TNI AL Optimalkan Radar Amankan Pulau Terluar

KEPRI-(IDB) : Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, mengoptimalkan Satuan Radar Leho di Kecamatan Tebing untuk memantau lalu lintas kapal di pulau terdepan, Takong Hiu dan Karimun Anak.

"Satuan Radar Leho merupakan unjung tombak dalam mengamati dan mendeteksi kapal-kapal asing yang melanggar perbatasan di dua pulau terluar Karimun," kata Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun Letkol Laut (P) Sawa dalam Seminar Wawasan Kebangsaan dengan tema "Menjalin Silaturahim Elemen Kelompok Bangsa dalam Upaya Memperkuat NKRI di Wilayah Perbatasan Karimun-Kepri", Senin.

Seminar itu digelar Komunitas Merah Putih bekerja sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Karimun di Gedung Nasional Tanjung Balai Karimun.

Radar di Leho, kata dia, memiliki kemampuan untuk mendeteksi setiap kapal yang melintas di perairan Selat Malaka, Selat Durian dan Selat Philips yang berbatasan dengan Singapura.

Radar di Leho dioperasikan sejak 2008 dan sistem kerja IMSS (integrated maritime surveillance system) yang terpasang pada pesawat AIS (automatic identification system) based sebagai penerima (receiver).

Setiap objek yang terdeteksi melalui antena pada AIS base, akan menghasilkan data dan sinyal yang dipancarkan melalui sebuah monitor.

Selanjutnya, petugas dapat mengetahui nama, ukuran dan jenis kapal, status navigasi, waktu tempuh dan tujuan kapal beserta muatannya.

Jarak jangkau efektif radar IMSS ini mencapai 40Nm (nautical miles) atau 74 Km (kilometer), kata dia.

Dia memaparkan pengawasan perairan Indonesia yang berbatasan dengan Selat Malaka turut diawasi oleh 13 Satuan Radar lain dari Pulau Sabang hingga Kabupaten Karimun.

"Ada 14 radar dari yang mengawasi perairan perbatasan, satu di antaranya radar Leho yang bekerja secara terintegrasi. Jika satu kapal terpantau sekaligus pada ke-14 radar tersebut," tuturnya.     

Letkol Sawa mengatakan pemantauan perairan perbatasan menjadi prioritas mengingat Karimun tidak hanya sekadar wilayah perbatasan, tetapi berada pada jalur lalu lintas perdagangan tersibuk di dunia.

"Sejauh ini memang belum ada klaim negara lain terhadap dua pulau terluar NKRI, tapi kami selaku aparat yang melaksanakan tugas pengamanan laut tetap waspada," ucapnya.

Pemantauan perairan perbatasan, kata dia, juga didukung Pos AL di pulau terluar Takong Hiu yang memiliki luas sekitar 2.210 meter persegi serta berjarak sekitar 7Nm dari Malaysia.

Mengenai armada, lanjut dia, Lanal Karimun mempunyai Patkamla Pegassus, Patkamla Manda, Patkamla Buru dan Patkamla Sea Rider yang berpatroli secara rutin.

"Pengamanan perairan perbatasan dan pulau terluar juga kami lakukan bekerja sama dengan komponen masyarakat dan pemuda, seperti pengibaran bendera di Takong Hiu dan patroli rutin yang dikerjasamakan dengan negara tetangga," tambahnya.

Sumber : Antara

Tawaran Baru Dalam Rapim TNI 2013 ( 1 )

JAKARTA-(IDB) : Dalam ajang pameran alutsista yang diselengarakan di area Mabes TNI bersamaan dengan Rapim TNI 2013, ada sesuatu yang menarik karena baru telihat dan muncul di pameran kali ini.  Walau masih baru ditawarkan ke TNI, alutsista yang cocok digunakan untuk korps pasukan katak TNI AL ini cukup menarik perhatian. 

