Pages

Jumat, Juni 03, 2011

Lockheed F-35C emerges as candidate for future US Navy contract

AMERIKA-(IDB) : The Lockheed Martin F-35 has emerged for the first time as a candidate to replace a fleet of 556 Boeing F/A-18E/F Super Hornets as a carrier-based air dominance fighter for the US Navy after 2025.

The official disclosure by the Department of Defense in a 31 May report to Congress has put Boeing on the defensive as it continues to offer the F/A-18E/F as an alternative to the F-35 in international fighter competitions.

For more than a decade, the navy has planned to buy 220 F-35Cs to replace older-model F/A-18C/D Hornets as a multi-role attack and fighter aircraft. The service is still buying new F/A-18E/Fs, but is already analysing options for a replacement programme starting after 2020 called the next-generation air dominance (NGAD) fighter.

The NGAD aircraft is intended to perform the role once championed by the swing-wing Grumman F-14 Tomcat until its retirement in 2006, when it was replaced by the Super Hornet.

The DoD report, a 30-year aircraft procurement plan dated March 2011, describes an ongoing analysis of alternatives by the navy that is considering three options. These include the "F-35 aircraft or developing a new manned or unmanned platform, or a combination of both".

The study opens a lucrative market for the increasingly popular F-35C variant. In November, the UK announced that it would transfer its orders for the short take-off and vertical landing F-35B to the carrier variant. Three months later, the US Marine Corps announced it would follow suit and convert some orders for F-35Bs to the C-model.

But the possibility of an F-35 order for the NGAD programme threatens one of Boeing's last hopes for extending its presence in the fighter market beyond 2020. Last year, Boeing unveiled a carrier-based, tailless, air dominance fighter in manned and unmanned configurations.

Boeing has sought to downplay the significance of the involvement of the F-35 in the NGAD study.

"Given the many variables involved in the procurement process, especially over such a long timeframe, it would certainly be a challenge for any company to project the full impact of the plan at this time," it said. "Boeing supports the navy's stated position that the Super Hornet is the navy's premier frontline strike fighter today and that it will remain so through 2035."

Source: Flightglobal

Iptek : Motherboard Computer Berstandar Militer Ala MSI

Motherboard MSI X79A-GD65 dilengkapi komponen Military Class III sesuai standar militer.
TAIPEI-(IDB) : Bersamaan dengan digelarnya pameran komputer Computex Taipei 2011, Micro-Star International (MSI) memperkenalkan komponen dengan material berstandar militer Military Class II untuk motherboard komputer. MSI bahkan sudah mempersiapkan teknologi Military Class III untuk komponen motherboard masa depan.

Komponen Military Class II ini merupakan pengembangan dari Military Class I, di mana generasi terbaru itu menggunakan tiga fitur anyar untuk komponen dalam motherboard. Fitur Super Ferrite Choke (SFC), misalnya, berfungsi mendongkrak efisiensi daya hingga 10 persen pada komponen dan justru menambah kapasitas tenaganya sebesar 30 persen.

Adapun fitur Hi-c CAP dan Solid CAP memperpanjang usia penggunaan dan stabilitas kerja dari komponen tersebut. Sebagaimana generasi sebelumnya, keluarga kedua Military Class ini juga lolos uji materi berstandar MIL-STD-810G ala militer Amerika Serikat, antara lain tes kelembaban, tekanan rendah, temperatur tinggi dan rendah, hingga uji ketahanan terhadap getaran.

Setidaknya ada tiga seri motherboard berteknologi Military Class II yang dipertontonkan MSI pada pameran kali ini, yakni MSI Z68A-GD80 (G3), MSI Z68A-GD55 (B3), dan Z6MA-ED55 (B3). Adapun MSI X79A-GD65 dengan Military Class III untuk prosesor yang akan datang.

Semua seri motherboard tersebut dilengkapi dengan tombol OC Genie II untuk overclocking kinerja mainboard dengan cara mendeteksi otomatis perangkat keras yang terpasang pada mainboard. Sekali tombol ini dipencet, sistem akan bekerja lebih keras dalam hitungan detik. Terdapat pula perangkat lunak Instant OC yang dapat digunakan untuk mengatur konfigurasi overclock secara manual melalui layar PC.

Sumber: Kompas

Serangan Israel ke Iran Berarti Bunuh Diri

TEL AVIV-(IDB) :  Mantan ketua Dinas Rahasia Israel (Mossad), Meir Dagan, dalam Konferensi Keamanan Tel Aviv kemarin (1/6), memperingatkan bahaya perang dengan Iran seraya mengatakan, "Penghentian program nuklir Iran tidak lebih dari sekedar mimpi dan jika terjadi serangan terhadap Iran, maka Israel akan hancur." 
 
