Korut Bangun Sistem Peluncur Rudal Balistik Untuk Kapal Selam

PYONGYANG-(IDB) : Korea Utara diyakini tengah mengembangkan sistem baru pada kapal selam yang berfungsi untuk meluncurkan rudal balistik (SLBM), pernyataan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Senin, 15 September 2014, dilansir laman Yonhap.
 
"Berdasarkan data intelijen terbaru Amerika Serikat dan Korea Selatan, kami telah mendeteksi tanda-tanda Korea Utara sedang mengembangkan tabung peluncur rudal vertikal untuk kapal selam," Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan.
 
Juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Kim Min-seok, mengatakan saat konferensi pers rutin pada hari Senin bahwa kapal selam 3.000 ton Kelas Golf  Korea Utara dapat dimodifikasi agar bisa meluncurkan rudal balistik jarak menengah.
 
"Namun, belum ada informasi yang mengonfirmasi bahwa kapal selam Korea Utara sudah mampu meluncurkan rudal balistik, " Kim menekankan.
 
Korea Utara adalah negara yang memiliki kapal selam terbanyak di dunia. Namun armada kapal selam Korea Utara utamanya terdiri dari kapal-kapal selam kecil dan sebagian besar (dari total) merupakan desain era Uni Soviet dan kapal-kapal selam China yang sudah dimodifikasi.
 
US-Korea Institute di Johns Hopkins University pada bulan Juni menjelaskan bahwa Korea Utara diduga telah mendapatkan rudal tiruan dari rudal jelajah berbasis laut Rusia. Disebutkan bahwa rudal tersebut adalah tiruan dari rudal jelajah anti kapal Kh-35 yang dikembangkan Uni Soviet antara tahun 1980-1990. Namun tidak dijelaskan darimana Korea Utara mendapatkan rudal tersebut.

Sumber : Artileri

Berita Foto : Ferry Flight Super Tucano

BRAZIL-(IDB) : In another hole Airpower, this time photographed four turboprops A-29B Super Tucano on September 11 heading for Indonesia. Unfortunately we could only make images of them in the output, with partly cloudy and through the glass of the airport.

This unusual image was offered yesterday on the runway of Los Rodeos. A squadron of flashy Brazilian aircraft Embraer Super Tucano, made in that country and Indonesia road, parked at Los Rodeos calling attention to all that were in these facilities. Not every day you can witness the arrival of an entire squadron of combat. Especially with the striking image that adorns the nose of these turboprop. Each aircraft Embraer Super Tucano costs about € 7,848,448 and can fly a distance of 2,603 nautical miles at a speed of 281 knots

Sumber : Kaskus

Australia Kirim 600 Pasukan Ke Irak

Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan, pengiriman misi ke Irak memilik “tujuan yang jelas dan spesifik”: memerangi gerombolan ISIS dan syukur-syukur kalau bisa mengusir mereka.

CANBERRA-(IDB) : Sejumlah jet tempur Australia dan sekitar 600 personil militer, termasuk pasukan khusus, akan di kirim ke Timur Tengah dalam dua pekan mendatang. Mereka akan bermarkas di Uni Emirat Arab dan siap beraksi di Irak.

PM Abbott mengatakan, Australia akan mengambil “keputusan akhir” terkait operasi tempur “minggu depan atau setelahnya”, tulis ABC News Australia, Senin (15/9/2014).

Misi ini menurut Abbott bisa berlangsung selama berbulan-bulan, tapi tujuan utamanya lebih ke bantuan kemanusiaan.

“Saya tidak bilang misi ini hanya beberapa pekan atau beberapa bulan. Namun kita punya tujuan khusu dan jelas untuk mempreteli ISIS, merusak sebanyak mungkin kekuatan mereka, bahkan kalau bisa mengusir mereka dari Irak,” kata Abbott.

Tindakan Australia kali ini , kata Abbott, tentu berbeda dengan perang Irak 2003, karena pemerintah Irak yang baru menyambut baik bantuan internasional.