PT. Elmas Viana Djaja membawa 3 kendaraan khusus dalam pameran ini, yaitu Arnawama, Titah Hitam RI-1 dan Ganendra RI-1. Mengadopsi tekhnologi dari Belanda dan akan di produksi di Indonesia, sebuah lokasi di Cilegon telah disediakan untuk proses produksi. Berikut sekilas kemampuan yang di tawarkan dari masing-masing  kendaraan khusus tersebut:

ARNAWAMA, kendaraan khusus yang mempunyai disain kompak sehingga dapat melaju kencang, memiliki mobilitas dan daya manuver tinggi serta tak terdeteksi di dalam air. Kendaraan ini dapat melaju di permukaan air atau menyelam hingga kedalaman maksimal 30 meter. Kendaraan ini juga mampu mengangkut 8 personel pasukan khusus yang dilindungi oleh kanopi penutup. 

Meski tertutup, pasukan didalam kapal selam mini ini tetap harus menggunakan masker oksigen menyelam demi keselematan. Arnawama juga dlengkapi dengan berbagai peralatan komunikasi dan navigasi canggih.  Arnawama dapat di operasikan terus menerus tanpa berhenti selama 5 jam dibawah air atau 10 jam jika berjalan di atas permukaan air. Namun, jika di dalam air akan beroperasi kapal ini menggunakan baterai yang dapat di charge kembali jika kendaraan muncul ke permukaan selayaknya kapal selam. Untuk kesuksesan misi pengintaian, kendaraan ini juga dapat di sembunyikan di bawah air.

TITAH HITAM RI-1, perahu cepat untuk misi pendaratan dan pencegatan. Dirancang untuk meningkatkan efektifitas kinerja pasukan khusus dalam melakukan tugas patroli dan pengejaran diwilayah perairan Republik Indonesia. Kapal ini mampu melaju hingga 40 knot dengan manuver tajam dan mendaratkan pasukan secara sekaligus dalam waktu singkat tanpa memerlukan dermaga khusus. Di produksi di dalam negeri dengan konstruksi komposit dan aluminium yang sangat kuat dan ringan. Dapat dioperasikan selama 8-11 jam atau jarak 350 mil laut. Di haluan kapal, dapat di pasang senapan mesin yang dapat di operasikan secara otomatis atau pun manual.

GANENDRA RI-1, adalah sebuah perangkat pendorong bawah air (DPV) yang ringan, kuat dan kompak. Mampu menarik beban peralatan besar dan dapat membuat 1-2 penyelam tempur melakukan manuver lincah di dalam air. Dibuat dengan konstruksi kuat menggunakan aluminium dengan pelapis tahan karat berkualitas terbaik, tahan air, tahan panas, dan anti gores.

 

Melihat dari kemampuan yang ditawarkan, ranpur-ranpur khusus ini kelihatan cocok jika di digunakan oleh KOPASKA TNI AL. Namun tentunya setelah dilakukan serangkaian uji coba dan test yang sesuai dengan syarat dari pengguna. 

Jika semua uji coba di lalui dengan baik, bukan tidak mungkin ranpur-ranpur ini pun akan menjadi alutsista handal KOPASKA TNI AL. Dan juga, hingga kini, peralatan tempur ini masih dalam sebatas desain, alias belum ada prototype-nya.

Sumber : ARC

TNI Optimistis MEF Capai 38% Pada Akhir 2014

JAKARTA-(IDB) : Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono optimistis target kekuatan pokok minimal (minimum essential forces/MEF) sebesar 38 persen dapat tercapai pada 2014, sedangkan pada 2013 ini ditargetkan tercapai 30 persen.

"Saya optimistis bisa tercapai, jika konsisten terhadap pembangunan yang sudah dibuat dalam 'blueprint' pertahanan," kata Panglima TNI dalam acara konferensi pers di sela-sela Rapat Pimpinan TNI 2013 di Mabes TNI, Jakarta, Selasa.

Pasalnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo juga meminta agar angka 38 persen bisa tercapai pada akhir masa Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini.

