Pages

Senin, April 23, 2012

PT. DI Kerjasama Dengan Kazakhstan Produksi N-219

JAKARTA-(IDB) : PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) sepertinya akan mendapatkan bagian lebih dari hasil pertemuan Pemerintah Indonesia dan Permeintah Kazakhstan hari ini. Dimana PT. DI tertarik menjalin kerja sama dengan industri dirgantara Kazakhstan untuk produksi bersama pesawat N-219.

"Kami juga tertarik kerja sama di bidang industri pesawat terbang. PT. DI tadi bersama dengan engineering company dari Kazakhstan bekerja sama memproduksi N-219," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, di Jakarta, Jumat, (13/4).

Pesawat N-219 dirancang mampu mengangkut 17 penumpang dan kini masih dalam tahap pengembangan. Diharapkan 15 prototype N-219 sudah dapat diluncurkan 2014 nanti.

Untuk membangun satu pesawat prototype, PT. DI memperkirakan kebutuhan untuk membangun satu prototype membutuhkan biaya hingga US$ 4 juta (Rp 360 miliar). Sehingga untuk membuat lima belas pesawat prototype nantinya PT. DI membutuhkan dana US$ 60 juta (Rp5,4 triliun).

Selain industri pesawat terbang, pemerintah Indonesia juga menawarkan Kazakhstan untuk berinvestasi di bidang hilir minyak sawit, kapas, karet ban, dan gandum.

Untuk itu, Presiden Kazakhstan menyampaikan kepada Hatta untuk segera merealisasikan rencana investasi antarkedua negara tersebut tanpa melalui nota kesepahamam atau Memorandum of Understanding (MoU).

"Presiden Kazakhstan sangat welcome dan mengatakan tidak ingin MoU serta ingin langsung realisasi. Untuk itu, dia mengharapkan kunjungan kami, tim pemerintahan, Menko Perekonomian dan kementerian-kementerian pada Mei guna merealisasikannya," katanya.

Pemerintah Indonesia dan Kazakhstan nantinya akan membentuk komisi bersama. Dengan tim itu, setiap kementerian dapat fokus dalam kelompok kerja untuk menilai semua potensi kerja sama.

Hatta mengakui, perdagangan antarkedua negara hingga kini masih sangat kecil yaitu US$35 juta. Namun, kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan nilai perdagangan dengan membenahi sektor-sektor yang menghambat.

"Pertama, masalah transportasi dua negara. Kedua, perlindungan investasi dan ketiga pencegahan pajak ganda. Ini yang akan dibahas dan diselesaikan," paparnya.

Sumber : Itoday

Tidak ada komentar:

Posting Komentar