Kopaska Dan Navy Seals Gelar Latma Flash Iron 14-1 T.A 2014

Kopaska TNI AL Dan Navy Seals Berlatih Markmanship

SURABAYA-(IDB) : Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL dan US. Navy SEALs mengasah kemampuan menembak (Markmanship) di Lapangan Tembak Koarmatim, Ujung, Surabaya, Kamis (12/06). Markmanship merupakan salah satu meteri Latihan Bersama (Latma) Flash Iron 14-1 T.A 2014, antara Kopaska TNI AL dan US. Navy SEALs.

Kemampuan menembak tersebut guna meningkatkan keterampilan, profesionalisme dan kemampuan tempur prajurit Kopaska TNI AL, dan Navy SEALs sebagai sesama pasukan khusus di laut (Naval Special Warfare). Karena menggunakan senjata merupakan kemampuan dasar prajurit dalam setiap pertempuran. 

Dalam hal ini kedua belah pihak saling bertukar ilmu tentang menembak yang mereka dapat dari pengalaman berlatih dan pengalaman di medan tempur.

Latihan ini untuk memantapkan profesionalisme prajurit pasukan katak, baik perorangan maupun tim, khususnya dalam melaksanakan operasi anti teror. “Latihan ini juga sebagai bentuk upaya menjalin kerja sama taktis Kopaska TNI AL dengan US. Navy SEALs”, kata Komandan Satuan Komando Pasukan Katak (Dansatkopaska) Koarmatim Kolonel Laut (E) Yudhi Bramantyo.

Kopaska TNI AL Dan Navy Seals Latihan Tactical Combat Casualty Care

Seusai Latma dibuka, prajurit Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL yang terlibat dalam Latihan Bersama (Latma) Flash Iron 14-1 T.A 2014, langsung melaksanakan latihan taktik pertolongan pertama dan evakuasi medis pada korban saat berada di medan pertempuran Tactical Combat Casualty Care  (TCCC), di Pusat Latihan Kapal Perang (Puslat Kaprang) Kolatarmatim, Ujung, Surabaya, Rabu (11/06).

Materi pelajaran TCCC disampaikan oleh Tim Medis USN. SEALs Hospital Man Hm. 2 Beal meliputi cara memberikan pertolongan pertama pada korban luka tembak, maupun terkena ledakan Ranjau atau Bom. Serta teori dan praktek penanganan korban patah tulang.

Menurut Hm.2 Beal, tujuan mempelajari TCCC antara lain, untuk mencegah korban jiwa saat terjadi kecelakaan di medan perang sebelum mendapatkan penanganan dari Dokter lebih lanjut.

Paradigma Baru TNI AL Kelas Dunia
 

Latihan Kopaska dengan US Navy Seals ini, tidak terlepas dari upaya TNI AL untuk mewujudkan ‘Paradigma Baru TNI AL Kelas Dunia’ yang sedang menyusun Visi ‘Sea Power Indonesia’.

Sea Power merupakan salah satu upaya membangkitkan visi maritim menjadi kejayaan bangsa Indonesia. Sedangkan ‘Paradigma Baru TNI AL Kelas Dunia’, menjadi instrumen pendukung dalam rangka pencapaian visi TNI AL yang handal dan disegani dunia.

Konsep ‘Sea Power Indonesia’ dan ‘Paradigma Baru TNI AL Kelas Dunia’, dituangkan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) TNI Laksamana Marsetio, dalam bukunya yang diluncurkan Rabu 11 Juni 2014.

“TNI AL berkomitmen untuk menjaga kedaulatan negara khususnya wilayah maritim Indonesia. Stabilitas nasional, regional maupun internasional perlu dijaga TNI Angkatan Laut”, ujar Laksamana Marsetio, Rabu (11/6).

Latihan Satkopaska dengan US Navy Seals, merupakan salah satu dari sekian banyak langkah yang ditempuh TNI AL, untuk mewujudkan ‘Paradigma Baru TNI AL Kelas Dunia.

Sumber : Koarmatim

Perwira TNI AU Diharapkan Peka Perkembangan Teknologi

YOGYAKARTA-(IDB) : Para perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara diharapkan peka terhadap perkembangan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas, kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.

"Oleh karena itu, para taruna Akademi Angkatan Udara (AAU) yang akan diwisuda dan dilantik menjadi perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) harus terus belajar," kata Sultan di Yogyakarta, Rabu.

Pada pamitan dan pelepasan taruna AAU Tingkat IV yang telah selesai mengikuti pendidikan selama empat tahun, Sultan mengatakan para perwira TNI AU juga harus selalu memegang teguh Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

Menurut dia, Sumpah Prajurit dan Sapta Marga itu harus tetap dipegang teguh meskipun para perwira TNI AU telah memasuki masa pensiun atau purnawirawan.

"Saya melihat di lapangan purnawirawan yang mendapat kedudukan pengurus dalam partai politik sering ikut arus dan lupa pada Sumpah Prajurit dan Sapta Marga," katanya.

Seharusnya, kata dia, mereka tidak larut dengan kebijakan partai yang ada. Purnawirawan hendaknya bisa mengingatkan apabila partai politik tidak pas dalam mengambil kebijakan.

"Hal itu perlu dilakukan untuk membangun masyarakat madani," kata Sultan yang juga Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Gubernur AAU Marsekal Muda TNI Tabri Santoso mengatakan taruna AAU yang akan diwisuda sebanyak 105 orang. Namun yang mengikuti pamitan dan pelepasan hanya 104 lulusan karena satu orang baru berada di Jepang.

"Taruna AAU sebanyak itu akan diwisuda pada 17 Juni 2014. Mereka bersama dengan taruna dari angkatan lain kemudian akan dilantik dan diambil sumpahnya menjadi perwira oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 26 Juni 2014," katanya.

Sumber : Republika

Alasan TNI AU Bangun Landasan Pesawat Di Perbatasan Malaysia

JAKARTA-(IDB) : TNI AU berencana memperkuat pertahanan udara dengan membangun landasan pesawat eks peninggalan Belanda untuk pendaratan pesawat tempur di perbatasan Malaysia. Diperkirakan, landasan tersebut dibangun guna antisipasi agar Malaysia tidak kembali membangun tiang pancang di wilayah Indonesia.

"Oh tidak (antisipasi tindakan dari Malaysia), Itu untuk melihat perkembangan strategis dan perencanaan TNI, dan sudah dilaksanakan peninjauan," ujar KSAU Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia di Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (10/6/2014).

Putu menjelaskan landasan pacu tersebut belumlah resmi dan belum dapat digunakan. Hingga kini prosesnya masih dalam peninjauan lokasi.

"Walaupun belum resmi diyakini untuk mempersiapkan landasan tipe C TNI AU, dan kami lagi mensurvei saat ini. Dan nanti kalau sudah diputuskan akan kami bangun di situ," jelasnya.

Lanjutnya, meski diproyeksikan sebagai landasan tipe C TNI AU, namun ia belum memikirkan fasilitas dan keunggulan apa saja yang akan dipergunakan di landasan pacu tersebut.

"Kami belum berpikir kesana, yang jelas pangkalan itu bisa didaratkan dan pesawat bisa dioperasionalkan," ujar Putu.