Angka 30 persen MEF yang ditargetkan TNI, meliputi bidang organisasi, personel, logistik, sistem dan doktrin, serta anggaran. "Ya, kami berharap rata-rata mencapai 30 persen di semua bidang itu," kata Agus.

Di bidang logistik, pelaksanaan program yang telah dicapai, yaitu pengadaan beberapa alutsista. Untuk TNI Angkatan Darat, antara lain, Panser APS-2, Rantis Pendobtak, Heli Latih Dasar, Heli Serbu, Tank Leopard, Tank Support, Meriam 155 MM Caesar 37 Pucuk, Roket MLRS Astros II, Rudal Arhanud.

TNI Angkatan Laut, antara lain, pengadaan alutsista kapal patroli, kapal cepat rudal (KCR), Sea Raider, Helly Angkut Sedang, Meriam 30 MM 7 Barrel, Meriam Kal 40MM, MLRS Kal 22 MM, dan terpedo. TNI Angkatan Udara, antara lain, 24 unit pesawat F-16, Sukhoi SU-30 MK-2, pesawat NAS-332, dan Helikopter Full Combat SAR.

Fokus Padukan Trimatra Pada 2013 ini, Panglima TNI juga bertekad memperkuat keterpaduan ketiga matra TNI, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, baik itu dalam melaksanakan operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Tak heran, pada tahun ini TNI akan merencanakan pelaksanaan latihan terintegrasi dan komprehensif untuk mendukung pelaksanaan latihan gabungan tingkat divisi.

Di bidang organisasi misalnya, TNI sudah memproses pembentukan organisasi baru yakni Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pusat Pengadaan, dan Pusat Kerja sama Internasional. Ketiganya diharapkan bisa terbentuk pada 2013 ini.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan optimistis pencapaian kekuatan pokok minimal lebih cepat lima tahun dari target yang telah ditentukan, yakni pada 2019. Pada "blueprint" pertahanan, tertera bahwa kekuatan pokok minimal bisa tercapai dalam kurun tiga kali renstra, yakni renstra pertama pada 2009-2014, restra kedua pada 2014-2019, dan renstra ketiga pada 2019-2024.

"Awalnya pencapaian MEF ditargetkan selesai dalam tiga kali renstra (2009-2024). Namun, ternyata bisa dicapai dalam dua kali renstra (2009-2019)," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, beberapa waktu lalu.

Pencapaian MEF yang lebih cepat lima tahun dari yang ditargetkan ini merupakan sebuah terobosan. Keberhasilan ini tak lain berkat besarnya APBN yang digelontorkan ke Kemhan.

Namun demikian, pencapaian MEF pada 2012 justru tak sesuai rencana. Target MEF tahun lalu adalah 28,7 persen. Namun, Kemhan hanya berhasil mencapai 26 persen, sehingga kurang 2,87 persen dari target yang harus dipenuhi. Artinya, pada 2013 ini TNI harus bisa menggenjot pencapaian MEF sebesar 4 persen agar bisa mencapai 30 persen. 

Sumber : Investor

Perlombaan Industri Alutsista Dalam Negeri

JAKARTA-(IDB) : Perkembangan produsen alat utama sistem senjata (alutsista) dalam negeri tumbuh subur. Ibarat jamur tumbuh di musim hujan, para produsen berlomba untuk menguasai pangsa pasar militer.

Sebut saja Pindad, sudah tak terhitung lagi jumlah alutsista yang diproduksi. Mulai dari peluru, bom peledak, hingga kendaraan berat perang.

"Ini BTN (Bom Tajam Nasional) 250, standar rusia untuk Sukhoi. Dan ini BT (Bom Tajam) 250 standar Nato biasa digunakan untuk F16,F5," kata staf Bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PT Pindad Bambang S saat static show alat peralatan pertahanan (Alpalhan) di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Selain bom, Pindad juga memamerkan panser produksinya. Seperti Panser anoa 6x6 Command Type. Ada juga Rantis 4x44 MG Pindad Type APC Pendobrak yang cocok digunakan untuk pertempuran ringan, dan Tactical Vehicle 4x4 HD-V1 command Type.

