Tiba Di Markas TNI, 29 Gubernur Langsung Ikut Perang
Para Gubernur seluruh Indonesia mendapatkan penyematan Baret dan Brevet kehormatan dari TNI, Senin 6 Oktober 2014. Penyematan Baret itu dilakukan Panglima TNI Jenderal Moeldoko.
Sebelum menerima baret dan brevet kehormatan, para kepala daerah mengikuti simulai operasi militer. Seolah-olah mereka ikut terlibat dalam perang dan melakukan serangan terhadap musuh di Markas Komando Armada Timur, Dermaga Ujung, Surabaya.
"Para kepala daerah tidak begitu saja mendapatkan baret dan brevet kehormatan. Mereka harus mengikuti simulasi perang dan serangan terhadap musuh," kata Wakil Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Pertama Agus di Markas Koarmatim.
Ia menjelaskan, operasi dimulai saat para kepala daerah tiba di Lapangan Udara Angkatan Laut Juanda, Surabaya. Kemudian mereka langsung melakukan operasi lintas udara menggunakan helikopter dan mendarat di Markas Koarmatim.
"Setelah mendarat, mereka langsung melakukan serangan dan menembak berjarak 15 meter," ujar Agus.
Usai menembak, para Gubernur itu langsung menuju dermaga naik ke perahu karet untuk melakukan operasi senyap, Raid Ampibhi. Setelah tiba di dermaga Ujung, mereka menuju lapangan upacara untuk melakukan pembaretan dan penyematan brevet.
Dari 34 Kepala Daerah yang diundang, yang hadir tercatat 29 orang. Salah satu yang tak bisa hadir adalah Gubernur DKI Jakarta.
"Gubernur DKI tidak hadir, karena Pak Jokowi sudah meletakkan jabatan, sehingga DKI tidak terwakili. Pak Ahok sedang keluar negeri. Yang lainnya ada yang sakit, ada yang sedang naik haji, macam-macam," kata Agus.
Pemberian Brevet TNI Bukan Upaya Militerisasi Kepala Daerah
Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyematkan baret hitam dan brevet kehormatan TNI kepada 29 Gubernur di Dermaga Ujung, Markas Komando Armada RI Kawasan Timur, Surabaya, Senin 6 Oktober 2014.
Pemberian baret dan brevet TNI itu sempat dipertanyakan, karena dianggap TNI terkesan melakukan upaya militerisasi terhadap pemerintahan sipil. Namun, tudingan itu dibantah Moeldoko. Menurutnya, pemberian brevet itu bukanlah upaya TNI membangun sistem militer di pemerintahan daerah.
"Ini bukan upaya militerisasi, tetapi membangun main military, membangun pemikiran militer, agar semua kepala daerah menitik beratkan aspek pembangunan," kata Moeldoko.
Panglima TNI menegaskan, kerja sama antara TNI dan pemerintah daerah ini merupakan bagian untuk memperkuat sistem pertahanan negara. Sebab, gubernur memiliki kewenangan dalam menggerakkan kekuatan di daerahnya masing-masing.
"Sistem pertahanan kita, selain fisik hard power, namun juga deterrent (alat penangkal), sehingga negara mana pun takut," jelasnya.
Sebelum mendapat baret dan brevet kehormatan dari TNI, para gubernur itu mengikuti simulai operasi militer di tiga matra, darat, laut, dan udara. Mereka seolah-olah ikut terlibat dalam perang dan melakukan serangan terhadap musuh di Markas Komando Armada Timur, Dermaga Ujung, Surabaya.
"Para kepala daerah tidak begitu saja mendapatkan baret dan brevet kehormatan. Mereka harus mengikuti simulasi perang dan serangan terhadap musuh," kata Wakil Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Pertama Agus di Markas Koarmatim.
Ia menjelaskan, operasi dimulai saat para kepala daerah tiba di Lapangan Udara Angkatan Laut Juanda, Surabaya. Kemudian mereka langsung melakukan operasi lintas udara menggunakan helikopter dan mendarat di Markas Koarmatim.
"Setelah mendarat, mereka langsung melakukan serangan dan menembak berjarak 15 meter," ujar Agus.
Sejumlah kepala daerah hadir mengikuti kegiatan ini, di antaranya Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Plt Gubernur Banten Rano Karno, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Zaini Abdullah, dan lain-lain.
Sumber : Vivanews
0 komentar:
Posting Komentar