Pemerintah RI sempat memprotes pembangunan 3 tiang pancang suar oleh Malaysia di perairan Tanjung Datok, Sambas, Kalimantan Barat. Nelayan pun takut melaut pasca pembangunan itu.

Akhirnya melalui pertemuan dan pembicaraan kedua negara baru-baru ini, Malaysia menyepakati untuk menghentikan pembangunannya.

Sumber : Detik

Personel TNI AU Tidak Lepas Tembakan Di Palembang

PALEMBNAG-(IDB) : Lima warga Kecamatan Sukarame, Palembang, hari ini, diklaim penduduk setempat luka-luka tembak dari senjata personel Pangkalan TNI AU Palembang.

“Kami jelaskan bahwa tidak demikian kejadiannya. Pada pukul 07.00 WIB, personel dari Kompi Pasukan Khas TNI AU setempat berlatih pertahanan pangkalan bersenjata lengkap dengan peluru-peluru hampa,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama TNI Hadi Tjahjanto, di Jakarta, Rabu.

Area yang dijadikan medan latihan itu adalah lahan eks RT 042, yang telah ditinggalkan warganya karena terbukti secara hukum bahwa lahan itu milik negara yang dikuasai TNI AU. Masalah kepemilikan lahan TNI masih menjadi hal pelik di banyak tempat.

“Menjelang waktu latihan dimulai, beberapa personel peluncur berpakaian sipil meluncur menuju lokasi latihan yang telah ditetapkan. Tiba-tiba, puluhan orang bersenjata tajam dari RT 032 mendatangi personel-personel peluncur kami itu,” kata Tjahjanto.

Sebelum terjadi hal buruk, kata dia, peluncur-peluncur itu ditarik secepatnya dari posisi-posisi mereka di eks lahan RT 042 namun diributkan warga RT 032 itu. Di lahan itu, masih terdapat pohon-pohon kelapa sawit produktif.

“Proses penarikan berjalan baik, tidak ada bentrokan fisik dalam bentuk apapun,” kata dia.

“Makanya kami sedang menyelidiki, kenapa sampai ada berita bahwa ada beberapa warga setempat yang dilaporkan warga lain sampai luka-luka tembak dan dirawat di rumah sakit setempat. Kami serius menyelidiki hal ini,” kata Tjahjanto.

Komandan Pangkalan TNI AU Palembang, Letnan Kolonel Penerbang Sapuan, kata dia, juga langsung turun tangan menyelidiki hal itu.

“Saya tidak tahu persis berapa luas lahan negara yang masuk ke dalam inventaris kami. Namun lahan latihan pertahanan pangkalan yang rutin dilaksanakan  berdasarkan kalender kegiatan kami itu masuk dalam inventaris TNI AU,” katanya.

Danlanud Palembang : Mereka Lukai Diri Sendiri

Kasus sengketa lahan warga dan oknum anggota Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Palembang, Sumatera Selatan, berbuntut bentrokan Rabu (11/06). Bahkan, terjadi penembakan di RT 32/06, Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami.

Dalam kejadian itu, lima orang warga setempat terluka setelah ditembak puluhan orang berseragam yang diduga anggota TNI-AU. Lima korban itu Mustakim, 37, ketua RT 32, mengalami luka tembak di pangkal paha kanan; Nurhamid, 45, luka tembak di punggung tembus ke perut kanan; Narso bin Rejo, 65, luka tembak di punggung kanan dan kening kanan; dan istrinya, Muhaya, 60, luka tembak di lengan kanan; serta Sumanto, 65, luka tembak di kening.

Korban Sumanto yang merupakan pensiunan TNI AD itu sempat dirawat di RS Bhayangkara Palembang dan akhirnya diperbolehkan pulang. Sedangkan empat korban yang lain masih dirawat di RSMH Palembang.

Seperti bentrok yang terjadi sebelumnya, kali ini ada dua versi kejadian. Menurut warga, sebelum kejadian, puluhan orang bersenjata lengkap yang diduga oknum anggota Paskhas TNI-AU merusak tanaman warga sembari melepas tembakan. Namun, menurut pihak Lanud Palembang, siang itu mereka mengadakan latihan militer. Selain berlatih rutin, itu latihan menjelang pilpres.

Berdasar informasi, saat itu datang puluhan anggota Paskhas mengendarai tiga truk. Mereka langsung merusak tanaman milik salah seorang warga setempat bernama Wasidi, 45. Puluhan orang itu mencabuti tanaman ubi, cabai, dan pisang, serta merusak pohon sawit di kebun Wasidi.

Karena sedang berkebun, Wasidi mengingatkan puluhan anggota itu. ’’Jangan dicabuti, Pak,’’ ujar Wasidi.

Tiga oknum yang diduga anggota Paskhas memegang dua tangan Wasidi bak menangkap seorang penjahat. ’’Saya langsung ngomong, saya dikeroyok dan dibacok. Kemudian, tangan aku dilepaskan anggota itu,’’ terang Wasidi saat ditemui di lokasi kejadian.

Setelah lepas, Wasidi berinisiatif meminta tolong kepada warga yang lain dan melapor ke Mustakim, ketua RT 32. ’’Kemudian, kami bersama-sama warga yang lain ke lokasi. Namun, kami langsung dihujami peluru. Mustakim, ibu, dan kakaknya ditembak oleh puluhan anggota itu,’’ ungkapnya.

Tak hanya itu, lanjut Wasidi, anggota tersebut terus melepas tembakan untuk menakut-nakuti warga. ’’Kami semua mundur. Kemudian, datang pihak koramil, serta kelurahan,’’tuturnya.

Selain melepas tembakan dan merusak tanaman, anggota itu mendatangi para ibu yang tengah berkebun dan mengancam akan membunuh semua laki-laki warga RT 32.

’’Kami takut karena diancam dan ditakut-takuti dengan tembakan. Bahkan, kami didekatkan sama sarang tawon dan sarang itu ditembak,’’ ungkap Darianti, 32, warga setempat, yang masih terlihat shock.

Dia mengatakan, mereka (diduga oknum TNI-AU, Red) itu bukan lagi manusia. Pagi-pagi rombongan yang diduga oknum TNI-AU datang membawa alat berat dari sebelah kanan kampung. Saat warga berfokus ke alat berat itu, ternyata anggota lain merusak tanaman di kebun Wasidi.

’’Ya, pagi datang mereka dengan alasan mau meratakan tanah dan kami halangi,’’ ujar Darianti. Dia berharap agar pihak Kelurahan Sukodadi serta Koramil Sukarami, Polsek Sukarami, dan Kecamatan Sukarami memberikan keamanan kepada warga karena takut pasukan itu kembali meneror.

Sementara itu, pihak Lanud Palembang membantah tudingan bahwa anggota TNI-AU menembak warga di RT 32. Itu ditegaskan Danlanud Palembang Letkol (Pnb) Sapuan Pulanggeni saat ditemui wartawan di markas Lanud Palembang. Dia menegaskan tidak ada bentrok fisik antara prajurit Lanud dan warga RT 32.

Bahkan, dia menuding warga setempat terindikasi memprovokasi dengan melukai diri sendiri.

’’Kalau memang ada warga yang terluka, bisa dikonfirmasi ke rumah sakit, apa hasil diagnosis dan visumnya. Mungkin karena mereka ingin memprovokasi Lanud sebagai pelaku penembakan, jadi mereka melukai diri sendiri,’’ ujarnya.