Produsen alutsista PT Merpati Wahana Raya juga tidak kalah bersaing. Perusahaan yang berkantor di Jalan Sudirman Jakarta itu memiliki alutsista unggulan seperti Ivander Eod, yaitu seperangkat mobil penjinak bom.

Dengan dilengkapi berbagai kelengkapan evakuasi, proteksi, disposal, dan deteksi, membuat kegiatan penjinakkan bahan peledak lebih cepat aman efektif dan efisien.

Menurut Bambang, ketimbang produsen alutsista dalam negeri lain, PT Pindad lebih maju dari sisi teknologi. Namun bukan berarti tanpa kelemahan. Salah satu kelemahan yang masih dialami PT Pindad dari segi pemasaran.

"Kita tidak ada stok, kalau ada permintaan baru produksi, karena tidak diizinkan produksi. Segi pemasaran terbatas," terang Bambang.

Sebanyak 38 perusahaan ikut statistic show, yaitu Working Grup Rantis 4X4 TNI, Balitbang Kemhan, Dinas Penelitian Dan Pengembangan TNI AD, Dinas Penelitian Dan Pengembangan TNI AL, Dinas Penelitian Dan Pengembangan TNI AU, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), LIPI, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT LEN, PT PAL, PT INTI.

Sumber : Merdeka

Maritim Indonesia Bernilasi Sangat Strategis

JAKARTA-(IDB) : Indonesia dipandang memiliki posisi maritim yang strategis bagi lalu lintas perdagangan dan pelayaran global. Itulah sebabnya sejumlah negara maju, termasuk AS, berkepentingan menjalin kerjasama maritim dengan Indonesia.

Demikian menurut perwira angkatan laut, baik dari Indonesia dan Amerika Serikat, serta seorang diplomat senior AS dalam suatu diskusi di Jakarta, Selasa, 29 Januari 2013. Diskusi terbatas itu memaparkan upaya memperluas dan memperkuat Kemitraan Keamanan AS dan Indonesia, terutama dalam Kerjasama Maritim.

Kolonel Laut Judijanto, perwira dari Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal), menyatakan bahwa Indonesia memegang posisi yang sangat penting bagi banyak negara, mengingat letaknya di antara dua lautan besar. "Wilayah kita ibarat pusat gravitasi keamanan maritim. Itulah sebabnya banyak negara yang ingin meningkatkan kerjasama yang lebih baik dengan Indonesia," kata Judijanto.

Kepala Pusat Olah Yudha (War Game Centre) di Seskoal itu mengingatkan Amerika Serikat telah mengadakan kemitraan strategis dengan Indonesia, yang juga melingkupi keamanan maritim. Beberapa negara lain juga menjalin kemitraan serupa, seperti China, Korea Selatan, dan Jepang. "Bahkan Uni Eropa pun ingin menjalin kerjasama dengan kita. Begitu pula Inggris," kata Judijanto.

Dia pun menunjukkan betapa pentingnya perairan-perairan Indonesia bagi perdagangan dan pelayaran internasional. "Setiap tahun, 63.000 kapal melintas Selat Malaka. 3.500 di Selat Sunda, dan 3.900 di Selat Lombok," kata Judijanto. 

Dia juga mengungkapkan bahwa di Selat Malaka, tonase kapal-kapal dagang yang melintas setiap tahun mencapai 525 juta ton dengan nilai US$390 miliar, di Selat Sunda sebanyak 15 juta ton dengan nilai total US$5 miliar, sedangkan di Selat Lombok sebanyak 140 juta ton senilai US$40 miliar.

