Pages

Jumat, Oktober 25, 2013

KSAD Jenderal Budiman Dan Netralitas Dalam Pemilu

KSAD Jenderal Budiman (photo: Antara)
KSAD Jenderal Budiman

JAKARTA-(IDB) : Salah satu perubahan fundamental dari era reformasi ialah keluarnya TNI dari arena politik praktis di Indonesia. Namun, kerisauan akan netralitas TNI dalam pe­milu masih menghantui perhelatan pesta demokrsi itu di Tanah Air. 

Untuk mengetahui lebih jauh tentang komitmen TNI-AD dalam pemilu, wartawan Media Indonesia Siska Nurifah mewawancarai Kepala Staf Ang­katan Darat (KSAD) Jenderal Budiman, saat berjunjung ke kantor redaksi Media Indone­sia, Jakarta. Berikut petikannya:


Pemilu 2014 sudah didepan mata. Apa­kah Anda bisa menjamin TNI, khususnya Angkatan Darat akan bersikap netral da­lam pemilu mendatang?

Sejak tahun 1998, sistem demokrasi mulai ditegakkan, dan sejak saat itu TNI berkomit­men untuk bersikap netral.Kami sudah membuktikan itu di tahun 2004 dan 2009, kami full netral.Para anggota pun sudah de­wasa dan mengerti demokrasi.Kita tak bisa lagi memihak salah satu calon.Konyol jika berani berpihak.Jelas kita harus netral.

Terus bagaimana dengan anggota keluarga TNI?

Kita (tentara) memang tidak punya hak pilih.Tapi keluarga memiliki kebebasan tanpa pengaruh siapa pun.Keluarga bebas untuk memilih.

Bagaimana kita Anda dalam meningkat­kan profesionalisme TNI-AD?

Kami memiliki kewa­jiban untuk meningkatkan profesionalisme.Mulai dari pening­katan kualitas fisik, rasa tanggung ja­wab, keahlian, kedi­siplinan, dan sebagainya.Saat ini ang­gota Angkatan Darat seba­nyak 315 ribu.Setiap tahun kami memecat 50 anggota yang melakukan pelanggaran.Ini bentuk profe­sionalisme kami.Meskipun kami akui saat ini memang memiliki kesulitan dalam hal rekrutmen.Karena keinginan masyarakat untuk menjadi tentara berkurang.
IMG-20131024-00060

Soal pembelian peralatan perang baru, sering mendapat sorotan…?

Kami telah membeli High Mobility Artilery Rocket System (Himars) untuk dua batalion. Kita pilih Himars karena memiliki efek counter terorisme yang lebih fokus. Kami tidak beli lewat broker, langsung dari pabrik.De­ngan bernego untuk memperoleh harga ter­murah dengan kualitas terbaik dari Eropa.Kami begitu terbuka soal pembelian alat.


Bagaimana perencanaan jangka pan­jang TNI-AD ke depan?


Kami telah menyeleksi 100 lulusan akade­mi militer yang paling aktif dan terbaik dari tahun 1984 hingga 2003. Untuk menyusun konsep lima tahun ke depan. Mereka akan mendesain visi jangka panjang menuju TNI AD yang profesional dan modern.


Dalam pandangan TNI-AD, apa sih an­caman bangsa ini sekarang?


Bebicara soal ancaman, TNI AD lebih berkonsentrasi untuk mempersiapkan an­caman dari luar.Contohnya, Papua ada banyak kepentingan di dalamnya yang sewaktu-waktu bisa pecah.Dan berbicara soal Papua, masalahnya begitu berat dan tidak bisa dianggap enteng.Kami juga melakukan serangkaian ekspedisi dalam upaya pertahanan wilayah Papua.Kami pun mencoba masuk bagaimana rakyat mencintai kita, dan memberikan kemajuan pembangunan di dalamnya.


Bagaimana soal kesejahteraan ang­gota TNI-AD, apakah alokasi anggaran yang ada sudah memadai?


Gaji prajurit lumayan, pangkat terendah bisa mencapai Rp3,9 juta. Cukup ditambah dengan renumerasi.Secara keseluruhan biaya belanja barang di bawah 20%, 80% untuk gaji.

MLRS Himars
MLRS Himars
Ada yang menarik dalam wawancara ini. Di situ disebutkan TNI AD membeli Himars untuk kebutuhan dua batalion. Dulu TNI AD sempat kepincut dengan MLRS Himars buatan AS. Kontestannya adalah Himars VS Astros II. 

 Namun karena Himars dianggap terlalu mahal, akhirnya yang datang MLRS Astros II.  Belum jelas, apakah himars yang dimaksud dalam wwancara itu sistem persenjataan: High Mobility Artilery Rocket System (Himars) atau fisik MLRS Himars buatan AS.




Sumber : JKGR

5 komentar:

  1. hueeee tentara rak ribut politik ajaa, liat tu di pante selatan tentara australia latih warga, dimana harga dirimu

    BalasHapus
  2. presidennya sibuk ngurus partai, gimana tentaranya bisa netral, wong presiden itu panglima tertinggi TNI, yo pasti manut sama panglimanya, makanya presiden gak boleh dobel jadi ketua partai, begitu jadi presiden, jabatan partai musti dilepas semua, baru bisa netral

    BalasHapus
  3. TNI tidak boleh netral ,,, kalau netral itu berarti APATIS !!! ,,,,,,,, TNI harus memihak pada PANCASILA, UUD 45 dan SAPTA MARGA !!!!!! sikat pihak mana saja yang mau menghancurkan NKRI !!!!!!!

    kok netral sih??? .... wah gak cerdas tuh pernyataannya si Jenderal !!!!!!

    BalasHapus