Sumber :  Antara

Maintenance Kanon Tarantula Oleh Tim CMI Defence Belgia

KAV-(IDB) : Sebagai tindak lanjut dipercayanya satuan Kikavser 3 Kodam V/Brw oleh TNI-AD mendapatkan alutsista baru Ranpur Tarantula, maka pada awal Mei 2014 Kikavser 3 mendapatkan layanan purna jual Ranpur Tarantula oleh Tim dari CMI Defence Belgia.

CMI Defence Belgia merupakan perusahaan pembuat senjata spesialis kanon dan turret asal Belgia yang memproduksi kubah dari Ranpur Tarantula. Oleh sebab itu pada layanan purna jual kali ini dikhususkan pada pemeliharaan (maintenance) sistem Kanon dan Turret Tarantula.

Tim CMI Belgia terdiri dari 3 orang yaitu Mr. Philipe Moers (Mechanical/ Engineering of CMI Defence), Mr. Lorenzo Montemurro (Turret Assembler of CMI Defence), dan Mr. Yves Leonard (Assembly – Leader Zone of CMI Defence) dan didampingi oleh Bapak Hady Suwanto selaku rekanan CMI Defence di Indonesia.

Ketiganya melaksanakan maintenance ranpur Tarantula untuk mengecek kerusakan-kerusakan setelah ranpur tarantula diserah terimakan kepada TNI AD dan memberikan pelatihan kepada para petembak kanon dan para komandan kendaraan Ranpur Tarantula Kikavser 3.

Bagaimana mengoperasionalkan sistem pada kanon tarantula yang meliputi software Gunner Sight System (GSS), Laser Range Finder (LRF), Penyesuaian Kanon, dan Penembakan Otomatis serta Manual Kanon 90 mm Ranpur Tarantula.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat temuan sebagai berikut :

1. Kubah Ranpur Tarantula nomor casis T 103 terdapat kebocoran sil karet klep penutup atas (sudah diganti) dan keretakkan kaca periskop.
2. Kubah Ranpur Tarantula nomor casis T 104 dalam kondisi baik.
3. Kubah Ranpur Tarantula nomor casis T 105 TCA dan slipring dikembalikan ke Belgia untuk perbaikan.
4. Kubah Ranpur Tarantula nomor casis T 111 terdapat keretakkan kaca periskop.
5. Kubah Ranpur Tarantula nomor casis T 112 dalam kondisi baik.
6. Kubah Ranpur Tarantula nomor casis T 113 terdapat keretakan kaca periskop.

Sumber : TNI AD

Beli Alutsista, Menhan Berharap Pemerintah Baru Hemat Anggaran

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia, Purnomo Yusgiantoro, menaruh harapan kepada pemimpin Indonesia yang baru. Dia mendesak adanya peminimalisiran dana agar Indonesia mampu membeli alutsista.

"Saya berharap dengan adanya kabinet baru Indonesia dapat meminimalisir dana sehingga bisa dialokasikan untuk pembelian sejumlah alutsista," ujarnya di Jakarta, Rabu (11/6/2014) malam.

Dilaporkan, sejumlah perlengkapan pasukan maritim dan juga skuadron Indonesia mendapat bantuan. Salah satunya, dari pihak Rusia. Negara yang dijuluki Beruang Merah tersebut sempat melakukan ekspansi Sukhoi ke Indonesia sebagai bentuk bantuan dalam segi pertahanan.

Menurut Purnomo, Rusia sangat terbuka dengan Indonesia untuk membahas masalah pertahanan. Sejauh ini Purnomo pun berharap hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia akan lebih kuat ke depannya.

Usai menjabat sebagai menteri, rencananya Purnomo akan berhenti terlibat sebagai menteri pertahanan apabila kembali ditunjuk oleh Presiden Indonesia yang baru. Dirinya justru mengharapkan adanya regenerasi menteri, khususnya dalam bidang pertahanan. 

Sumber : Okezone

Indonesia Tidak Bisa Beli Borongan, Rusia Enggan Transfer Teknologi

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan Indonesia meminta Rusia untuk melakukan transfer teknologi atas alutsista yang dibeli. Jika masih tidak bisa dilakukan, RI mengancam akan membeli dari negara lain.

"Justru itu, yang selalu kami minta ke Rusia. Kami mengatakan kepada mereka, apabila tidak bisa transfer of technology (TOT), maka kami akan berpaling ke tempat lain," ujar Purnomo yang ditemui semalam di Hari Nasional Rusia di Jakarta.

Dia menjelaskan, selain dari Rusia, RI juga mendapatkan tawaran alutsista dari Ukraina dan negara blok timur lainnya. "Dan teknologi yang mereka miliki termasuk bagus," kata Purnomo.

Ditanya alasan Rusia masih belum mau TOT, Purnomo mengatakan pembelian yang dilakukan harus dalam jumlah besar. Sementara sistem anggaran yang diterapkan oleh RI tidak memungkinkan untuk memborong dalam jumlah banyak.
 

"Contohnya seperti India yang kemarin memborong 80 pesawat tempur Sukhoi. Nah, kita tidak bisa seperti itu. Apabila semua anggaran hanya dialokasikan untuk membeli alutsista militer bisa repot," ujar Purnomo.

Hal ini dibantah oleh Duta Besar Republik Federasi Rusia, Mikhail Y. Galuzin. Dia mengatakan masalah ini masih terus dinegosiasikan. "Dari sisi politik, saya melihat tidak ada masalah untuk itu," ujar Galuzin.

Terus Berjalan

Kendati demikian, Purnomo menyebut kerjasama di bidang pertahanan dengan Rusia terus berjalan.

Terakhir, TNI Angkatan Laut kembali menerima 37 unit kendaraan tempur amfibi tank BMP-3F buatan Rusia pada akhir Januari. Alutsista tersebut diserahkan secara resmi di Jawa Timur.

Dengan adanya 37 tank tersebut, maka kian memperkuat alutsista serupa yang sudah dibeli tahun 2010 silam. Saat itu TNI AL menerima sebanyak 17 unit, sehingga total kini telah terdapat 54 unit tank BMP-3F.

Menurut situs resmi TNI, pengadaan 37 unit kendaraan tempur amfibi untuk AL tersebut memakan dana senilai lebih dari US$100 juta atau Rp1,1 triliun.

Rusia Akui Positif Hubungan Bilateral Indonesia

Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin merasa hubungan yang dijalani dengan Indonesia membawa hal positif. Menyusul kedua negara tersebut sudah menjalin sejumlah kerja sama khususnya dalam bidang pertahanan.

“Sejauh ini kami sudah mengimplementasikan perkembangan hubungan pertahanan dengan Indonesa,” tuturnya di Jakarta, Rabu (11/6/2014).

Pernyataan tersebut dia paparkan dalam pembukaan perayaan Hari Nasional Rusia di Ritz Carlton, Jakarta pada Rabu 11 Juni 2014.

Terkait masalah kerjasama tersebut, Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro juga menjelaskan hubungan bilateral yang dilakukan dengan Rusia sangat kuat.

“Rusia tidak menutup diri ketika Indonesia menjalin kerjasama dalam bidang pertahanan,”ungkapnya.

“Saya pun berharap kedepannya hubungan diplomatik ini akan menjadi lebih kuat lagi,” tambahnya.

