JAKARTA-(IDB) : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mencermati proyek pengadaan 100 unit tank Leopard A3 dari Belanda untuk TNI. Sebab, dikhawatirkan dalam proyek senilai Rp 12 triliun ini ada unsur KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan gratifikasi.
Indonesia Police Watch (IPW) yang juga Deklarator Pengawas KPK, mendapat informasi bahwa saat ini sejumlah pihak yang dekat dengan Cikeas sangat aktif melobi kalangan Komisi I DPR agar mendukung pembelian 100 tank tersebut. "Bahkan, sejumlah anggota Komisi I akan diboyong pihak pelobi ke Belanda pada akhir Januari ini, untuk melihat kondisi tank tersebut," kata Ketua*Presidium IPW, Neta S Pane, dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Rabu (11/1/2012).
Sebagaimana kritik sejumlah anggota Komisi I sebelumnya, bahwa penggunaan tank Leoparhd seharga 120 juta dolar AS per unit itu sangat tidak tepat untuk medan di Indonesia.
Menurut Neta, ada empat alasan pembelian tank tersebut harus ditolak. Keempat alasan itu, yakni tank Leopard 62 ton terbilang sangat berat, teknologi pada tank bekas itu jauh tertinggal karena buatan Jerman tahun 1980, biaya perawatan terlalu mahal, serta tank tersebut tidak cocok dengan kondisi alam Indonesia yang terdiri dari hutan, rawa-rawa, dan kepulauan (tank jenis Leoparhd hanya cocok untuk medan seperti di Eropa dan Afrika Utara).
Tragisnya lagi, lanjut Neta, ke 100 tank itu akan ditempatkan di kota-kota besar, seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makasar dan Medan. Sehingga dikhawatirkan tank ini akan digunakan untuk menghadapi aksi demo mahasiswa dan rakyat. "Padahal, yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah tank-tank taktis dan kecil untuk menjaga kawasan perbatasan," ujarnya.
Pada Desember 2011 lalu, parlemen Belanda juga telah menolak pemerintah mereka menjual tank Leopard, yang tak lagi dipakai, ke Indonesia, dengan alasan rekam jejak Indonesia dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) masih dipandang buruk. Belanda khawatir tank-tank bekas negaranya itu akan digunakan tentara Indonesia untuk menghadapi para demonstran.
"Untuk itu, KPK didesak mencermati proyek pengadaan 100 tank ini. Jangan sampai dana Alutsita TNI yang sangat terbatas sekarang ini disalahgunakan oknum-tertentu untuk membeli alat-alat militer yang tidak tepat guna dan mubazir. Komisi I DPR juga diimbau agar menolak pembelian tank tersebut," tandasnya.
Sumber : TribunNews
0 komentar:
Posting Komentar