prasetyo Wiranto dan Letkol Cpm Ida Bagus Rahwan Diputra melakukan salam komando.

Komandan Sektor Timur UNIFIL Brigadir General Guitierrez Diaz De Otazu menginspeksi pasukan. 

Komandan Indobatt Letkol Inf Hendy Antariksa (kiri) hadir dalam upacara sertijab Komandan SEMPU ini.

Di sela-sela sertijab, Komandan Sektor Timur UNIFIL Brigadir General Guitierrez Diaz De Otazu mencoba untuk memainkan angklung. 

Sumber : Detik

Komandan Indobatt Hadiri Sertijab Komandan SEMPU

BEIRUT-(IDB) : Komandan Satgas Yonmek Kontingen Garuda XXIII-E/UNIFIL atau Indonesian Battalion (INDOBATT), Letkol Inf Hendy Antariksa, menghadiri sertijab (Transfer Of Authority/TOA) Komandan SEMPU di Ebel El Saqi, UN Position 7-3, Marjayoun, Lebanon Selatan.

Perwira Penerangan INDOBATT Mayor Pasukan Banu Kusworo kepada ANTARA melalui surat elektronik dari Lebanon, Jumat, melaporkan Komandan SEMPU diserahterimakan dari pejabat lama, Letkol Cpm Dwi Prasetyo Wiranto kepada penggantinya Letkol Cpm Ida Bagus Rahwan Diputra.

Acara dirangkai dengan acara pokok yaitu penyerahan bendera PBB dari Letkol Cpm Dwi Prasetyo Wiranto kepada Komandan Sektor Timur UNIFIL, Brigjen Guitierrez Diaz De Otazu, kemudian bendera PBB diserahkan kepada pejabat baru Letkol Cpm Ida Bagus Rahwan Diputra.

Dalam amanatnya, Brigjen Guitierrez Diaz De Otazu mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kinerja Letkol Cpm Dwi Prasetyo Utomo yang ditunjukkan selama satu tahun memimpin satuannya dengan baik dan penuh dedikasi tinggi dalam mengemban misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan.

Ucapan selamat datang dan bergabung dengan UNIFIL kepada Letkol Cpm Ida Bagus Rahwan Diputra dengan harapan mampu melanjutkan tugas dengan baik pula.

Acara tersebut dihadiri, di antaranya Komandan INDOBATT didampingi oleh Perwira Interpreter Mayor Sus Harianto dan Komandan Kompi Bravo, Kapten Marinir Abdillah.

Hadir pula pada kesempatan tersebut Duta Besar RI untuk Lebanon, HE Dimas Samodra Rum, Komandan Kontingen Indonesia, Kolonel Adm Darmawan, para Komandan Batalyon jajaran Sektor Timur UNIFIL, perwakilan pejabat Tentara Lebanon (Lebanese Armed Forces) serta pejabat sipil setempat.

Sumber : Antara

TNI AL Optimalkan Operasi Perbatasan

JAKARTA-(IDB) : TNI Angkatan Laut akan mengoptimalkan gelar operasi di wilayah perbatasan, pulau-pulau terluar dan daerah rawan selektif dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI Angkatan Laut di bidang pertahanan.

“Untuk operasi yang bersifat crash programme, pelaksanaannya harus melalui seleksi ketat dengan pertimbangan skala prioritas agar tidak mengganggu program kegiatan yang telah direncanakan,”kata Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops KSAL) Laksamana Muda TNI Hari Bowo pada para perwira di jajaran operasi TNI AL ketika menutup Rapat Kerja Teknis Bidang Operasi (Rakernisops) TNI AL Tahun 2011 di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap Jakarta Timur, Jumat (25/11).

Hari juga menginstruksikan agar seluruh kotama operasi selalu meningkatkan kesiapan operasional alusista dan profesionalisme prajurit matra laut sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas menjaga kedaulatan dan keamanan NKRI, kesiagaan dalam penanggulangan bencana alam, serta langkah-langkah penangkalan dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas.