Sebelumnya, Purnomo menjelaskan Rusia telah memberikan sejumlah bantuan terhadap peralatan maritim dan skuardon milik Indonesia. Hal tersebut pun membuat Rusia bangga sebagai mitra dari Indonesia.

Dalam perayaan hari nasional tersebut selain Purnomo turut hadir sejumlah perwakilan dari tiap Negara. Para pejabat Indonesia pun juga turut hadir seperti Ketua Muhammadiyah, Din Syamsudin dan juga mantan Ketua Makamah Konstitusi Indonesia, Jimly Asshiddiqie.

Sumber : Vivanews

Indonesia Perlu Tingkatkan “Sea Power”

JAKARTA-(IDB) : Indonesia merupakan negara maritim yang besar dan berada pada posisi yang strategis di antara dua samudera dan dua benua. Dengan posisi itu, eskalasi ancaman yang merongrong kesatuan dan kedaulatan Indonesia datang dari segala penjuru dan cenderung semakin meningkat.

Oleh karena itu, Indonesia perlu meningkatkan kekuatan di laut (sea power) untuk menghadapi segala ancaman tersebut. TNI Angkatan Laut berkewajiban senantiasa siap merespons berbagai tantangan dan ancaman. Demikian dikatakan anggota Komisi I DPR Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati di Jakarta, Kamis (12/6). Dia menanggapi kehadiran buku karya Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana Marsetio berjudul “Sea Power Indonesia”. Buku ini juga ditulis dalam versi bahasa Inggris.

“Sea power tidak berarti hanya armada kapal perang, tetapi juga mencakup seluruh potensi kekuatan maritim nasional, seperti armada niaga, armada perikanan, industri, jasa maritim, dan masyarakat maritim,” ujarnya.

Dikatakan, Indonesia dapat membangun maritime domain awareness yang memiliki dampak luas di hampir semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, kesadaran rakyat sebagai bangsa maritim harus ditingkatkan, sebagai merupakan modal sosial yang luar biasa dalam menyongsong kegemilangan.

“Saya menilai buku ini sangat bagus untuk dibaca oleh siapa saja, baik untuk menambah wawasan kemaritiman kita, maupun memahami makna sea power itu sendiri,” kata perempuan yang akrab disapa Nuning itu.

Dikatakan, kehadiran buku itu sangat penting dan diharapkan depan menjadi kebutuhan utama TNI AL di masa, sehingga dapat semakin profesional, andal, dan disegani di tataran world class navy.

Buku karya Kasal Marsekal Marsetio itu diluncurkan di Sekolah Staf Komando TNI AL (Seskoal) di Jakarta Selatan, Rabu (11/6). Hadir sebagai pembicara kunci adalah Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Terkait peluncuran itu, juga diadakan bedah buku dengan pembicara pengamat pertahanan Hikmahanto Juwana, Dewi Fortuna Anwar, dan Salim Said dengan moderator Jaleswari Pramodhawardani. Selain Nuning, turut hadir juga dalam bedah buku itu para mantan Kasal, sejumlah duta besar negara dan atase pertahanan negara sahabat.

Sumber : BeritaSatu

Memburu Profesi Langka Teknisi Pesawat

Teknisi dan tenaga ahli perawatan pesawat masih menjadi profesi langka di Indonesia dan menjadi isu utama industri perawatan pesawat terbang. Ketua IAMSA (Indonesia Aircraft Maintenance Shop Association), Richard Budihadianto, mengungkapkan hal itu dalam konferensi dan eksibisi ke-2 Aviation MRO Indonesia (AMROI) 2014 di Jakarta pada 29-30 April lalu. Langka karena teknisi dan tenaga ahli perawatan pesawat sangat dibutuhkan, sementara ketersediaannya terbatas. Terbatas bukan berarti tidak ada karena ternyata yang sangat dibutuhkan itu adalah tenaga-tenaga ahli berlisensi yang terampil dan berkualifikasi tinggi. Seberapa besar peran institusi pendidikan? Bagaimana pula kondisi fasilitas MRO (Maintenance Repair Overhaul) sebagai wadah mereka? Reni Rohmawati menyajikannya dalam Fokus kali ini. 

ANGKASA-(IDB) : Peran penting dalam penerbangan bukan cuma dipegang pilot, tapi juga teknisi pesawat terbang. Tanpa teknisi, pesawat tak bisa terbang. Bahkan pilot pun harus “tunduk” pada rekomendasi dari seorang teknisi jika ada persoalan teknis yang menyangkut keselamatan terbang. Jadi, peran pilot dan teknisi sangat vital dalam bisnis penerbangan. Apalagi sejak tujuh tahun lalu, ketika perkembangan angkutan udara di Indonesia makin besar, terutama dilihat dari jumlah penumpang, kedua profesi itu menjadi langka.

Kesadaran bahwa bisnis penerbangan kekurangan pilot sudah ada sejak tujuh tahun lalu itu. Sayang, institusi pencetaknya di dalam negeri sangat minim. Sekolah pilot swasta yang masih hitungan jari, malah gulung tikar, hanya satu yang bertahan: Deraya Flying School. Sarana dan prasarana STPI Curug pun waktu itu belum diperbarui, sehingga tidak bisa menelurkan pilot dalam jumlah banyak. Di samping itu, minat masyarakat belum besar. Ditambah lagi biaya sekolah yang jauh di atas rata-rata biaya sekolah profesi yang ada. Tahun 2010-an, barulah beberapa swasta turut mendukung untuk mendirikan sekolah pilot. Namun agak terlambat, sehingga pilot asing pun mengisi kekosongan itu.

Nah, seperti juga pilot, ternyata Indonesia juga membutuhkan banyak teknisi pesawat terbang. Sejak beberapa tahun lalu sudah diungkapkan oleh beberapa pelakunya, terutama yang bergerak dalam bisnis perawatan pesawat terbang. CEO GMF AeroAsia, Richard Budihadianto salah satunya, sejak 2007 sudah mencetuskan dibutuhkannya aerospace park di Indonesia. Selain untuk menjadikan fasilitas MRO dalam negeri memiliki daya saing tinggi, akan sangat banyak dibutuhkan tenaga teknisi kita.

Menurut Richard, daya saing tinggi akan mendatangkan pasar yang besar bagi fasilitas MRO, sehingga pekerjaan akan semakin meningkat. Revenu naik, pengalaman kerja atau manhours sumber daya manusia juga makin tinggi. Keandalan para teknisi pesawat terbang makin teruji dan dapat menjadi aset berharga bagi negara.

Rupanya, respons positif dari gagasan aerospace park itu juga baru muncul dua tahun belakangan ini. Lagi-lagi kita ketinggalan oleh Singapura yang pada Februari lalu di Singapore Airshow meluncurkan Seletar Aerospace Park (SAP). SAP sudah dibangun sejak tahun 2007 di lahan seluas 140 hektar dan ultimate pada tahun 2017. Begitu juga Malaysia, yang mendirikan Malaysia International Aerospace Center (MIAC), mulai tahun 2007.

