Pages

Senin, Januari 28, 2013

TNI POLRI Tandatangani MoU Pelaksanaan Kamtibmas

JAKARTA-(IDB) : Markas Besar Polri berencana menandatangani nota kesepakatan dengan TNI. Kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk meningkat kerjasama di antara mereka.

"Peningkatan kerjasama TNI-Polri. Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat berkaitan dengan bidang tugas masing-masing," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Pol. Agus Rianto di kantornya, Jakarta, Senin 28 Januari 2013.

Agus mengatakan teknis perbantuan TNI kepada Polri perlu dijabarkan secara lebih detail khususnya dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas) di dalam negeri. Hal itu agar tugas dan fungsi yang digariskan oleh undang-undang dapat direalisasikan dengan lebih baik oleh keduanya.

"Secara garis besar menyikapi aksi-aksi masyarakat. Mungkin dalam unjuk rasa, demonstrasi, atau kegiatan anarkis, konflik-konflik," ujarnya.

Agus mengungkapkan dengan keterbatasan personel Polri, perbantuan TNI kepada Polri sudah dilaksanakan. Polri mengamankan unjuk rasa, sedangkan TNI menjaga objek-objek vital. Dan sekarang hal ini akan dikuatkan lagi dengan MoU.

"Personel TNI yang diperbantukan kepada Polri itu ada di bawah kendali Polri. Nanti diserahkan ke pimpinan satuan wilayah, seperti Kapolda atau Kapolres," dia menjelaskan.

Agus menegaskan kesepakatan tersebut bukan berarti Polri tidak mampu menjaga kamtibmas di Indonesia. Dia juga membantah kesepakatan tersebut merupakan cikal bakal pelaksanaan RUU Kamnas.
"Jangan sampai ke sana dulu lah. Ini kita bahas dulu Mou TNI-Polri," ucapnya.




Sumber : Vivanews

8 komentar:

  1. Emang kenyataanya gak MAMPU ! pakai gengsi, selama 1 bendera merah putih pakai gensi"an ujung"nya bs bentrok antar anggota

    BalasHapus
    Balasan
    1. >Anonim benar itu, karena skenario yg kurang bagus, disamping payung hukumnya sudah kadung dirombak sesuai pesanan. Jadi ya amburadul.
      Mereka pada lupa bahwa TNI itu tentara rakyat, bagaikan ikan dengan air, ikan g ada air mati, air g ada ikan ya kurang pas begitu perumpamaan. Persolan keliru, salah dsb-nya itu lumrah namanya menjalani hidup dan kehidupan. Tapi yg essensi jangan pisahkan TNI dg rakyat, bahaya. TNI lahir di Republik ini bukan sebagai tentara bayaran, tapi tentara rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Kalau ada yg berpikiran modern sebagaimana layaknya negara-negara lain silakan, toch kenyataannya mereka yang berpikiran maju dan modern tersebut ternyata juga tidak konsekwen dengan konsepnya. Kalau memang TNI harus dijadikan tentara profesional, dukung dan carikan biaya dan anggarannya agar dapat mengembangkan professinya sebagai TNI, jgn berkelit dan berpolemik politis yang akhirnya ketahuan bahwa mereka takut dg kehadiran TNI yang solid, serta ada bukti bahwa mereka sebenarnya tidak ada kemampuan untuk mewujudkan konsepnya.
      Untung doktrin TNI yang berlandaskan Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit masih di pegang teguh oleh para prajurit.
      Dalam hal kemanan tertorial, TNI sudah bulukan mempelajari dan mengetrapkan bagaimana keamanan teritorial tsb harus dipraktekan, sehingga kedamaian dan ketenangan masyarakat dapat terwujud, kalau damai dan tenang pasti masyarakat akan sejahtera, dan aman lahir bathin.

      Hapus
  2. Penegakan hukum yg adil akan membuat rakyat, orang perorang, kelompok.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Penegakan hukum yg adil dan tegas akan membuat rakyat, orang perorang, kelompok dll mematuhi hukum.

      Hapus
  3. > boleroes....masalahnya sekarang semua udah g sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing, TNI yang menjaga kammdagri malah mau terjun ke ranah POLISI sebagai pengemban harkamtibmas, masalahnya doktrin TNI beda dengan doktrin POLISI,benar TNI itu solid sampai_sampai pelanggaran terhadap masyarakat menguap begitu saja tanpa ada tindak lanjutnya.tentu masih segar bagaimana perilaku oknum perwira TNI terhadap wartawan yang sendang meliput kejadian jatuhnya pesawat Hawk 200 di Pekanbaru Riau, dan sekarang bagaimana kelanjutan ksaus tersebut, ingat pula tragedi semangg yang meakan tidak sedikit korban jiwa, dalam keamanan teritorial bagaimana pula TNI sampai-sampai membiarkan pulau sipadan dan ligitan sampai lepas ke tangan Malaysia, kalau jaman sekarang saling mencari kekurangan orang lain adalah hal yang sepele.
    kiranya POLRI dapat mengemban tugas sebagai pengemban kamtibmas di negeri ini meskipun banyak pihak-pihat yang salalu menggerogoti wewenang yang dimiliki dan semoga ankan selalu obyektif dalam setiap penanganan kasus-kasus yang ada jangan hanya tunduk kepada elit politik yang sewenang-wenang memainkan kekuasaan negeri ini

    BalasHapus
    Balasan
    1. Polri itu dari dulu tidak tegas dan kolaborator dengan yg mempermainkan hukum. Jadi nanyak kekecewaan dihati masyarakat.

      Hapus
  4. "TNI sampai-sampai membiarkan pulau sipadan dan ligitan sampai lepas ke tangan Malaysia,"

    wah, jgn salahkan TNI mas bro.. itu akibat POLITIK bukan TNI. asal tau saja untuk sipadan dan ligitan TNI udah siap kok buat perang mempertahankan wilayah NKRI.

    BalasHapus
  5. Yang mau DVD Bokep langsung aja ke

    dvdbokepmurah.blogspot.com

    BalasHapus