Kasubdispenum Kolonel Laut Rony E Turangan dalam siara persnya mengungkapkan, rakernisops TNI AL Tahun 2011 telah mendiskusikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan tahun 2011 beserta berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi selama penyelenggaraan kegiatan operasi dan latihan dari masing-masing Kotama dan Satker kewasgiatan Staf Operasi TNI AL.

“Forum Rakernisops TNI AL merupakan wadah diskusi dalam mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sekaligus mencari pemecahan masalah yang timbul,”katanya.

Pada saat pembukaan, KSAL berpesan agar kesiapsiagaan unsur, kewaspadaan dan profesionalisme prajurit TNI Angkatan Laut sebagai bagian dari komponen utama pertahanan negara terus ditingkatkan.

Turut hadir pada acara penutupan Rakernisops TNI AL Tahun 2011 tersebut Waasops KSAL Laksma TNI Ari Soedewo, para Kepala Dinas di lingkungan Mabesal, para Asisten Operasi Kotama TNI AL, serta para perwira operasi di lingkungan unsur/satker TNI AL.

Sumber : Jurnas

KKIP Dorong Industri Pertahanan Penuhi Kebutuhan Alutsista TNI

JAKARTA-(IDB) : Komite Kebijakan Industri Pertahanan kembali menggelar sidang pleno. Sidang pleno keempat untuk memperkuat industri pertahanan (Indhan) agar dapat memenuhi kebutuhan TNI. Agenda yang dibahas dalam sidang ini adalah penetapan kriteria industri pertahanan, kebijakan dasar pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dan alat material khusus (almatsus), verifikasi kemampuan industri pertahanan.

Revitalisasi manajemen industri pertahanan BUMNIP, penunjukan langsung proses pengadaan kepada BUMNIP, permintaan program offset dari Kementerian Pertahanan Malaysia untuk pembelian panser Anoa 6x6 APC produk PT Pindad, informasi tentang industri pertahanan, serta progres RUU Industri Pertahanan.

“Ini semua kita amanatkan kepada Pokja untuk diselesaikan, tim asistensi yang dipimpin oleh Sekretaris KKIP Wamenhan untuk menyelesaikan tiga agenda yaitu poin 1-3,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Kementerian Pertahanan Jakarta, Jumat (25/11). Untuk revitalisasi manajemen industri pertahanan BUMNIP, dilaksanakan oleh Meneg BUMN. “Tapi kami akan mendukung agar penyehatan dan kemampuan BUMNIP terjadi lebih cepat,” tambahnya.

KKIP juga membahas percepatan pengadaan barang dan jasa alutsista, terutama dari BUMNIP. Hal ini, kata Menhan, merupakan penjabaran perpres yang mengamanatkan penunjukan langsung pengadaan alutsista.

Pengadaan alutsista ini juga diupayakan dengan program offset, agar local content bisa didapatkan sehingga menambah nilai tambah bagi industri pertahanan. “Kami persiapkan program offset, seberapa besar nilai offset atau local content yang kita lakukan agar di satu sisi industri bisa berkembang dan masuk pasar luar negeri. Tetapi di sisi lain kita menerima adanya persyaratan offset tersebut,” tutur Menhan.

Selain itu, pengadaan alutsista juga dilakukan dengan program trade off, sehingga selain membeli alutsista dari luar negeri, Indonesia bisa melakukan penjualan. Hal ini, jelas Menhan, dilakukan agar kemampuan industri pertahanan Indonesia dapat terus meningkat. “Kami maksimalkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri dengan meningkatkan ToT (transfer of technology),” imbuhnya.

Sumber : Jurnas

Batalyon Mekanis TNI Gelombang Kedua Tiba di Lebanon

BEIRUT-(IDB) : Satgas Batalyon Mekanis TNI Kontingen Garuda XXIII-F/United Nations Interim Force In Lebanon (Unifil) gelombang kedua tiba di Bandara Rafik Hariri, Beirut, Lebanon, Kamis (24/11) waktu setempat, setelah menempuh perjalanan dengan pesawat Air Europe selama 12 jam.