Garuda Indonesia bersama GMF (Garuda Maintenance Facility) baru merencanakan pembangunannya tahun ini di Bintan, Kepulauan Riau. Sementara itu, boleh jadi Lion Group yang sudah membuka lahan di Batam untuk fasilitas MRO-nya --Batam Aero Technic (BAT) dibuka akhir Januari lalu-- akan menjadikannya aerospace park.  “Dulu kami sudah mengusulkan untuk membuat aerospace park di Jakarta dan Makassar. Namanya aerospace park itu harus punya akses ke runway, yang daerahnya menjadi wewenang pengelola bandara. Namun visinya belum sama,” ujar Richard.

Kurang Dari 3.000 Orang

Tidak usah heran jika kemudian Indonesia kekurangan teknisi dan tenaga ahli perawatan pesawat. IAMSA memperkirakan jumlahnya sekarang di bawah 3.000 orang. Dari Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) Ditjen Perhubungan Udara disebutkan bahwa sampai saat ini nomor registrasi teknisi yang memiliki lisensi ada lebih dari 7.000. “Tapi kan ada yang sudah tidak jadi teknisi lagi, pensiun, atau sudah meninggal,” ujar Kus Handono, Kepala Sub Direktorat Perawatan DKUPPU.

Richard menjelaskan bahwa 3.000 teknisi itu adalah untuk fixed wing yang operasi reguler. Boleh jadi ditambah dengan teknisi helikopter dan fixed wing carter ada sekitar 5.000 orang, seperti diungkapkan Bambang Soeriawan, General Manager Bandung Jet Aero yang mantan Sekjen IAMSA.  itulah tenaga teknisi di Indonesia. Padahal, prediksi IAMSA, kebutuhan industri perawatan pesawat untuk lima tahun ke depan mencapai 6.000 teknisi untuk fixed wing yang operasi reguler dan lebih lagi dengan pesawat carter. Namun perkiraan ini disertai dengan asumsi bahwa kapasitas MRO nasional ditingkatkan dari 30 persen-40 persen menjadi 50 persen-60 persen.

Apakah teknisi juga akan seperti pilot yang banyak mendatangkan tenaga asing? Sampai saat ini, hanya untuk pekerjaan khusus tenaga teknisi asing dipekerjakan di Indonesia dan dalam waktu singkat. “Sekarang gak ada engineer asing di Garuda,” kata Batara Silaban, Direktur Teknik Garuda Indonesia. Sebelumnya, Garuda mendatangkan teknisi asing untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, terutama sewaktu awal mendatangkan pesawat baru.

Di sisi lain, menurut Richard, memang betul kapasitas MRO Indonesia baru bisa meraup 30 persen pasar perawatan pesawat dalam negeri, sisanya masih dirawat di luar negeri. Pasar dengan nilai 1,1 miliar dolar AS pada tahun 2013 itu hanya dapat diraih MRO Indonesia sekitar 330 juta – 440 juta dolar AS. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persennya masuk ke kantung GMF. Jadi, fasilitas MRO di luar GMF hanya mampu meraih 100 juta – 130 juta dolar AS. Padahal ada 66 fasilitas MRO di Indonesia, selain GMF.

Indonesia Berpotensi Jadi Bengkel Pesawat Terbaik Di ASEAN

Indonesia punya peluang jadi negara tujuan perawatan pesawat terbang utama di ASEAN. Pasalnya, kualitas dan keahlian teknisi asal Indonesia telah diakui hingga ke Timur Tengah.

"Ada beberapa orang Indonesia yang di-hire (direkrut) untuk bekerja di pusat-pusat perawatan pesawat di Timur Tengah. Kita tahu karena kita pernah rekrut ternyata dia orang Indonesia yang pernah menjadi expert (tenaga ahli) di middle east (Timur Tengah)," ujar Ketua Indonesia National Ailines Carriers Association (INACA) Arif Wibowo dalam paparannya di Pringgodani, Jakarta, Kamis (12/6/2014).

Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti bahwa kualitas tanaga ahli perawatan pesawat tanah air telah diakui hingga ke kancah internasional. Untuk itu, dirinya berharap pengembangan potensi ini dapat diseriusi oleh pemerintah dengan meningkatkan jumlah sekolah kejuruan yang mencetak tenaga ahli dalam bidang perawatan pesawat udara.

Saat ini sekolah penerbangan di Indonesia baru berjumlah sekitar 20 unit sekolah dengan jumlah lulusan rata-rata 300 orang per tahun. Padahal kebutuhan tenaga ahli perawatan pesawat setiap tahun terus meningkat bahkan jumlahnya diperkirakan mencapai 1.000 orang per tahun.

Bisnis penerbangan Indonesia masih bertumbuh rata-rata 8,17% per tahun, dengan demikian kebutuhan teknisi pesawat terbang akan semakin banyak. Saat ini di Indonesia ada sekitar 923 unit pesawat di mana 542 unit diantaranya beroperasi aktif.

Artinya diperlukan lebih banyak tenaga ahli dalam hal pemeliharan pesawat yang haris disediakan Indonesia.

"Mekanik, tenaga ahli, juru mesin dan sebagainya mendukung perwatan pesawat yang handal. Surabaya dan beberapa sekolah penerbangan di Indonesia sudah bisa untuk itu. Diharapkan di masa depan akan lebih banyak lagi, harus didorong supaya lebih banyak lagi," tuturnya.

Dalam kesepatan yang sama, anggota INACA Edward Sirait menerangkan, potensi tersebut dapat dioptimalkan dengan memperbaki sejumlah lini industri di bidang perawatan pesawat.

Selain itu, keberpihakan pemerintah terhadap industri ini dalam hal penyedian kebijakan-kebijakan yang tepat diharapkan dapat meningkatkan daya saing sektor penerbangan tanah air.

"Kalau pemerintah menyediakan kemudahan komponen pesawat untuk masuk, bukan tidak mungkin nanti pesawat-pesawat dari luar negeri itu berobatnya ke Indonesia," ungkap dia.

Sumber : Angkasa

Ekspor Senjata Jerman Naik 24 Persen

Ekspor senjata Jerman tahun 2013 meningkat sampai 24 persen. Sebagian besar senjata dijual antara lain ke Aljazair, Qatar dan Arab Saudi. Indonesia pesan tank Leopard-2.

JERMAN-(IDB) : Ekspor senjata Jerman tahun 2013 mencatat angka tertinggi. Menurut Laporan Perdagangan Senjata 2013 yang dikeluarkan pemerintah Jerman, penjualan senjata dan peralatan militer, termasuk kendaraan lapis baja, mencapai 5,8 milyar Euro.

Ini berarti kenaikan senilai 1,14 milyar Euro atau sekitar 24 persen dibanding tahun sebelumnya. Pihak oposisi mengecam penjualan senjata Jerman ke negara-negara yang dianggap bermasalah dengan hak asasi manusia, seperti Qatar dan Arab Saudi.

Menurut laporan itu, yang meningkat secara mencolok adalah jumlah penjualan senjata ringan seperti pistol dan senapan. Namun nilai penjualannya relatif kecil karena harganya jauh lebih murah daripada senjata berat. Penjualan senjata ringan tahun 2013 mencapai nilai 82,3 juta Euro.

 Kementerian Ekonomi Jerman menerangkan, Laporan Penjualan Senjata memuat transaksi senjata yang sudah dijinkan oleh pemerintah Jerman pada tahun 2013. Ijin itu dikeluarkan oleh pemerintahan sebelumnya, yaitu koalisi CDU/CSU dan FDP. Sedangkan Menteri Ekonomi saat ini, Sigmar Gabriel dari SPD, lebih restriktif dalam mengeluarkan ijin penjualan senjata.

