Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013. Salah satu yang disoroti
adalah pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
JAKARTA-(IDB) : Ketua BPK Rizal Djalil dalam laporan di hadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, mengkritik kelemahan sistem pengadaan senjata Tentara Nasional Indonesia ini.
Dari temuan BPK,
anggaran pertahanan tahun lalu sudah meningkat tiga kali lipat sejak
2007. Dari hanya Rp 30,7 triliun, pada 2013 menjadi Rp 92,1 triliun.
"Pada 2013 anggaran pertahanan itu direalisasikan hanya kurang lebih
Rp 27,8 triliun," ujarnya di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta,
Selasa (10/6).
Kelemahan pengadaan tank, peluru, hingga jet tempur ini akibat
lemahnya koordinasi Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan
Bappenas. Ketiga kementerian itu gagal memenuhi target waktu dan biaya
kebijakan Minimum Essential Force (MEF).
Bahkan biaya pengadaan jadi terhitung membengkak lantaran alutsista
yang dibeli bekas lantas diperbaiki di Tanah Air. Ini menimbulkan cost
of borrowing. Ada pula, menurut BPK, fee kepada perantara pembelian senjata.
"Kualitas alutsista yang dibeli menjadi kurang mutakhir dan belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi," kata Rizal.
Dengan temuan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2013 ini,
Rizal mendesak pemerintah membenahi pola pengadaan alutsista.
"Pemerintah juga hendaknya melakukan evaluasi dan kajian terkait komposisi alokasi anggaran belanja kementerian pertahanan."
Dari target Minimum Essential Force (MEF) yang dicanangkan TNI
bersama pemerintah sejak 2009, dilakukan pembelian tahun jamak untuk
beberapa alutsista penting. Misalnya helikopter serbu Apache dan pesawat jet F-16.
Akan tetapi, kontrak yang sudah dibuat sejak 2009 itu sebagian
melonjak nilainya, akibat pelemahan nilai tukar. Hal itu disampaikan
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro ketika bertemu dengan Kementerian Keuangan di DPR awal tahun ini.
Jelang Masa Jabatan, Menhan Selesaikan Pembelian Alutsista
Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengatakan
masa akhir jabatannya, prioritas pertama program yang akan dilakukan
yaitu menyelesaikan pengadaan alat utama sistem senjata (Alustista) yang
berasal dari belanja modal. Serta, menyelesaikan masalah administrasi
semisal kontrak dan lainnya.
"Praktis untuk belanja modal
pengadaan alutsista itu bisa kita selesaikan. Kedua, yang akan kita
selesaikan itu adalah masalah administrasinya, misalnya kontrak," ujar
Menhan kepada wartawan di Gedung Kemhan, Jakarta, Selasa (10/6).
Akan
tetapi, ia menuturkan untuk pengiriman alustista di luar tahun 2014.
"Pasti akan di luar kabinet, jadi semua kita selesaikan. Tapi
pengirimannya di luar 2014. Kita tak ada masalah memenuhi belanja
modalnya," katanya.
Selain itu, ia mengatakan, pihaknya sedang
menyelesaikan produk strategis 3 bulan terakhir masa jabatan serta
mempersiapkan untuk kabinet berikutnya. "Apa yang disiapkan untuk
menteri baru agar punya bahan awal 2015-2019. Namun, nanti bisa diubah
sesuai keinginan kabinet baru," katanya.
Selain itu, ia
mengatakan tahun 2013 ini, pihaknya mendapat laporan keuangan opini WTP
murni dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia mengingatkan agar bisa
mempertahankan tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya. "Walaupun pada
2013 kemarin, waktu diperiksa untuk tahun 2012, kita mendapat WTP dengan
catatan," ungkapnya.
Menurutnya, WTP dengan catatan itu
dikarenakan pihaknya mengalami kesulitan di Simak BMN. Ia mengatakan
perlu tanggung jawab untuk mempertahankan lagi (WTP murni). Dalam
pemeriksaan laporan keuangan tersebut dilakukan 80 hari.
"Kita berbahagia, akan tetapi di sisi lain masih ada perjuangan dan perjuangan lebih sempurna biasanya lebih sulit," katanya.