Pages

Selasa, September 17, 2013

DPR Dinilai Gagal Awasi Sektor Pertahanan

Kontrol yang lebih efektif terhadap kebijakan anggaran pemerintah dalam bidang pertahanan, akan ditentukan oleh apakah anggota DPR itu mempunyai dasar-dasar pengetahuan yang cukup untuk bisa memberikan kontrol terhadap pemerintah.

JAKARTA-(IDB) : Pengamat militer menilai kegagalan DPR, khususnya Komisi I, mengawasi korupsi di sektor pertahanan karena kurangnya pengetahuan mereka soal pertahanan. Hal tersebut disampaikan dua pengamat militer, yaitu Letjen (Purn) Agus Widjojo dan Edy Prasetyono.

"Pada dasarnya tantangan bagi kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan kompetensi anggota-anggota DPR agar mereka bisa melakukan fungsi DPR, yaitu legislasi, kontrol, dan anggaran secara lebih efektif, sehingga kontrol terhadap pemerintah pun juga bisa lebih efektif," ujar Agus Widjojo dalam acara peluncuran Indeks Pengawasan Parlemen terhadap Sektor Pertahanan oleh Transparency International Inggris yang dipublikasikan bersama Transparency International Indonesia di Jakarta, Senin (16/9).


Menurut dia, kontrol yang lebih efektif terhadap kebijakan anggaran pemerintah dalam bidang pertahanan, akan ditentukan oleh apakah anggota DPR itu mempunyai dasar-dasar pengetahuan yang cukup untuk bisa memberikan kontrol terhadap pemerintah. Kemudian, apakah anggota-anggota DPR itu bisa memfungsikan perangkat-perangkat yang ada di DPR seperti tenaga ahli secara maksimal, sehingga keluaran yang diberikan setiap individu di DPR tidak hanya merupakan cerminan dari seorang individu saja, tapi menjadi keluaran dari sebuah sistem. "Dan di sini, peran dari anggota DPR itu juga tidak bisa terlepas dari peran  partai politiknya," tukasnya.


Karenanya, ia berharap DPR bisa mengadakan perbaikan dan penyempurnaan secara terus-menerus. "Karena memang yang namanya reformasi itu adalah sebuah proses kompleks yang tidak akan bisa kita selesaikan dalam waktu lima tahun, mungkin 10 tahun juga belum," tuturnya.

Edy Prasetyono menambahkan, kegagalan parpol dalam melakukan pendidikan politik adalah karena mereka hanya berorientasi kekuasaan. Selain itu, ia juga melihat masyarakat selama ini juga kurang menunjukkan sikap politik yang baik. "Artinya, kalau ada parpol yang bermasalah dengan korupsi, ya seharusnya jangan dipilih lagi. Jadi harus ada political punishment. Selama itu tidak dilakukan, tidak akan ada perubahan di DPR," tandasnya.

Sebelumnya hasil kajian Transparency Internasional Inggris yang dipublikasikan bersama Transparency International Indonesia pada Senin (16/9) menyebutkan dua pertiga dari 82 negara-negara di dunia dinilai gagal melakukan pengawasan terhadap sektor pertahanan. Parlemen Indonesia menempati posisi berisiko tinggi, gagal melakukan pengawasan dan cenderung membiarkan sektor pertahanan memiliki risiko korupsi yang tinggi.

"Posisi Indonesia mengecewakan. Sektor pertahanan merupakan sektor strategis yang harus diawasi," ujar Dadang Trisasongso, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia.

Menurut dia, lemahnya pengawasan terhadap sektor pertahanan negara sering mengakibatkan memburuknya kondisi alutsista, hilangnya aset-aset militer, maraknya korupsi dan banyaknya dana-dana yang tidak terawasi.