Lebih Transparan

SPD juga menyatakan akan mengubah prosedur ijin senjata dan membuat publikasi yang lebih cepat kepada parlemen dan publik. Selama ini, penjualan senjata hanya dipublikasikan satu tahun sekali. Sementara ijin ekspor senjata dibahas dalam sidang kabinet tertutup dan tidak diumumkan kepada publik.

Menteri Ekonomi Sigmar Gabriel berjanji akan lebih transparan dalam hal ini. Ia juga akan melakukan peninjauan lebih cermat dalam bisnis senjata ke negara-negara yang tercatat punya reputasi HAM yang buruk.

Perusahaan produsen senjata memperingatkan, prosedur yang lebih ketat akan menyulitkan sektor industri pertahanan dan mengancam lapangan kerja. Semua penjualan senjata ke luar kawasan NATO harus mendapat ijin khusus dari pemerintah Jerman.

Jerman saat ini merupakan pengekspor senjata kedua terbesar dunia. Produsen senjata yang terkenal antara lain Kraus-Maffei-Wegmann, Rheinmetall dan Thyssen-Krupp. Indonesia tahun 2013 antara lain memesan sekitar 100 tank Leopard-2 dan 50 kendaraan lapis baja lainnya dari Jerman.

Sumber : DW

Kota Kedua Terbesar Di Irak Dikuasai Pemberontak

MOZUL-(IDB) : Pemberontak Sunni yang beroperasi di Irak (ISIL) merebut kota Mosul. Kota tersebut merupakan kota kedua terbesar di Irak.

Direbutnya Mosul dari tangan Pemerintah Irak terjadi setelah pertempuran sengit berlangsung selama empat hari. Demikian dilansir dari Reuters, Selasa (10/6/2014).

Dari keterangan warga Kota Mosul, sesaat setelah mengalahkan pasukan pemerintah, tentara ISIL segera mengibarkan bendera pemberontak di beberapa gedung pemerintahan. Selain menyerang Mosul, ISIL turut menyerang berapa kota lain di Utara Irak.

Kejatuhan Mosul, adalah pukulan berat bagi Baghdad. Pasalnya, upaya memerangi teror dari ISIL akan semakin berat sejak Mosul direbut.

Sebelum Mosul, Pemerintah Irak sempat mengalami kegagalan serupa. Hal itu terjadi saat Kota Anbar di Barat Irak dikuasai ISIL.(ger) 

PM Irak Umumkan “Siaga Maksimum” 

Kota terbesar kedua di Irak, Mosul, provinsi Ninawa, Selasa kemarin (10/6/2014) jatuh ke tangan militan ISIL setelah terjadi pertempuran selama beberapa hari dengan pasukan Irak. Perdana Menteri (PM) Irak Nouri al-Maliki mengumumkan situasi “siaga maksimum” untuk seluruh wilayah Irak, meminta parlemen menggelar sidang darurat untuk mengumumkan situasi darurat untuk melawan ISIL, dan menyerukan kepada seluruh menteri supaya menangani para pengungsi.

Semua hal tersebut dikemukakan al-Nouri dalam jumpa pers di Baghdad, ibu kota Irak, Selasa kemarin. Dia juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung pemerintah Irak serta mengimbau negara-negara jiran supaya mengendalikan situasi di perbatasan.

Seorang anggota parlemen Irak, Hasan Ozman al-Bayati, menyatakan jatuhnya kota yang terletak di 405 kilometer utara Baghdad juga menyebabkan sekitar 3500 tahanan kabur setelah penjara Ninawa tempat mereka disekap dikuasai oleh gerilyawan ISIL. Dia menambahkan bahwa gerilyawan ekstrimis produk al-Qaida yang beberapa hari lalu sempat menguasai sebagian besar kota Samarra itu juga telah merebut beberapa unit helikopter dan dapat menerbangkannya.

Setelah menguasai Mosul, ISIL mengunggah beberapa foto pemandangan penuh kehancuran bangunan serta kendaraan militer Irak di berbagai sudut kota Mosul bersama bendera hitam ISIL.

Dengan jatuhnya Mosul maka kota ini menjadi kota kedua Irak setelah Fallujah yang jatuh ke tangan gerilyawan ISIL. Namun laporan terbaru menyebutkan bahwa militan takfiri ISIL juga telah menguasai beberapa kawasan di bagian utara provinsi Kirkuk yang berbatasan dengan provinsi Ninawa. Kolonel polisi Ahmad Taha mengatakan bahwa ISIL menguasai enam kawasan.

Gerilyawan ISIL juga dilaporkan telah menyerbu dua desa di distrik Sharqat, utara Tikrit, setelah berhasil menguasai bandara di distrik tersebut. Mereka juga membakar kantor kepolisian di sana.

Dikabarkan bahwa pemerintah Irak bersiap-siap untuk merebut kembali kota Mosul. Pasukan khusus Irak juga dilaporkan mulai bergerak menuju Mosul. Dalam rangka ini pemerintah juga akan mempersejatai para relawan untuk melawan para teroris dan pemberontak yang berhasil menguasai beberapa kawasan. 

Seruan Perlawanan Ayatullah Sistani 

Ulama besar Irak Ayatullah Sayyid Ali al-Sistani merilis pernyataan berisikan seruan kepada pemerintah supaya berjuang melawan gerombolan ISIL dan menyelamatkan penduduk Irak dari bahaya ISIL.

“Otoritas keagamaan Irak terus memantau perkembangan situasi keamanan di provinsi Ninawa dan kawasan sekitarnya. Adalah kewajiban bagi pemerintah dan seluruh pemimpin politik Irak untuk bersatu dan mengerahkan segenap upayanya melawan para teroris dan melindungi seluruh warga Irak dari keburukan mereka,” ungkap Ayatullah al-Sistani.

Dugaan Pengkhianatan Gubernur 

Reuters menyebutkan bahwa gubernur Ninawa, Atheel al-Nujaifi, sempat terkepung di dalam kantornya, namun akhirnya berhasil kabur ketika aparat kepolisian berusaha melawan serangan ratusan kawanan bersenjata ISIL yang bersenjatakan mortir dan senapan mesin berat yang dipasang di atas kendaraan. Dalam foto yang beredar di internet terlihat pejabat berambut putih itu berjalan di malam hari sambil membawa senjata laras panjang bersama beberapa tentara dan tiga pria lain yang mengenakan jas.

Namun demikian, laporan di beberapa website menyebutkan adanya gelagat pengkhianatan al-Nujaifi. Disebutkan bahwa ketika ISIL mulai menyerbu Mosul, al-Nujaifi memerintahkan pembakaran semua dokumen resmi yang dia tandatangani serta menyerukan kepada semua pegawai dan petugas supaya melarikan dan tidak melawan gerilyawan ISIL. Celakanya, dalam surat instruksi yang fotonya beredar di internet dia menyebut gerilyawan ekstrimis itu sebagai “mujahidin”. Hanya saja, hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak independen mengenai keotentikan surat tersebut.