Presentase Judijanto itu mendukung penilaian Duta Besar David Merrill, yang sebelumnya memaparkan bahwa Indonesia memiliki tiga selat kunci bagi perdagangan dan pelayaran global, yaitu Malaka, Sunda, dan Lombok. "Itulah yang membuat Indonesia punya peran esensial dalam mempertahankan keamanan maritim di Asia Pasifik, begitu pula dengan perdagangan dan pelayaran global," kata Merrill, diplomat veteran yang kini memimpin lembaga persahabatan AS-Indonesia, Usindo, yang menjadi penyelenggara diskusi.

Menurut dia, wajarlah bila AS berkepentingan menjalin kerjasama dengan Indonesia dalam beberapa dekade terakhir atas keamanan maritim dan memperkuat pertahanan maritim. "Kerjasama demikian juga membentuk bagi dari kebijakan pelibatan AS di kawasan Asia Pasifik," kata Merrill.

Atase Angkatan Laut Kedutaan Besar AS di Jakarta, Kolonel Laut Adrian Jansen, mengingatkan bahwa Kemitraan Komprehensif di bidang keamanan antara negaranya dengan Indonesia mencakup beberapa sektor, beberapa yaitu dialog keamanan, pendidikan dan pelatihan, bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam, keamanan maritim, keamanan lingkungan maritim, dan lain-lain.

"Oleh karena itu AS menggalang kerjasama di beberapa program dengan TNI Angkatan Laut, seperti menjaga keamanan keamanan maritim dari perompakan, distribusi bantuan kepada korban bencana alam secara cepat, pertukaran kunjungan, pelatihan, dan sebagainya. Saya percaya Angkatan Laut merupakan landasan bagi kerjasama militer-ke-militer kedua negara," kata Jansen.

Sumber : Vivanews

Satu Fligt Hawk 100/200 Elang Katulistiwa Tiba Di Lanud Halim

 

JAKARTA-(IDB) : Satu flight pesawat tempur TNI Angkatan Udara Hawk 100/200 dari Skadron Udara 1 Elang Katulistiwa, Lanud Supadio, Pontianak dengan melakukan terbang formasi yang di bawah kendali langsung oleh Komandan Skadron Udara 1 Letkol  Pnb Radar Suharsono tepat pukul 16.05  WIB mendarat di Lanud Halim Perdankusuma, Senin (28/1).

 Kedatangan pesawat Hawk 100/200 tersebut  di sambut oleh Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI A. Adang Supriyadi, S.E., didampingi Kadisops Letkol Pnb Aditya Permana.  Satu flight pesawat Hawk 100/200 tersebut akan berada di Lanud Halim Perdanakusuma, selama 1 (satu) pekan dalam rangka kegiatan latihan Cakra yang dilaksanakan oleh Komando Pertahanan Udara Nasional







Sumber : TNI

Penyederhanaan Izin Lintas Udara NKRI

JAKARTA-(IDB) : Dalam upaya memformulasikan kesepakatan atau kesatuan dengan mengeluarkan kebijakan tentang pengawasan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di udara, pemerintah memiliki empat hal pokok yang dibahas.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Politik (Menko Polhukam), Djoko Suyanto dalam Rapat Pimpinan Tingkat Menteri (RPTM)  yang membahas Penanganan Penerbangan Pesawat Asing tidak Terjadwal di wilayah NKRI, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis 29 Maret 2012.

"Ada empat hal pokok yang dibahas dalam memformulasikan suatu kebijakan dalam pengawasan wilayah NKRI di udara," kata Djoko, Kamis 29 Maret 2012.

Empat hal itu, yakni tentang mekanisme perizinan pesawat asing, sistem informasi izin penerbangan, pengaturan lalu lintas di udara di dalam alur laut Indonesia, dan bagaimana mekanisme penyampaian protes-protes bila terjadi pelanggaran.

Menurut Djoko, mekanisme perizinan pesawat asing sudah berjalan. Namun, sayangnya masih membingungkan, karena memiliki formulir yang berbeda-beda. "Ini akan kita satukan, sehingga memudahkan petugas dan operator," kata dia.

Selama ini, penanganan perizinan di dalam lalu lintas pesawat nonreguler ditangani oleh banyak instansi, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, dan Mabes TNI.

