Pesawat Tanpa Awak MQ-4C Triton, Segera Perkuat Australia

CANBERRA-(IDB) : Keberadaan pesawat tak berawak mulai dilirik banyak negara untuk membantu patroli di wilayah perbatasan, salah satunya Australia. Otoritas Australia berencana membeli 7 pesawat tak berawak raksasa buatan Amerika Serikat senilai AUS$ 3 miliar atau setara Rp 32 triliun.

Keberadaan pesawat ini akan sangat membantu militer Australia untuk mengawasi kapal-kapal maupun pesawat musuh di zona konflik. Pesawat tak berawak mendeteksi nelayan ilegal dan para pencari suaka yang selama ini menjadi masalah rumit bagi pemerintah Australia.

Demikian seperti dilaporkan media setempat The Australian dan dilansir AFP, Sabtu (15/2/2014).

Menteri Pertahanan Australia David Johnston segera menyampaikan rekomendasi pembelian pesawat-pesawat tak berawak ini kepada parlemen. Direncanakan, ada tujuh pesawat tak berawak jenis MQ-4C Triton yang akan dibeli Australia. Pesawat tak berawak tersebut memiliki kemampuan patroli sejauh 74.080 kilometer persegi dalam sekali menjalankan misi.

“Sebagai negara maritim, kemampuan dengan jenis cakupan seperti ini harus menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, pemerintahan ini tertarik menjalankan langkah hemat biaya dalam mendapatkan program khusus dan kemungkinan memberlakukannya,” ujar Johnston.

Usulan penggunaan pesawat tak berawak sebenarnya telah diajukan sejak lama namun mangkrak selama nyaris satu dekade, karena pemerintah Partai Buruh sebelumnya menolak konsep ini. Pemerintahan sebelumnya meyakini bahwa teknologi yang digunakan pesawat semacam ini masih belum matang.

Jika memang disepakati pembelian pesawat tak berawak ini, maka nantinya akan mengganti keberadaan pesawat pengintai P-3 Orion yang sejak lama digunakan oleh militer Australia. Pesawat P-3 Orion yang juga buatan AS ini memang khusus untuk memantau wilayah perairan.

Penggunaan pesawat tak berawak selama ini marak dilakukan militer Amerika Serikat, tidak hanya di wilayah-wilayah konflik tapi juga di wilayahnya sendiri. Keberadaan pesawat semacam ini oleh memicu polemik, karena banyaknya korban sipil dibanding target terorisme yang selama ini disebut-sebut sebagai target utama AS. 

Sumber : Detik