Pages

Rabu, Juni 04, 2014

Hibah Tiga Kapal Perang Jepang Untuk Indonesia Tuai Kritikan

TOKYO-(IDB) : Bulan Juni adalah bulan dimulainya pembicaraan mengenai bantuan Jepang kepada masyarakat internasional melalui Overseas Development Assistance (ODA).

Beberapa pihak mulai membicarakan pula hal ini agar dalam ODA mendatang pemerintah Jepang menjauhkan anggaran ODA dari hal bantuan militer.

Salah satu contoh yang menjadi perhatian masyarakat Jepang adalah, adanya bantuan militer untuk Indonesia berupa tiga kapal militer.

Bantuan tiga kapal militer Jepang itu, memang sudah diputuskan oleh pemerintah Jepang sejak 13 Juni 2006 saat pemerintahan PM Junichiro Koizumi.

Salah satu yang sangat hati-hati terhadap pengawasan penggunaan ODA seperti Kazuko Ito dari NGO Human Right Now yang bicara kepada pers 13 Mei 2014.

"Apapun bentuk bantuan militer Jepang kepada negara luar, risiko sangat besar sekali, meskipun itu dilakukan untuk kepentingan perdamaian atau maksud lain," ungkapnya.

"ODA itu adalah pajak masyarakat Jepang. Jadi sudah selayaknya masyarakat Jepang ikut mengontrol pula penggunaan anggaran ODA pemerintah Jepang ini agar tidak keluar dari jalur perdamaian dan kebaikan bersama umat manusia," tambahnya.

Upaya mengingatkan pemerintah Jepang juga dituliskan oleh majalah Shukan Kinyobi edisi 3 Juni 2014 yang menuliskan contoh pemberian bantuan kapal militer Jepang kepada Indonesia.

Ada kemungkinan bahwa uang pajak Jepang digunakan dalam pelanggaran hak asasi manusia.

"Ketika melebihi batas non-militer, walau sekali saja, diplomasi itu sendiri dari Jepang haruslah  diubah," tutur Kazuko Ito.

Kapal militer Jepang yang disumbangkan kepada Indonesia, memiliki persyaratan tidak boleh dijual atau diberikan kepada negara lain, tanpa persetujuan tertulis kepada pemerintah Jepang.

Tujuannya kapal itu dihibahkanadalah, untuk menjaga pantai dan semenanjung Selat Malaka dari ancaman bajak laut.




Sumber : Tribunnews

7 komentar:

  1. fregat asal jepang kalau di kasih murni ora opo opo...broo....

    BalasHapus
  2. Berarti pemerintah kita lemah dalam diplomasi sehingga masyarakat Jepang tidak tahu perkembangan Indonesia sejak reformasi.Ini merupakan PR pemerintahan berikutnya.Duta besar di sana harus lebih kreatif menampilkan Indonesia yang sebenarnya di sana.Jangan lagi orang asing punya image yang buruk tentang hak azazi manusia.

    BalasHapus
  3. kalo di kasih ikhlas ya terima aja.. karena memang luas panjang pantai indonesia yg puluhan atau mungkin ratusan ribu kilometer memerlukan ratusan bahkan ribuan kapal perang.. akan tetapi kalo masyarakat jepangnya ada curiga2 an.. mendingan di tolak secara halus aja bantuan nya.. toh tanpa hibah jepang pun indonesia soal kapal perang saat ini sedang terus menambah jumlah nya..

    BalasHapus
  4. bettul ...di kasih kapal bekas jangan terlalu sennang ...pasti ada evek nigaatif bisa bisa mirip kereta bekas biaya ya.....pengiriman hampir menyamai kereta baru , mahal perawatan .
    kebijakan terima hibah bagus di hilangkan krupsi jadi tontonan setiap hari rakyat yg di rugikan .

    BalasHapus
    Balasan
    1. Yoi bro..apalagi saat ini RI sdg kerjasama dgn RRC di bidang rudal sedangkan jepang dan rrc keadaannya sdg panas.klu di terima tuh kapal bisa runyam..

      Hapus
    2. Yoi bro..apalagi saat ini RI sdg kerjasama dgn RRC di bidang rudal sedangkan jepang dan rrc keadaannya sdg panas.klu di terima tuh kapal bisa runyam..

      Hapus
  5. Dari poto dah keliatan tuh kapal jadul, masuk jajaran yang bakal jadi target rudal ajalah...

    BalasHapus