PM Abbott berharap situasi di Irak sudah makin terfokus setelah digelar rapat Dewan Keamanan PBB di New York pekan depan, yang bakal dihadiri oleh dan diketuai oleh Presiden AS Barack Obama.

Menteri Pertahanan Australia David Johnston yakin bahwa program ini sangat mungkin menggerus kekuatan ISIS.

“Kami melihat betapa cepat orang bergerak. Kita melihat tingkat pembunuhan terhadap warga sipil tak berdosa semakin tinggi. Jadi kita harus merespon,” tutur Johnston.

Duta Besar AS untuk Australia John Berry mengatakan, negaranya menyambut baik uluran Australia terhadap koalisi anti-ISIS pimpinan AS.

“Kita akan terus berkoordinasi dengan sekutu Australia dan para mitra koalisi untuk bekerja keras mendepak ISIS,” kata Dubes John Berry.

AS juga mengedipkan signal hijau melakukan serangan udara di Suriah, tapi menurut Abbott masalah ini bukan menjadi perhatian misi Australia saat ini.

“Ada perbedaan mendasar antara operasi tempur di dalam Irak yang sepenuhnya didukung oleh pemerintah Irak dan Australia. Sedangkan operasi pertempuran di Suriah tidak mendapat persetujuan dari diktator Bashar al-Assad.

Sumber : Inilah

Lanud Suryadarma Naik Status

SUBANG-(IDB) : Markas Besar TNI AU akan menaikkan status Lapangan Udara Suryadarma Kalijati, Subang, Jawa Barat, dari tipe B menjadi tipe A. "Rencananya akhir tahun 2014 atau awal 2015," kata Komandan Lanud Suryadarma Kalijati Kolonel Penerbang Tahyodi kepada Tempo, Senin, 15 September 2014. Dengan dinaikkannya status lanud dari tipe B ke tipe A maka secara otomatis pimpinan yang mengomandoinya pun harus seorang perwira tinggi bintang satu.
 
Setelah menjadi tipe A, Lanud Suryadarma akan memiliki skuadron khusus pesawat udara jenis helikopter. Saat ini skuadron yang dimiliki adalah heli Colibri dengan 12 unit pesawat. Pesawat lainnya yang sedang disiapkan adalah satu kuadron heli jenis Cougar E.C 735 yang saat ini baru ada enam unit. "Nanti ditambah lagi minimal jadi 12-16 unit untuk dijadikan satu kuadron," kata Tahyodi.
 
Menurut dia, Lanud Suryadarma saat ini menjadi satu-satunya yang memiliki dan dipercaya mengoperasikan sekolah penerbangan buat seluruh armada udara TNI. "Kecuali Polri, mereka punya sendiri," ujar Tahyodi.
 
Lanud Suryadarma juga akan ditingkatkan statusnya menjadi bandara komersial, terutama bandara khusus kargo, seiring dengan perkembangan industri di wilayah Subang, Purwakarta, dan Karawang. Lahan yang diperlukan buat membangun landasan sudah disiapkan, termasuk infrastruktur pendukungnya. "Sudah enggak ada masalah," ujar Tahyodi.
 
Rencana Lanud Suryadarma akan dijadikan bandara kargo sudah diwacanakan sejak 1998. Namun karena keburu terjadi resesi ekonomi jadi belum terealisasi.
 
Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Abdurakhman mengapresiasi rencana perubahan status Lanud Suryadarma Kalijati dari tipe B jadi tipe A dan rencana pengembangan menjadi bandara kargo itu. "Pemkab Subang akan mem-back up penuh," kata Abdurakhman.
 
Menurut dia, keberadaan Lanud Suryadarma sudah memberikan warna tersendiri buat kemajuan Subang secara keseluruhan. "Apalagi keberadaannya menjadi saksi sejarah panjang perjuangan republik ini," ujarnya.