Korupsi di sektor pertahanan sendiri bukanlah barang baru. Setiap tahun, diperkirakan minimal 20 miliar dolar AS anggaran militer global dikorupsi. Potensi korupsi di sektor ini semakin meningkat mengingat 82 negara yang disurvei berporsi 94 persen dari total anggaran global sebesar 1,6 triliun dolar AS. "Karenanya, korupsi di sektor pertahanan bersifat berbahaya bagi operasionalisasi pertahanan, merusak kepercayaan, dan menghamburkan uang negara" tambah Oliver Cover, peniiti pertahanan dan perwakilan Transparency International Inggris.

Oliver memaparkan, posisi parlemen Indonesia berada pada level 33,3-49,9 persen dari skala 0-100 persen (kritis ke paling tidak berisiko tidak melakukan pengawasan).

Secara umum, kata Oliver, kecenderungan pengawasan parlemen terhadap sektor pertahanan yang terjadi di Indonesia mengikuti kecenderungan global. "Namun perlu diperhatikan bahwa lemahnya pengawasan parlemen Indonesia terhadap kebijakan eksploitasi sumber daya alam di kehutanan dan pertambangan yang dilakukan sektor pertahanan melalui yayasan, terhadap penentuan item-item rahasia, dan terhadap pemilihan informasi mana saja yang berguna untuk melindungi keamanan nasional dan intelijen, memperburuk level akhir yang diperoleh Indonesia," terang Oliver.





Sumber : Jurnamen

15 komentar:

  1. bersama Transparency International Indonesia pada Senin (16/9) menyebutkan::




    dua pertiga dari 82 negara-negara di dunia dinilai gagal melakukan pengawasan terhadap sektor pertahanan. Parlemen Indonesia menempati posisi berisiko tinggi, gagal melakukan pengawasan dan cenderung membiarkan sektor pertahanan memiliki risiko korupsi yang tinggi. "Posisi Indonesia mengecewakan. Sektor pertahanan merupakan sektor strategis yang harus diawasi,"




    ujar Dadang Trisasongso, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia.
    Indonesia rekor negara terkorupt di dunia,bagaiamana tidak korupt,anak didik presiden saja semua rata" korupt,,
    pak presiden kurang TEGASSS!! TIDAK BERANI MMEBERLAKUKAN HUKUMAN MATI BAGI TINDAK KORUPTSI DAN BANDAR NARKOBA,,GIMANA MAU MAJU NEGERI INI BILA DIPIMPIN GOLONGAN KORUPTOR,YANG SEJATINYA CUMA MENGANDALKAN KEKUASAAN DEMI MMELANCARKAN SEGALA NIAT BUSUKNYA MERONGRONG HARTA NEGARA..

    Dpr yg tidak bermutu bagusnya singkirkan saja,,apalagi ada kabar pedangdut calon presiden,,mau jadi apa bangsa inI..
    Satria satria pemmangku keamanan berubah menjadi satria bergitar

    BalasHapus
  2. Sudah saatnya DPR RI dikurangi,hambur2kan uang negara.

    BalasHapus
  3. Saya setuju pengadaan militer jangan dikorup. Tapi juga jangan memperlambat modernisasi TNI. Karena kalo orang nuduh tanpa bukti kuat ini juga memperlambat modernisasi, dan inilah yang diharapkan negara2x tetangga.

    Si dadang itu jangan ngomong aja! Mana kasus2x korupsinya? Berapa nilainya? Pengadaan apa aja yang dikorup? Kemarin menuduh korupsi Sukhoi ternyata nggak punya bukti. Bukti harus kuat jangan kasih bukti kayak laki2x ejakulasi dini klemer2x impoten kayak gitu. Semangat cuma 2 menit abis gitu game over.

    Ingat, LSM juga banyak dibiayai australi, malaysia, dan singapore.

    BalasHapus
    Balasan
    1. dadang itu khan salah satu LsM jg mas bro,,
      dia antek asing jg,ngaku" warga indonesia. Tapi klakuanya dadang sudah bnyak di publikasikan,hanya mmencari ketenaran..