"Kalau itu pesawat-pesawat yang tidak terjadwal, maka harus dikoordinasikan agar proses perizinan itu menjadi satu, bukan "single" otoritas, tetapi jaringannya enak. Seperti kejadian, sudah sampai izin di Kemenlu, belum sampai ke Kemenhub, hal-hal ini yang akan dijadikan satu," kata dia.

Sistem informasi izin terbang yang dulunya manual, kini sudah di "set up" dengan sistem on-line, sehingga tidak ada jeda waktu. Tak hanya itu, pengaturan lalu lintas udara juga sudah dirumuskan dengan baik, sehingga kedaulatan negara harus ditegakkan bila terjadi pelanggaran.

"Empat hal itu akan disosialisasikan kepada jajaran perwakilan asing di Indonesia," ujar Djoko.

Pelanggaran Lalu Lintas Udara
Ketika ditanya, ada berapa kasus pelanggaran yang terjadi di lalu lintas udara, dia menjawab semua data pelanggaran ada di Mabes TNI. Namun, dia memastikan telah ada beberapa pelanggaran yang terjadi.

"Pelanggaran bisa saja karena kita terlambat menerima informasi, karena formulir, atau karena mereka tidak melakukan perizinan," ucap Djoko.

Apabila mereka tidak melakukan perizinan, maka pemerintah akan melakukan nota protes. "Mereka juga harus mematuhi nota penerbangan sipil dan harus melaporkan kepada aparat," ujarnya.

Meski begitu, dalam nota protes terdapat mekanisme dan tentunya itu dilakukan berdasarkan data-data yang ada di lapangan. Masing-masing negara juga melakukan kedaulatan untuk melakukan upaya apapun.

Sumber : Vivanews

2012 TNI Habiskan Anggaran Sebesar Rp 53,2 Triliun Untuk Modernisasi Alutsista

JAKARTA-(IDB) : Sepanjang 2012, TNI telah menghabiskan dana sebesar Rp 53,2 triliun untuk menunjang tugas pokok TNI, yaitu menjaga kedaulatan dan kesatuan NKRI. Uang triliunan itu untuk membeli alutsista.

"Dari total anggaran TNI yang telah ditetapkan sebesar Rp 53.536.392.350.000, telah dapat terserap sebesar Rp 53.265.355.119.000, atau terserap 99,49 persen," kata Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono saat konferensi pers Rapat Pimpinan TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (29/1).

Menurut Agus, dengan anggaran yang telah digunakan, TNI berhasil melaksanakan pembangunan kekuatan dan kemampuan sesuai dengan rancangan dalam program minimum essential force (MEF).

Di bidang organisasi, sepanjang 2012 TNI telah menata ulang sistem administrasi organisasi di lingkungan TNI. Bahkan TNI juga membentuk organisasi baru seperti Kogabwilhan TNI, Pusdata TNI, dan Puskersin TNI.

Di bidang personel, TNI berhasil melaksanakan sejumlah latihan dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan prajurit bertempur.

Selain itu, dalam anggaran Rp 53,2 triliun tersebut, TNI juga membeli berbagai macam alat utama sistem senjata. Seperti Panser APS-2 Pindad, Heli serbu, Tank/MBT sebanyak 157 unit, meriam 155 MM Caesar 27 pucuk, roket MLRS ASTROS II, Sea Raider, Bridge Simulator, Kapal angkut tank, torpedo Kasel Diesel Elektrik, 24 unit pesawat F-16 C/D, pesawat NAS-332 sebanyak 2 unit, SU-30 MK-2 sebanyak 6 unit.

"Di samping itu, beberapa pencapaian lain di bidang fasilitas pembangunan dan kantor serta perumahan dinas, telah dilaksanakan sepanjang 2012, guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI," kata Agus.