Sumber : Tempo

Dankormar Membuka Logistic Talk 2014 Korps Marinir & U.S Marforpac

SURABAYA-(IDB) : Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI (Mar) A. Faridz Washington yang diwakili Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) Kasirun Situmorang, membuka kegiatan Logistic Talk bersama Korps Marinir TNI AL dan U.S Marforpac, di ruang VIP Lapangan Tembak F.X Soepramono, Karangpilang, Surabaya, Senin (15/9/2014).

Kegiatan yang dihadiri Kepala Staf Pasmar-1 Kolonel Marinir Purwadi, Aslog Dankormar Kolonel Marinir Agus Sulistyo, Dankolatmar Kolonel Marinir Budi Purnama, Danlanmar Surabaya Letkol Marinir Ludy Prastyono, para Asisten Pasmar-1, para Dankolak/Satlak Pasmar-1 dan perwakilan dari U.S Marforpac Colonel USMC James Leonard Rubino, Major Timothy Murray serta para peserta Logistic Talk dari jajaran Marwiltim.

 

Dalam amanatnya yang dibacakan Komandan Pasmar-1, Komandan Korps Marinir mengatakan bahwa logistik merupakan bagian terpenting dari kegiatan operasi dan latihan bagi seluruh organisasi militer dunia dan tidak ada sebuah keberhasilan pertempuran yang mengabaikan peranan logistik, seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat banyak mempengaruhi pola dan system distribusi logistik pada perang modern maupun penataan administrasi logistik.

Dalam kesempatan tersebut Komandan Marinir berharap kepada para peserta diskusi mendapatkan gambaran yang nyata tentang penerimaan, pencatatan, pembukuan, penyimpanan, pendistribusian dan penggunaan barang, bahan bakar, dan amunisi, yang merupakan kebutuhan dasar untuk mengembangkan markas atau pangkalan.

 

Diakhir amanatnya Komandan Korps Marinir berpesan kepada seluruh peserta diskusi agar membangun rasa hormat antar sesama peserta diskusi dan hubungan baik berdasarkan persaudaraan prajurit Marinir, Komandan Korps Marinir berkeyakinan bahwa sumbangsih dan kerja keras selama melaksanakan diskusi tersebut akan meningkatkan hubungan baik kedua negara khususnya Korps Marinir TNI AL dan U.S. Marforpac, dengan harapan kegiatan  diskusi tersebut dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.

 

Rangkaian kegiatan selanjutnya yaitu saling tukar cinderamata, foto bersama dilanjutkan dengan pelaksanaan diskusi.

Sumber : Kormar

From Military Reform To Defense Transformation

JAKARTA-(IDB) : As president-elect Joko Widodo — popularly known as Jokowi — prepares his first Cabinet and plans to govern, it is perhaps a good time to take a step back and consider the broader picture of Indonesia’s military reform. After all, he did campaign on a reformist platform; he even had more detailed defense policy ideas than his rival, Lt. Gen (ret) Prabowo Subianto.

What have we accomplished thus far in reforming the military following the end of Soeharto’s authoritarian New Order? How has the process of military reform evolved and what should we expect next?

What would defense policy and military reform look like under Jokowi’s first administration? Should we expect more continuity rather than change from President Susilo Bambang Yudhoyono era when it comes to military reform?

After the fall of Soeharto, military reform between 1999 and 2004 under presidents B. J. Habibie, Abdurrahman Wahid and Megawati Soekarnoputri essentially focused on erasing the legacies of authoritarian rule.

The Indonesian military changed its name from the Indonesian Armed Forces (ABRI) to the Indonesian Military (TNI) when the separation from the police officially took place in 1999.

The TNI then abolished the “dual function” doctrine that had previously allowed officers to hold various political and economic posts throughout the country. Its non-elected legislative seats were eliminated by 2004, along with any official ties to any political parties.

Additionally, Law No. 34/2004 on the Indonesian Military not only banned military officers from running for office but also mandated the eventual transfer of the TNI’s recorded business and commercial enterprises by 2009.