Dagan menegaskan bahwa, "Jika serangan udara dilancarkan terhadap Iran dan terjadi perang, Israel tidak memiliki kekuatan untuk melawan Iran dan Tel Aviv tidak akan mampu mencapai targetnya. 

Menurutnya, "Opsi serangan ke Iran hanya sekedar usulan saja, dan seandainya terjadi serangan, Israel tidak memiliki kekuatan dan perlengkapan yang memadai untuk menghadapi Iran." 

Mantan pejabat Mossad itu menegaskan, "Bahwa Israel mampu mencegah perkembangan nuklir Iran, itu hanya mimpi dan satu-satunya hal yang dapat dilakukan Israel adalah memperlamban proses tersebut." 

Dikatakannya, "Kepada pihak yang mendukung serangan terhadap Iran saya katakan, jika serangan itu terjadi, maka sebenarnya kita akan menjerumuskan Israel ke medan pertempuran yang tidak akan mampu keluar darinya dan kemungkinan besar Israel akan menuju kehancurannya."

Lebih lanjut dijelaskannya, "Israel harus menggulirkan seluruh opsi lain sebelum melaksanakan opsi militer, dan kondisi saat ini di kawasan sangat tidak mendukung serangan terhadap Iran." 

Ketika ditanya wartawan soal alasannya mengungkapkan pernyataan tersebut, Dagan mengatakan, "Ini tugas saya untuk menyampaikan pendapat tentang masalah-masalah penting negara." 

Dagan mengatakan, "Israel saat ini menghadap masalah yang rumit dengan perkembangan terbaru terkait persatuan antara Hamas dan Fatah. Untuk saat ini kami belum dapat memberikan analisa terkait hal itu. Kami masih harus bersabar dalam masalah ini."

Sebelumnya, Dagan menuntut berlanjutnya aksi-aksi rahasia dan berinvestasi pada kelompok di Iran dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Iran. 

Sumber: Irib

Dengan Hizbullah dan Hamas Saja Israel Kalah, Apalagi Iran?

TEHRAN-(IDB) : Anggota parlemen senior Iran mereaksi ancaman "tidak berguna" Israel soal aksi bersama masyarakat internasional anti-program nuklir Iran, dan menyatakan bahwa Tel Aviv akan mendapatkan respon tegas dari Republik Islam Iran.
 
Menteri Urusan Strategi Israel, Moshe Ya'alon, Senin lalu (30/5) mengatakan bahwa dunia harus mengambil tindakan bersama untuk menghentikan program nuklir Iran, termasuk serangan pre-emptive, jika diperlukan.

Pejabat mantan kepala staf gabungan militer Israel itu meminta dunia untuk menyadari apa yang diklaimnya dengan "ancaman nuklir dari Iran" dan menekankan bahwa hal itu dilakukan dengan "serangan pre-emptive" terhadap Teheran.

Jurubicara Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran (Majlis) Kazem Jalali mengatakan, Israel tidak akan pernah mampu melancarkan serangan militer terhadap Iran, serta menekankan bahwa jika serangan itu terjadi, maka Israel harus siap menerima respon yang tegas dan berbahaya dari Republik Islam Iran.

Menurutnya, "Pejabat rezim Zionis sangat jarang melontarkan pernyataan tidak mendasar tersebut yang tidak akan berdampak pada pendekatan dan hubungan Iran." Israel harus tahu bahwa plot untuk menimbulkan kerusakan terhadap Iran melalui serangan militer tidak akan berhasil.

Menyinggung ketangguhan Hizbullah Lebanon dan Hamas Palestina dalam menghadapi Israel, Jalali menyatakan, Israel bahkan tidak dapat mencapai tujuannya dalam menghadapi dua kelompok tersebut meski telah mengerahkan seluruh kemampuannya. 

"Lalu, bagaimana Israel berupaya mendorong masyarakat internasional untuk melancarkan serangan militer terhadap Iran?"

Israel, adalah satu-satunya pemilik senjata nuklir di Timur Tengah dengan telah memproduksi lebih dari 200 hulu ledak nuklir. 

Tel Aviv menolak tuntutan global untuk bergabung dengan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan tidak mengizinkan para pengawas Badan Energi Atom Internasional (IAEA) meninjau program nuklirnya yang kontroversial.