      Hapus
  4. betul bro banyak antek LSM yang memperkeruh suasana, musnahkan saja LSM yang di biayai dari luar negeri........ mereka kebanyakan menjadi mata2 penyusup dan penghianat negara. pak jendral ngomong tuh harus ada bukti..... jangan ngebacor ngalor ngidul

    BalasHapus
  5. Menurut berita diatas Transparancy International Indonesia lembaga induknya adalah Tranparancy International berkedudukan di inggris.

    hmmm.... inggris, malingshit, singaporno, aushitralia itukan satu geng semua. Jadi, darimana si dadang terima gajinya ??

    BalasHapus
  6. Pembelian senjata kalau tidak secara G t G penggunaan jasa broker sepertinya tak terhindarkan.Jadi gini aja kita minta pak Dahlan Iskan bikin BUMN yang khusus menangani pembelian senjata dari luar.Jadi nantinya uangnya nggak lari kemana mana.Uang pemerintah keluar dari kantong kanan masuk lagi kantong kiri ..SETUJU NGGAK BRO,SIS SEMUA???

    BalasHapus
  7. -boikot LSM pengkhianat..
    -Buat sangsi sosial untuk LSM pengkhianat..
    -kucilkan LSM pengkhianat..
    -buat demo untuk LSM pengkhianat..
    Hancurkan musuh2 NKRI

    BalasHapus
  8. ano 12.21 setuju bngt gw da :>)

    BalasHapus
  9. Lagi-lagi Asing dan antek-anteknya mengadakan gerakan!!!

    Isu yang diangkat adalah tentang korupsi di pertahanan, padahal agenda yang tersembunyi itu mereka ingin tahu apa saja yang kita beli dan bagaimana perkembangan alutsista kita! Coba kalau alutsista kita 100% beli dari BARAT pasti tidak akan ada isu ini! buktinya Malaysia dengan korupsi kapal selam scorpene nya, mana Barat heboh? karena beli dari Perancis! nah begitu Indonesia mau beli 10 unit kapal selam rusia, muncul deh isu ini? heheheheh .. ketahuan banget ya?

    Lihat saja sektor MIGAS, Barat tidak ramai soal adanya korupsi yang berkangsung bertahun-tahun di MIGAS kita karena semua itu menguntungkan mereka! kalau pertahanan kita wah ngeriiii deh,.. jadi perlu diutak atik dikit lah biar lebih transparant! gituloh ... biar mereka bisa tahu apa yang sedang kita persiapkan ... licik banget ya!

    BalasHapus
    Balasan
    1. Lebih heboh di prancis malah bro...justru beritanya berhembus dari sana.Kita tau malon medianya di kontrol kerajaan.Kalo mmg ngk di korup kenapa takut.LSM yang nggak kredibel pasti bakal tersingkir sendirinya .Contoh fitra ngk ada orang yang mau dengar dia lagi,karna udah berkali kali ngomong ngawur...santai aja sob...kebenaran akan muncul dengan sendirinya sebaliknya sepandai pandai orang sembunyikan bangkai bakal tercium juga.Gitu aja kok repot.

      Hapus
  10. kami sudah berkoar koar 2 thn lalu di mana kebijakan pegadaan alutsista fulus di tangan lebih mendominasi dari pada kualitas contoh : pegadaan ks changbogo , pkr belanda , hercules angkut rombengan , f 16 bekas . di topang dana milyaran dolar nkri hampir tidak beararti sama sekali .akibat nya berita palsu dari petinggi negara lebih mendominanasi media koran televisi .

    BalasHapus
  11. Antek asing dah pd nongol......bro contoh spek rudal jenis kh...dr rusky itu banyak speknya tni mau yg om rusky pake.....ini lsm rojok2 nilai uangnya sebenarnya biar ketahuan apa2 yg tlah di beli tni...biar asu ausit singasu malon...cari penangkalnya.....dasar lu asuu lsm

    BalasHapus
  12. antek2 itu sdh dikasi . makan sama asu dan asui dgn dollar lg ..... ck. .ck. ... penghianat bangsa. ..!

    BalasHapus
  13. KPK yang lembaga Independen n super body aja gak berani apalagi yang lain........ tanya bang samad tuh berani apa kagak..... ngintip2 kandang macan mau di cakar mukanya kah hehehehe

    BalasHapus