Mohammad al-Sahyud, anggota parlemen dari Koalisi Negara Hukum yang merupakan faksi politik yang dominan di Irak, menuduh ketua parlemen Irak Usamah al-Nujaifi dan saudaranya yang menjabat gubernur Ninawa, Athil al-Najafi, telah berkhianat dan sengaja menyerahkan Mosul kepada ISIL. Al-Sahyud menyebut keduanya telah membuka “inkubator terorisme” dan menentang pergerakan pasukan Irak di Ninawa.

“Ketua parlemen, Usama al-Nujaifi, dan saudaranya, Atheel al-Nujaifi, telah berkhianat dan berbuat makar terhadap tentara dengan cara menyerahkan Mosul kepada teroris ISIL demi piring emas, dan sejak awal kedua orang itu memang berniat membuka inkubator terorisme dan menolak pergerakan satuan-satuan tentara di Mosul,” ungkap al-Sahyud kepada al-Sumaria News.

Adnan al-Siraj, satu lagi anggota Koalisi Negara Hukum, juga mengecam Usama al-Nujaifi serta menuduh Turki, Arab Saudi dan beberapa politisi Irak sendiri, termasuk Tariq al-Hashimi, terlibat di balik serbuan ISIL ke Mosul. Al-Siraj menyebut gagasan internasionalisasi kemelut Irak sebagai usulan yang berbahaya.

“Tentu, al-Nujaifi memiliki tujuan untuk apa yang kami sebut sebagai dukungan asing kepada geng-geng ISIL dan orang-orang yang berulah dari wilayah perbatasan Suriah dan berkebangsaan Arab dan lain-lain,” ungkap al-Siraj kepada TV al-Alam.

Pasukan Kurdi Irak Peshmarga mengumumkan kesiapannya untuk bekerjasama dengan tentara Irak mengamankan perbatasan wilayah Kurdistan dengan kota Mosul dan Tikrit. 

Kondisi Para Pengungsi 

Ribuan keluarga dari berbagai kota provinsi Ninawa berduyun-duyun mengungsi menuju wilayah Kurdistan Irak setelah pasukan beberapa kelompok suku serta ISIL menguasai berbagai kawasan di provinsi Ninawa dan terjadi penarikan mundur tentara dan aparat keamanan Irak dari posisi-posisinya.

Kondisi para pengungsi, khususnya perempuan dan anak kecil, mengenaskan karena mereka tidak membawa bekal apa-apa, khususnya pakaian dan makanan. Banyak di antara para pengungsi berjalan kaki di sepanjang jalan sambil membawa barang-barang berharga mereka. Di samping itu, mereka terhambat dan terlantar akibat pemeriksaan ekstra ketat dari aparat keamanan Kurdi karena dikhawatirkan ada kawanan bersenjata yang menyusup masuk di tengah para pengungsi.

Disebutkan bahwa di antara para pengungsi juga terdapat tentara Irak yang melepas seragam militernya dan bergabung dengan para pengungsi bersama keluarga mereka.

Sumber : Okezone

Transparansi Anggaran Alutsista TNI

JKGR-(IDB) : Kementerian Pertahanan dan TNI tidak pernah bermain-main dalam pembelian alutsista. Pemerintah sadar pertanggungjawaban yang begitu besar karena uang yang digunakan untuk membeli alutsista berasal dari rakyat. Oleh sebab itu, setiap proses pengadaan alutsista TNI ini diawasi oleh banyak pihak.

Ada banyak institusi yang dilibatkan dalam pengadaan alutsista TNI. Pihak-pihak tersebut terbagi menjadi organisasi induk, tim evaluasi spesifikasi teknis, panitia pengadaan, tim evaluasi pengadaan dan tim perumus kontrak.

Organisasi induk beranggotakan Menteri Pertahanan, Sekjen Kemhan, Panglima TNI dan tiga Kepala Staf Angkatan. Secara umum, organisasi ini memiliki tugas menentukan kebijakan program pengadaan dan rencana kebutuhan alutsista, monitoring dan proses pengadaan alutsista TNI tersebut.

Tidak hanya itu, untuk pengawasan dilakukan oleh pihak-pihak Irjen Kemhan, Irjen TNI, Dirjen Strategi Pertahanan dan Dirjen Perencanaan Pertahanan. Adapun pejabat pembuat komitmen dilakukan Kepala Badan Sarana Pertahanan, Mabes TNI dan tiga Kepala Staf Angkatan. Jadi dengan melibatkan banyak pihak, maka sangat kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan alutsista TNI.

Selain pihak internal Kemhan dan TNI, pihak-pihak lain seperti Kementerian Keuangan, Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS), Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) juga dilibatkan untuk senantiasa berkoordinasi dalam proses pengadaan alutsista.

Begitu pentingnya proses pengadaan alutsista sehingga membuat Kementerian Pertahanan memperhatikan betul penyusunan kontrak. Dalam pembelian impor, proses transaksi melalui surat kredit berdokumen atau letter of credit (L/C). Sistem transaksi ini menjadi penting karena pihak penjual dan pembeli mengadakan negosiasi jual beli barang hingga mencapai kesepakatan. Kedua belah pihak pun harus menyerahkan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka. Di dalam kontrak pun dapat dilampirkan beberapa dokumen penting seperti surat pelimpahan wewenang, pernyataan tentang batas akhir ekspor, embargo dan penggunaan materi kontrak.

Dengan proses yang demikian penting, maka Kementerian Pertahanan dan TNI harus membuat kontrak kerja sama dengan pihak produsen senjata. Kementerian Pertahanan berpedoman pada Standar Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (SDPBJP) dalam menyusun kontrak tersebut. Kementerian akan membuat klausul khusus jika ada pengaturan kontrak yang tidak terdapat dalam standar tersebut. Beberapa klausul khusus mencakup kodifikasi materi sistem nomor sediaan nasional (NSN), klaikan materi, angkutan dan asuransi, pembebasan bea dan masuk pajak saat alutsista itu tiba di Indonesia, sampai alih teknologi alias ToT nya.

Begitu banyaknya klausul khusus sehingga mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Hal lain yang menjadi klausul khusus adalah sertifikat kemampuan dan kondisi khusus sesuai kebutuhan kontrak, dan jaminan pemeliharaan.

Proses penandatanganan kontrak pun dibatasi waktu. Untuk pengadaan barang, perbaikan, pemeliharaan suku cadang dan penambahan bekal, paling lambat tandatangan kontrak di bulan ke enam. Sementara untuk pengembangan kekuatan alutsista TNI paling lambat dilakukan di akhir bulan ke-9 tahun anggaran berjalan.

Dengan melibatkan user atau pengguna dalam hal ini dengan setiap Mabes Angkatan diminta untuk menentukan spesifikasi jenis Alutsista yang akan diadakan sesuai dengan urgensi, kebutuhan dan skala prioritas untuk diadakan dengan melihat potensi ancaman yang “Boleh jadi” akan mengancam kedaulatan Indonesia beberapa tahun ke depan.

Jadi pembelian senjata dalam program MEF TNI ini tidak ujug – ujug langsung beli suka-suka dan sesuai pesanan pihak tertentu seperti pada jaman “Orba” dulu. Akan tetapi sudah terorganisir sesuai dengan tingkat ancaman yang akan menggangu kita.