Iran berulang kali menolak tegas tuduhan Barat bahwa aktivitas nuklirnya mengacu pada program militer serta menekankan bahwa sebagai anggota IAEA dan penandatangan NPT, Tehran berhak mendayagunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. 

Selain itu, IAEA juga melakukan pemeriksaan ketat rutin terhadap fasilitas nuklir Iran dan tidak pernah menemukan bukti penyimpangan dalam program nuklir sipil Iran.

Sumber: Irib

Tahun 2012 Dephan Usulkan Anggaran Sebesar Rp. 80 T

JAKARTA-(IDB) : Departemen Pertahanan berencana untuk meminta Rp 80 triliun (US $ 8,5 miliar) dalam anggaran pertahanan untuk tahun 2012, Ujar Pejabat Dephan.

Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Udara Marsekal Bonggas S. Silaen mengatakan pada hari Rabu bahwa pemerintah saat ini mengalokasikan 0,69 persen dari Produk Domestik Bruto untuk pertahanan negara.

Dia mengatakan tingkat kesiapan untuk persenjataan negara itu rata-rata di bawah 30 persen.

"Jika anggaran bisa meningkat menjadi antara 1,8 persen dan 2,2 persen dari PDB, kesiapan tersebut dapat diperbaiki antara 80 dan 90 persen," kata Bonggas.

Dia mengatakan dia berharap anggaran pertahanan yang diproyeksikan untuk dua sampai tiga tahun mendatang akan berada diatas 1 persen dari PDB dan peningkatan secara bertahap dalam 10 tahun mendatang.


Sumber: Kontan

China Bantah Dalangi Pembobolan Gmail

Pemerintah China mengaku telah memberikan perhatian besar pada keamanan dunia maya.

JAKARTA-(IDB) : Pemerintah China membantah keras keterlibatan pemerintah negeri itu dalam serangan meretas layanan surat elektronik milik Google, Gmail. Pernyataan ini keluar sehari setelah Google menyatakan pembobolan kemungkinan dilakukan peretas dari Jinan, China.


Google menemukan sejumlah akun pejabat senior Amerika Serikat serta ratusan figur penting dibobol peretas. Para korban, termasuk juga petinggi militer, birokrat Asia, aktivis, dan jurnalis. Mereka terperdaya memberikan kata sandi akun Gmail kepada para penjahat dunia maya.


Seperti dilansir laman International Business Times, Kamis 2 Juni 2011, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Hong Lei, megatakan, pihaknya tidak dapat menerima jika semua kesalahan hanya dialamatkan kepada pemerintahan China.


"China sendiri telah menjadi korban serangan peretas ini, dan pemerintah telah memberikan perhatian besar pada keamanan dunia maya," ujarnya. "Pernyataan yang menyebutkan bahwa pemerintah China mendukung serangan pembajakan, memiliki motif tersembunyi."


Di lain pihak, Google mengungkapkan motif para peretas tersebut ingin memantau isi surat elektronik, dengan modus menggunakan kata sandi curian lalu mengubah pengaturan terusan email. 
Salah satu perusahaan internet terbesar di dunia itu mengatakan bahwa serangan invasi berbasis komputer terbaru diarahkan pada berbagai perusahaan Barat. Kantor berita Guardian dari Inggris melaporkan bahwa "Kecanggihan serangan dan sifat mereka yang sangat bertarget, memiliki motif menghilangkan keuntungan finansial langsung."

Google mengatakan, tidak menutup kemungkinan serangan pembajakan tersebut disponsori satu negara.

Serangan pembajakan ini muncul ke permukaan sehari setelah pemerintah Amerika Serikat berencana membuat undang-undang yang menyatakan serangan peretas merupakan salah satu bentuk perang.

Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan bahwa militer siap menggunakan kekerasan dalam menanggapi ancaman peretas. Operasi dunia maya ini baru akan mulai aktif bulan depan.

Sumber: Vivanews

Tahun Ini 3 Radar Baru Akan Perkuat TNI AU

Radar Thales buatan Perancis
JAKARTA-(IDB) : Pemerintah berencana membeli tiga radar tahun ini untuk meningkatkan sistem pertahanan.

"Radar tersebut akan ditempatkan di Jayapura, Manokwari dan Tual [Maluku Utara]," kata Direktur Kementerian Pertahanan Jenderal Perencanaan Pertahanan Udara Marsekal Bonggas S. Silaen Rabu di Jakarta.

Antara 2010 dan 2014, TNI AU berencana untuk membeli empat unit radar baru.