Kedatangan Kontingen Garuda disambut Komandan Kontingen Kolonel Penerbang Yulianta dan Bapak Arief yang mewakili Duta Besar Republik Indonesia untuk Lebanon beserta staf kedutaan lainnya di Marhseling Area Beirut.

Usai acara penerimaan, selanjutnya pasukan yang berjumlah 186 orang ini bergerak menuju Markas Indobatt di Adshit al-Qusayr UN POSN 7-1 Lebanon Selatan, dengan menempuh perjalanan darat lebih kurang selama 3 jam.

Kedatangan para prajurit di Markas Indobatt disambut dan diterima oleh Komandan Satgas Yon Mekanis Konga XXIII-E Letkol Inf Hendy Antariksa beserta Perwira Staf jajarannya didampingi calon Dansatgas Konga XXIII-F Letkol Inf Suharto Sudarsono yang telah lebih dahulu tiba pada gelombang pertama pada tanggal 22 November.

Komandan Satgas Konga XXIII-E dalam siaran persnya mengatakan, dirinya meminta personel yang baru datang untuk segera menyesuaikan diri terhadap lingkungan area operasi, baik cuaca maupun budaya setempat, “mudah-mudahan Satgas XXIII-F dapat melaksanakan tugas lebih baik dari Satgas-satgas sebelumnya yang telah mengharumkan nama baik bangsa dan Negara” harapnya.

Menurut rencana gelombang berikutnya akan tiba di Lebanon pada tanggal 27, 29 November dan gelombang terakhir tiba pada tanggal 1 November.

Sumber : Jurnas

Wamenhan : RI Tetap Waspadai Pasukan AS

JAKARTA-(IDB) : Kehadiran pasukan Marinir AS terkait penempatannya di Darwin Australia tidak akan mengurangi kewaspadaan Indonesia. Meskipun pihak Amerika menyatakan pasukan tersebut dalam rangka membantu penanggulangan bencana, Indonesia tetap akan memperketat pengamanannya.

“Kami akan meningkatkan infrastruktur pertahanan di sana, baik di darat, laut, dan udara,”kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kementerian Pertahanan Jakarta, Jumat (25/11).

Menurutnya, penguatan itu akan difokuskan di Indonesia bagian Timur yang saat ini pengamanannya masih kurang. Dia mencontohkan, di kawasan tersebut akan dilakukan pemasangan radar di objek-objek vital strategis seperti di Blok Masela. Morotai yang memiliki tujuh landasan udara peninggalan Perang Dunia II, serta Saumlaki. Selain radar, peningkatan pengamanan juga dilakukan dengan meningkatkan pos pengamanan laut menjadi Pangkalan TNI AL (Lanal) dan pembangunan dermaga. Pemerintah juga akan menggelar pasukan darat yang lebih besar.

"Yang jelas kami akan menerapkan sistem pertahanan yang dinamis, agar kita selalu waspada dan tak menaruh curiga," katanya.

Sjafrie menambahkan, gelar pasukan AS di Darwin bukan merupakan gelar pangkalan baru. "Gelar pasukan itu sudah ada jauh sebelum isu ini mencuat. Adapun yang baru adalah rotasi pasukannya," jelas dia.

Dia menegaskan, keberadaan pasukan tersebut sama sekali tak mempengaruhi kebijakan pertahanan Indonesia. “Pemerintah Indonesia akan selalu waspada dengan keberadaan pasukan itu,”imbuhnya.