Selanjutnya rencana pembelian alutsista-alutsista tiap matra ini masuk kepada kebutuhan operasi di Mabes TNI dan selanjutnya diproses di Kemhan lewat Tim dibawah kendali Tim Evaluasi Pengadaan (TEP) yang dipimpin oleh Sekjen. Kemudian selanjutnya diproses untuk kontrak perjanjian pinjaman oleh Kemku hingga kemudian pencabutan tanda bintang di Komisi I DPR. Proses pencabutan tanda bintang itu dibahas oleh High Level Committee (HLC) dan Tim Panja Alutsista DPR, dan itu diproses dalam rangka pencabutan tanda bintang di DPR, karena memakai uang APBN dan uang rakyat.

Keikutsertaan DPR menjadi penting karena proses pembelian senjata berkaitan dengan keberlangsungan pertahanan negara. Di parlemen, setiap proses transaksi membutuhkan tanda bintang. Tanda bintang di DPR menunjukkan berapa besar urgensi pembelian alutsista TNI.

Tetapi harap diingat, untuk alutsista strategis alias “Classifield, Top Secret dan Off the Record” tidak semuanya dijelaskan secara gamblang dan detil baik spesifikasi, jenis, dan jumlahnya kepada DPR karena menyangkut kerahasiaan Negara.

Makanya beberapa waktu lalu Komisi I DPR sempat berang karena merasa pembelian “enam” unit sukhoi SU. 30 MK2 lebih mahal dari pada harga pasarannya, padahal di balik semua itu ada “Bakwan” yang tersembunyi di balik udang.

Pengadaan Alutsista dalam MEF ini juga tetap berpedoman pada prinsip – prinsip yaitu semaksimal mengutamakan produk dalam negeri. Namun apabila itu belum memungkinkan dan terpaksa diadakan dari luar negeri maka akan diupayakan dilaksanakan pengadaan secara G to G, produksi bersama, disertai alih teknologi (transfer of technology), dilakukan off set, dijamin keleluasan penggunaannya dan dijamin suku cadangnya.

Terkait pengadaan alutsista dengan mode credit state alias pinjaman luar negeri, Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Metode yang dilakukan adalah penunjukan langsung. Metode ini menjadi penting karena terkait strategi pertahanan, kerahasiaan dan penanganan darurat.

Kementerian Pertahanan akan melaksanakan sidang Tim Evaluasi Pengadaan (TEP). Jika melalui pinjaman luar negeri, maka dananya berasal dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE). Hasil penetapan penyedia akan disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk kemudian diproses.

Meski penunjukan langsung, namun ada proses ketat seperti penilaian kualifikasi dan penyampaian penawaran. Kedua proses ini dilakukan agar pihak yang ditunjuk langsung untuk menyediakan dana pinjaman, benar-benar kompeten dan memiliki syarat yang dibutuhkan.

Proses pengadaan alutsista TNI tidak segampang yang dibayangkan. Ada banyak tim yang mengawal proses pengadaan, mulai dari awal hingga akhir. Seperti tim pengawas negosiasi angkutan dan asuransi, tim satuan tugas, tim kelaikan, tim inspeksi pra pengiriman barang, tim uji fungsi atau uji terima, inspeksi komodor, tim pemeriksa (inname dan anname) dan tim penerima.

Oleh sebab itu, Pemerintah hanya berhubungan dengan pihak-pihak yang langsung memproduksi senjata di luar negeri. Tidak berhubungan dengan pihak ketiga yang tidak memiliki keterkaitan dengan pengadaan senjata.

Pembelian alutsista dari luar negeri pun mengacu pada tiga alasan. Pertama, produksi alutsista dalam negeri belum memenuhi persyaratan. Kedua, alutsista yang dibutuhkan belum bisa diproduksi di dalam negeri. Ketiga, volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan tiga alasan di atas, maka pengadaan alutsista TNI dari luar negeri tidak bisa dielakkan. TNI tidak mungkin menunggu lama pengadaan alutsista jika mengandalkan produksi dalam negeri. Pengadaan impor pun disertai dengan pemilahan barang dan alih teknologi. Pemilahan barang diperlukan karena harus disandarkan pada asas kebutuhan yang paling mendasar.

Sementara alih teknologi menjadi penting karena akan meningkatkan pengetahuan persenjataan modern. Oleh sebab itu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro senantiasa meminta masukan Panglima TNI terkait pengadaan alutsista. Hal itu menjadi penting karena sejatinya yang menggunakan dan memahami senjata adalah TNI sendiri. Payung hukum yang digunakan Menhan untuk mengadakan alutsista baru adalah Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 dan UU No. 16 Th. 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua hal yang sangat penting bagi Kementerian Pertahanan dan TNI. Kementerian ini mengeluarkan Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI.
Bahkan pada tanggal 6 Januari 2011 yang lalu Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro bersama perwira tinggi TNI, BPKP & LKPP mendeklarasikan anti korupsi, yang diapresiasi oleh Komisi I DPR RI karena Kemhan dan TNI menjadi contoh baik pemberantasan korupsi.

Mi-35 TNI AD 

Pengendalian Dan Sanksi Dalam Pengadaan Alutsista
 
Meski sudah diterapkan peraturan yang ketat, tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan anggaran. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Pertahanan akan menerapkan sanksi tegas kepada semua pihak yang diduga terlibat dugaan korupsi. Ada sanksi tegas yang akan dijatuhkan kepada semua pihak yang berusaha bermain-main dalam proses pengadaan alutsista TNI.
 
Secara umum, ada lima perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi.

Pertama, upaya mempengaruhi panitia pengadaan alutsista TNI sehingga melanggar peraturan perundang-undangan. 

Kedua, bersekongkol dengan Penyedia Alutsista TNI lain untuk mengatur harga. 

Ketiga, membuat atau menyampaikan dokumen atau keterangan lain yang tidak benar. 

Keempat, mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Kelima, pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain.

Sanksi yang dijatuhkan berupa denda dan memasukkannya ke daftar hitam (black list). Denda yang dijatuhkan kepada penyedia alutsista TNI sebesar 1/1000 dari harga kotrak untuk setiap hari keterlambatan.

Sementara daftar hitam akan diserahkan ke LKPP. Pihak-pihak yang sudah masuk daftar hitam tidak diperkenan untuk mengikuti pengadaan alutsista di masa mendatang. Daftar Hitam Nasional dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional.

Untuk menghindari sanksi tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib memberikan laporan secara berkala terkait realisasi pengadaan alutsista TNI. Laporan diberikan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, dalam hal ini Kementerian Pertahanan.

Jika ditemukan penyalahgunaan anggaran, maka laporan akan ditembus ke Wakil Menteri Pertahanan dan Inspektorat Jenderal (Irjen) instansi terkait. Tembusan ini penting karena posisi Wamenhan sebagai Ketua High Level Committee (HLC) melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengadaan Alutsista TNI pada skema pembiayaan dan skema pengadaan.

Laporan yang diterima tidak serta merta diterima begitu saja. Proses cek dan ricek terhadap laporan tetap akan dilakukan. Audit akan dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan alutsista TNI. Oleh sebab itu pengawasan terhadap panitia pengadaan alutsista wajib dilakukan. Pengawasan juga disertai dengan audit terhadap semua pihak. Audit dilakukan sebelum kontrak dilakukan dan setelah proses pengadaan selesai.

Sumber : JKGR