ANKARA-(IDB) : Mustafaoglu, mantan petinggi Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), Turki menandaskan, pemerintah menolak krisis yang ditimbulkan militer.
"Turki tengah menjalankan proses demokrasi," ungkap Mustafaoglu saat diwawancarai televisi al-Alam mereaksi krisis hubungan militer dan pemerintah di Turki.
Ia menandaskan, komandan angkatan darat, udara dan laut akan menerima keputusan soal permohonan pensiun mereka besok. Keputusan ini akan dirilis dikeluarkan Dewan Tinggi Militer di sidangnya pada hari Senin (31/7).
Sementara itu, aksi para komandan yang mengundurkan diri dua hari sebelum waktu pensiun mereka menunjukkan upaya mereka untuk menciptakan krisis dan meretakkan hubungannya dengan pemerintah, ungkap Mustafaoglu.
Mantan petinggi Partai AKP ini menambahkan, sebelum berkuasanya partai AKP, kepala staf militer mendikte pemerintah untuk menunjuk komandan angkatan darat, udara dan laut sesuai dengan keinginan mereka, namun Partai Keadilan dan Pembangunan menentang proses seperti ini.
Mustafaoglu menandaskan, pemerintah menekankan bahwa Ankara sebagai penanggung jawab kondisi dalam dan luar negeri Turki serta kenaikan pangkat atau waktu pensiun para perwira militer diputuskan pemerintah.
Komandan militer Turki yang mengundurkan diri berusaha terus menekan pemerintah untuk mempertahankan posisi mereka sebagai pengambil keputusan penentuan jabatan di tubuh militer. Jika memungkinkan posisi ini terus mereka pertahankan hingga 20 tahun ke depan.
Wajar jika Ankara menentang hal ini. Selain itu, pemerintah Turki juga menolak menaikkan pangkat para perwira militer yang terlibat dalam aksi percobaan penggulingan pemerintah dan kini mendekam di penjara.
Sumber: Irib
Tidak ada komentar:
Posting Komentar