"Pengadaan tiga [radar tambahan] sekitar $ 114 juta dollar," kata Bonggas.

Dia menambahkan radar tersebut dibeli dari Perancis dan saat ini masih proses produksi.

Sebagian besar daerah selatan Indonesia tidak memiliki infrastruktur radar, katanya.

Bonggas menambahkan bahwa saat ini TNI AU masih menggunakan radar di bandara sipil.

TNI AU saat ini memiliki kurang dari 20 radar, meskipun jumlah ideal 32, ia menambahkan.



Sumber: JakartaPost

RI masih Jajaki Beli Kapal Selam

Kapal selam dari kelas Kilo yang sangat diminati Indonesia
JAKARTA-(IDB) :  Pemerintah masih menjajaki pembelian kapal selam untuk memonitor wilayah perbatasan laut seperti blok Ambalat. Padahal, Malaysia telah mengonfirmasi pengoperasian dua kapal selam buatan Prancis di perairan mereka pada tahun ini.

"Pembelian kapal selam masih dijajaki. Belum diputuskan spesifikasi kapal itu dari negara mana. Kami masih menunggu hasil kajian dari TNI AL," ujar Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Marsekal Muda Bonggas S Silaen yang ditemui di kantor Kemenhan, Jakarta, Rabu (1/6).

Bonggas menambahkan beberapa negara produsen kapal yang ada saat ini antara lain Belanda, Rusia, dan Jerman. Adapun perakitan dua unit kapal perusak rudal saat ini tengah masuk ke dalam proses negosiasi dengan pihak pabrik. Meski begitu, pihak Kemenhan belum mau membuka negara produsen kapal selam itu.

Dalam wawancara khusus dengan Media Indonesia, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Soeparno mengatakan pembelian kapal selam masih berada dalam proses. Tim evalusi pengadaan dari Pemerintah masih menjajaki pembelian tersebut. Kasal mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir atas rencana 'Negeri Jiran' itu.

"Sebetulnya rencana pembelian dua kapal selam sudah dari 2004, tapi karena tertunda-tunda, baru tahun ini. Saya kan dulu orang kapal selam, saya dianggap ahlinya. Mudah-mudahan tahun ini terealisasi," ujar Kasal Laksamana TNI Soeparno.

Secara terpisah, pakar pertahanan Universitas Indonesia Andi Widjajanto mengatakan Indonesia harus merealisasikan pembelian empat kapal selam itu. Selain itu, Pemerintah juga harus mendesak Malaysia untuk tidak melakukan gelaran kapal selam di perbatasan yang memprovokasi.

Menurut dia, perencanaan strategis (renstra) Malaysia pada tahap kedua yang mencakup gelaran kekuatan maritim memang berpusat di Kalimantan Utara. Hampir bisa dipastikan kapal selam itu akan beroperasi di perairan Filipina, Laut China Selatan, Laut Sulawesi, dan blok Ambalat.

"Daerah itu ideal untuk menggelar kapal selam karena itu laut dalam. Hampir bisa dipastikan, 90%, manuver-manuver itu akan ada juga di blok Ambalat," ucap Andi.

Agensi Militer, Sepak Terjang Pasukan Bergaji US$ 100.000

DETIK-(IDB) : Perusahaan pelayaran Indonesia membayar US$ 26 Ribu atau sekitar Rp 230 juta pada tentara bayaran dari Sri Lanka untuk mengawal kapal dagang RI saat melewati perairan Somalia. Peranan para pengawal bersenjata ini mutlak diminta perusahaan asuransi pelayaran. Selain itu kehadiran mereka diperlukan untuk menjamin keamanan awak kapal.

"Biaya itu untuk satu kali pelayaran. Biasanya 20 hari berlayar. Itu untuk 4 orang tentara bayaran," ujar Manager Safety and Nautical PT Arpeni Pratama Ocean Line, Samuel Sampe Lobo dalam pertemuan Masyarakat Maritim dengan TNI AL di Wisma Elang Laut, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (1/6).

Di Indonesia, memang tidak ada perusahaan yang khusus menyediakan tentara bayaran. Tapi di luar negeri, perusahaan jasa keamanan seperti ini banyak ditemui. Mereka dinamakan PMC atau private military company. PMC merupakan lembaga sipil yang diberi wewenang kerjasama dengan unit-unit militer di dalam negerinya atau bahkan negara lain yang disetujui oleh departemen pertahanan.