Sumber : Jurnas

Sidang Pleno Pengadaan Alutsista Keempat KKIP

JAKARTA-(IDB) : Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Jum’at (25/11) menggelar Sidang Pleno Keempat di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Sidang dipimpin oleh Menhan Purnomo Yusgiantoro selaku Ketua KKIP dan dihadiri Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Wakil Ketua KKIP serta seluruh Anggota KKIP antara lain Wakil Menteri Perindustrian, Menristek, Panglima TNI dan Kapolri yang diwakili oleh Asrena. Hadir pula Wamenhan selaku Sekretaris KKIP. Selain itu, Sidang juga dihadiri Tim Pokja KKIP, Tim Asistensi, Sekretaris Pokja KKIP serta pejabat Eselon I dari Kemhan, Kemkeu, Mabes TNI/Polri, Bappenas dan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) serta Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

 

Agenda Sidang Pleno Keempat KKIP kali ini membahas delapan hal, pertama penetapan kriteria industri pertahanan, kedua kebijakan dasar pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dan Alat Material Khusus (Almatsus), ketiga verifikasi kemampuan industri pertahanan, keempat revitalisasi manajemen industri pertahanan BUMNIP, kelima penunjukan langsung proses pengadaan BUMNIP, keenamoffset dari Menhan Malaysia untuk Pembelian panser anoa 6x6 APC produk PT. Pindad, ketujuh informasi tentang industri pertahanan (BUMNIP) dan kedelapan progress RUU Industri Pertahanan. permintaan program

Adapun maksud dari diselenggarakannya Sidang Pleno Keempat KKIP adalah untuk membahas penetapan kriteria/kemampuan dan kesanggupan industri pertahanan dalam rangka akuisisi pemenuhan alat pertahanan serta kebijakan dasar pengadaan Alutsista dan Almatsus. Sedangkan tujuannya adalah terwujudnya kriteria industri pertahanan sehingga industri yang akan ditunjuk mampu memenuhi kebutuhan TNI serta adanya keberpihakan kepada industri pertahanan pada setiap pembelian Alutsista dan Almatsus.

Penetapan kriteria / kemampuan dan kesanggupan industri pertahanan adalah industri yang memiliki kemampuan teknologi rancang bangun (design engineering), mewujudkan desain menjadi suatu prototype atau pengembangan produk (product development), produksi sendiri dan/atau untuk produksi bersama (joint production atau offset), pemasaran (marketing), pelayanan purna jual (after sales service), pelayanan pemeliharaan dan perbaikan (maintenance services and repair) serta modifikasi (upgrading/retrofit) serta pelayanan dukungan atau bantuan logistik terpadu kepada pengguna produknya (integrated logistic support).

Secara garis besar industri pertahanan dikelompokkan kedalam beberapa kelompok, pertama yaitu industri alat utama yang berperan sebagai lead integrator untuk memproduksi alutsista, sebagai pabrikan/produsen/manufaktur. Kedua, industri komponen utama (main component) yang memproduksi bagian-bagian besar (subsistem) dan penting dari alat utama. Yang ketiga, industri komponen atau suku cadang dan atau non alutsista yang berfungsi sebagai industri penunjang serta yang keempat adalah industri bahan baku yang memproduksi bahan baku untuk digunakan di industri alat utama, industri komponen utama dan industri komponen atau suku cadang.

Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)

KKIP yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No 42 Tahun 2010 dalam rangka memantapkan fondasi industri pertahanan nasional dalam rangka revitalisasi industri pertahanan. Tugas KKIP antara lain merumuskan kebijakan yang terdiri dari penelitian, pengembangan, dan peningkatan sumber daya manusia, mengkoordinasikan kerja sama luar negeri, serta memantau dan mengevaluasi kebijakan industri pertahanan.

Program Revitalisasi Industri Pertahanan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberdayakan industri pertahanan dalam negeri. Seiring dengan tujuan tersebut pemerintah telah  menetapkan kebijakan dalam pemenuhan alat perlatan pertahanan untuk keperluan TNI (Pengguna). Kebijakan pemerintah dimaksud adalah apabila industri pertahanan dalam negeri sudah mampu memproduksi maka pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan tersebut harus dibeli dari dalam negeri. Namun apabila industri pertahanan dalam negeri belum mampu dapat dibeli dari luar negeri.

Dalam rangka pembelajaran terhadap industri pertahanan dalam negeri, maka pada setiap pembelian alat peralatan pertahanan dari luar negeri sedapat mungkin melibatkan industri dalam negeri baik melalui Joint Production maupun Offset.

Sumber : DMC