Sumber : Merdeka

Pembangunan IPSC Selesai Pada Tahun 2014

BOGOR-(IDB) : Pembangunan kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) ditargetkan selesai pada semester pertama tahun 2014. IPSC merupakan kawasan “seven in one” yang meliputi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (Peace Keeping Center), Pusat Penanggulangan Terorisme (Counter Terrorism Traning Ground), Pusat Latihan Penanggulangan Bencana dan Bantuan Kemanusiaan (Humantarian And Disaster Relief Traning Center), Pusat Pasukan Siaga (Standby Force Center), Pusat Bahasa (Language Center), Universitas Pertahanan dan Pusat Olahraga Militer (Military Sport Center).

 

Demikian dikatakan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoddin, Selasa (29/1)  saat meninjau dan memantau perkembangan pembangunan kawasan Indonesia Peace and Security Centre (IPSC) di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Turut mendampingi Wamenhan antara lain Kepala Badan Sarana Pertahanan (Ka Baranahan) Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo dan Kepala Pusat Konstruksi Baranahan Kemhan Marsma TNI Marsma TNI Agus Purnomo W.

Lebih lanjut Wamenhan mengatakan pembangunan IPSC yang awalnya diprakarsai oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono saat ini dapat dikatakan telah menjadi proyek nasional, karena melibatkan berbagai sektor dan skala kepentingannya juga tinggi yaitu nasional dan internasional. 

 

Oleh karena itu, Wamenhan yang juga selaku Ketua High Level Commite (HLC) pada peninjauan kali ini menekankan kepada satuan – satuan kerja dan semua pihak yang ikut serta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan IPSC untuk tetap berpedoman pada tiga aspek yaitu aspek kualitas konstruksi, aspek tertib administrasi anggaran dan aspek lingkungan.

Untuk aspek konstruksi, Wamenhan menekankan untuk dipastikan betul bahwa semua konstruksi yang dibangun sesuai dengan spesifikasi dan disertai dengan saran teknis yang berkaitan dengan konstruksi ataupun struktur tanah.

Aspek tertib administrasi anggaran, agar tidak terjadi kebocoran dan penyimpangan maka Wamenhan menekankan agar setiap perencanaan yang berkaitan dengan anggaran perlu disertai dengan konsultasi pengawasan yang berhubungan dengan akuntabilitas.

Sedangkan aspek lingkungan, pembangunan IPSC juga harus disertai dengan pembangunan lingkungan baik itu penghijauan maupun prasarana jalan. Lingkungan ini terkait juga dengan bagaimana pemeliharaannya.

“Saya selaku HLC dari IPSC ini bertugas untuk mengawasi proses dari pembangunan ini dan pelaksanaannya secara fungsional itu diberikan kepada satuan satuan kerja yang berkompeten disitu. Jadi Kabaranahan yang bertugas untuk pembangunan ini betul - betul atensi terhadap hal -hal yang berhubungan dengan konstruksi, anggaran dan lingkungan ”, pesan Wamenhan.

Menurut Wamenhan, sampai  saat ini apa yang sudah dilakukan masih berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk itu lebih lanjut Wamenhan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang ikut serta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan IPSC. Ini merupakan wujud dari  kerjasama  dari masing-masing fungsi yang terkait didalamnya.

Kawasan IPSC persisinya terletak di kawasan Santi Dharma yang terletak di Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. IPSC dibangun di area seluas 261 hektar lebih, di ketinggian 450 meter di atas permukaan laut, di kawasan perbukitan Sentul telah diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 19 Desember 2011 lalu.

Pembangunan Kawasan IPSC ini paling sedikit melibatkan lima kementrian dan lembaga non kementerian. Untuk pembangunan Peace Keeping Center dibawah Kemhan. Language center  dibawah Kemendikbud, anti teror dibawah BNPT, penanggulangan bencana dibawah BNPB, dan jalan dibawah PU.

Untuk masterplant mikronya diserahkan ke masing-masing, namun untuk masterplant makro dari pembangunan Kawasan IPSC ini ada di Kemhan yang bertugas sebagai pengendali dari pembangunan IPSC secara keseluruhan.

Sumber : DMC