Sebenarnya istilah tentara bayaran bisa dikatakan kurang tepat, karena pengertian tentara bayaran adalah kekuatan atau orang-orang tertentu yang sengaja dibayar untuk bertempur. Sementara PMC ini menyediakan jasa pengawalan bersenjata, menyediakan pelatihan militer, atau membangun fasilitas militer di daerah konflik. Mereka juga bisa diorder untuk mendrop logistik di daerah konflik. Tidak khusus disewa untuk bertempur.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) sering menggunakan jasa mereka secara resmi. Nama-nama PMC yang cukup terkenal di AS adalah Blackwater (sekarang bernama Xe), DynCorp, Military Professional Resources Inc (MPRI), Titan Corporation, dan Vinnell Corporation. Di Inggris ada Erinys International, sementara di Israel ada IPIH dan Levdan.

Rata-rata para personel kontraktor militer itu diambil dari mantan anggota pasukan khusus. Sebut saja Delta Force, Navy Seal, Ranger, Special Air Service hingga Green Berets. Personel yang pernah bertugas di daerah konflik lebih disukai. Gajinya? Rata-rata mencapai US$ 100 ribu per tahun atau Rp 870 juta per tahun.

Persenjataannya pun standar pasukan elite. Dijamin, pasukan khusus negara-negara berkembang pun akan iri kalau melihat gudang senjata milik PMC besar semisal Blackwater ini.

Wajar saja, penugasan mereka pun memiliki resiko tinggi. Namanya saja kontraktor militer, jangan harap mereka akan diorder untuk tugas-tugas yang mudah. Di Afganistan dan Irak, kontraktor militer ini ikut berperan.

Blackwater misalnya, tahun 2004 lalu, mereka kebagian kontrak dari Departemen Pertahanan AS mengantarkan bahan makanan untuk prajurit AS di Fallujah. Misi mereka tidak selalu mulus. Tanggal 31 Maret 2004, 4 pegawai kontraktor bersenjata ini diserang, mereka dibakar dalam mobilnya. Setelah itu mayat mereka digantung di jembatan Fallujah. Ini disebut salah satu peristiwa paling mengerikan dalam peperangan di Irak.

Sementara itu DynCorp diorder pemerintah AS untuk memberikan pengawalan pada Presiden Hamid Karzai di Afganistan. Mereka juga memberikan pengawalan pada bersenjata pada diplomat AS yang bepergian ke luar negeri. Saat sedang melakukan pengawalan di Jalur Gaza, 3 personel Dyncorp tewas tahun 2003.

Mungkin membuat heran, mengapa pemerintah AS sampai mengorder PMC? Masyarakat Indonesia memang terbiasa melihat TNI melakukan semua pekerjaan mulai dari mengawal VIP, membantu bencana alam, membangun fasilitas untuk umum, hingga memberikan penyuluhan soal keluarga berencana. Tapi bagi negara barat, tugas militer di medan konflik hanya bertempur. Mereka tidak mau direpoti oleh hal-hal semisal mengamankan kunjungan anggota dewan ke daerah konflik. Atau mengantarkan peralatan makan dari bandara ke markas mereka. Untuk itulah ada kontraktor militer.

Kadang kehadiran PMC juga dibutuhkan jika kehadiran militer secara resmi dianggap kurang menguntungkan. Misalnya untuk mendrop dukungan logistik atau persenjataan di Amerika Selatan. Termasuk memberi pelatihan militer pada milisi setempat. Jika yang hadir pasukan resmi AS, tentunya tidak menguntungkan secara politis dan diplomatis bagi negara Paman Sam ini.

Di daerah konflik, aturan umum tidak memperbolehkan mereka menembak kecuali untuk membela diri. Mereka juga wajib diperlakukan sebagai tawanan perang jika tertangkap, asal bisa menunjukkan kartu identitasnya. Hal ini berbeda dengan tentara bayaran yang tidak mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang jika tertangkap.

Tahun 2007 lalu, USA Today melaporkan 990 kontraktor bersenjata asal AS tewas di Irak dan Afganistan. Perbandingannya dengan tentara AS yang tewas adalah 4 berbanding 1. Ini membuktikan resiko pekerjaan mereka sama besarnya dengan gaji yang diterima.

Namun tidak semua penugasan mereka dilakukan di daerah konflik. Order untuk menjadi bodyguard atau pengawal pribadi pun oke-oke saja.

Nah, jika berminat dikawal mantan pasukan khusus bersenjata M4 carbine, lengkap dengan rompi antipelurunya, kontak saja agen-agen PMC di atas. Harganya? silakan nego sendiri.

Sumber: Detik