Pages

Minggu, Desember 15, 2013

Nasib Satelit Pertahanan, APBN 2014 Terlanjur Diketok

Rencana embelian satelit militer antipenyadapan disetujui Komisi I. Banggar juga menyatakan siap mendukung. Namun, pemerintah belum mengajukan anggarannya

JAKARTA-(IDB) : Badan Anggaran (Banggar) DPR siap mendukung pengadaan satelit militer guna menangkal aksi penyadapan negara lain. Banggar akan memberikan lampu hijau anggaran bagi pengadaan satelit tersebut. 



Masalahnya, kata Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit, pemerintah belum nengajukan anggaran untuk itu. "Belum ada pengajuan secara resmi untuk pengadaan satelit jalur militer yang dikabarkan segera dibeli pada tahun depan," ujar Ahmadi kepada JurnalParlemen, Minggu (14/12).



Pada 2012, kata dia, memang sempat pengajuan anggaran. Cuma, karena dananya belum tersedia, program itu ditunda. Tapi, paska ribut-ribu isu penyadapan Australia terhadap petinggi negeri ini, pengadaan satelit miiter itu dinilai tak bisa ditunda lagi. 



Anggota Komisi DPR Fayakhun Andriadi mengungkapkan, saat rapat tertutup dengan Kementerian Pertahanan, anggaran pengadaan satelit militer sudah dibahas meski detail. Namun, sudah ada perkiraan dana yang dibutuhkan, yakni sekitar Rp 5-7 triliun. Dana sebesar itu akan dianggarkan dalam APBN tahun 2014. 



Namun, menurut Ahmadi, hal itu sulit dilakukan. Sebab, UU APBN 2014 sudah telanjur disahkan. "Solusinya adalah anggaran untuk pembelian satelit militer itu diajukan dan dimasukkan saja dalam APBN Perubahan 2014," katanya.



Solusi lain, Kementerian Pertahanan memanfaatkan anggaran tahun 2014 untuk membeli satelit dengan cara menghemat penggunaan anggaran pada pos-pos tertentu. "Setelah itu baru dilakukan pengajuan penambahan anggaran untuk mengisi dari pos yang anggarannya dipakai untuk membeli satelit tersebut, kemudian hal itu  diajukan dalam APBN-P 2014," tegasnya.



Sebelumnya, Menhan Purnomo Yusgiantoro menyatakan ingin Indonesia punya sendiri satelit militer yang bisa menangkal penyadapan. Selama ini militer Indonesia terpaksa menyewa alat dari pihak lain. Menhan berharap Indonesia memperkuat pembangunan pertahanan siber.



Pertahanan siber itu akan dikendalikan oleh Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), dan Polri. Rencana ini merupakan rekomendasi rapat Komisi I dengan sejumlah instansi terkait membahas kasus penyadapan Australia, Kamis, 28 November 2013.



Sumber : Jurnamen

7 komentar:

  1. tenang aja bapak2,tar lg ada pengajuan resmi kok.tp mungkin para petinggi kita masih mencari opsi ke negara mana kita akan membeli,atau mungkin lebih baik buat sendiri,yg lebih private teknologinya.meskipun btuh wktu yg agak lama.

    BalasHapus
  2. oohh... gitu yaaa...

    BalasHapus
  3. masalah dana sante lah
    tiap tahun ada dana sisa yg harus di balikan ke negara
    tahun 2012 lalu nilainya 30T an dan itu dimasukan ke pendapatan negara bukan pajak di APBN 2013
    nah sisa dana tahun 2013 bisa dimasukan ke pos2 itu

    masalah pembuatan kabarnya akan di rakit di INA karena gk mungkin 100% komponen di buat di INA seperti transmiter dan resiver, sistem2 yg lain bahkan sampai IC2 yg khusus

    BalasHapus
  4. alaaah itu satelit nanti aja ,,, sekarang numpang jaringan satelit Rusia aja dulu,,,
    yang penting SEKARANG KAPAL SELAM 10 UNIT DARI RUSIA BELI DULUUUUU !!!!!
    Nanti kabinet baru 2014 keburu ditekan oleh BARAT,,, bubar deh gak jadi

    BalasHapus
  5. iya aku setuju dg ano 01.47. mending konsen ke kapal selam killo classdulu. buat efek getar untuk Ausie. hehe. meski hanya separo kita beli, karena mahalnya kapal itu,dan kapan lagi pnya kesempatan memiliki kpl selam yang paling senyap di dunia.

    BalasHapus
  6. hehehe...
    klien smua sante aje... ndak usah diributkan, 10 kilo jadi ato ngk, yang jelas Palu sudah di bangun dengan plan santar kelas kilo dan sandarnya bisa sampai 6 sekaligus... jadi itu bukan indikasi jadi ato ngak, malah sudah jelas dan terang bendenderang 100% Done, kalo jumlah itu yang di negosiasi, apakah budged kita cukup 10 Kilo dengan sisa kredit dari Rusia, karena Negri Sahabat "Beruang Putih" maunya kelar di SBY aje, ndak yakin kalo JOKOWI taon depan "ngarti apa kagak"

    BalasHapus
  7. kan bisa pakai anggaran ON TOP, gitu aja kok repuot.

    BalasHapus