In short, the focus has been on getting the military out of politics and business, ending its domestic security and policing roles, and returning its function as the primary actor for national defense. By one account, the TNI issued 29 institutional reform policies to follow these broad visions from 1998 to 2006.

Believing that the New Order’s legacies had been erased, President Susilo Bambang Yudhoyono (2004 – 2014) went on to focus on rebuilding the TNI’s overall combat effectiveness and readiness. Indeed, then-defense minister Juwono Sudarsono claimed in 2008 that military reform was 85 percent complete.

As Indonesia’s economic strength grew during Yudhoyono’s presidency, soldiers’ welfare was gradually increased in terms of salaries and benefits; education and training began to gain importance (as seen from the establishment of the Indonesian Defense University), and technological modernization took center stage.

Indeed, with the Minimum Essential Forces (MEF) as the main guiding vision, the defense budget more than tripled, from approximately US$2.1 billion in 2003 to about $7.7 billion in 2012. It is further estimated that completing the MEF shopping list requires around $7 to $10 billion.

Arguably, MEF is the centerpiece of Yudhoyono’s defense modernization vision, which represents the next step in Indonesia’s post-authoritarian military reform. The passing of the 2012 defense industrial law further cemented this vision.

What should we expect therefore from the president-elect? According to Jokowi’s campaign platform documents, he has four main defense priorities.

First, continue supporting the professionalism of the Indonesian military by improving soldiers’ welfare and its main weapons systems by increasing the defense budget to 1.5 percent of gross domestic product (GDP) within five years.

Second, seek defense independence by reducing foreign technological imports, strengthening the domestic defense industry and diversifying Indonesia’s defense partnerships.

Third, complete the MEF blueprint and build the military to eventually become a respectable maritime force in East Asia.

Finally, place defense policy as an integral part of a comprehensive and resilient national security system that reorders various defense, internal security, public safety and human security functions managed by the National Security Council (DKN).

Assuming Jokowi takes his campaign promises seriously, these priorities suggest that he would build on and continue many of Yudhoyono’s defense modernization policies. This vision, however, should be taken with an extra pinch of salt.

First and foremost, with more money being spent on technology, personnel development is taking a back seat — despite the fact that a military is only as effective as the men and women running it.

According to IHS Jane’s projections, spending on personnel between 2010 and 2017 will, on average, be around $4.79 billion annually. While these figures represent around two thirds of the defense budget, they seem minuscule when we think about the level of expertise needed to boost technological innovation and to effectively run and maintain high-tech military systems.

This is particularly the case when we consider Indonesia’s mediocre human capital development. In 2013, we were ranked 61 globally by the World Economic Forum’s education measures. Presumably, the low quality of our human capital spills into the TNI’s manpower quality as well.

Additionally, a review of the TNI’s educational curricula — from the academy to the National Resilience Institute (Lemhannas) — suggests that while sociopolitical courses are fewer now than under the New Order, they continue to make up a significant proportion of available classes.

And even though overseas education and training opportunities have expanded, messy personnel policies have created promotional logjams, with the number of posts shrinking while the officer corps grew from 46,168 in 2004 to 52,940 in 2009.

Consequently, tours of duty have become increasingly shorter and higher educational qualifications are becoming less relevant, if not detrimental, for officers competing for a small number of billets. All of these are counterproductive to the long-term development of a professional modern military career pattern.

Secondly, the Yudhoyono-led process of technological modernization for the past decade has had some harmful, unintended consequences for the TNI’s weapons platform readiness and maintenance.

As defense planners have been more concerned initially with procuring weaponry from suppliers who would not impose political conditions of usage, the military has been incrementally stocking up platforms from various different countries.

As of 2006, the TNI had been operating 173 different medium and advanced platforms imported from 17 different countries. While “partner diversification” sounds politically convenient, complex weapons systems do not work that way. Indeed, such a “rainbow mix” entails significant costs in terms of maintenance and personnel training and has affected operational readiness due to inter-operability problems.

Source : JakartaPost