Indonesia Harus Mempunyai Pertahanan Yang Berlapis

JAKARTA-(IDB) : Anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo menyarankan adanya strategi pertahanan berlapis di Indonesia. Hal itu disebabkan Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbatasan dengan berbagai negara tentangga.

 

"Khususnya konsentrasi pada wilayah pertahanan perbatasan, syarat utama adalah kekuatan komunikasi yang tangguh dan penempatan radar yang canggih," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Kamis (31/10/2013).

Hal itu didukung dengan penempatan persenjataan jarak menengah danjauh serta profesionlisme prjurit yang handal. Sekjen PDIP itu menyarankan TNI membentuk satuan khusus intelejen cyber army.

"Kita haruss dukung renstra janka pendek kementerian pertahanan dan TNI secara terpadu," kata Tjahjo.

Indonesia, kata Tjahjo, bisa meniru pola pertahanan negara Tiongkok yang mempunyai strategi pertahanan kewilyahan daratan luas dan lautan yang relatif kecil tetapi terpadu. Tiongkok yang memiliki daratan luas, mampu terkonsentrasi dengan sistem pertahanan satelit dan radar yang canggih.

"Operasi pengamanan pertahanan perbatasan dan operasi daerah rawan harus jadi prioritas pertahanan TNI," imbuhnya.

Disisi lain, kata Tjahjo, TNI harus prioritas mencermati kawasan Asia Timur dan Pasific disamping pada tataran bilateral juga tetap prioritas.

Selain itu, menurut Tjahjo, yang harus terus diperhatikan Kementerian Pertahanan dan pimpinan TNI adalah masalah peningkatan kesejahteraan prajurit TNI. Sebab, kondisi ini memang harus terus dilakukan seiring dengan peningkatan profesionalisme prajurit dan pengembangan modernisasi alutsista TNI.

Disamping pekerjaan rumah TNI yang terus dilakukan seperti menuntaskn reformasi birokrasi TNI dan mengembangkan Trimatra Terpadu serta menuntaskn masalah penghapusan bisnis TNI.

Kemudian, transparansi rekruitmen personil dan Pimpinan TNI serta memberdayakn insdustri pertahanan dann persenjataan dalam negri demi memperkuat postur TNI khususnya diperbatasan.

"Program berkesinmbungn panglima TNI dan renstra jangka pendek,menengah, panjang Kementerian Pertahanan harus terproses bertahap berkesinambungan dan pasti," imbuhnya.

Sumber : Tribunnews